Di tengah perang yang telah berlangsung lebih dari 22 bulan di Jalur Gaza, muncul keraguan serius di Israel mengenai sejauh mana kesiapan tentaranya untuk melaksanakan rencana ambisius: menguasai Kota Gaza.
Indikasi yang beredar justru mengungkapkan keterbatasan di lapangan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan logistik.
Menurut perkiraan internal militer Israel, tingkat kepatuhan pasukan cadangan tidak lebih dari 50–70 persen.
Angka itu kian diperburuk oleh meningkatnya gelombang penolakan dinas dengan alasan “keberatan hati nurani”.
Kesulitan tidak berhenti di sana. Seringnya kerusakan kendaraan tempur, disertai kekhawatiran menipisnya persediaan senjata akibat pembatasan dari Eropa dan embargo pengiriman senjata dari Jerman, menambah daftar persoalan yang menghantui rencana invasi.
Harian Haaretz melaporkan, sejumlah besar kendaraan lapis baja Israel mengalami kerusakan.
Tim mekanik militer pun bekerja keras memperbaiki tank dan pengangkut personel di dalam Gaza, setelah kendaraan itu mengalami aus parah akibat penggunaan terus-menerus sepanjang hampir dua tahun pertempuran.
Pertanyaan tentang realisme
Selain persoalan teknis, benturan pandangan juga mencuat di tingkat politik. Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Eyal Zamir, mendorong opsi kompromi berupa kesepakatan pertukaran sebagian tawanan.
Alasannya, menurut kalangan militer, tekanan terhadap Hamas sudah mencapai batas dan sulit dilanjutkan dengan cara lama.
Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu—yang kini menghadapi tuntutan di Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang di Gaza—tetap memilih retorika keras.
Ia berusaha memasarkan rencana invasi dengan nama baru, “Pukulan Besi”, menggantikan kode operasi “Gideon Chariots 2”.
Pergantian istilah ini dimaksudkan untuk memberi kesan ketegasan dan daya gentar.
Meski demikian, wacana itu menuai kritik luas di media Israel. Para pengamat meragukan kemampuan tentara mewujudkan “kemenangan nyata”.
Mereka juga memperingatkan, kegagalan militer berikutnya dapat memperlemah citra daya tangkal Israel sekaligus mengguncang masa depan politik pemerintahan Netanyahu.
Kondisi itu menciptakan pemandangan unik: isu militer, politik, dan media saling bersilangan, menandai krisis kepercayaan mendalam di dalam negeri.
Pertanyaan besar pun muncul, seberapa realistiskah rencana pendudukan Gaza dapat dijalankan ketika kesiapan operasional tentara terus tergerus dan perpecahan internal semakin melebar?
Pertanyaan tentang kesiapan
Di bawah tajuk “Sebagian Tank dan Kendaraan Militer Tak Lagi Berfungsi, Embargo Jerman Bisa Hambat Manuver di Gaza”, analis militer Haaretz, Amos Harel, menuliskan rangkaian persoalan yang menimbulkan tanda tanya besar atas kesiapan militer Israel.
Harel menyinggung laporan internal yang mencatat kerusakan pada tank dan kendaraan lapis baja, bersamaan dengan meningkatnya penolakan di kalangan pasukan cadangan.
Fakta itu, menurutnya, meragukan kemampuan Israel melancarkan operasi darat yang luas dan kompleks di jantung Gaza.
Ia juga menyoroti persoalan baru: keputusan Jerman menghentikan pasokan senjata ke Israel. Keputusan tersebut berpotensi langsung mengganggu perawatan tank Merkava, termasuk penggantian mesin yang diproduksi di Jerman.
“Sebagian tank bahkan tidak bisa lagi beroperasi,” tulis Harel.
Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan suku cadang berisiko mengurangi daya jelajah pasukan darat.
Terkait pasukan cadangan, militer Israel telah mengeluarkan surat panggilan bagi sekitar 60.000 orang untuk masuk dinas mulai 2 September mendatang.
