Yaman

363 Warga Yaman Terbunuh Akibat Ranjau Darat Sejak 2021

GAZAMEDIA, SAN’A – Observasi Hak Asasi Manusia Yaman mengumumkan bahwa 363 warga sipil telah tewas dan terluka dalam ledakan ranjau di negara tersebut sejak awal 2021. Senin (4/4/2022)

Pihak Observator mengatakan: “Dari awal 2021 hingga April 2022 ledakan rqnjau darat melukai sejumlah warga sipil termasuk wanita dan anak-anak”.

Dia menambahkan, “Jaringan tambang yang tidak pandang bulu telah menyebabkan area pertanian yang luas tidak lagi berproduksi, sehingga mengganggu proyek pembangunan, dan menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan kepada komunitas lokal yang sangat membutuhkan.”

Ranjau angkatan laut yang dikerahkan oleh Houthi di Laut Merah mengancam navigasi komersial internasional dan kehidupan nelayan tradisional.

Menurut pernyataan pejabat Yaman, jumlah ranjau yang ditanam di negara itu mencapai lebih dari satu juta.

Untuk diketahui, Yaman menyaksikan selama hampir 7 tahun perang berkelanjutan antara pasukan pro-pemerintah yang didukung koalisi militer Arab Saudi, dan Houthi yang didukung Iran yang telah menguasai beberapa provinsi, termasuk ibu kota, Sanaa sejak September 2014 lalu. [ml/as/ofr]

PBB Mediasi Gencatan Senjata Koalisi Arab Teluk dan Houthi Selama Dua Bulan

GAZAMEDIA, NEW YORK – Utusan PBB, Hans Grunberg mengumumkan bahwa untuk pertam kalinya setelah beberapa tahun pihak-pihak yang bertikai dalam konflik tujuh tahun Yaman setuju memenuhi gencatan senjata nasional yang memungkinkan impor bahan bakar memasuki daerah yang kekuasaa Houthi dari beberapa penerbangan bandara Sanaa. Jumat (1/4/2022).

Grundberg mengataka gencatan senjata dua selama dua bulan akan mulai berlaku pada hari Sabtu (2/4/) dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

“Kedua pihak sepakat untuk menghentikan semua operasi militer ofensif udara, darat dan laut di Yaman maupun wilayah perbatasan. Mereka juga menyetujui masuknya kapal bahan bakar ke pelabuhan Hodeidah dan beberapa layanan operasi komersial, baik penerbangan yang datang ke bandara Sanaa dan keberangkatan ke tujuan yang telah ditentukan di wilayah tersebut.” Tambah Grunberg.

Perjanjian yang ditengahi PBB antara koalisi yang dipimpin Saudi dan gerakan Houthi yang didukung Iran adalah langkah paling penting untuk mengakhiri konflik yang telah menewaskan puluhan ribu dan membuat jutaan orang kelaparan.

Penghentian permusuhan nasional terakhir yang terkoordinasi adalah selama pembicaraan damai pada 2016 silam. [ml/as/terj. nb]

PBB Mediasi Pertukaran Tahanan Houthi dengan Koalisi Arab Teluk

GAZAMEDIA, NEW YORK – Kelompok Houthi Yaman telah mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dengan koalisi Arab Teluk yang terdiri dari 16 warga Saudi dengan satu orang saudara laki-laki Presiden Yaman, Abd Rab` Mansour Hadi, Ahad (26/3/2022).

Seorang pejabat Houthi mengatakan, “Kesepakatan pertukaran tahanan dicapai dengan mediasi PBB.”

Ia menjelaskan adanya kesepakatan yang dicapai awal bulan ini, di mana 1.400 tahanan Houthi dengan imbalan 823 dari koalisi negara Arab Teluk yang dipimpin Saudi, termasuk tiga warga Sudan.

