GAZA CITY — Pada 6 Oktober 1973, pukul dua siang waktu setempat, pasukan Mesir menyeberangi Terusan Suez sementara pasukan Suriah menyerbu Dataran Tinggi Golan. Perang yang oleh Israel disebut Perang Yom Kippur dan oleh dunia Arab disebut Perang Oktober itu berlangsung dua puluh hari — namun berbeda dari 1967, Jalur Gaza sama sekali tidak menjadi medan pertempuran.
Ketiadaan ini bukan kebetulan geografis semata. Artikel ini menelusuri mengapa Gaza tetap sunyi ketika front-front lain bergolak, apa yang justru lahir di dalam Gaza pada tahun yang sama, dan bagaimana gempa politik yang ditimbulkan perang ini di Yerusalem dan Kairo pada akhirnya membentuk ulang nasib jutaan penduduk Gaza selama beberapa dekade berikutnya.
Mengapa Gaza Tetap Sunyi
Sejak direbut dari administrasi Mesir dalam Perang Enam Hari 1967, Gaza berada di belakang dua garis pertahanan utama Israel: Garis Bar Lev di tepi timur Terusan Suez dan garis pertahanan di Dataran Tinggi Golan. Serangan Mesir dalam Operasi Badr pada 6 Oktober melibatkan sekitar 32.000 infanteri yang menyeberangi terusan pada hari pertama, meningkat menjadi lima divisi dan 90.000 infanteri pada 8 Oktober — seluruhnya menembus dari arah barat Sinai, bukan dari arah Gaza di utara.
Secara strategis, serangan lewat Gaza tidak masuk akal bagi Kairo: wilayah itu adalah kantong sempit padat penduduk sipil tanpa kedalaman pertahanan, sedangkan tujuan Sadat adalah merebut kembali momentum diplomatik atas Sinai, bukan menguasai kembali Gaza yang sejak 1967 sudah dianggap sebagai isu Palestina, bukan isu Mesir. Ironisnya, jenderal yang memimpin sebagian serangan balik Israel di front Sinai pada perang ini adalah Ariel Sharon — perwira yang dua tahun sebelumnya memimpin kampanye “pasifikasi” berdarah di Gaza, dan kelak menjadi tokoh sentral penarikan pemukim dari Gaza pada 2005.
Delapan Belas Hari yang Menggoyang Israel
Meski tidak menyentuh Gaza secara langsung, hasil perang ini pada akhirnya mengguncang seluruh arsitektur politik yang mengatur pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Gaza. Perang ini menelan korban 2.656 tentara Israel tewas dan 7.251 luka dari populasi Israel yang saat itu hanya 3,3 juta jiwa — pukulan psikologis yang jauh lebih besar dibanding kemenangan gemilang 1967. Di pihak Arab, korban tewas diperkirakan lebih dari 8.500 jiwa.
Kegagalan intelijen sebelum serangan memicu pembentukan komisi penyelidikan. Komisi Agranat, dibentuk November 1973 dan dipimpin Ketua Mahkamah Agung Shimon Agranat, merilis laporan awal pada April 1974 yang menyalahkan Direktur Intelijen Militer Mayor Jenderal Eli Zeira dan sejumlah perwira senior lain, namun secara kontroversial membebaskan Menteri Pertahanan Moshe Dayan dan Perdana Menteri Golda Meir dari tanggung jawab formal — keputusan yang justru memicu kemarahan publik yang lebih besar. Meir mengajukan pengunduran diri resmi pada 11 April 1974, membuka jalan bagi Yitzhak Rabin menjadi perdana menteri berikutnya.
Di sisi lain, diplomasi ulang-alik Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger — terbang bolak-balik antara Tel Aviv, Kairo, dan Damaskus — menghasilkan perjanjian pemisahan pasukan bilateral pertama antara Israel dan negara-negara Arab, yang pada gilirannya membuka jalan menuju proses perdamaian Mesir-Israel di akhir dekade itu. Rabin dan Menteri Pertahanan Shimon Peres yang menggantikan era Meir-Dayan inilah yang kelak menghadapi gelombang perlawanan sipil di Gaza dan Tepi Barat pertengahan 1970-an — dengan pendekatan yang sama represifnya seperti Sharon sebelumnya.
Dua Organisasi Lahir dalam Bayang-Bayang Perang
Yang jarang dibahas dalam historiografi Gaza 1973 adalah bahwa dua entitas politik yang kelak membentuk poros persaingan utama Palestina — nasionalisme sekuler dan Islam politik — sama-sama lahir di Gaza dan Tepi Barat pada tahun perang itu sendiri, terlepas dari jalannya pertempuran di front lain.
Pada pertengahan Agustus 1973, setelah faksi-faksi utama PLO mendirikan cabang di wilayah pendudukan, kalangan komunis berperan menyatukan kekuatan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam Front Nasional Palestina (al-Jabha al-Wataniyya al-Filastiniyya), dengan program politik yang menuntut hak menentukan nasib sendiri dan hak kembali bagi pengungsi. Salah satu tokoh senior Front ini, Bashir Barghouti, menggantikan pemimpin komunis Suleiman al-Najjab yang ditangkap dan diasingkan otoritas pendudukan. Front ini beroperasi secara klandestin, mengoordinasikan gerakan bawah tanah yang berafiliasi dengan PLO tanpa secara formal menjadi bagiannya.
