normalisasi

Iran: Normalisasi dengan Israel Picu Perpecahan Negara-negara Islam

GAZAMEDIA, TEHERAN – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, mengecam kebijakan normalisasi dengan Israel. Pasalnya, langkah itu dapat memicu perpecahan.

“Melakukan normalisasi dengan Israel tu akan menyebabkan perpecahan di antara negara-negara Islam, ” tegas Khatibzadeh, dalam konfrensi persnya di Teheran, Iran. Senin (31/1) kemarin.

Pernyataan Khatibzadeh itu merupakan reaksi Iran disaat kunjungan kenegaraan Presiden Israel, Isaac Herzog ke negara teluk Uni Emirat Arab atau UEA.

“Negara-negara yang membantu Israel dalam menciptakan krisis, melanjutkan kekerasan dan terorisme harus menyadari bahwa mereka akan menjadi korban pertama normalisasi.” cetusnya.

Ia meminta negara-negara yang telah melakukan normalisasi untuk membalikkan langkah ini, ia menekankan bahwa rezim Zionis Israel adalah satu-satunya model rezim rasis yang didasarkan pada praktik terorisme, pembunuhan, kekerasan dan pertumpahan darah. []

RI Terus Dilirik Israel untuk Jadi Mitra Diplomasi, Kontitusi Indonesia Tak Membolehkan

GAZAMEDIA, TEL AVIV – Meski Republik Indonesia (RI) sudah menegaskan tidak akan membuka hubungan diplomasi dengan pihak Israel. Namun negeri zionis terus berupaya keras dapat melakukan normasliasi dan membuka hubungan diplomasi  dengan  Indonesia.

Jika mengacu pada konstitusi Indonesia, RI terus berupaya untuk mendukung perjuangan dan kemerdekaan bangsa Palestina, sesuai alenia pertana Undang-undang dasar Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Mentri Luar Negeri Israel Yair Lapid  mengungkapkan, saat ini pihaknya berharap untuk memperluas perjanjian 2020 yang ditengahi Amerika Serikat (AS) dengan empat negara Muslim dan membangun hubungan diplomatik dengan Arab Saudi dan Indonesia .

“Kami sedang berusaha untuk memperluas Kesepakatan Abraham ke negara-negara tambahan di luar Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan dan Maroko. Jika Anda bertanya kepada saya negara-negara penting apa yang sedang kita lihat, Indonesia adalah salah satunya, Arab Saudi tentu saja, tetapi hal-hal ini membutuhkan waktu,” katanya seperti dikutip dari Al Arabiya, Rabu (26/1).

Lapid menambahkan bahwa negara-negara kecil yang tidak dia identifikasi dapat menormalkan hubungan dengan Israel dalam dua tahun mendatang.

Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan pada hari Selasa bahwa dia akan mengunjungi Uni Emirat Arab, negara pertama yang menormalkan hubungan dengan Israel sebagai bagian dari Kesepakatan Abraham, pada 30-31 Januari, dan bertemu dengan para pemimpinnya.

Arab Saudi, rumah bagi dua situs paling suci umat Islam, dan Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, telah mengkondisikan setiap normalisasi dengan Israel dengan syarat terbentuknya negara Palestina di wilayah yang direbut oleh Israel dalam perang Timur Tengah pada 1967.

Meskipun tidak ada hubungan resmi, pada tahun 2020 Arab Saudi setuju untuk mengizinkan penerbangan Israel-UEA melintasi wilayahnya. Pesawat El Al Israel Airlines milik Perdana Menteri Israel Naftali Bennett terbang melalui wilayah udara Arab Saudi ketika dia mengunjungi Abu Dhabi bulan lalu.

Sementara Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Meski begitu, beberapa bulan terakhir kabar Israel ingin membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia terus berhembus. Mulai dari kabarMenteri Luar Negeri AS Antony Blinken diam-diam angkat isu kemungkinan normalisasi hubungan Indonesia dan Israel dalam kunjungannya di Jakarta pekan lalu, hingga laporan media Israel yang menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi sosok yang mengupayakan normalisasi lewat kerja sama ketahanan pangan.