Koalisi militer Arab Teluk lakukan serangan udara di Yaman beberapa jam setelah Houthi mengumumkan tiga hari gencatan senjata bersamaan dengan Dewan Kerjasama Teluk yang menegaskan komitmennya untuk menemukan solusi politik atasi krisis Yaman, dua hari sebelum dimulainya konsultasi Riyadh.

Untuk diketahui, negara-negara Arab Teluk adalah tujuh negara Arab yang berbatasan dengan Teluk Persia, yakni Kuwait, Bahrain, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Seluruh negara tersebut adalah bagian dari Dewan Kerjasama Negara-Negara Teluk Arab yang diketuai oleh Arab Saudi. [ml/as/terj.af]

Houthi Tangguhkan Serangan, Usul Gencatan Senjata Ke Koalisi Arab Teluk

GAZAMEDIA, SANA’A – Kelompok militansi Yaman, Houthi mengkonfirmasi bahwa mereka telah menangguhkan serangan rudal dan drone di Arab Saudi selama 3 hari sebagai inisiatif perdamaian. Sementara pihak koalisi lawan mengumumkan pelaksanaan serangan balik di situs-situs kota Sanaa. Sabtu (26/3/2022).

Kepala Dewan Politik Tertinggi Houthi, Mahdi al-Mashat, mengatakan: “Kelompok itu secara sepihak mengumumkan penangguhan serangan rudal, drone, dan semua tindakan militer terhadap Arab Saudi melalui darat, laut, dan udara.”

Dia menambahkan, “Kelompok Houthi memperbarui kesiapan penuh untuk membebaskan semua tahanan koalisi – termasuk saudara laki-laki Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi – dan tahanan milisi lokal dan dari negara lain dengan imbalan pembebasan penuh semua tahanan kami.”

Mahdi menjelaskan bahwa kelompok tersebut siap mengubah deklarasi ini menjadi komitmen final dan permanen jika Arab Saudi bersedia mengakhiri pengepungan dan menghentikan serangannya di Yaman untuk selama lamanya.

Di sisi lain, koalisi Arab Saudi mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat bahwa mereka mulai lakukan serangan baru gempur melalui udara ke kamp-kamp dan benteng-benteng Houthi di Kota Sanaa. [ml/as/terj.nb].

Selain Konflik Ukraina, PBB Ingatkan Dunia Krisis Kelaparan yang Kian Memburuk di Yaman

GAZA MEDIA, NEW YORK – Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa peringatkan sejumlah negara dunia bahwa Yaman kian berada di ambang krisis kelaparan yang selama paruh kedua tahun ini. Senin [14/03/2022].

Organisasi Pangan dan Pertanian, Program Pangan Dunia, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) menyatakan saat ini jumlah warga yang membutuhkan bantuan pangan mencapai 17,4 juta dengan rata-rata penduduk menghadapi tingkat darurat kelaparan.

Data yang dirilis dari Klasifikasi Fase Terpadu Ketahanan Pangan untuk Yaman menyatakan, Situasi kemanusiaan di negara itu diperkirakan akan memburuk selama periode dari Juni hingga Desember 2022, karena jumlah orang yang tidak dapat memenuhi makanan minimum mereka, sedangkan kebutuhan pokok penduduk di Yaman kemungkinan akan mencapai jumlah A dengan rekor 19 juta orang.

Data itu menunjukkan tingkat kekurangan gizi akut terus meningkat di antara anak-anak di bawah usia lima tahun, karena di seluruh negeri 2,2 juta anak menderita kekurangan gizi akut, di samping sekitar 1,3 juta wanita hamil atau menyusui yang juga menderita malnutrisi.

Yaman telah menderita konflik berdarah sejak akhir 2014. Meninggalkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Jutaan penduduk Yaman bergantung pada bantuan internasional.

Berdasarkan data dari UNICEF, mereka terpaksa mengurangi jatah makanan yang diberikan kepada delapan juta orang pada awal tahun karena kurangnya dana, dan dengan pemotongan ini beberapa keluarga hampir tidak mendapatkan setengah dari keranjang makanan harian minimum Program Pangan Dunia.

