Dalam survei Institute for National Security Studies (INSS), lembaga kajian strategis terkemuka di Israel, 26 persen warga menyebut isolasi internasional sebagai salah satu dari tiga skenario paling mengancam bagi negara mereka. Sebanyak 37 persen menilai peluang meningkatnya sanksi dalam beberapa tahun ke depan tergolong tinggi, dan separuh responden merasa negara belum siap menghadapinya, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera. Para politisi di sana kini berdebat tentang cara memulihkan reputasi yang merosot. Tetapi kegelisahan itu salah alamat. Reputasi Israel tidak runtuh karena kampanye hitam; ia runtuh karena perang di Gaza dan pendudukan yang terus diperluas. Obatnya bukan strategi humas, melainkan berakhirnya pendudukan dan pengakuan atas kedaulatan penuh Palestina.
Konteks singkat
Pada 8 September 2026, Inggris mengumumkan larangan impor barang buatan permukiman Israel di Tepi Barat, berkoordinasi dengan Prancis dan Kanada. Menurut Reuters, ketiganya bergabung dengan Belanda, Irlandia, Belgia, Spanyol, dan Norwegia yang sudah atau berencana melakukan hal serupa. Menlu Inggris Ed Miliband menyatakan pendudukan di Tepi Barat melanggar hukum. Pada hari yang sama, Menkeu Israel Bezalel Smotrich justru mengumumkan kelanjutan rencana 1.000 rumah baru di dua permukiman lain. Pekan lalu, Inggris memperingatkan perusahaan konstruksi bahwa ikut tender proyek permukiman E1 membuka risiko terkena sanksi, seperti dilaporkan Times of Israel.
Pertama: Israel cemas pada akibat, bukan sebab
Survei INSS mengukur ketakutan akan isolasi, bukan pertanyaan apakah kebijakan yang memicunya salah. Pola yang sama tampak di panggung politik. Para analis yang dikutip Al Jazeera menilai sanksi permukiman tidak banyak memengaruhi pemilih menjelang pemilu, dan belum ada politikus papan atas Israel yang mengkritik dukungan pemerintah terhadap permukiman. Selama biaya diplomatik dibaca sebagai masalah komunikasi, bukan masalah kebijakan, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengubah arah. Sanksi datang pada Selasa, rumah baru diumumkan pada Selasa yang sama.
Kedua: E1 menunjukkan apa yang sebenarnya dipertaruhkan
Proyek E1 akan menyambung permukiman Ma’ale Adumim dengan Yerusalem dan, menurut Times of Israel, memutus kesinambungan wilayah antara Ramallah, Yerusalem Timur, dan Betlehem. Smotrich sendiri pernah menyebut proyek ini sebagai cara mengubur gagasan negara Palestina (Courthouse News). Hak menentukan nasib sendiri membutuhkan wilayah yang utuh dan saling terhubung, bukan kantong-kantong terpisah. Karena itu, tekanan pada E1 bukan hukuman simbolik; ia menjaga syarat fisik paling dasar bagi kedaulatan.
Ketiga: “gencatan senjata” yang hanya ada di atas kertas
Pada 9 Oktober, lebih dari 100 organisasi kemanusiaan dan HAM, termasuk Norwegian Refugee Council dan Save the Children, menyatakan gencatan senjata Gaza hanya ada di atas kertas. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 1.493 orang tewas sejak gencatan berlaku pada 10 Oktober 2025 hingga 12 Oktober 2026, dengan total korban sejak Oktober 2023 mencapai 74.382. Times of Israel melaporkan wilayah Gaza yang dikuasai militer Israel membesar dari sekitar 53 persen menjadi sekitar 63 persen selama masa gencatan. Amnesty mencatat Komisi Penyelidikan PBB dua kali, pada September 2025 dan Juni 2026, menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida. Penderitaan sebesar ini tidak bisa dipulihkan dengan perbaikan citra.
Mengakui kompleksitasnya
Sanksi bukan tongkat sakti. Amerika Serikat tidak berencana meniru langkah Inggris, dan duta besarnya di Israel mengkritiknya. Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menewaskan warga sipil Israel dan meninggalkan trauma yang nyata; wajar bila banyak warga Israel merasa dunia tidak adil kepada mereka. Larangan barang permukiman pun sulit dijalankan karena produk Tepi Barat kerap sukar dibedakan dari produk Israel lainnya. Survei Agustus yang dikutip Al Jazeera bahkan menunjukkan lebih dari separuh warga Yahudi Israel ingin mempertahankan permukiman dalam kesepakatan apa pun. Namun sulit diubah bukan berarti benar. Tekanan eksternal memang jarang menang dalam semalam, tetapi sejarah menunjukkan ia bisa menggeser kalkulasi politik dalam jangka panjang.
Implikasi yang lebih luas
Permukiman di wilayah pendudukan dipandang ilegal oleh mayoritas besar komunitas internasional, dan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam opini penasihat Juli 2024 menyatakan pendudukan itu melanggar hukum. Dengan kerangka ini, langkah Inggris, Prancis, dan Kanada bukan “kampanye melawan Israel”, melainkan penerapan hukum yang terlalu lama tertunda. Ada pula pelajaran bagi media dan masyarakat sipil: isolasi tidak datang dari satu keputusan besar, melainkan dari akumulasi laporan, kesaksian, dan tekanan publik yang konsisten. Berita yang akurat adalah bagian dari tekanan itu.
Penutup
Ketika separuh warga Israel merasa negaranya belum siap menghadapi sanksi, pertanyaan yang lebih jujur adalah: siap untuk apa? Untuk terus menanggung harga pendudukan, atau untuk mengakhirinya? Bagi rakyat Palestina, yang dipertaruhkan bukan reputasi, melainkan tanah, rumah, dan hak menentukan nasib sendiri. Kemerdekaan dan kedaulatan penuh bukan konsesi yang dinegosiasikan sedikit demi sedikit; itu hak yang melekat. Bagi kita di Indonesia, solidaritas bisa dimulai dari hal sederhana: memverifikasi informasi sebelum membagikannya, mendukung bantuan kemanusiaan yang kredibel, dan terus mendesak pemerintah serta forum internasional agar menegakkan hukum yang sama bagi semua.