Baik Arab Saudi dan Indonesia mengutuk serangan udara Israel di Jalur Gaza selama 11 hari pertempuran dengan militan Palestina pada Mei 2021. Lebih dari 250 warga Palestina tewas di Jalur Gaza. Sedangkan serangan roket yang ditembakkan oleh Hamas dan kelompok militan lainnya menewaskan 13 orang di Israel. []

 

Aktifis Seru Kongres AS Abaikan Voting RUU Pro Normalisasi Israel

GAZA MEDIA, WASHINGTON — Seruan disampaikan kepada Anggota Kongres AS untuk tidak melakukan voting terhadap RUU yang mendorong normalisasi dengan Israel dan menerapkan sanksi bagi negara yang menolak hubungan diplomasi, perdagangan dan penelitian dengan Israel.

Aksi diserukan anggota USCPR (Organisasi Amerika Untuk Hak-Hak Palestina) supaya anggota kongres tidak terlibat dalam voting untuk mengesahkan RUU tersebut, seperti dikutip dari Palinfo, Sabtu (15/1).

Nota politik yang diterbitkan organisasi tersebut disampaikan kepada segenap anggota Kongres menyatakan, “RUU menggunakan Bahasa yang mungkin menghalangi kebebasan ekspresi terkait dukungan bagi hak-hak Palestina.”

Organisasi mengingatkan bahwa RUU mengandung perangkat hukum, yang bisa menghukum organisasi maupun Lembaga yang tidak mendukung normalisasi dengan Israel atau proyek lainnya yang hendak menghapus eksistensi bangsa Palestina.

Disebutkan meski teks RUU menyatakan tujuan memperkokoh Kerjasama regional dan menghormati HAM, inovasi teknologi, pelayanan Kesehatan, cuaca dan kelangkaan air, namun ternyata mengabaikan tindakan pelanggaran Israel terhadap hak-hak Palestina.

USCPR merupakan salah satu organisasi Amerika untuk membela hak-hak Palestina yang menetap di Amerika, dan aktif membela hak Palestina.[]

 

Normalisasi Memalukan, Bahrain Terima Mandat dari Dubes Israel

GAZA MEDIA, MANAMA — Dalam rangka mengkristalkan normalisasi memalukan, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa hari ini, Selasa, menerima kredensial duta besar Israel, Aitan Nai.

Raja Bahrain menyambut duta besar Israel dan memuji hubungan bilateral negaranya antara Kerajaan Bahrain dan negara Israel yang disebutnya “sahabat” serta kemajuan dan pertumbuhan yang disaksikannya di semua bidang, menurut Kantor Berita Bahrain, seperti dikutip dari Palinfo, Kamis (30/12).

Pada September 2020, pemerintah Bahrain dan pendudukan Israel menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan yang dianggap mereka yang solidaritas dengan perjuangan Palestina dianggap sebagai “kemunduran politik.”

Kedua pemerintah Bahrain dan Israel bertukar dua duta besar pertama September lalu. Pendudukan Israel menunjuk Eitan Naeh sebagai duta besar pertama untuk Manama. Sembilan bulan setelah penunjukan Konsul Eitay Tagner sebagai penanggung jawab kedutaan Israel.

Sementara itu, sejumlah pejabat Israel mengungkap, Menlu AS Antoni Blenkin pekan lalu berdiskusi dengan sejumlah pejabat pemerintah Indonesia dalam kunjungannya ke Jakarta, mengenai kemungkinan normalisasi dengan Israel, dan bergabung dengan koalisi “Perjanjian Abraham.”

Situs Walla Israel mengutip pernyataan pejabat tinggi Israel, meski Blenkin mendorong persoalan ini di forum yang lebih tinggi, namun mereka tak memprediksi adanya respon langsung terkait normalisasi ini.

Disebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Islam terbesar di dunia, dan tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Israel, adanya kemajuan menuju normalisasi akan mendorong sejumlah Negara Islam lainnya untuk mengambil langkah yang sama. Dan Indonesia akan menjadi pangsa pasar yang besar bagi perusahaan Israel, selain menjadi tujuan turis Israel, ungkap sumber.

