FREE PALESTIN

19 Fasilitas Umum di Al-Quds Dihancurkan Buldoser Israel

By / January 24, 2022

GAZAMEDIA, AL QUDS – Dalam dua pekan terakhir tercatat otoritas Israel di wilayah kota tua Al-Quds, Palestina telah menghancurkan sebanyak 19 fasilitas umum termasuk rumah-rumah penduduk Palestina yang diusir secara paksa.

Informasi yang dihimpun GAZAMEDIA, Senin (24/1) penghancuran fasilitas umum baik bangunan rumah komersil maupun areal pertanian milik warga Palestina oleh pihak Israel tersebut umumnya dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti buldoser.

Alat-alat berat milik rezim Zionis Israel menghancurkan 11 fasilitas umum di lingkungan Syeikh Jarrah, Al Walaja, Al-Isawiya, dan Umm Tuba, dari kurun waktu tanggal 9 Januari hingga 22 Januari 2022.

Selain itu, alat berat Israel juga menghancurkan dua rumah dan 5 fasilitas komersial milik keluarga Al-Maqdisi Mahmoud Salhia di kawasan Sheikh Jarrah, serta dua dinding penahan di Al-Walaja, sebuah binatu yang sedang dibangun untuk keluarga Mustafa di al-Walaja Isawiya, dan pemakaman yang sedang dibangun di Umm Tuba.

Kendaraan berat milik Israel melibas tanah milik keluarga penjaga Masjid Al-Aqsha Fadi Alyan di Al-Isawiya, sementara para pemukim yang didampingi oleh polisi Israel melakukan aksi sabotase di tanah keluarga Salem di Syeikh Jarrah, dalam upaya untuk merebut paksa.

Data tersebut menunjukkan bahwa Israel memaksa keluarga Faisal al-Jabari di Wadi al-Joz, keluarga Jalal al-Rajabi di Beit Hanina, dan keluarga Ibrahim Abu Kaf di Sur Baher, menghancurkan rumah mereka secara paksa hingga menenggelamkan kenangan mereka. []

Kementrian Wakaf dan Agama Palestina Catat Ribuan Yahudi Israel Serbu Kompleks Masjid Al-Aqsha

By / January 17, 2022

GAZAMEDIA, AL-QUDS – Sepanjang tahun 2021, Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina mencatat sebanyak 34.562 pemukim Israel telah menyerbu dan memakasa masuk kedalam kompleks Masjid Al-Aqsa.  Tindakan kaum Yahudi Israel memasuki komplek Al-Aqsha yang merupakan situs suci bagi umat Islam ini mendapat reaksi perlawanan. Akan tetapi, otoritas Israel dan dunia Internasional terkesan tutup mata dan tutup telinga.

Informasi yang dihimpun GAZAMEDIA, Senin (17/1) dari sejumlah media,  Departemen Wakaf Islam yang dikelola Yordania yang bertugas melakukan pengawasan tempat-tempat suci di Yerusalem, mengatakan, para pemukim Yahudi memasuki situs itu melalui Gerbang Al-Mugharbah dan berada di bawah perlindungan polisi Israel.

Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Orang-orang Yahudi menyebut kompleks Masjid Al-Aqsa sebagai Temple Mount, dan mengklaim bahwa situs itu merupakan kuil Yahudi di zaman kuno. Sejak 2003, Israel mengizinkan pemukim masuk ke kompleks itu hampir setiap hari.

Pada Oktober tahun lalu, pengadilan Magistrat Israel memutuskan untuk mendukung orang-orang Yahudi yang berdoa di kompleks Masjid Al-Aqsa. Pengadilan Magistrat Israel tidak menganggap kegiatan orang Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa sebagai tindakan kriminal.

Keputusan pengadilan Israel tersebut membuat warga Palestina khawatir bahwa kompleks Masjid Al-Aqsa akan dikuasai oleh orang Yahudi. Keputusan pengadilan Israel telah melenceng dari kesepakatan lama, yaitu umat Islam beribadah di Al-Aqsa sementara orang Yahudi beribadah di Tembok Barat di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa.

