Puluhan warga ultra-Ortodoks (Haredi) di Israel melakukan unjuk rasa pada Senin (29/4/2025) di depan sebuah pangkalan militer di Tel Hashomer, dekat Tel Aviv. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kewajiban wajib militer bagi pelajar lembaga keagamaan Yahudi.
Menurut laporan lembaga penyiaran publik Israel, KAN, demonstrasi itu terjadi di tengah upaya militer Israel untuk merekrut anggota komunitas Haredi. Namun, dari lebih dari 10.000 surat panggilan wajib militer yang dikirimkan, kurang dari 1.000 pelajar merespons.
Militer sebelumnya menargetkan untuk merekrut 280 tentara ke dalam Brigade Hashmonaim, satuan infanteri khusus bagi warga Haredi. Namun, angka itu dikurangi menjadi hanya 80 orang karena minimnya sukarelawan.
Komunitas Haredi, yang mencakup sekitar 13 persen dari total populasi Israel yang berjumlah 10 juta jiwa, secara konsisten menolak wajib militer. Penolakan ini kembali menguat setelah Mahkamah Agung Israel pada 25 Juni 2024 memutuskan agar mereka wajib mengikuti dinas militer serta menghentikan pendanaan bagi yeshiva (sekolah agama) yang siswanya menolak menjalani dinas tersebut.
Bagi komunitas Haredi, belajar Taurat dianggap sebagai kewajiban utama. Mereka juga khawatir bahwa keterlibatan dalam masyarakat sekuler akan mengancam identitas keagamaan mereka.
Selama puluhan tahun, pria Haredi menghindari wajib militer dengan menunda pendaftaran melalui jalur pendidikan agama hingga mencapai usia 26 tahun, yang merupakan usia pembebasan dari kewajiban tersebut.
Sementara itu, oposisi menuding Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berupaya mengesahkan undang-undang baru yang mengembalikan pengecualian militer bagi warga Haredi demi menjaga koalisi pemerintahannya bersama partai-partai keagamaan, seperti Shas dan United Torah Judaism.
Penolakan wajib militer ini terjadi di tengah meningkatnya kembali serangan militer Israel ke Jalur Gaza sejak 18 Maret lalu, yang memutus kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang dicapai pada 19 Januari.
Sejak Oktober 2023, lebih dari 52.200 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dilaporkan tewas akibat operasi militer Israel di Gaza.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas serangan militer yang terus berlangsung di wilayah tersebut.
