Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan meningkatkan tekanan terhadap Israel agar segera beralih ke tahap kedua dari kesepakatan penghentian tembakan di Gaza.
Informasi itu disampaikan harian Israel Hayom, Sabtu (06/12), mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Menurut laporan tersebut, Trump mendorong percepatan implementasi tahap lanjutan bahkan sebelum Israel menerima jenazah sandera terakhir yang masih berada di Gaza.
Dorongan dari Washington itu muncul bersamaan dengan seruan Presiden Palestina Mahmoud Abbas agar komunitas internasional memastikan kesepakatan berjalan sesuai rencana.
Dalam percakapan telepon dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz, Abbas meminta “penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza sesuai tahapan kedua rencana Presiden Trump” yang berisi 20 butir langkah penghentian perang yang digulirkan Washington.
Abbas menegaskan bahwa prioritas mendesak saat ini adalah menjalankan rencana tersebut untuk menghentikan perang, mengurangi korban sipil, serta mencegah upaya pemindahan paksa warga Gaza.
“Kami telah mengakui Israel dan tetap berpegang pada hal itu,” ujar Abbas.
Ia juga menegaskan kembali komitmen Palestina pada solusi dua negara berdasarkan keputusan legitimasi internasional.
“Kami ingin hidup berdampingan dalam keamanan dan perdamaian,” tambahnya.
Peran Qatar dan Mesir
Sementara itu, Qatar dan Mesir—2 negara mediator utama bersama AS dalam kesepakatan Gaza—pada hari yang sama menyerukan perlunya penarikan pasukan Israel dan penempatan pasukan internasional sebagai bagian tak terpisahkan dari implementasi penuh perjanjian tersebut.
Dalam Forum Doha, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menyatakan bahwa situasi berada pada “momen yang sangat menentukan”.
Menurut dia, penghentian tembakan tidak dapat dianggap selesai tanpa penarikan penuh Israel dan pemulihan stabilitas di Gaza.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aaty, dalam forum yang sama, juga mendorong percepatan penempatan kekuatan internasional.
“Kami membutuhkan kehadiran pasukan stabilisasi sesegera mungkin karena salah satu pihak—Israel—melanggar penghentian tembakan setiap hari. Karena itu diperlukan mekanisme pemantauan,” ujar dia.
Kesepakatan penghentian tembakan antara Israel dan Hamas mulai berlaku 10 Oktober lalu, dua tahun setelah operasi militer besar-besaran Israel di Gaza.
Tahap kedua dari perjanjian itu mencakup penarikan pasukan Israel dari posisi mereka saat ini di seluruh wilayah Gaza.
Setelah penarikan, pemerintahan transisi akan mengambil alih administrasi di Gaza.
Pada saat yang sama, sebuah kekuatan stabilisasi internasional direncanakan dikerahkan untuk memastikan keamanan dan implementasi jangka panjang perjanjian tersebut.