Sedangkan 5 juta orang berisiko jatuh ke dalam kondisi kelaparan meskipun menerima jatah makanan lengkap. [ml/as/ofr].

 

Dewan Transisi Yaman Rencanakan Normalisasi dengan “Israel”

GAZAMEDIA, – Dewan Militer Transisi Yaman, menegaskan niatnya membangun normalisasi dengan penjajah “Israel” dalam upaya mengadopsi keberhasilan di Maroko dan Sudan, Yaman berharap menemukan sekutu baru yang akan membantu mendirikan “negara” di selatan.

Kepala Dewan Transisi Selatan (separatis) yang didukung UEA di Yaman, Aidarous Al-Zubaidi, mengatakan : “Kami setuju menjalin normalisasi dengan “Israel” seperti beberapa negara Arab lainnya, dan kami akan melakukannya ketika negara kami pulih, juga ketika Aden menjadi ibu kota selatan.”

Dewan Transisi telah menyetujui normalisasi dengan penjajah “Israel” ke depan, terutama setelah UEA, yang mendukung visi pemisahan diri di Yaman, mengumumkan normalisasi dengan “Israel” pada Agustus 2020, diikuti oleh Bahrain, Sudan dan Maroko. [terj nb/af]

80 Militan Houthi Tewas dalam Serangan Koalisi Arab Saudi di Yaman

GAZAMEDIA, SANAA – Koalisi militer pimpinan Arab Saudi kembali melakukan serangan udara untuk menghancurkan basis  kelompok Pemberontak Houthi di Yaman. Rabu (19/1) pagi waktu setempat.

Informasi yang dihimpun GAZAMEDIA, pengeboman kali ini menyasar sebuah lingkungan perumahan dan situs-situs kelompok gerakan Militan Houthi di ibukota Sanaa, Yaman yang menjadi basis kelompok pembrontak tersebut.

Dalam sebuah pernyataan singkat, koalisi negara Teluk mengatakan bahwa pihak koalisi melakukan 17 operasi penargetan terhadap Houthi di Marib dan Sana’a, dan berhasil menghancurkan 9 kendaraan militer dan menewaskan 80 para militan Houthi.

Koalisi juga mengkonfirmasi bahwa mereka telah menghancurkan sistem komunikasi drone, beberapa pangkalan militer, dan basis rudal balistik milik Houthi.

Sebagai tambahan,  bahwa kelompok yang juga dinamakan ‘Ansarullah’ atau Al-Houthi menyerang bandara Abu Dhabi di UEA pada hari Senin (17/1) kemarin dengan sistem peledakan drone tanpa awak yang menargetkan kapal tanker minyak, sehingga menewaskan 3 orang dan melukai 6 lainnya.

Hal ini sebagai balasan atas penyerangan koalisi yang menyerang lingkungan perumahan Sanaa, di mana 12 warga sipil terbunuh, termasuk di antaranya wanita dan anak-anak.

Laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhir tahun 2021 korban tewas dari perang Yaman mencapai 377.000 jiwa.

Negara yang dijuluki sebagai tanah para Waliyullah, telah terperosok dalam konflik sejak 2014, ketika gerakan pemberontak Houthi merebut sebagian besar bagian utara negara itu, termasuk ibukota Sanaa.

Pada bulan Maret 2015, koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi ikut campur dalam perang dengan tujuan memulihkan pemerintah. Konflik terjadi tiba-tiba selama bertahun-tahun. Kini Yaman berada di ambang kelaparan, dan puluhan ribu orang terbunuh. Situasi di negara ini telah dijelaskan oleh PBB sebagai bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Setidaknya 15,6 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrem. []

Pelaut Indonesia Jadi Korban Pembajakan Pembrontak Houthi di Yaman

GAZAMEDIA, JAKARTA – Kapal kargo Rwabee milik Uni Emirat Arab (UEA) yang sedang berlayar di Laut Merah dibajak pemberontak Houthi Yaman, Minggu (2/1) silam. Kapal tersebut dikabarkan sedang mengangkut peralatan medis dan obat-obatan milik Arab Saudi dari Pulau Sokotra, sekitar 80 kilometer di timur Tanduk Afrika.

