Sumber eksklusif yang diperoleh Al Jazeera mengungkapkan bahwa pemerintah Suriah telah mencapai kesepakatan dengan warga dan tokoh masyarakat di Suweida.
Kesepakatan itu mencakup upaya mengintegrasikan penuh provinsi yang mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Druze ini ke dalam institusi negara.
Kesepakatan ini diumumkan setelah kepresidenan Suriah pada Senin malam mengonfirmasi penandatanganan perjanjian yang menetapkan integrasi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) ke dalam institusi negara.
Presiden Suriah juga menegaskan kesatuan wilayah Suriah dan penolakan terhadap segala bentuk pemisahan.
Menurut sumber tersebut, kesepakatan itu mencakup penggabungan aparat keamanan di Suweida ke dalam Kementerian Dalam Negeri Suriah, dengan personel kepolisian lokal yang berasal dari penduduk setempat.
Selain itu, pemerintah Suriah berhak menunjuk gubernur dan kepala kepolisian provinsi, yang tidak harus berasal dari Suweida.
Kantor berita Suriah melaporkan bahwa Presiden Ahmad Al-Sharaa telah bertemu dengan Gubernur Suweida, Dr. Mustafa Al-Bakour, serta sejumlah aktivis dari provinsi tersebut di Istana Rakyat di Damaskus.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas isu-isu nasional dan lokal. Mereka juga menekankan pentingnya tahap sejarah yang sedang dilalui Suriah.
Rakyat Suriah menginginkan negara yang dikuasai oleh keadilan, hukum, dan representasi yang adil bagi semua lapisan Masyarakat.
Meskipun, di tengah kondisi regional dan internasional yang sulit serta berbagai konspirasi yang bertujuan merusak persatuan Suriah sebagai negara dan bangsa.
Dalam konteks yang sama, Gerakan “Rijal al-Karameh” (Pria Kehormatan) mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Suriah.
Kesepakatan itu untuk membentuk badan keamanan yang akan berada di bawah kendali pemerintah, tetapi dengan personelnya berasal dari penduduk asli Suweida.
Sebagai simbol penerimaan kesepakatan ini, para aktivis mengibarkan bendera Suriah di atas gedung gubernuran Suweida di Alun-Alun Karameh.
Aksi ini terjadi setelah adanya kesepakatan antara pemerintah Suriah dan warga serta tokoh masyarakat Suweida.
Komitmen kesatuan
Hikmat Al-Hijri, pemimpin spiritual komunitas Druze di Suriah, sebelumnya menegaskan komitmennya terhadap persatuan negara dan menolak segala bentuk rencana pemisahan.
Ia menegaskan bahwa komunitas Druze memiliki tujuan nasional Suriah yang jelas dan tidak mendiskusikan opsi selain kesatuan Suriah.
“Kesatuan Suriah sebagai tanah dan rakyat adalah prinsip yang tak tergoyahkan,” kata Al-Hijri.
Ia menambahkan bahwa mereka tidak mencari pemisahan atau pembagian, tetapi justru berupaya mempertahankan akar mereka dalam struktur negara.
Komunitas Druze, yang berbasis utama di Provinsi Suweida, mencakup sekitar 3% dari total populasi Suriah.
Pernyataan kontroversial dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, awal bulan ini telah memicu kegaduhan di Suriah.
“Jika rezim (Suriah) bertindak melawan Druze, maka kami akan merespons dengan keras,” katanya.
Pernyataan ini muncul setelah bentrokan terbatas di kota Jaramana, yang terletak di pinggiran Damaskus dan dihuni oleh komunitas Druze dan Kristen.
Para pemimpin dan tokoh agama Druze dengan tegas menolak pernyataan Israel tersebut serta menegaskan kembali komitmen mereka terhadap persatuan Suriah.
Presiden Ahmad Al-Sharaa juga menanggapi dengan menyerukan komunitas internasional untuk menekan Israel agar segera menarik diri dari wilayah yang telah dimasukinya di selatan Suriah.
