Oleh: Oraib al-Rantawi*
Jurang antara otoritas resmi Palestina dan kelompok perlawanan semakin melebar. Bukan sekadar antara Fatah dan Hamas, sebab Fatah sendiri tidak sepenuhnya solid.
Namun, mayoritas elitnya kini terseret dalam orbit satu pemimpin tunggal.
Sementara Hamas, meski bukan satu-satunya aktor, tetap menjadi jantung perlawanan, tulang punggungnya, bahkan simbolnya.
Semakin lebar jurang itu, semakin kecil pula kemungkinan untuk mempertemukan keduanya.
Hubungan yang dulu sekadar renggang kini menjelma menjadi pemisahan yang nyaris total.
Gambaran itu ibarat gunting: makin jauh jarak antarbilahnya, makin tajam pula kemampuannya untuk mengiris dan memutus.
Di masa lalu, terutama pada era Yasser Arafat, hubungan dengan perlawanan tidak sampai pada “perceraian total”.
Masih ada ruang untuk kembali, setidaknya pada saat-saat tertentu, seperti dalam Intifada al-Tunel maupun Intifada Kedua.
Namun, di era Mahmoud Abbas, pilihan itu tertutup rapat. Perlawanan, dalam semua bentuknya, diposisikan sebagai lawan ideologis.
Seruan yang sesekali terdengar mengenai “perlawanan rakyat secara damai” sejatinya hanya sebatas retorika—sebuah upaya menebar ilusi tanpa pernah disertai langkah nyata.
Fakta berbicara. Tidak ada gelombang perlawanan rakyat yang berarti di Ramallah atau kota-kota sekitarnya.
Bahkan seruan sederhana untuk mengalirkan jamaah ke Masjid Al-Aqsha pada Jumat dan Ramadan tak pernah diwujudkan.
Yang menguasai ruang sosial politik di Tepi Barat adalah keheningan yang menyerupai kematian.
Kondisi ini, tampaknya, dianggap sebagai pilihan paling aman dan murah oleh elit organisasi, Fatah, dan otoritas.
Sikap ideologis itu makin nyata menjelang dan sesudah peristiwa “Thaufan Al-Aqsha”. Otoritas tidak hanya berhenti pada tahap mengejek perlawanan dan menyebut roketnya “sia-sia”.
Lebih jauh, mereka bertransformasi menjadi barisan depan dalam upaya menumpasnya.
Fenomena kelompok bersenjata lokal yang bermunculan—di Nablus, Jenin, Tulkarem, bahkan Jericho yang sebelumnya “terlupakan”—membuat otoritas terguncang. Lahirnya generasi baru di luar kerangka perjanjian keamanan ala Tony Blair atau Keith Dayton memperlihatkan bahwa perlawanan punya energi segar yang tak bisa dikendalikan.
Di Jenin, kota maupun kamp pengungsinya, otoritas kerap memainkan peran “kemitraan” dengan Israel.
Mereka mencoba menunjukkan kesetiaan dalam menjaga keamanan, seolah ingin membuktikan kelayakan mereka.
Namun, setiap kali gagal menumpas perlawanan, tugas itu dilanjutkan oleh militer Israel pada hari berikutnya.
Pola ini berulang, menjadi bukti nyata keterbatasan otoritas sekaligus kedekatan fungsionalnya dengan pendudukan.
Kini, wacana mengenai “hari setelah Gaza” kian memperjelas arah politik itu. Penderitaan rakyat Gaza dijadikan alat untuk membenarkan jalan yang ditempuh otoritas dan untuk merendahkan pilihan perlawanan.
Ironisnya, otoritas tidak mampu menunjuk satu pun capaian konkret menuju kemerdekaan.
Senjata “resmi” yang mereka klaim sah bahkan tak pernah melindungi rakyatnya, bahkan di Ramallah—ibukota sementara mereka—yang kini pun tengah menghadapi invasi militer Israel.