Keputusan pengadilan muncul setelah seorang pemukim Israel, Rabi Aryeh Lippo, meminta pengadilan mencabut perintah larangan sementara untuk memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa Polisi Israel menerbitkan surat larangan kepada Lippo, karena dia melaksanakan ibadah di kompleks Masjid Al-Aqsa.

Perdana Menteri Palestina Mohammad Ibrahim Shtayyeh telah meminta Amerika Serikat (AS) untuk memenuhi janjinya dalam mempertahankan status quo kompleks Masjid Al-Aqsa Shtayyeh juga menyerukan kepada negara-negara Arab untuk berdiri dalam solidaritas dengan Palestina.

“Kami memberikan peringatkan kepada Israel atas upaya untuk memaksakan realitas baru di Masjid Suci Al-Aqsa,” kata Shtayyeh baru-baru ini.

Yordania, menyebut keputusan itu sebagai pelanggaran serius terhadap status historis dan status hukum Masjid Al-Aqsa. Yordania memiliki peran sebagai penjaga Al-Aqsa yang diakui dalam perjanjian damai 1994 antara Amman dan Israel.

Kompleks Masjid Al-Aqsa berada di Kota Tua  Al-Quds atau Yerusalem Timur. Kompleks tersebut merupakan bagian dari wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah pada tahun 1967 silam. Tindakan Israel mencaplok Yerusalem Timur pada 1980 diangggap telah menyalahi aturan yang telah disepakati sesuai perjanjian Internasional dimana Yerusalem Timur merupakan daerah sah milik Palestina. []

 

 

Replika Dome of Rock akan Dibongkar, Komunis Muslim: Pemerintah Yerusalem Dituding Tunduk Terhadap Ekstrimis

By / January 17, 2022

GAZAMEDIA, AL-QUDS – Akibat terus mendapatkan tekanan dari kelompok sayap kanan, pemerintah kota tua Al-Quds atau Yerusalem memerintahkan pembongkaran masjid Al-Rahman di lingkungan Palestina Beit Safafa. Pasalnya, Masjid ini dianggap oleh beberapa orang sebagai replika Kubah Batu (Dome of Rock).

Dari sejumlah informasi yang dihimpun GAZAMEDIA, Senin (17/1) dokumen pengadilan yang diajukan Rabu (12/1/2022), pemerintah kota Yerusalem menyetujui pembongkaran atas dasar lantai bangunan yang dibangun tanpa izin.

Masjid Al-Rahman dibangun sebelum Israel didirikan pada tahun 1948. Sejak saat itu, masjid Al-Rahman telah direnovasi dengan sumbangan dan sukarelawan dari komunitas Arab. Dengan kubah emas yang sangat terlihat.

Kompleks tersebut menuai kritik dari LSM Israel karena dilaporkan dibangun tanpa persetujuan dan karena kemiripannya dengan salah satu landmark Yerusalem yang paling dikenal.

Berdiri di atas Temple Mount di Kota Tua Yerusalem, Dome of the Rock adalah tempat suci bagi umat Islam yang merupakan situs warisan dunia UNESCO dan  tempat suci bagi orang Yahudi dan Muslim.

Dalam sebuah pernyataan kepada media lokal, pemerintah kota mengatakan bahwa 700 meter persegi dibangun tanpa izin atau persetujuan insinyur, dan karena itu menimbulkan ancaman keselamatan.

“Masjid mewakili fakta bahwa tidak ada hukum dan tidak ada penegakan hukum di Negara Israel,” kata Yehuda Sharabanay, Direktur Proyek LSM Im Tirtzu.

Sementara itu, penduduk Beit Safafa dan lingkungan Palestina lainnya di Yerusalem mengatakan jika mereka terkadang tidak punya pilihan selain membangun secara ilegal karena kesulitan mendapatkan izin dari pihak yang mengeclaim sebagai pemilik kawasan tersebut.

“Ini adalah lingkungan yang sangat tenang dan tenang, ini adalah masjid dan harus dihormati,” kata pemimpin komunitas muslim di Yerusalem, Muhammad Alian.