Namun, perkiraan internal menyebutkan kepatuhan di sejumlah unit hanya sekitar 70 persen, sementara di unit lain bisa jatuh hingga 50 persen.
Lebih jauh lagi, angka-angka itu tidak termasuk mereka yang sejak awal sudah menyatakan penolakan sehingga pemanggilan formal praktis tidak berarti.
Meski menghadapi kondisi demikian, persiapan operasi masih berlangsung dengan pola rutin.
Namun, klaim bahwa operasi ini akan memaksa Hamas menyerahkan para tawanan hidup-hidup di saat terakhir, dinilai Amos Harel bertentangan dengan seluruh pengalaman militer Israel sebelumnya.
Fenomena penolakan
Sisi lain dari krisis yang kini membelit militer Israel terkait kekuatan manusianya dalam perang di Gaza adalah meningkatnya jumlah prajurit yang menolak bertugas dengan alasan ideologis.
Laporan situs Zman Yisrael menyebutkan, angka penolakan tahun ini mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Data yang dihimpun gerakan Yesh Gvul—organisasi yang memberikan dukungan bagi penolak wajib militer atas dasar “hati nurani”—menunjukkan bahwa tahun 2025 mencatat rekor tertinggi penolakan dalam sejarah militer Israel.
Sejak awal perang, sekitar 300 prajurit mendatangi organisasi tersebut untuk meminta bantuan setelah menolak memenuhi panggilan dinas cadangan.
Mayoritas berasal dari satuan yang ditugaskan di Gaza, sementara sebagian lainnya dari Tepi Barat.
Dari jumlah itu, hampir 100 orang mendaftar pada delapan bulan pertama perang, sedangkan 75 persen sisanya datang sepanjang tahun 2025.
Jumlah itu meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dibanding masa sebelum perang. Biasanya, setiap tahun hanya 10 hingga 15 prajurit yang mencari bantuan Yesh Gvul.
Bahkan pada puncak perang-perang sebelumnya, angka itu tidak pernah melampaui 40 orang.
Dibandingkan dengan perang Lebanon pertama maupun dua intifada, skala penolakan sekarang tercatat tujuh kali lebih besar.
Tani Goldstein, penulis dan redaktur di Zman Yisrael, menilai meski angka penolakan tersebut sangat tinggi, jumlahnya masih kalah besar dibanding fenomena yang ia sebut sebagai “penolak abu-abu”.
Istilah ini merujuk pada puluhan ribu pasukan cadangan yang enggan bertugas di Gaza dengan alasan pribadi atau tanpa penjelasan jelas.
Goldstein mengingatkan, tingkat kepatuhan terhadap panggilan pasukan cadangan setelah 7 Oktober 2023 sempat mencapai 160 persen, karena puluhan ribu orang yang sebenarnya tidak diwajibkan dinas justru secara sukarela mendaftar.
Namun, situasi kini berbalik. Pada 2025, kepatuhan itu jatuh hingga 50 persen, seiring berlarutnya perang dan lambannya realisasi kesepakatan pertukaran tawanan.
Militer Israel sendiri menghindari memberi label “penolak ideologis” secara terbuka kepada mereka yang menolak dengan alasan hati nurani.
Sebaliknya, mereka lebih suka mencapnya sebagai “desersi” atau pelarian. Langkah ini ditempuh demi mencegah fenomena penolakan berubah menjadi gerakan ideologis terang-terangan yang bisa mengilhami kalangan lain di masyarakat Israel.
Goldstein menyimpulkan, perang di Gaza bukan hanya mengikis kepercayaan terhadap kepemimpinan politik dan militer, tetapi juga memperdalam fenomena penolakan ideologis di dalam tubuh tentara.
Data terbaru memperlihatkan tantangan serius dalam menjaga kohesi pasukan cadangan, meskipun pihak militer berupaya menutupi hal itu dengan berbagai klasifikasi administratif seperti “pelarian” atau “ketidakhadiran tanpa izin”.