Dalam kapal kargo Rwabee yang disandera para pembajak tersebut, sejumlah awak kapal yang salah satunya awak berasal dari Indonesia, Surya Hidayat Pratama, Chief Officer, belum diketahui nasibnya hingga kini.

Dalam tayangan Youtube di saluran Radarekspres, Sabtu (8/01),  “Pemberontak Houthi Yaman Membajak Kapal Uni Emirat Arab, 1 Diantaranya Warga Makassar” istri dari pelaut Indonesia itu, Sri Rahayu mengungkapkan harapannya kepada pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo untuk dapat membantu pembebasan suaminya. Dan dalam tayangan itu pula pihak Humas Serikat Pelaut Sulawesi Selatan juga meminta perhatian dari pemerintah.

Peristiwa pembajakan kapal kargo Rwabee yang di dalamnya ada salah satu pelaut Indonesia, mendapat perhatian dan tanggapan dari Pengamat Maritim dan  Pendiri dari Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M. Mar.

Melalui keterangan pers kepada media, Capt. Hakeng mengungkapkan keprihatinan dengan peristiwa yang menimpa pelaut Indonesia tersebut. Karena itu dia meminta pihak pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk membantu pembebasan awak kapal Indonesia tersebut.

“Saya mendesak agar pihak-pihak yang memiliki otoritas agar bisa membuka jalur diplomasi yang dibutuhkan, agar bisa menyelamatkan warga Indonesia yang disandera. Saya sangat mendukung langkah yang diambil oleh Serikat Pelaut Sulawesi Selatan (SPSS) yang telah berusaha menghubungi pihak KBRI di negara UEA. Langkah SPSS memberi angin segar bagi kepedulian untuk para pelaut dan keluarga tentunya, ” kata Capt. Hakeng di Jakarta, Senin (10/01).

Dikatakan Capt. Hakeng selanjutnya, terkait dengan hal  tanggung jawab dari negara adalah negara mempunyai suatu hak melindungi warga negaranya yang berada  di luar negeri. Ini bertautan dengan segala ketidaknyamanan yang timbul pada para warga negara yang berada di luar negeri terkait dengan pelanggaran keadilan internasional ataupun peristiwa kejahatan yang menimpa warga negara.Begitu juga dengan tanggung jawab Negara yang melindungi warga negara asing di negara Indonesia.

“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kemenaker, Kepolisian, TNI AL, Persatuan Pelaut Nasional dan Internasional dapat berkoordinasi dengan pihak keamanan di sana. Pemerintah sebaiknya juga  berkoordinasi dengan agen, dan atau dengan pemilik kapal kargo Rwabee yang mempekerjakan pelaut Indonesia. Perlindungan hukum terhadap awak kapal adalah tanggung jawab negara. Pelaut Indonesia adalah WNI dan berhak untuk dibantu dan dilindungi oleh negara seperti WNI lainnya,” katanya.

Pemerintah Indonesia dapat turut serta menangani kasus pembajakan ini. “Karena dalam UNCLOS 1982 (konvensi hukum laut 1982) pada Pasal 100 yang berbunyi, Semua negara harus bekerjasama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan di laut lepas atau di tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara,” jelasnya.

Menurut Capt. Hakeng,”inilah saatnya untuk pemerintah menunjukkan tanggung jawab dalam melindungi pelaut Indonesia yang sedang mengalami masalah. Dengan ikut sertanya pemerintah untuk menyelamatkan pelaut yang disandera akan membawa dampak positif di mata masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Segera bertindak untuk membantu pelaut yang dalam masalah,” jelasnya.