Aviv Tatarsky dari LSM sayap kiri Ir Amim mengutuk keputusan itu, dan mengatakan bahwa pemerintah setempat dinilai telah “menyerah kepada para ekstremis”.

“Pemerintah Kota Yerusalem harus bertindak untuk meningkatkan kepercayaan dan mencegah konflik yang tidak perlu antara kota itu dan penduduknya,” katanya. []

 

Syahidnya Abu Hawash Picu Ketegangan Warga Palestina

By / January 4, 2022

GAZAMEDIA, PALESTINA – Terkait aksi mogok makan yang dilakukan oleh salah seorang warga Palestina bernama Hisham Abu Hawash di dalam sel penjara Israel mendapat reksi keras warga Palestina. Bahkan, disinyalir aksi tersebut dapat menyulut emosi dan kemarahan warga Palestina yang tak terima atas perlakukan Israel terhadap Abu Hawash.

Sebuah sumber di perlawanan Palestina mengkonfirmasi kepada kantor berita GAZAMEDIA, dipastikan bahwa ketegangan akan meningkat jika Hisham Abu Hawash syahid di dalam penjara Israel akibat aksi mogok makan yang tak kunjung diadili.

Sumber tersebut mengungkapkan pertemuan yang diadakan oleh para pemimpin Hamas dan Jihad Islam, di hadapan para pemimpin militer, untuk menindaklanjuti posisi perlawanan Palestina terhadap situasi Abu Hawash dan bagaimana menanggapi kejahatan Israel.

Sementara itu, sumber lokal mengatakan, Orang-orang kota Dura telah mengumumkan pemogokan massal yang dimulai pada hari Rabu untuk mendukung solidaritas bersama tahanan Abu Hawash.

Di  Nablus, masjid-masjid di kota Beita menyerukan peringatan untuk menghadapi zionis Israel dan mendukung tawanan yang menyerang penjajah.

Hisham Abu Hawash menghadapi bahaya kematian karena melanjutkan mogok makan selama 140 hari berturut-turut untuk menolak penahanan administratifnya. []

Gelombang Perlawanan Warga Palestina Terhadap Israel Meningkat

By / January 4, 2022

GAZAMEDIA, TEPI BARAT – Aksi protes dan gelombang perlawanan untuk mendukung aksi mogok makan Hisham Abu Hawash di kawasan Tepi Barat dan Al-Quds yang dilakukan oleh warga Palestina terus mengalami peningkatan dan  tersebar dibeberapa titik.

Informasi yang dihimpung GAZAMEDIA, aksi konfrontasi meletus di kota Abu Dis di al Quds, di kamp Fawwar dan daerah Asida, Hebron, dan di kota Beita, selatan Nablus. Mereka memberikan dukungan terhadap aksi mogok makan dan mengecam arogansi otoritas Israel yang semakin begis dan tak berperikemanusian.

Aksi perlawanan dan protes tersebut mendapat perlawanan keras dari tentara Israel. Para serdadu zionis  menembakkan peluru karet dan tabung gas air mata ke para pemuda hingga menyebabkan beberapa dari mereka mengalami gangguan pernafasan.

Meski mendapatkan kecaman keras otoritas Israel tetap tetap melakukan penahan terhadap Hisham Abu Hawash padahal kondisi tahanan tersebut saat ini sangat memprihatikan bahkan terancam kehilangan nyawa.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Abu Hawash ditahan sejak 27 Oktober 2020 lalu dengan tiga perintah penahanan administratif terhadapnya. 1 dari 3 dikeluarkan setelah hari ke-70 pemogokannya saat ini. Sebelumnya, Abu Hawash pernah menjalani 8 tahun masa tahanan di camp penjara Israel. Ia telah menikah dan mempunyai lima orang anak []

Awal Tahun Gaza Dibombardir Israel, INH: Tegakan Perdamaian di Bumi para Nabi

By / January 3, 2022

GAZAMEDIA, BOGOR – Lembaga kemanusian International Networking for Humanitarian (INH) mengutuk serangan udara yang dilakukan oleh Israel di wilayah Jalur Gaza, Palestina, pada Minggu (2/1) kemarin waktu setempat. Serangan udara Zionis Israel pada awal tahun ini dinilai sangat menciderai kesepakatan perdamain pasca gencatan senjata agresi  yang terjadi pada bulan Mei silam.

