Pemerintah Inggris menghadapi gugatan hukum atas keputusannya yang dinilai lalai mengevakuasi secara medis anak-anak yang sakit kritis dari Jalur Gaza. Gugatan tersebut diajukan atas nama tiga anak dari wilayah konflik tersebut dan ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Dalam Negeri Inggris, menurut laporan The Guardian, Sabtu (20/7/2025).
Para pengacara yang menangani perkara ini menyatakan bahwa keputusan pemerintah bertolak belakang dengan kebijakan Inggris pada konflik-konflik sebelumnya, seperti saat perang Bosnia pada 1990-an maupun konflik yang sedang berlangsung di Ukraina, di mana Inggris aktif mengevakuasi anak-anak korban perang untuk mendapatkan perawatan.
Gugatan tersebut menuduh bahwa para menteri tidak mempertimbangkan dengan serius kondisi fasilitas medis yang sangat terbatas di Gaza sebelum menolak permohonan evakuasi.
Carolin Ott dari firma hukum Leigh Day, yang memimpin gugatan ini, menjelaskan:
“Pemerintah Inggris berdalih tidak memfasilitasi evakuasi medis dari Gaza karena mendukung upaya pengobatan di Gaza dan wilayah sekitarnya, serta karena tersedia visa untuk pengobatan yang didanai secara pribadi di Inggris. Namun, pendekatan ini sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan mendesak anak-anak di Gaza,” ujarnya kepada The Guardian.
Desakan buka jalur khusus imigrasi medis
Aktivis kemanusiaan dan kelompok advokasi telah lama mendesak agar pemerintah Inggris membuka jalur imigrasi khusus bagi anak-anak Gaza yang membutuhkan perawatan medis darurat. Namun hingga saat ini, belum ada kebijakan pemerintah yang mendukung hal tersebut secara sistematis.
Pada Mei lalu, dua anak dari Gaza berhasil dibawa ke Inggris untuk mendapatkan perawatan medis kritis melalui bantuan lembaga kemanusiaan Project Pure Hope. Kasus tersebut menjadi satu-satunya yang berhasil sejauh ini, dengan seluruh biaya ditanggung secara privat. Permintaan lembaga tersebut untuk pembentukan jalur Gaza–Inggris yang didanai pemerintah dikabarkan ditolak.
Hingga kini, Inggris belum menyatakan kesediaan untuk menjadi negara penerima evakuasi medis dari Gaza. Gugatan hukum menegaskan bahwa kelambanan pemerintah berpotensi mengorbankan nyawa anak-anak yang membutuhkan penanganan segera.
Baik Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Dalam Negeri Inggris belum memberikan tanggapan resmi terhadap gugatan ini.