Jadi, menjaga keselamatan jiwa pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing merupakan sebuah harga mati. Apalagi ada hampir 1,2 juta pelaut Indonesia, baik yang bekerja di kapal perikanan maupun kapal niaga. Para pelaut memberi sumbangan devisa untuk negara. Dan, berdasarkan catatan dari International Labour Organization (ILO) mencatat bahwa Indonesia adalah penyuplai pelaut di Indonesia, imbuh Capt. Hakeng.

“Patut diingat, pelaut adalah salah satu  pekerja yang memiliki peran penting sebagai penopang perekonomian sebuah negara Indonesia. Sumbangan dari pekerja maritim kita adalah sekitar Rp150 triliun,” pungkasnya. []

39 Orang Tewas dalam Serangan Rudal Houthi di Provinsi Marib Yaman

GAZA MEDIA, MARIB – Sebanyak 39 orang dilaporkan tewas dalam serangan rudal yang dilancarkan oleh kelompok Houthi di Desa Al-Amound di wialayah Al-Juba Provinsi Marib, Yaman.

Dilansir dari kantor berita SABA, Menteri Penerangan, Kebudayaan dan Pariwisata, Yaman Muammar Al-Eryani, mengatakan target serangan dari milisi Houthi yakni terhadap sebuah masjid dan Dar Al-Hadith yang berafiliasi dengan Salafi di daerah padat penduduk Al-Amoud di Distrik Al-Juba, dengan rudal balistik, mengakibatkan kematian 39 warga sipil dan cedera lainnya.

“Pada hari Senin (1/11) kemarin, jumlah korban tewas dari serangan rudal Houthi di desa Al-Amoud di wilayah Al-Juba di provinsi Marib telah meningkat menjadi 39 orang,” kata pernyataan tersebut.

Sementara itu, pihak berwenang Marib, Al-Elyani melaporkan bahwa 29 warga sipil tewas atau terluka di distrik Al-Juba, selatan provinsi itu, sebagai akibat dari serangan rudal Houthi yang dilancarkan pada akhir pekan kemarin.

Sejak awal Februari lalu, Houthi telah mengintensifkan serangannya di provinsi Marib. Pasalnya, kawasan ini merupakan benteng terpenting pemerintah dan markas besar Kementerian Pertahanan.Mahrib dikenal sebagai daerah kaya minyak dan gas.

Al-Eryani menganggap bahwa serangan ini datang dalam pendekatan kriminal milisi Houthi dengan menargetkan tempat-tempat ibadah dan siapa saja yang tidak percaya pada ajaran atau sektarian Iran.

Al-Eryani meminta masyarakat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan, utusan PBB dan Amerika dan organisasi hak asasi manusia untuk melaksanakan tanggung jawab hukum dan moral mereka, mengutuk dan menghentikan pembunuhan sehari-hari terhadap warga sipil yang tak berdosa.

“Houthi harus bertanggung jawab, dan kami meminta kepada masyrakat dunia internasional untuk mengadili pemimpin dan petinggi milisi Houthi sebagai penjahat perang,” harapnya.

Tidak ada komentar langsung dari Houthi tentang pernyataan ini, tetapi kelompok itu biasanya menyangkal menargetkan warga sipil.

Ditempat terpisah pegiat Hak Asasi Manusia Euro-Mediterania mengutuk pemboman Houthi yang menargetkan pusat “Dar Al-Hadith” di daerah Al-Amoud di distrik Al-Juba, di provinsi Marib Yaman.

Dalam sebuah tweet di akun Twitter resminya, observatorium itu menggambarkan pemboman Houthi di pusat kota itu sebagai pengabaian yang jelas terhadap semua seruan untuk menetralisir warga sipil dari operasi militer. []