“Kami rasa ini tindakan yang sangat jauh dari rasa kemanusian, semoga saja perdamain bisa terwujud di Palestina yang notabenya sebagai bumi para nabi,” kata Luqmanul Hakim, Presiden Direktur INH kepada GAZAMEDIA, Senin (3/1).

Menurutnya, penderitaan warga gaza pasca agresi bulan Mei 2021 silam belum sepenuhnya sembuh, saat ini mereka masih mengalami trauma dan proses rekonstruksi pembangunan infrastruktur juga belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, diharapkan para pemangku kebijakan baik lembaga-lembaga dunia maupun masyarakat dunia harus menyuarakan soal perdamain di Palestina.

“Kami berharap PBB maupun lembaga-lembaga perdamaian dunia tidak tutup mata atas apa yang sudah dilakukan oleh Israel terhadap saudara-saudara kita di Jalur Gaza maupun di Tepi Barat, Palestina,” harapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, jet tempur zionis Israel kembali melakukan serangan udara kesejumlah situs perlawanan pejuang kemerdekaan Palestina disejumlah wilayah di Jalur Gaza.  Pesawat tempur Israel tersebut menyerbu situs Qadisiyah di Jalur Gaza selatan dan menjatuhkan 5 rudal berkapasitas berat, akibat dari serangan udara itu sejumlah bangunan mengalami kerusakan.

Serangan udara Israel juga dilakukan di kota Beit Lahia, di Jalur Gaza utara, dalam serangan ini, serdadu Israel menargetkan dua titik pemantauan milik kontrol lapangan pejuaang Palestina. Tidak hanya itu, para serdadu juga menggunakan senapan mesin berat mereka untuk menembaki areal pertanian milik warga Palestina.

Insiden itu terjadi setelah periode yang relatif tenang dan di tengah upaya intens untuk mencapai gencatan senjata jangka panjang yang stabil menyusul eskalasi besar kekerasan Mei lalu yang menelan ratusan jiwa warga sipil Palestina yang tidak berdosa. []

Bikin Merinding, Bendera Palestina Berkibar di Universitas Tel Aviv Israel

By / December 3, 2021

GAZAMEDIA, TEL AVIV – Suasana haru menyelimuti pengibaran bendera Palestina yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa Palestina di Universitas Tel Aviv Israel. Sontak bendera dengan empat warna ini pun bikin merinding bagi siapapun yang melihatnya.

Dari sumber yang dihimpun GAZAMEDIA, pengibaran bendera itu dilakukan oleh para aktivis Palestina tepatnya di aula universitas saat konser musik oleh salah seorang seniman asal Palestina pada tanggal 30 November kemarin.  Video dan foto yang di unggah di berbagai platform media sosial itu pun langsung viral dan mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan.

Orang-orang Palestina di dalam Israel mengatakan bahwa mereka menderita diskriminasi rasial, yang semakin meningkat baru-baru ini, terutama setelah peristiwa pada bulan mei dengan latar belakang bentrokan yang terjadi di kota-kota campuran setelah ekstremis Yahudi membunuh seorang pemuda Arab di kota Lod.

Konfrontasi kekerasan meletus antara Yahudi dan Arab di kota-kota campuran, sebagai akibat dari keputusan Mahkamah Agung Israel untuk mengusir keluarga Palestina dari rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem yang diduduki.

Politisi ekstremis Israel menyerukan larangan mengibarkan bendera Palestina di dalam wilayah Israel. Pada tahun 1967, Israel mengeluarkan undang-undang yang melarang bendera Palestina dan melarang produksi bahkan karya seni yang terdiri dari empat warna.

Namun, sejak ditandatanganinya Persetujuan Oslo pada tahun 1993, larangan ini menjadi lebih ringan tetapi terkadang masih ditegakkan oleh polisi.