Barang beracun
Dari Ramallah, Beirut, hingga Kairo, juru bicara otoritas berlomba-lomba menjajakan “barang beracun” mereka.
Solusi bagi Gaza, menurut mereka, sederhana: Hamas harus menyerahkan senjatanya kepada otoritas, meninggalkan perlawanan, serta memutus hubungan dengan sekutu-sekutunya, baik negara maupun gerakan lain.
Hamas diharapkan lahir kembali dalam rupa Fatah, tetapi bukan Fatah masa lalu—Fatah yang pernah menjadi api perlawanan bersenjata—melainkan Fatah dalam wujudnya sekarang.
Sebuah organisasi yang lebih sibuk mengelola kekuasaan ketimbang menyalakan obor kemerdekaan.
Namun, mereka lupa. Proyek politik kanan fasis di Israel tidak membutuhkan mereka, bahkan di Tepi Barat.
Apa pun yang mereka lakukan untuk membuktikan kesetiaan kepada formula keamanan tidak akan mengubah kenyataan bahwa otoritas dan aparatnya tidak pernah benar-benar diinginkan oleh pemerintahan paling ekstrem dalam sejarah Israel.
Tetap saja, narasi itu dijual ke publik. Mereka menawarkan fatamorgana, sebuah “jalan keluar nasional” yang kosong, tanpa bukti bahwa langkah itu akan menghentikan pembantaian di Gaza atau menyelamatkan warganya.
Semua ini hanyalah bagian dari permainan “tekanan maksimal” yang dilancarkan dari berbagai pihak, dengan tujuan akhir: menghapus perlawanan dari panggung sejarah dan geografi Palestina.
Tidak kebetulan jika seruan mengadakan pemilihan Dewan Nasional Palestina baru didahulukan dibanding pemilu presiden atau legislatif.
Syaratnya jelas: menerima Oslo, patuh pada koordinasi keamanan, menyerahkan senjata, dan menceraikan perlawanan untuk selamanya.
Tidak kebetulan pula jika salah seorang pejabat tinggi otoritas menuntut Hamas meninggalkan ideologi dan jalur perjuangannya, demi kembali ke “rumah ketaatan yang sah”—seperti anak yang hilang kembali ke pangkuan ayahnya.
Rencana itu, jika berjalan, akan mengubah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dari rumah besar keragaman dan payung bagi perlawanan, menjadi entitas “satu warna”.
Padahal, pengalaman panjang membuktikan bahwa model tunggal semacam itu mandek, buntu, dan gagal total.
Lebanon: Tempat gambarannya lengkap
Di Lebanon, lengkaplah sudah gambaran tekanan terhadap senjata perlawanan. Kunjungan Mahmoud Abbas, dengan janji-janji yang dilontarkannya meski ia tahu tidak akan mampu menepatinya, hanya memperlihatkan drama murahan. Seperti yang baru-baru ini dipertontonkan di kamp Burj al-Barajneh.
Semua itu bagian dari skema yang menargetkan senjata perlawanan Palestina, lalu menjalar pada perlawanan Lebanon.
Salah seorang juru bicara baru otoritas—yang berlatar tradisi kiri yang sudah lama kalah—bahkan bernostalgia pada masa sebelum Perjanjian Kairo, ketika perlawanan Palestina belum berpindah ke Lebanon.
Ia menggambarkan dekade panjang sejak itu sebagai “pemberontakan kamp” terhadap kedaulatan negara, seakan perlawanan hanyalah pelanggaran terhadap legitimasi.
Ia lupa—atau pura-pura lupa—pada penderitaan kamp-kamp pengungsi di era “maktab tsani” (badan intelijen militer Lebanon), juga pada derita panjang selama perang sipil dan sesudahnya: dari Tel al-Zaatar hingga Sabra dan Shatila.
Ia juga melupakan kondisi hari ini: pengungsi Palestina yang terkungkung, dilarang bekerja di 72 profesi, bahkan tidak boleh memperbaiki atap seng rumahnya yang reyot.
