TEL AVIV — Pemerintah Israel belum menunjukkan kesediaan menarik pasukannya dari Jalur Gaza, meski kelompok Hamas dan faksi Palestina lainnya telah menyetujui kesepakatan pelucutan senjata pada Kamis (30/7/2026) yang difasilitasi Board of Peace pimpinan Presiden AS Donald Trump. Seorang pejabat senior Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada wartawan pada Jumat (31/7/2026) bahwa penarikan pasukan dari posisi Israel saat ini di Gaza baru akan dilakukan setelah terjadi “pelucutan senjata Hamas yang sesungguhnya”.
Kesepakatan yang salinannya diperoleh Al Jazeera itu mengatur bahwa peta jalan rinci pelucutan senjata harus disusun dalam 14 hari, dengan kemungkinan perpanjangan waktu atas persetujuan badan verifikasi internasional dan seluruh pihak terkait. Proses tersebut akan dimulai dengan masuknya Komite Nasional dan Pasukan Stabilisasi Internasional ke Gaza, yang kemudian mengawasi proses pendataan dan penyimpanan senjata faksi-faksi Palestina.
Hamas Kaitkan Pelucutan Senjata dengan Penarikan Israel
Anggota delegasi perunding Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Hamas tidak akan menjalankan bagian mana pun dari kesepakatan tersebut apabila pasukan Israel tidak memenuhi kewajibannya. Menurut Hamad, proses pelucutan senjata bergantung pada penarikan pasukan Israel dari Gaza dan kemajuan rekonstruksi wilayah itu.
Dokumen kesepakatan juga menegaskan bahwa senjata faksi Palestina tidak akan diserahkan kepada Israel atau pihak non-Palestina mana pun, melainkan disimpan oleh Komite Nasional. Sementara itu, kelompok bersenjata Jihad Islam Palestina menyatakan keberatan atas sejumlah rumusan kata dalam kesepakatan yang beredar, dan membantah kabar bahwa seluruh faksi telah menyepakatinya secara resmi.
Trump menyebut kesepakatan itu sebagai “langkah monumental” menuju perdamaian. Ia mengatakan Israel akan ditarik mundur dan digantikan oleh Pasukan Stabilisasi Internasional yang bekerja sama dengan kepolisian baru Palestina begitu proses pelucutan senjata rampung.
Penolakan dari Kubu Politik Israel
Sejumlah tokoh politik Israel bereaksi keras terhadap syarat penarikan pasukan dalam kesepakatan tersebut. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyebut kesepakatan itu “tidak dapat diterima” dan menyerukan agar operasi militer di Gaza tetap dilanjutkan.
Mantan Kepala Staf Militer Israel yang kini menjadi rival politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, menyatakan bahwa kesepakatan apa pun yang tidak mencapai tujuan perang berupa penghancuran total kekuatan militer-politik Hamas merupakan kegagalan total. Adapun Netanyahu sendiri hingga Sabtu (1/8/2026) belum memberikan pernyataan resmi terkait kesepakatan tersebut.
Analis Israel-AS Dahlia Scheindlin menilai posisi Netanyahu dipersulit oleh pemilu yang akan digelar dalam beberapa bulan mendatang, di tengah proses hukum korupsi yang menjeratnya. Menurutnya, penarikan penuh dari Gaza kemungkinan besar tidak akan terjadi, meski Netanyahu bisa saja melakukan pergeseran posisi militer yang bersifat simbolis untuk menjaga hubungan dengan Washington.
Serangan di Gaza Berlanjut
Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025, serangan Israel di Gaza masih berlanjut. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip Al Jazeera, lebih dari 73.000 warga Palestina tewas sejak dimulainya perang, dengan lebih dari 1.200 orang tewas akibat serangan Israel setelah gencatan senjata disepakati. Pada Kamis (30/7/2026), enam warga Palestina, termasuk anak-anak, tewas dalam serangan udara Israel di Gaza.
Delegasi Hamas dilaporkan telah berada di Kairo, Mesir, sejak akhir pekan lalu untuk membahas tahap kedua peta jalan gencatan senjata bersama mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki.