Dalam dua dekade terakhir, pemerintah sayap kanan telah berhasil berkuasa di Israel, yang lebih dekat untuk mencegah pengibaran bendera Palestina, karena mereka awalnya menolak gagasan untuk mendirikan negara Palestina. []

Khalid Mishal Janji Lanjutkan Perlawanan Sampai Palestina Merdeka

By / December 3, 2021

GAZAMEDIA, ISTANBUL – Kepala komite sahabat Palestina di Parlemen Turki, Hasan Toran tegaskan sikap dukungan negaranya di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan rakyat Turki terhadap perjuangan Palestina akan terus berlanjut.

Toran juga mengumumkan pembentukan koalisi internasional untuk Al Quds yang diisi oleh para anggota parlemen Turki dan sejumlah tokoh berpengaruh di seluruh dunia.

“Pembebasan Baitul Maqdis itu menjadi kewajiban kita bersama baik bangsa-bangsa Arab dan umat Islam di dunia dalam membebaskan Palestina dengan berbagai cara, ” kata Toran kepada jurnalis GAZAMEDIA di Istanbul,  Kamis (2/12) waktu setempat.

Sementara itu, Khalid Mishal, pimpinan gerakan Hamas di luar negeri menuntut negara – negara Islam terutama di asia tenggara untuk terus memerangi rencana dan propaganda penjajah yang berusaha melakukan penetrasi terhadap rakyat nya.

Mishal berjanji melanjutkan persiapan dan perlawanan sebagai cara untuk sampai pada pembebasan seluruh tanah Palestina.

Umimah Tijani, ketua koalisi wanita dunia untuk Al Quds dan Palestina mengatakan wanita adalah pembentuk pria sejati dan masyarakat wanita juga akan terus mendampingi kaum pria dalam mempertahankan Palestina.

“Isu Palestina adalah misi umat Islam yang paling penting dimanapun berada. Kita harus bersatu melawan penjajahan yang telah membantai anak – anak tak berdosa di tengah bisu nya dunia” pungkasnya.

Penulis: Muhammad Husein

Kepala biro politik gerakan Hamas Palestina, Ismail Haniya, usai membuka seminar internasional “Baitul Maqdis pioneers” ke 12″ di Istanbul, Turki, Rabu (1/12) / FOTO GazamediaAgency

Ismail Haniya: Umat Islam Tak Perlu Tunjukkan Solidaritas untuk Palestina

By / December 2, 2021

GAZAMEDIA, ISTANBUL – Kepala biro politik gerakan Hamas Palestina, Ismail Haniya menegaskan bahwa Umat Islam hari ini tidak lagi perlu menunjukkan solidaritas nya terhadap isu Palestina karena pada hakikatnya mereka juga adalah pelaku dan pengemban isu itu sendiri.

Pernyataan ini disampaikan oleh Haniya dalam acara pembukaan seminar internasional “Baitul Maqdis pioneers” ke 12″ yang diadakan di Istanbul, Turki, Rabu (1/12) waktu setempat.

“Kalian bukan lagi sekedar pendukung perjuangan Palestina, karena kalian sejatinya adalah pejuang itu sendiri dan pengemban isu Palestina yang merupakan isu sentral seluruh umat Islam dunia” kata Haniya di hadapan puluhan pimpinan Ormas Islam dari berbagai negara termasuk Indonesia.

Haniya juga mengutarakan rasa terima kasih nya kepada seluruh peserta yang hadir mewakili masyarakat dari negara masing – masing karena menunjukkan keseriusan dalam mencari solusi penyelesaian konflik dibumi para nabi.

Mantan perdana menteri Palestina tersebut juga mengingatkan bahwa kemarahan para pejuang Palestina di Gaza dalam eskalasi terakhir pelawan penjajah karena penodaan terang – terangan terhadap Al Quds dan Masjid Al Aqsa oleh para pemukim ilegal Yahudi dan militer zionis Israel.

Haniya mengungkap, bahwa selama eskalasi 14 hari pada pertengahan tahun 2021 tersebut perkembangan teknologi rudal dan strategi tempur pejuang Palestina di Gaza berhasil mengejutkan pihak musuh.

Haniya menambahkan, pihak musuh lah yang mendesak pemerintah Amerika dan eropa untuk memediasi agar peperangan segera dihentikan setelah mereka tak mampu menerima serangan balik para pejuang Palestina di Gaza.

