GAZA CITY — Tujuh bulan setelah kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat resmi diberlakukan pada 10 Oktober 2025, kesepakatan tersebut justru dinilai telah berubah menjadi sekadar selubung bagi operasi militer Israel yang terus berlanjut. Sejak gencatan senjata diberlakukan, pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 880 warga Palestina, sehingga total korban tewas sejak Oktober 2023 mencapai 72.797 jiwa, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza.
Sejumlah analis politik dan pegiat hak asasi manusia menilai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah memanfaatkan situasi gencatan senjata yang rapuh untuk memperpanjang penghancuran Gaza menjelang pemilihan umum nasional Israel yang dijadwalkan pada September 2026. Pandangan ini mencuat di tengah eskalasi serangan udara dan operasi darat Israel yang nyaris terjadi setiap hari di berbagai titik Jalur Gaza, meski status gencatan senjata secara resmi masih berlaku.
Pola Serangan Hampir Setiap Hari
Sepanjang pekan terakhir saja, serangkaian serangan udara Israel kembali menewaskan puluhan warga sipil Palestina, termasuk anak-anak. Pada Rabu (27/5) malam, serangan udara di sebuah bangunan tempat tinggal di Gaza City utara menewaskan sedikitnya 10 orang, termasuk empat anak-anak, dan melukai lebih dari 20 orang lainnya. Beberapa hari sebelumnya, serangan terhadap rumah keluarga di kamp pengungsi Nuseirat menewaskan tiga anggota satu keluarga—pasangan suami istri Mohammad Abu Mallouh dan Alaa Zaqlan bersama bayi mereka Osama yang baru berusia enam bulan.
Para saksi mata di lapangan menggambarkan situasi tersebut sebagai pola yang berulang: keluarga-keluarga pengungsi yang sudah kehilangan rumah aslinya berkali-kali menjadi target ulang di tenda atau bangunan tempat mereka berlindung sementara. Pola serangan ini tidak menyasar infrastruktur militer, melainkan kawasan permukiman padat penduduk yang dihuni warga sipil.
Kementerian Luar Negeri Mesir dan Qatar—dua mediator utama dalam pembicaraan gencatan senjata—telah berulang kali mengeluarkan kecaman atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Namun kecaman diplomatik tampaknya belum cukup untuk menghentikan pola serangan yang terus berulang.
Garis Kuning Dilanggar, Israel Kuasai Lebih dari 60 Persen Gaza
Selain serangan langsung, militer Israel juga dilaporkan terus memperluas wilayah kendalinya melampaui kesepakatan gencatan senjata. Berdasarkan analisis terbaru, pasukan Israel telah memperluas kendali sebesar 11 persen melampaui “Garis Kuning” yang ditetapkan sebagai batas dalam kesepakatan Oktober 2025. Israel juga memperkenalkan apa yang disebut “Garis Oranye”—demarkasi baru yang oleh pihak Palestina dan komunitas internasional dianggap sebagai pelanggaran sepihak terhadap kesepakatan.
Dengan ekspansi tersebut, militer Israel kini menguasai lebih dari 60 persen wilayah Jalur Gaza. Laporan dari Jenewa kemarin menyebutkan bahwa rencana lebih lanjut akan menambah penguasaan hingga 70 persen wilayah, menyisakan kurang dari sepertiga ruang hidup bagi lebih dari dua juta warga Palestina yang masih bertahan di kantong tersebut.
Badan anak-anak PBB (UNICEF) memperingatkan bahwa kondisi tersebut akan secara dramatis memperburuk krisis kesehatan anak-anak Gaza yang sudah berada di titik nadir akibat kelangkaan akut bahan makanan, air bersih, dan kebutuhan sanitasi.
Kalender Pemilu dan Kalkulasi Politik
Analis politik regional menyoroti kebetulan waktu yang patut diperhatikan: eskalasi serangan terjadi justru di saat Netanyahu mempersiapkan kampanye pemilu yang menentukan posisi politiknya. Koalisi pemerintahan Netanyahu yang melibatkan partai-partai sayap kanan ekstrem seperti yang dipimpin Itamar Ben-Gvir membuat posisi Perdana Menteri Israel itu sangat bergantung pada retorika keras terhadap Palestina untuk mempertahankan dukungan basis pemilihnya.
