Turki menandatangani kesepakatan keamanan dengan Suriah untuk membantu Damaskus dalam pelatihan militer dan kerja sama, termasuk konsultasi dan pengadaan peralatan, demikian disampaikan seorang sumber dari Kementerian Pertahanan Turki kepada para wartawan pada Kamis (14/8).
Kesepakatan ini merupakan hasil dari penandatanganan “nota kesepahaman konsultasi pelatihan bersama” antara Menteri Pertahanan Turki dan Suriah pada Rabu, saat delegasi tingkat tinggi Suriah mengunjungi Ankara guna membahas tantangan keamanan yang dihadapi Damaskus sejak jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.
Kesepakatan tersebut dipandang sebagai langkah awal bagi Suriah untuk merestrukturisasi angkatan bersenjatanya, mentransfer keahlian, serta memperoleh peralatan guna membangun militer modern yang mampu menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.
Bulan lalu, Suriah secara resmi meminta bantuan militer dari Turki setelah serangan udara Israel menargetkan Damaskus dan Sweida, yang terjadi bersamaan dengan bentrokan antar-kelompok antara suku Druze dan Badui.
Para ahli independen mengkritik pemerintah Suriah yang dianggap gagal menanggulangi kekerasan tersebut secara memadai meski telah turun tangan setelah ketegangan meningkat akibat serangan Israel.
Ankara dan Damaskus telah mengadakan pembicaraan terkait kesepakatan pertahanan yang lebih luas, yang berpotensi melibatkan penempatan pasukan Turki di sedikitnya tiga pangkalan militer utama di Suriah.
Namun, kesepakatan konsultasi pelatihan bersama yang baru saja diteken belum mencakup kerangka kerja bagi penempatan pasukan tersebut.
Seorang sumber dari Kementerian Pertahanan Turki menyampaikan bahwa Ankara berulang kali menyatakan kesiapannya membantu Suriah memerangi terorisme, termasuk ancaman dari kelompok ISIS.
Menurut sumber kementerian, nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengoordinasikan dan merencanakan pelatihan serta kerja sama militer, memberikan konsultasi, berbagi keahlian dan pengalaman operasional.
Selain itu, kesepakatan ini memfasilitasi pengadaan peralatan militer, sistem persenjataan, logistik, dan layanan terkait sesuai kebutuhan pertahanan, serta menyediakan dukungan teknis dan pelatihan untuk pengoperasian peralatan tersebut bila diperlukan.
Turki sendiri telah memberikan bantuan keamanan dan pelatihan serupa kepada beberapa negara di kawasan, dengan personel militer Turki mengawasi program pelatihan kadet baik di lokasi masing-masing maupun melalui pelatihan bagi perwira asing di Turki.
Kesepakatan ini juga dianggap sebagai kerangka kerja untuk memberikan nasihat kepada komando militer Suriah selama konflik aktif, terutama dalam mengelola ancaman yang muncul.
Meski Turki telah menjadi aktor sentral di Suriah pasca-kejatuhan rezim Assad dan menjalin hubungan dekat dengan Presiden Suriah saat ini, Ahmed al-Sharaa, serta lingkaran dalamnya, Ankara sempat menarik diri untuk memberi ruang kepada pemerintahan Damaskus yang baru memimpin.
Namun, serangkaian serangan udara Israel di wilayah selatan Suriah yang menargetkan militer Suriah yang baru direstrukturisasi — meskipun Ankara berupaya memediasi antara Damaskus dan Israel — menimbulkan kekesalan di kedua pihak.
Sharaa akhirnya memutuskan untuk secara resmi meminta bantuan Turki guna menyeimbangkan langkah-langkah Israel.
Pada Rabu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menegaskan bahwa Ankara tetap mendukung upaya penyelesaian damai krisis Sweida, di mana Israel mengklaim tindakan militernya untuk membela hak-hak komunitas Druze.
Ankara juga menyuarakan keprihatinan atas lambatnya proses negosiasi antara Pasukan Demokrat Suriah (SDF) dan pemerintah Damaskus, menilai bahwa kelompok Kurdi dalam milisi tersebut tidak bersikap tulus dan menghambat proses penyatuan dengan pemerintahan baru.
Turki memandang SDF sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), organisasi yang dilarang.
Sumber keamanan yang dihubungi Middle East Eye mengatakan, meski Turki tidak akan turun tangan langsung melawan SDF, militer Turki dapat memberikan dukungan tidak langsung untuk operasi terbatas yang dilakukan oleh militer Suriah.
Sumber tersebut menambahkan bahwa persiapan operasi tersebut sudah selesai, jika SDF gagal mematuhi kesepakatan 10 Maret yang berisi janji komandan SDF, Mazloum Abdi, untuk bergabung dengan pemerintah baru.
