TUNISIA — Lima tahun setelah Presiden Kais Saied mengambil alih kendali pemerintahan dan membekukan parlemen, berbagai persoalan lama yang pernah memicu Revolusi Tunisia 2011 kembali muncul ke permukaan.
Dari utara hingga selatan Tunisia, masyarakat kembali menyuarakan tuntutan yang pernah menjadi slogan utama revolusi yang menggulingkan Presiden Zine El Abidine Ben Ali: lapangan pekerjaan, kebebasan dan martabat nasional.
Namun, kali ini kemarahan masyarakat dipicu oleh persoalan yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Pemadaman listrik, gangguan pasokan air, kenaikan harga kebutuhan pokok, kelangkaan obat-obatan serta semakin beratnya biaya hidup menjadi keluhan yang dirasakan masyarakat dari berbagai lapisan sosial.
Situasi tersebut muncul ketika Tunisia memasuki lima tahun sejak Saied mengambil langkah kontroversial pada 25 Juli 2021 dengan membekukan parlemen, memberhentikan perdana menteri dan mencabut kekebalan anggota parlemen.
Saied saat itu mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk mengatasi krisis nasional, kelumpuhan politik dan korupsi. Namun, para penentangnya menyebut tindakan tersebut sebagai kudeta.
Janji Perubahan Belum Sepenuhnya Terwujud
Setelah menggulingkan Ben Ali pada 2011, Tunisia memasuki periode demokratisasi yang ditandai dengan pemilu kompetitif, berkembangnya partai politik serta ruang yang lebih luas bagi masyarakat sipil dan media.
Namun, periode tersebut juga diwarnai pergantian pemerintahan, konflik politik dan lemahnya perbaikan ekonomi.
Tingkat pengangguran tetap tinggi, terutama di kalangan anak muda dan masyarakat di wilayah pedalaman. Menurut data Bank Dunia yang dikutip Al Jazeera, tingkat pengangguran Tunisia mencapai 17,4 persen pada akhir 2020.
Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat kecewa terhadap sistem politik pascarevolusi. Saied kemudian muncul sebagai tokoh di luar lingkaran politik tradisional yang menjanjikan perubahan dan pemerintahan yang lebih efektif.
Setelah mengambil alih kekuasaan pada 2021, Saied membubarkan parlemen dan mendorong lahirnya konstitusi baru pada 2022 yang memperkuat kewenangan presiden.
Namun, lima tahun kemudian, persoalan ekonomi yang sebelumnya menjadi sumber ketidakpuasan belum sepenuhnya terselesaikan.
Perubahan politik di bawah Saied juga mendapat sorotan dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia.
Sejumlah politisi oposisi, jurnalis, pengacara dan aktivis menghadapi penahanan atau proses hukum. Kelompok hak asasi menilai langkah tersebut sebagai bagian dari penyempitan ruang kebebasan politik dan kritik terhadap pemerintah.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah perkara yang dikenal sebagai “kasus konspirasi”, yang melibatkan sejumlah politisi oposisi, pengacara, aktivis dan tokoh publik.
Pada April 2025, pengadilan di Tunis menjatuhkan hukuman penjara kepada 37 terdakwa dengan vonis antara empat hingga 66 tahun. Pada November tahun yang sama, pengadilan banding mempertahankan hukuman terhadap 34 terdakwa dengan masa hukuman lima hingga 45 tahun, sementara tiga terdakwa dibebaskan.
Kelompok hak asasi manusia mengkritik proses hukum tersebut dan menyebutnya sebagai bagian dari tindakan keras terhadap kelompok yang berbeda pandangan dengan pemerintah.
Pemerintah Tunisia menolak tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa para terdakwa diproses karena melakukan pelanggaran serius terhadap keamanan negara.
Krisis Air dan Listrik Memperburuk Keresahan
Di tengah ketegangan politik, persoalan ekonomi dan layanan publik semakin menambah tekanan terhadap masyarakat.
Musim panas tahun ini, suhu di sejumlah wilayah Tunisia mendekati 50 derajat Celsius. Kota Kairouan bahkan dilaporkan mencapai 49,8 derajat Celsius.
Lonjakan suhu menyebabkan konsumsi listrik meningkat tajam. Perusahaan listrik dan gas Tunisia kemudian menerapkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah.
Gangguan listrik turut berdampak pada sistem pompa air. Sebagian masyarakat bahkan melaporkan harus bertahan selama berhari-hari tanpa pasokan air mengalir.
Kelangkaan air kemasan juga membuat situasi semakin sulit. Antrean panjang terjadi di sejumlah tempat penjualan air, sementara truk pengangkut air dikerahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Seorang pekerja kebersihan berusia 40 tahun di Tunis mengatakan masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan.
Menurutnya, masyarakat hanya ingin mendapatkan kebutuhan dasar seperti air dan listrik serta mampu menjalani kehidupan secara layak.
Kondisi tersebut juga semakin menekan daya beli masyarakat yang sebelumnya telah terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.
Perubahan politik setelah 2021 juga dirasakan oleh kalangan jurnalis.
Jurnalis Manel Derbali mengatakan, setelah revolusi 2011, masyarakat Tunisia memiliki ruang yang jauh lebih luas untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi.
Media juga memiliki lebih banyak akses untuk mengkritik pemerintah dan menyampaikan persoalan publik.
Namun, menurut Derbali, situasi berubah setelah 25 Juli 2021. Akses terhadap lembaga pemerintahan dan pejabat publik menjadi semakin sulit.
Permintaan informasi dari media, menurutnya, bahkan dapat dibiarkan tanpa jawaban selama berbulan-bulan.
Kondisi tersebut membuat jurnalis kembali mengandalkan rekaman video warga dan informasi dari masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap berbagai peristiwa.
Gelombang protes terbaru di Tunisia tidak hanya melibatkan kelompok oposisi tradisional.
Gerakan Nafas, misalnya, berusaha mempertemukan partai politik dan tokoh independen dari berbagai latar belakang. Demonstrasi yang mereka lakukan juga mulai menarik masyarakat yang sebelumnya tidak aktif dalam aksi politik.
Aktivis Rabii Qassem mengatakan situasi Tunisia pada periode 2011–2021 memang tidak dapat dianggap sebagai masa yang sempurna.
Periode tersebut tetap menghadapi masalah serius seperti pengangguran, korupsi, lemahnya ekonomi dan konflik politik.
Namun, menurutnya, periode tersebut juga memberikan ruang lebih besar bagi kebebasan berpendapat, kebebasan demonstrasi, masyarakat sipil, media yang lebih beragam serta pemilu yang memungkinkan pergantian kekuasaan secara damai.
Kini, persoalan ekonomi yang belum terselesaikan bertemu dengan menyempitnya ruang politik dan kebebasan sipil.
Meski demikian, kondisi Tunisia saat ini belum tentu menandai munculnya kembali Revolusi 2011.
Sebagian masyarakat masih skeptis terhadap partai politik dan tokoh-tokoh yang mendominasi pemerintahan setelah jatuhnya Ben Ali. Di sisi lain, Saied masih memiliki pendukung yang menilai pemerintahan sebelum 2021 sebagai penyebab utama stagnasi ekonomi dan kekacauan politik.
Tidak semua warga yang mengeluhkan pemadaman listrik, kekurangan air atau kenaikan harga otomatis menjadi penentang Saied.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dan politik semakin sulit dipisahkan.
Lima tahun setelah Saied membangun sistem pemerintahan yang lebih terpusat dengan janji menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, sejumlah persoalan mendasar yang pernah memicu Revolusi Tunisia masih belum terselesaikan. (cky)