“Intervensi Amerika dalam menghentikan pertempuran terakhir di Gaza sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya, jelas karena mereka berusaha menyelamatkan eksistensi “Israel” dari kepunahan dan kekalahan telak melawan para pejuang Palestina di Gaza” kata Haniya.

Haniya juga menegaskan kepada dunia bahwa “Al Quds adalah cahaya sekaligus api, cahaya bagi umat Islam dan Api bagi siapapun yang berusaha menodai kesuciannya”

Dalam konferensi tersebut dihadiri oleh para petinggi lembaga NGO dan Organisasi Masyarakat dari berbagai belahan dunia baik Eropa, Asia maupun dari kawasan Afrika.  Sementara itu, lembaga perwakilan dari Indonesia yang hadir dalam pertemuan tingkat internasional tersebut diantaranya Internasional Networking for Humanitarian atau INH, kemudian PP Muhammadiyah, AWG, PPP, PKS dan beberapa Ormas dan NGO lainya. []

Penulis: Muhammad Husein

 

Pemukiman Ilegal Israel Ancam Kedaulatan Palestina

By / November 15, 2021

GAZA MEDIA, JENEWA – Pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michael Lynk mengutuk rencana Israel untuk membangun ribuan unit perumahan baru di pemukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang merupakan wilayah kedualatan Palestina.

Menurutnya, pembangunan pemukiman ilegal warga Yahudi Israel merupakan ancaman yang serius. Pasalnya, langka itu akan memuluskan Israel dalam menganeksasi kawasan tersebut.

“Ilegalitasnya adalah salah satu masalah yang paling diterima secara luas dalam hukum internasional modern,” kata Michael Lynk, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Palestina dalam siaran pernya di Markas PBB Jenewa, Selasa (3/11/)

Pemukiman Israel adalah kejahatan perang dugaan di bawah Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional, dan harus diperlakukan seperti itu oleh masyarakat internasional. PBB telah berulang kali menuntut agar Israel menghentikan perluasan pemukiman dan menghapus pemukimannya.

“Raison d’etre pemukiman Israel di wilayah pendudukan – penciptaan fakta demografis di lapangan untuk memperkuat kehadiran permanen, konsolidasi kontrol politik asing dan klaim kedaulatan yang melanggar hukum – menginjak-injak prinsip dasar kemanusiaan dan hukum hak asasi manusia,” jelasnya.

Kecaman keras datang ketika pemerintah Israel baru-baru ini menyetujui rencana untuk membangun lebih dari 1.700 unit rumah baru di pemukiman ilegal Givat Hamatos dan Pisgat Zeev.

Tak hanya itu, Israel juga berencana membangun 9.000 unit baru di Atarot, sekitar 3.400 lebih di daerah E1 di timur Yerusalem, dan sekitar 3.000 di sejumlah pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.

Selain itu, dalam laporannya bahwa pemerintah Israel berencana untuk secara surut melegalkan beberapa pemukiman ilegal. Para ahli PBB mencatat hampir 700.000 pemukim Israel baik di Yerusalem Timur dan Tepi Barat merupakan pemukiman ilegal.

“Pemukiman Israel adalah mesin pendudukan. Mereka bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap Palestina, termasuk perampasan tanah, pengasingan sumber daya, pembatasan ketat pada kebebasan bergerak, meningkatnya kekerasan pemukim, dan diskriminasi ras dan etnis, ”kata para ahli PBB.

Yang paling serius, tujuan implantasi pemukim adalah memutuskan hubungan antara penduduk asli dan wilayahnya serta penolakan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang merupakan inti dari hukum hak asasi manusia modern.

Para ahli menyambut kritik terhadap rencana Israel akan didukung sejumlah aktor terkemuka di komunitas internasional dalam beberapa pekan terakhir, termasuk oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

“Namun, kritik tanpa konsekuensi tidak berarti apa-apa dalam situasi seperti ini. Israel telah membayar biaya yang sangat kecil selama lima dekade terakhir untuk membangun 300 pemukiman dan menentang hukum internasional,” pungkasnya.[]