Ekonomi Palestina

Qatar Kirim Bahan Bakar Senilai Rp142 Miliar per Bulan untuk Gaji PNS di Gaza

By / November 24, 2021

GAZA MEDIA, GAZA – Seorang pejabat Hamas mengatakan pada Senin bahwa Qatar akan mulai mengirim bahan bakar ke Gaza hingga US$10 juta (Rp142 miliar) bahan bakar melalui perbatasan Mesir per bulan di bawah rencana untuk mendanai gaji pegawai negeri di kantong Palestina yang diperintah oleh Hamas.

Pihak berwenang Qatar tidak menanggapi permintaan komentar pada Senin tentang bahan bakar yang digunakan untuk membayar pegawai negeri sipil Gaza.

Dikutip dari Reuters, 23 November 2021, salah satu sumber yang mengetahui pembicaraan itu mengatakan Qatar dan Hamas belum menyelesaikan kesepakatan atas inisiatif tersebut, yang akan membuat Hamas menjual bahan bakar ke pompa bensin Gaza dan menggunakan hasilnya untuk membayar pegawai negeri, termasuk dokter dan guru.

Qatar dan Hamas masih dalam diskusi mengenai pemeriksaan yang diperlukan Doha untuk memastikan hasil dari penjualan bahan bakar mencapai pegawai negeri yang dituju. Inisiatif ini akan membantu melewati pembatasan Israel pada bantuan Qatar ke Gaza yang diberlakukan sebelum perang antara Israel dan Hamas pada Mei.

Israel dulu mengizinkan negara Teluk untuk mengirim jutaan dolar AS ke Gaza melalui penyeberangan perbatasan Israel untuk mendukung pemerintah Hamas yang kekurangan uang. Tetapi pihak berwenang Israel menghentikan bantuan Qatar semacam itu pada bulan Mei, menuntut lebih banyak pemeriksaan tentang bagaimana uang itu digunakan.

“Menurut perjanjian, Qatar akan membayar setara dengan bantuan bulanannya kepada pegawai sipil Gaza, yaitu antara US$7 hingga US$10 juta (Rp99-142 miliar) dalam bentuk bahan bakar,” kata Salama Marouf, direktur kantor media pemerintah Gaza.

“Bahan bakar akan datang melalui perbatasan (Mesir), dan kemudian akan dijual di pasar dan hasilnya kemudian akan masuk ke kas kementerian keuangan Gaza, yang nantinya akan dibayarkan kepada karyawan,” katanya.

Marouf mengatakan uang tunai yang diperoleh dari penjualan bahan bakar akan membantu membayar sekitar 40.000 pegawai negeri sipil di Gaza, yang memiliki 2 juta penduduk.

Juru bicara Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, Menteri Pertahanan Benny Gantz dan Kementerian Pertahanan Israel menolak berkomentar.

Bank Dunia mengatakan pembatasan Israel telah berkontribusi pada melonjaknya kemiskinan di Gaza. Qatar, yang telah memompa bantuan lebih dari US$1 miliar (Rp14,2 triliun) ke Gaza sejak 2014, mengatakan bantuannya dimaksudkan untuk memperkuat ketenangan di sepanjang perbatasan dengan Israel . []

Situasi ekonomi dan fiskal yang mengerikan di Palestina

By / November 16, 2021

GAZA MEDIA, YERUSALEM – Selasa (16/11) Perbaikan jangka pendek, fokus pada menstabilkan dan mengelola krisis baru-baru ini diperlukan, tetapi tidak cukup”, kata Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland.

Dikeluarkan oleh kantor Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah (UNSCO) untuk pertemuan Rabu depan di Oslo dari Komite Penghubung Ad Hoc – mekanisme koordinasi tingkat kebijakan utama untuk bantuan pembangunan OPT – laporan tersebut menyerukan koordinasi dan integrasi untuk menyelesaikan situasi yang semakin genting bagi seluruh rakyat Palestina.Seiring dengan kekurangan dana publik lainnya yang telah berlangsung lama, yang berkontribusi terhadap krisis, Israel terus mengurangi dan menahan sebagian dari apa yang disebut pendapatan izin, yang oleh Pemerintah secara sepihak menyamakan jumlah yang dibayarkan oleh orang-orang Palestina kepada para tahanannya, keluarga mereka, atau keluarga mereka yang terbunuh atau terluka selama serangan.

Mengingat parahnya krisis yang dialami sepanjang tahun ini, laporan tersebut menyerukan kepada Pemerintah Israel, Otoritas Palestina, dan komunitas internasional untuk bekerja sama dalam tanggapan terpadu dalam beberapa bulan mendatang.

Meredakan ketegangan, laporan tersebut memperingatkan bahwa situasi di seluruh OPT tetap sangat rapuh karena ketegangan berlanjut di Yerusalem Timur; kekerasan tetap ada selama aktivitas pemukiman, pembongkaran dan penggusuran; dan operasi keamanan Israel di Area A terus melemahkan PA dan institusi Palestina dan mengurangi prospek untuk solusi dua negara.

Untuk melangkah maju pada pertanyaan-pertanyaan politik utama dan untuk kemajuan di setiap jalur ini, Koordinator Khusus Wennesland menekankan perlunya reformasi tata kelola dan sosial ekonomi bersama dengan perubahan kebijakan yang berkelanjutan. [NA]