Pemerintahan Biden berupaya memperluas jangkauan perjanjian Abraham, mencakup sejumlah Negara Arab yang dimulai pada masa mantan Presiden Trump. Menurut penasehat keamanan Gedung Putih Jack Sulivan, normalisasi juga menjadi bahasan utama saat kunjungannya ke Saudi beberapa bulan lalu.

Mengutip juru bicara Kemenlu AS Ned Brayes, Washington berupaya membuka peluang baru untuk normalisasi, namun dialog ini akan tetap dilakukan di balik layar, sampai tiba momentum yang tepat.

Sementara itu juru bicara Kemenlu Israel Leor Hayt dan biro Menlu Yaer Lapid menolak berkomentar dalam masalah ini.[]

Israel Makin Berani Akibat Koordinasi Keamanan dan Normalisasi

GAZA MEDIA, TEPI BARAT – Pemimpin Gerakan Jihad Islam, Sheikh Bassam al-Saadi, menegaskan, “Jika bukan karena normalisasi dan jatuhnya beberapa negara Arab ke dalam rawa-rawa pendudukan Israel, serta karena koordinasi keamanan yang dilakukan dinas keamanan Otoritas Palestina dengan pihak pendudukan Israel, maka pendudukan Israel dan kawanan pemukim pendatang Yahudi tidak akan berani menyerang membabi buta terhadap rakyat p di desa-desa dan kota-kota Tepi Barat.”

Dalam sebuah pernyataan pers pada hari Sabtu (25/12/2021), Al-Saadi mengatakan, “Berlanjutnya serangan yang dilakukan tentara pendudukan Israel dan para pemukim pendatang Yahudi pada lahan, tempat-tempat suci dan warga, sudah pasti akan menimbulkan aksi massa yang berkelanjutan, yang dapat berkembang menjadi intifadhah menyeluruh.”

Dia mengingatkan bahwa “serangan terus-menerus terjadi dalam konteks serangan Zionis terhadap rakyat Palestina, yang berkomitmen pada perjuangan dan perlawanan mereka, dan berakar di tanah dan hak-hak mereka.”

Al-Saadi menyerukan semua kekuatan dan faksi kerja nasional dan Islam untuk mengkonsolidasikan persatuan Palestina. Dia mengisyaratkan kepada pentingnya untuk memperkuat front internal rakyat Palestina dengan semua afiliasi dan orientasi politik mereka.

Dia menyerukan untuk mengintensifkan kerja sama antara semua kekuatan dan faksi untuk melindungi rakyat Palestina dalam menghadapi konspirasi yang dilancarkan terhadap mereka dan praktik-praktik agresif yang mereka alami.

Al-Saadi menambahkan, “Semua bangsa yang diduduki penjajah sepanjang sejarah hanya menang melalui perlawanan, kemauan dan semangat spartan.”

Dia mengingatkan pengalaman rakyat di Vietnam, kemudian Afghanistan dan Aljazair, hingga Kuba dan Libanon. Dia menekankan bahwa rakyat Palestina, dengan semangat spartan, kesabaran dan perlawanan mereka, akan mendapatkan kemenangan dan pembebasan.[]

Ribuan Warga Maroko Gelar Pawai Tolak Normalisasi Dengan Zionis

GAZA MEDIA, RABATH – Ribuan warga Maroko turun ke jalanan Rabath, dalam aksi pawai protes penolakan terhadap keputusan normalisasi dengan penjajah zionis, dalam peringatan tahun pertama kesepakatan normalisasi.

Pawai digagas Front Maroko Bela Palestina Tolak Normalisasi, mengusung tema: “Pertempuran Berlanjut Gagalkan Normalisasi Dan Kerjasama Militer.” Sebagai penolakan terhadap keputusan normalisasi yang disebut sebagai langkah putus asa, seperti dikutip dari Palinfo.

Aksi pawai berlangsung di 40 kota, diikuti sejumlah elemen social, menolak keputusan normalisasi. Pasukan keamanan Maroko melakukan pengepungan aksi dan melarang aksi di beberapa lokasi, menangkap dan menyerbu para demonstran, seperti dilansir sejumlah akun medsos, baik lembaga maupun personal.

