Harian Washington Post mengungkap rincian baru dari usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza.
Usulan itu, menurut laporan, mencakup penghentian segera seluruh operasi militer di Jalur Gaza.
Selain gencatan senjata, proposal itu juga menetapkan pembekuan garis pertempuran pada posisi saat ini, serta pembebasan semua tawanan yang masih hidup dalam waktu 48 jam.
Lebih dari 20 jenazah lain yang diyakini telah tewas juga akan diserahkan kembali.
Rencana tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen sepanjang lebih dari tiga halaman, berisi 21 butir.
Washington Post menyatakan telah memperoleh dokumen itu dan dua lembaga pemerintah—yang telah mendapatkan paparan resmi dari Gedung Putih—mengonfirmasi keasliannya.
Isi proposal antara lain menuntut penghancuran seluruh senjata ofensif milik Hamas. Di saat bersamaan, para pejuang yang memilih meninggalkan perlawanan bersenjat.
Mereka juga berkomitmen pada “hidup berdampingan secara damai” dijanjikan amnesti.
Anggota Hamas yang ingin keluar juga akan difasilitasi jalur aman menuju negara lain.
Namun hingga kini, baik Israel maupun Hamas belum menyatakan persetujuan atas rencana tersebut.
Menurut sumber yang mengetahui, usulan ini telah dipresentasikan pejabat AS kepada sejumlah pemerintah kawasan dan sekutu dalam pertemuan tingkat tinggi di sela-sela Sidang Umum PBB pekan lalu.
Trump dijadwalkan akan menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar menerima rencana itu saat keduanya bertemu di Gedung Putih, Senin (29/9).
Seorang pejabat tinggi Israel, dalam pengarahan kepada jurnalis Jumat lalu, menyebut Tel Aviv masih perlu mengkaji secara rinci isi rencana sebelum pertemuan dengan Trump.
Sementara itu, Hamas disebut belum menerima salinan resmi dokumen tersebut, menurut pejabat kawasan yang mengetahui pembahasan.
Hingga kini juga belum jelas apakah aspek lain dari rencana itu—yang menyangkut tata kelola, keamanan, rehabilitasi, dan pembangunan Gaza—sudah mulai dijalankan atau baru akan diterapkan bila gencatan senjata segera disepakati.
Rencana Trump minim rincian, sisakan banyak tanda tanya
Meski terdiri dari 21 butir, usulan Donald Trump untuk menghentikan perang Gaza dinilai masih minim rincian mengenai tahapan maupun mekanisme pelaksanaannya.
Hanya 3 poin utama yang cukup jelas: gencatan senjata segera, pembebasan tawanan, dan peningkatan bantuan kemanusiaan.
Dokumen itu menegaskan, tidak ada warga Gaza yang akan dipaksa meninggalkan rumahnya. Mereka yang memilih keluar diberi hak untuk kembali.
Namun, tidak ada penjelasan ke mana warga Gaza akan pergi selama masa pelaksanaan apa yang disebut sebagai “rencana pembangunan ekonomi Trump” untuk membangun kembali dan menghidupkan sektor Gaza.
“Belum ada yang final, ini masih kerangka kasar. Banyak hal perlu dirundingkan lagi,” kata seorang pejabat kawasan yang enggan disebut namanya.
Hingga Minggu pagi, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait proposal tersebut.
Bagian dari dokumen itu sebelumnya sudah lebih dulu dipublikasikan oleh Times of Israel pada Sabtu (27/9).
Sejumlah poin dalam rencana Trump justru diuraikan secara detail. Misalnya, setelah seluruh tawanan Israel dibebaskan, Israel diminta melepaskan 250 tahanan Palestina dengan hukuman seumur hidup serta 1.700 warga Gaza yang ditangkap sejak 7 Oktober 2023.
Selain itu, untuk setiap jenazah tentara Israel yang dikembalikan, Israel akan menyerahkan 15 jenazah warga Palestina.
Setelah kesepakatan dicapai, bantuan kemanusiaan disebut akan masuk secara penuh dan segera ke Gaza.
Isinya mencakup rehabilitasi infrastruktur dasar—air, listrik, sanitasi—serta perbaikan rumah sakit dan pabrik roti, hingga pengiriman alat berat untuk membersihkan puing dan membuka jalan.
Namun, dokumen itu tidak menjelaskan pihak mana yang akan menjalankan atau membiayai program tersebut.
Bantuan ini, menurut rencana, akan disalurkan langsung lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga internasional lain yang dianggap netral, tanpa campur tangan pihak bertikai.
Belum jelas apakah hal itu mencakup Gaza Humanitarian Foundation, lembaga yang didukung AS dan Israel yang kini aktif di Gaza selatan.
Proposal Trump juga menyebut pembentukan “otoritas transisi sementara” beranggotakan warga Palestina yang dinilai kompeten dan sejumlah pakar internasional.
Badan ini akan bertugas mengelola layanan harian di Gaza dan ditempatkan di bawah pengawasan lembaga internasional baru yang dibentuk AS bersama mitra lain.
Sementara itu, Otoritas Palestina di Tepi Barat diminta melakukan reformasi internal sebelum dianggap siap mengambil alih Gaza pada tahap berikutnya.
Dalam bidang keamanan, AS berencana menggandeng negara-negara Arab dan mitra internasional untuk membentuk “pasukan stabilisasi sementara” yang segera dikerahkan di Gaza.
Pasukan ini akan menjaga keamanan sampai terbentuk kekuatan Palestina yang mampu melanjutkan tugas.
Israel sendiri dijanjikan akan menarik mundur pasukannya secara bertahap dari Gaza, kecuali di “wilayah perimeter” yang belum ditentukan.
Menurut seorang pejabat kawasan, beberapa negara Arab sudah menyatakan kesediaan awal untuk ikut dalam pasukan stabilisasi tersebut, meski masih diperlukan perundingan lebih lanjut.
Dokumen itu juga secara eksplisit mengakui peran penting Qatar sebagai mediator dalam konflik Gaza.
Seorang pejabat senior Israel mengakui sejumlah elemen dalam proposal tersebut “sulit diwujudkan”, terutama menyangkut pelucutan senjata di Gaza.
Namun, ia menekankan bahwa Israel sepakat pada prinsip pembentukan pemerintahan transisi yang melibatkan warga Gaza “dan pihak lain”.
Dua butir terakhir dokumen dipandang paling sensitif. Bagian itu tampak disusun untuk merespons lebih dari 150 negara yang telah mengakui Palestina, sekaligus memberi isyarat kepada negara-negara Arab yang menolak ikut serta dalam kesepakatan damai tanpa menyebut masa depan negara Palestina.
Secara hati-hati, dokumen itu menyebut bahwa setelah seluruh rencana pembangunan dan reformasi politik terlaksana, kondisi yang memungkinkan dapat tercapai untuk membuka jalan menuju pembentukan negara Palestina.
“Kami mengakui hal itu sebagai aspirasi rakyat Palestina,” tulis dokumen tersebut.
AS, menurut dokumen yang sama, akan memprakarsai dialog baru antara Israel dan Palestina untuk menyepakati “cakrawala politik” yang bisa menjamin hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.
Trump sendiri, dalam pernyataan Sabtu (27/9), mengaku lebih optimistis dibanding masa-masa sebelumnya.
“Ada niat baik yang lebih besar dari sebelumnya untuk mencapai kesepakatan di Gaza. Semua pihak bersemangat untuk melewati masa sulit ini, dan merupakan kehormatan bagi saya bisa menjadi bagian dari negosiasi ini,” katanya.
