Pemerintah Turki menegaskan bahwa kehadiran militernya di Suriah bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan pertahanan negara itu dalam menghadapi terorisme.
Penegasan ini disampaikan menyusul ketegangan dengan Israel, yang menuduh Turki memperluas pengaruhnya di Suriah secara agresif.
Sumber dari Kementerian Pertahanan Turki menyatakan bahwa keberadaan pasukan Turki di Suriah telah disetujui oleh pemerintah Damaskus, dengan tujuan utama pelatihan militer dan peningkatan kapasitas pertahanan.
Komunikasi dengan otoritas Suriah, menurut sumber tersebut, masih terus berlangsung untuk membentuk basis militer yang bersifat pelatihan.
Di sisi lain, Radio Militer Israel melaporkan bahwa Tel Aviv telah menyampaikan kepada Ankara—melalui pertemuan di Azerbaijan—bahwa redistribusi kekuatan asing di Suriah adalah “garis merah” bagi Israel.
Hal ini diperkuat pernyataan sumber politik Israel kepada harian Israel Al-Yaom yang menegaskan bahwa tanggung jawab untuk mencegah ancaman terhadap Israel dari wilayah Suriah sepenuhnya berada di tangan pemerintah Damaskus.
Keamanan nasional
Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dalam pernyataan televisi, Rabu (9/4), menegaskan kesiapan negaranya untuk memberikan dukungan militer kepada Suriah jika kedua negara mencapai kesepakatan kerja sama.
“Jika Suriah, sebagai negara berdaulat, ingin menjalin perjanjian militer dengan kami, kami siap memberikan bantuan apa pun yang kami mampu,” ujar Fidan.
Fidan juga mengingatkan bahwa ketidakstabilan di negara tetangga seperti Suriah akan berdampak langsung terhadap keamanan nasional Turki.
Ia menyatakan bahwa Ankara tidak akan tinggal diam menghadapi potensi ancaman tersebut.
Dalam pernyataannya, Fidan menyebut bahwa Israel tengah memprovokasi situasi di Suriah demi kepentingan ekspansionisnya di kawasan.
Ia menuding Tel Aviv telah menghancurkan seluruh aset militer yang mungkin digunakan oleh militer Suriah pasca tumbangnya rezim Bashar al-Assad.
Menurutnya, Israel memiliki strategi jangka panjang untuk melemahkan kekuatan militer Suriah dengan memastikan tidak ada infrastruktur yang tersisa bagi pemerintahan dan angkatan bersenjata baru.
Terkait isu koordinasi dengan Israel di Suriah, Fidan menjelaskan bahwa, seperti dengan Rusia dan Amerika Serikat (AS), Turki telah menerapkan mekanisme pencegahan konflik (deconfliction mechanism).
Tujuannya, guna menghindari insiden di wilayah udara Suriah yang padat aktivitas militer asing.
Menuju kesepakatan lebih luas
Ali Asmar, peneliti dari Pusat Turki Baru, menilai bahwa kontak antara Ankara dan Tel Aviv tak hanya menyangkut koordinasi keamanan. Namun bisa menjadi awal dari perundingan lebih luas mengenai masa depan politik Suriah.
Ia menuturkan bahwa dalam jangka menengah, tak mungkin ada kesepahaman antara Turki dan Israel tanpa mekanisme stabilisasi yang melibatkan “Suriah baru”.
Bahkan, kata dia, bukan mustahil ke depannya akan ada pembicaraan damai antara Suriah dan Israel dengan mediasi Turki dan Amerika Serikat.
Menurut Asmar, stabilitas Suriah sangat penting dalam konteks rekonstruksi dan pemulangan pengungsi. Untuk itu, ketegangan dengan Israel perlu dihentikan.
Ia juga menyoroti tantangan besar yang mungkin muncul dalam proses ini: keinginan Israel untuk membentuk zona penyangga militer di dalam wilayah Suriah.
Hal itu, kemungkinan besar akan mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, baik di dalam Suriah maupun secara regional.