Para peserta aksi meneriakan, “Rakyat Ingin Mengaggalkan Normalisasi.” “Wahai Zionis, wahai bangsa terkutuk, Palestina berada di mata kami.” “Palestina Melawan, Rezim Menawar.” Para demonstran menegaskan bahwa bangsa Maroko berlepas diri dari keputusan normalisasi dengan penjajah zionis, dan menyatakan dukungan kepada persoalan Palestina.

Dalam orasi di kota Rabath, Kepala Lembaga Maroko Pembela Persoalan Umat, Abdul Shamad Fathi mengatakan, “Zionis yang menjajah bumi Palestina terus berupaya menjajah Maroko, merusak ekonomi, politik dan social.”

Kami menolak normalisasi, karena tujuannya bukan untuk kepentingan Palestina, dan juga bukan untuk kepentingan Maroko, kami menuntut tanggungjawab kepada pihak yang menandatangani normalisasi ini, tegas Fathi.[]

Upaya Amerika Bujuk Indonesia Jalin Normalisasi dengan “Israel”

GAZA MEDIA, JAKARTA – Situs web Hebrew, Walla, pada hari Kamis (23/12) melaporkan, Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken tengah mendorong pemerintah Indonesia untuk jalin normalisasi dengan penjajah “Israel.”

Situs web tersebut mengutip pejabat “Israel” yang mengatakan: “Blinken mencoba memperluas perjanjian normalisasi “Israel” selama kunjungannya ke Jakarta minggu lalu.

Menurutnya meskipun Blinken membahas masalah normalisasi “Israel” dengan beberapa pimpinan senior Indonesia, hal ini tetap tidak mungkin terjadi.

Para pejabat menganggap bahwa upaya normalisasi hubungan Indonesia dengan “Israel” akan mendorong negara-negara Islam lainnya untuk mengambil langkah serupa, akan menjadi pasar raksasa dan mendorong tujuan wisata dosmetik bagi perusahaan “Israel”.

“Israel” dan Amerika Serikat kini mengemis cari peluang normalisasi hubungan dengan Indonesia. Bagaimanapun, organisasi dan berbagai lembaga masyarakat di Indonesia dengan tegas tetap menolak upaya tersebut.[]

Hammad: Proyek Normalisasi Akan Gagal Patahkan Keteguhan Rakyat

GAZA MEDIA, BEIRUT – Anggota Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Hamas, Fathi Hammad, menegaskan bahwa proyek normalisasi akan gagal mematahkan ketabahan dan keteguhan rakyat Palestina.

Hammad mengatakan, “Deal of Century (Kesepakatan Abad Ini) telah gagal dan telah dihancurkan. Dunia harus menyadari bahwa persoalan Palestina tidak akan bisa diselesaikan tanpa pembebasan Palestina.”

Hammad menegaskan kembali bahwa masalah tawanan tahanan adalah prioritas Hamas. Gerakan Hamas sedang bekerja dan masih terus bekerja untuk membebaskan mereka melalui pertukaran dengan tentara pendudukan Israel yang disandera. Dia mengancam pendudukan Israel bahwa Hamas akan menangkap lebih banyak tentara pendudukan Israel dalam pertempuran yang akan datang, seperti dikutip dari Palinfo.

Hammad mengecam serangan aparat Otoritas Palestina belakangan ini terhadap para oposan dan pejuang perlawanan di Tepi Barat. Dia menyerukan anggota dinas keamanan Otoritas Palestina untuk mengarahkan senjata mereka ke pendudukan Israel, bukan ke rakyatnya sendiri.

Hammad menambahkan bahwa gerakan Hamas memberikan perhatian khusus kepada kaum muda untuk menggunakan energi mereka dalam rangka untuk membebaskan Palestina. Dia menegaskan bahwa pemuda Palestina memiliki kekhasannya dalam kreativitas mereka di segala bidang.

Dia menjelaskan bahwa departemen pemuda gerakan Hamas akan mengurus semua pemuda Palestina, bukan hanya pemuda Hamas. Karena gerakan Hamas adalah abdi rakyat Palestina.[]