#england

Terlibat Skandal, Perdana Menteri Inggris Malah Lolos Mosi Tidak Percaya

GAZAMEDIA, LONDON – Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson lolos dari mosi tidak percaya di dalam Partai Konservatif yang tengah berkuasa pasca 54 anggota parlemen partai tersebut luncurkan tuntutan atas pencemaran “skandal partai”, Senin (6/6/2022).

211 anggota parlemen Konservatif memberikan suara dukung Johnson untuk tetap menjabat sedangkan 148 lainnya menolak.

Untuk menjatuhkan Johnson dari jabatannya membutuhkan 180 suara mayoritas anggota parlemen partai mengingat integritas kepercayaan kepadanya saat menjabat cukup lama yaitu sejak tahun 2018.

Setelah penetapan pemungutan suara, Johnson “meyakinkan” anggota partainya, “Tentu saja saya menyadari bahwa kita harus bersatu sebagai pemerintah dan sebagai sebuah partai. Itulah tepatnya yang dapat kita lakukan sekarang. ”

Johnson bersikukuh menolak mengundurkan diri atas skandal di partai kepresidenannya di tengah pandemi virus corona, dan sebelumnya membela pencapaian yang dia buat selama masa jabatannya sejak 2019, termasuk keluarnya Inggris dari Uni Eropa berikan dukungan untuk Ukraina dalam menghadapi serangan militer Rusia. [ml/ofr]

Hamas Kecam Kerjasama Perdagangan Inggris dengan “Israel”

Palestina, Gazamedia – Sabtu (12/2), Gerakan Politik Perjuangan Islam, Hamas kecam penandatanganan perjanjian perdagangan bebas Inggris dengan penjajah “Israel”. Penandatanganan ini datang sebagai pengembangan lebih lanjut dari kebijakan Inggris mendukung penjajahan dan kebijakan kriminal rasisme atas rakyat Palestina.

Hamas mengatakan dalam pernyataan pers: “Perjanjian dengan penjajah ini mendorong kami untuk bergerak maju dengan kebijakan rasis terhadap rakyat kami. Dengan jelas merusak setiap peluang mendirikan negara Palestina yang bebas dan merdeka. Mengingat pernyataan para pimpinan penjajah dalam sebuah pernyataan pers dengan jelas penolakan mereka terhadap pembentukan negara Palestina sampai kapanpun.”

“Perjanjian itu bertentangan dengan klaim pemerintah Inggris yang berkomitmen pada aturan hukum internasional. Hukum yang dilanggar penjajah setiap hari dengan melanjutkan eksistensinya membangun pemukiman ilegal “Yahudi”, memaksakan pengepungan, menghancurkan rumah, menggusur rumah, dan mencaplok tanah warga Palestina.” Tambah pihak Hamas.

Hamas meminta pemerintah Inggris untuk segera hentikan pelaksanaan perjanjian ini, dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengubah kebijakannya. Serta memaksa penjajah patuhi hukum internasional, menyetujui tuntutan rakyat Palestina untuk kebebasan, kemerdekaan, dan kepulangan atas tanah air mereka. []