Sejumlah pengamat menilai pola “gencatan senjata berdarah” ini merupakan kalkulasi politik—dimana Netanyahu memperoleh keuntungan ganda: tampil sebagai negarawan yang mematuhi kesepakatan internasional di mata diplomat, sekaligus tetap menampilkan kekerasan militer untuk basis politik domestiknya. Sementara itu, harga kalkulasi politik tersebut dibayar oleh warga sipil Palestina.
Skeptisisme terhadap komitmen Israel pada gencatan senjata juga terlihat dari pernyataan terbaru anggota DPR RI sebelumnya, yang menyebut serangan-serangan berulang Israel selama masa gencatan senjata sebagai ujian nyata bagi kredibilitas Board of Peace (BoP) yang dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 2803.
Implementasi BoP Tersendat, Hamas dan Israel Saling Mengunci
Di tingkat diplomatik, implementasi rencana perdamaian 20 poin Presiden AS Donald Trump terus menghadapi kebuntuan. Perwakilan Tinggi Board of Peace, Nickolay Mladenov, dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB pekan lalu memperingatkan bahwa Gaza terancam terjebak dalam kondisi “limbo permanen” jika rencana transisi tidak segera dieksekusi.
Mladenov mendesak Dewan Keamanan untuk menggunakan seluruh perangkat yang tersedia untuk menekan Hamas agar melucuti senjata, sekaligus menegaskan Israel harus memenuhi komitmennya berdasarkan kesepakatan Oktober. Namun kedua belah pihak saling mengunci: Hamas menolak menyerahkan senjata sebelum Israel sepenuhnya menarik pasukan, sementara Israel menolak penarikan penuh sebelum Hamas dilucuti.
Kebuntuan inilah yang dimanfaatkan oleh masing-masing pihak untuk membenarkan posisinya, sementara warga sipil Gaza terjepit di tengah-tengah.
Pendanaan Bantuan Hampa, World Central Kitchen Bertahan dengan Sumber Daya Terbatas
Di sisi kemanusiaan, situasi tidak kunjung membaik. World Central Kitchen (WCK), salah satu organisasi bantuan makanan terbesar yang beroperasi di Gaza, melaporkan bahwa pihaknya saat ini kembali ke level distribusi pangan yang sama seperti sebelum gencatan senjata diberlakukan. Konflik regional yang sempat melibatkan Iran turut mengancam akses lintas perbatasan, meski hingga kini WCK masih mampu menerima jumlah truk yang cukup untuk mempertahankan operasi.
Pendiri WCK José Andrés telah berulang kali menyerukan agar arus pasokan makanan dan bahan bakar ke Gaza dijaga konsisten setiap hari. Namun ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab jangka panjang untuk memberi makan warga Gaza tidak bisa ditumpukan pada satu organisasi.
Sementara itu, Flash Appeal 2026 yang dikoordinasikan PBB dengan target dana lebih dari 4 miliar dolar AS untuk hampir tiga juta warga di Gaza dan Tepi Barat hingga kini baru terdanai sekitar 13 persen. Kesenjangan pendanaan yang lebar ini mengancam keberlanjutan program-program bantuan yang justru paling dibutuhkan di tengah eskalasi serangan.
Pertanyaan yang Menggantung
Di Gaza City, Khan Younis, Rafah, dan kawasan-kawasan pengungsian sepanjang pantai Mediterania, warga Palestina menjalani hari demi hari di bawah bayang-bayang ketidakpastian. Status “gencatan senjata” yang seharusnya membawa ketenangan justru telah berubah menjadi istilah yang ironis—sebuah label diplomatik yang tidak menerjemahkan dirinya menjadi keamanan di lapangan.
Dengan kalender pemilu Israel yang terus mendekat, pertanyaan yang menggantung di benak warga Gaza, komunitas kemanusiaan, dan diplomat di berbagai forum internasional tetap sama: berapa banyak lagi nyawa yang harus melayang sebelum gencatan senjata di atas kertas benar-benar menjadi gencatan senjata di lapangan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut, untuk saat ini, tampaknya masih bergantung pada kalkulasi politik di Yerusalem, kebuntuan di meja perundingan, dan tekanan internasional yang belum cukup kuat untuk mengubah keadaan. (IW)