Hampir bersamaan, pada September 1973, seorang guru sekolah asal Gaza bernama Syekh Ahmed Yassin memimpin pendirian al-Mujamma al-Islami di sebuah masjid di Gaza City. Organisasi ini membangun jaringan masjid, klinik, bank darah, tempat penitipan anak, dan klub pemuda, didanai terutama oleh zakat dan donasi luar negeri, dengan filosofi membangun kesadaran Islam melalui dakwah jangka panjang alih-alih konfrontasi bersenjata langsung. Berbeda dari PLO dan Front Nasional Palestina yang menekankan perlawanan bersenjata dan nasionalisme sekuler, Yassin dan rekan-rekannya — termasuk Ibrahim al-Yazuri, Abdel Aziz al-Rantisi, dan Mahmoud al-Zahar, yang semuanya kelak menjadi pendiri Hamas — pada masa itu memandang perlawanan nasionalis PLO sebagai sesuatu yang harus didahului oleh kebangkitan keagamaan.
Yang juga jarang disorot: otoritas Israel di Gaza pada dekade 1970-an dan 1980-an secara strategis memandang toleransi terhadap Mujama al-Islamiya sebagai penyeimbang terhadap PLO yang sekuler dan bersenjata — pendekatan yang bertujuan memecah persatuan Palestina dengan mengangkat kelompok keagamaan di atas kaum nasionalis sekuler. Israel secara resmi mengakui Mujama sebagai badan amal pada 1979, memungkinkannya membangun Universitas Islam Gaza pada 1978 — fondasi kelembagaan yang kelak menjadi basis pendirian Hamas pada Desember 1987.
Gelombang Perlawanan dan Represi, 1973–1977
Antara berakhirnya Perang Oktober 1973 dan pemilihan kepala daerah Tepi Barat pada 1976, Front Nasional Palestina mengorganisasi rangkaian pemogokan dan demonstrasi yang melanda seluruh Tepi Barat dan Jalur Gaza selama berminggu-minggu, kadang meluas melintasi Garis Hijau ke wilayah Israel.
Perlu koreksi atas kesan yang mungkin timbul dari uraian sebelumnya: pemilihan kepala daerah 1976 itu sendiri hanya berlangsung di Tepi Barat, bukan Gaza. Pemilihan diadakan 12 April 1976 atas perintah otoritas militer Israel berdasarkan hukum pemilihan kepala daerah Yordania 1955, diikuti sekitar 63.000 pemilih dengan partisipasi 72 persen, dan dimenangkan pendukung PLO — inisiatif Shimon Peres yang berharap melahirkan kepemimpinan lokal moderat, namun hasilnya justru sebaliknya. Gaza tidak pernah mengalami pemilihan kepala daerah sejak pendudukan; pemilu terakhir di sana berlangsung pada 1946, dan sejak 1967 wali kota Gaza berada di bawah kendali langsung Pemerintahan Militer Israel — pola sentralisasi administratif yang berbeda dari pendekatan semi-elektoral yang diterapkan di Tepi Barat.
Sementara itu, represi terhadap unjuk rasa di kedua wilayah tetap berlangsung tanpa pandang bulu. Rabin dan Peres merespons gelombang protes 1973–1976 dengan penembakan yang menewaskan 30 orang dan melukai ratusan lainnya hanya dalam enam bulan pertama 1976, disertai deportasi, penahanan administratif, pembongkaran rumah, dan jam malam yang diperpanjang sebagai hukuman kolektif. Sebagai respons atas kemenangan wali kota nasionalis pro-PLO dalam pemilu 1976 itu, Israel membentuk “Liga Desa” (Village Leagues) — struktur kepemimpinan lokal alternatif yang ditunjuk Israel sebagai proksi administratif, meski struktur ini lebih efektif diterapkan di Tepi Barat dibanding Gaza. MERIPEuropean Council on Foreign Relations
Camp David dan Otonomi yang Tak Pernah Terwujud
Konsekuensi diplomatik jangka panjang Perang Yom Kippur baru terlihat penuh lima tahun kemudian. Camp David Accords yang ditandatangani 17 September 1978 memuat kerangka proses pemerintahan mandiri Palestina di Tepi Barat dan Gaza, dituangkan dalam Perjanjian Damai Mesir-Israel yang ditandatangani di halaman Gedung Putih pada 26 Maret 1979. Sadat dan Begin menyepakati untuk memulai negosiasi pembentukan “otoritas pemerintahan sendiri” Palestina yang terpilih dalam waktu satu bulan sejak ratifikasi perjanjian, dengan target menyelesaikan negosiasi dalam satu tahun.
Rencana ini tidak pernah terwujud. PLO menolak perjanjian itu sebagai “konspirasi yang harus ditolak dan dilawan dengan segala cara,” memandang gagasan otonomi sebagai tawaran kosong yang tidak pernah dimaksudkan Israel untuk benar-benar dijalankan. Alih-alih otonomi bagi warga Palestina, evakuasi permukiman ilegal Israel di Sinai justru diikuti penguatan kolonisasi permukiman di Tepi Barat dan Gaza sebagai bentuk “kompensasi” politik domestik. Mesir, yang telah mengadministrasi Gaza sejak 1949, secara resmi melepaskan klaimnya atas wilayah itu tanpa pernah kembali menguasainya.
Warisan Ganda 1973
Tahun 1973 meninggalkan Gaza dengan warisan yang tampak kontradiktif namun saling terkait erat: sebuah front militer yang tetap sunyi selagi front-front lain bergolak sengit di Sinai dan Golan, sementara di dalam kota itu sendiri tumbuh dua benih politik — nasionalisme sekuler yang diwakili Front Nasional Palestina dan gerakan Islam yang diwakili Mujama al-Islamiya — yang pada mulanya tumbuh berdampingan tanpa konflik terbuka. Tekanan represi militer yang menyusul, digabung dengan kegagalan proyek otonomi Camp David, kelak justru memupuk ketegangan antara kedua arus itu hingga meletusnya Intifada Pertama pada Desember 1987 dan berdirinya Hamas oleh Yassin serta rekan-rekannya di bulan yang sama.