Meski begitu, ia tampak gembira dengan kesepakatan “dua legitimasi”—otoritas Palestina dan negara Lebanon—untuk melucuti senjata kamp-kamp.
Dengan pongah ia menyebut perlawanan tak lebih dari kantong kecil yang terisolasi di kamp-kamp Lebanon, tanpa legitimasi dan tanpa dukungan rakyat.
Padahal, siapa pun yang sedikit saja memahami realitas, tahu betul peta kekuatan dan keseimbangannya, baik di kamp-kamp Lebanon maupun di Palestina sendiri, juga di seluruh diaspora.
Membagi darah pada suku-suku
Kenyataan itu membawa kita pada kesimpulan pahit: semakin banyak seruan rekonsiliasi dan persatuan nasional dikumandangkan, semakin lebar pula jurang yang memisahkan.
Pola ini serupa dengan dinamika dunia Arab yang lebih luas. Setiap kali digaungkan solidaritas dan persatuan, yang tampak justru kerapuhan, perpecahan, dan kegagalan.
Jika ada pihak yang harus dipersalahkan atas kebuntuan sistem politik Palestina, maka arah telunjuk jelas: kepemimpinan yang berkuasa di Fatah, otoritas, dan organisasi payungnya.
Dari sinilah lahir jurang yang kian dalam, dan hilangnya peluang nyata untuk rekonsiliasi.
Tentu akan muncul suara-suara lain, kebanyakan dari kader Fatah yang kecewa dengan arah gerakan ini.
Sebagian berasal dari kalangan kiri lama yang akhirnya memilih larut dalam arus otoritas.
Mereka biasanya mencoba membagi kesalahan pada semua pihak—seolah darah perpecahan ini bisa dibagi rata di antara “suku-suku” Palestina.
Dengan nada klise, mereka terus saja menyerukan rekonsiliasi, menulis petisi, dan meluncurkan inisiatif tanpa henti.
Namun, kepada kelompok ini perlu disampaikan: saatnya jujur kepada diri sendiri dan sejarah. Hubungan dengan otoritas dan ketergantungan pada gaji tidak lagi pantas dipertahankan, apalagi di tengah tragedi Gaza.
Upaya menambal persatuan lewat kertas pernyataan hanyalah “meniup kantong bocor”.
Lebih baik energi itu diarahkan untuk mengorganisasi rakyat, menghidupkan kekuatan-kekuatan sosial, serikat, organisasi rakyat, dan membentuk front nasional yang sesungguhnya. Itu lebih bermakna ketimbang sekadar ilusi.
Hentikan menjual mimpi palsu. Jika tidak mampu memimpin intifada rakyat di Ramallah melawan kompromi otoritas dengan proyek Israel, setidaknya sebutlah segala sesuatu dengan nama aslinya.
Setidaknya ketuklah dinding tangki yang pengap ini, seperti dalam metafora Ghassan Kanafani.
Setidaknya lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat, bukan sekadar menghibur mereka dengan janji manis tentang persatuan yang tak kunjung nyata.
Gerakan nasional Palestina kini sudah sampai pada titik persimpangan sejarah. Seperti gerakan pembebasan nasional lain dalam sejarah, selalu ada kelompok yang memilih menyesuaikan diri dengan penjajah, sementara mayoritas memilih jalan bertahan, menolak menyerah, dan terus melawan.
Maka jangan lagi menunggu “kesadaran” dari mereka yang telah memilih jalannya. Mereka bisa saja terus menetap di menara gading mereka—bukan di gua.
Sebab menyamakan mereka dengan “pemuda gua” yang disebut dalam kisah Al-Qur’an justru merendahkan para pemuda yang memilih gua itu demi mempertahankan iman dan martabatnya.
*Oraib al-Rantawi adalah penulis dan analis politik Yordania. Pendiri dan Direktur Jenderal Pusat Studi Politik Al-Quds. Tulisan ini diambil dari situs Aljazeera.net dengan judul “Al-Silāh al-Ladzī Yurīdūna Intizā’uhu Min Ḥamās”.
