Hamas menyatakan kesiapan untuk kembali ke meja perundingan asalkan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara efektif dan krisis kelaparan yang melanda Gaza segera diakhiri.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis (1/8), Hamas menegaskan bahwa melanjutkan proses negosiasi di tengah bencana kelaparan akan membuat perundingan kehilangan makna dan urgensi, terlebih setelah Israel secara sepihak menarik diri dari dialog yang sedang berlangsung.
“Kelaparan yang dipaksakan oleh pendudukan telah mencapai titik yang tak tertahankan dan kini menjadi ancaman terbesar bagi kehidupan lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza,” tulis pernyataan Hamas.
Hamas menyerukan kepada komunitas internasional dan seluruh pihak terkait untuk segera bertindak menghentikan “pembantaian massal” yang dilakukan oleh pasukan Israel.
Gerakan itu juga mendesak agar distribusi makanan dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina dilakukan tanpa syarat dan dijamin keamanannya dari gangguan.
Di hari yang sama, Kementerian Kesehatan Gaza kembali melaporkan dua kematian baru akibat kelaparan dan malnutrisi dalam 24 jam terakhir.
Dengan demikian, jumlah korban tewas akibat kelaparan kini mencapai 159 jiwa, termasuk 90 anak-anak.
UNICEF menyatakan bahwa “setiap jam yang berlalu menyaksikan bertambahnya korban anak-anak di Gaza”.
Sementara itu, Program Pangan Dunia (WFP) PBB memperingatkan bahwa gelombang kelaparan yang kian parah di Gaza.
“Tidak akan dapat dihentikan kecuali dengan peningkatan drastis bantuan kemanusiaan,” sebut WFP.
Badan tersebut menekankan bahwa minimal 100 truk bantuan harus diizinkan masuk ke Gaza setiap hari.
“Waktu kita nyaris habis,” kata juru bicara WFP.
Sejak bulan Mei lalu, distribusi bantuan di Gaza dikendalikan oleh “Gaza Humanitarian Foundation”, sebuah badan yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Namun, distribusi yang seharusnya menyelamatkan nyawa justru berubah menjadi “perangkap maut”.
Lebih dari 800 warga Palestina telah syahid dan ribuan lainnya luka-luka dalam serangan yang terjadi di sekitar titik-titik distribusi bantuan, akibat tembakan langsung dari tentara Israel dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan lembaga tersebut.
Kondisi ini memicu gelombang kecaman internasional. Sejumlah organisasi PBB dan lembaga kemanusiaan global mendesak diakhirinya sistem distribusi bantuan yang penuh kekerasan dan tidak menjamin keselamatan warga sipil.
Mereka juga menyatakan bahwa model distribusi semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan hukum internasional.
Tragedi kemanusiaan ini terjadi dalam konteks agresi militer Israel yang telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023, dengan dukungan penuh dari AS.
Hingga kini, serangan-serangan tersebut telah menewaskan dan melukai lebih dari 205.000 warga Palestina, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan.
Lebih dari 10.000 orang masih dinyatakan hilang, dan ratusan ribu lainnya menjadi pengungsi di tanah mereka sendiri, tanpa akses pada perlindungan dasar seperti makanan, air, atau perawatan medis.
