Media Israel melaporkan bahwa Amerika Serikat (AS) tengah menyiapkan rencana untuk menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, sebagai pemimpin administrasi sementara yang akan mengelola Jalur Gaza.
Informasi ini diungkap harian Haaretz, Kamis (25/9/2025), mengutip sumber politik Arab yang tidak disebutkan namanya.
Menurut laporan tersebut, Blair akan memimpin proses rekonstruksi Gaza sekaligus mengelola urusan sipil di wilayah itu, dengan dukungan pasukan internasional yang bertugas mengawasi serta mengamankan perbatasan.
Pada tahap berikutnya, administrasi itu direncanakan diserahkan kepada Otoritas Palestina. Namun, tidak ada jadwal jelas mengenai transisi tersebut.
Masih menurut sumber itu, tahap awal pemerintahan baru di Gaza tidak akan melibatkan Otoritas Palestina secara langsung.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah AS maupun Israel terkait informasi ini.
Sehari sebelumnya, harian Le Temps (Swiss) juga menyoroti kembalinya Blair ke panggung diplomasi.
Disebutkan, Blair tengah mengusung sebuah rencana perdamaian “tandingan” yang menyasar skenario “hari setelahnya” tidak hanya untuk Gaza, tetapi juga bagi seluruh wilayah Palestina.
Rencana itu, menurut laporan media, diyakini dipengaruhi Jared Kushner, menantu Presiden Donald Trump, dan telah memperoleh restu Gedung Putih.
Namun, berbeda dengan usulan lain yang beredar, rencana ini tidak mencakup pembentukan negara Palestina.
Sebaliknya, ia menempatkan Otoritas Palestina di posisi pinggiran, setidaknya dalam pengelolaan Gaza.
Rencana Trump
Kabar mengenai Blair muncul bersamaan dengan rencana 21 poin yang dipresentasikan Presiden Trump kepada sejumlah pemimpin Arab dan Islam pada Selasa lalu.
Rencana itu, yang dibicarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, bertujuan mengakhiri perang Israel di Gaza yang telah berlangsung hampir dua tahun.
Utusan AS untuk Timur Tengah, Steven Witkoff, menyatakan optimisme atas kemajuan pembahasan, meski enggan menjelaskan detail.
“Kami optimistis, bahkan yakin, bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada capaian nyata,” ujarnya.
Menurut saluran televisi Israel, Channel 12, poin utama rencana Trump mencakup pembebasan seluruh tawanan Israel yang tersisa (48 orang, termasuk 20 yang masih hidup menurut perkiraan Israel), gencatan senjata permanen, dan penarikan bertahap militer Israel dari Gaza.
Selain itu, rencana itu mengusulkan pembentukan pemerintahan pascaperang yang tidak melibatkan Hamas, didukung pasukan keamanan gabungan yang terdiri dari warga Palestina serta tentara negara-negara Arab dan Islam.
Dana rekonstruksi diharapkan datang dari negara-negara Arab dan Islam, dengan peran terbatas Otoritas Palestina.
Trump juga meminta dukungan pemimpin Arab dan Islam agar bersedia berpartisipasi dalam skema pascaperang.
Namun, menurut Channel 12, sejumlah syarat diajukan, di antaranya jaminan Israel tidak mencaplok wilayah Tepi Barat maupun Gaza, penghentian pembangunan permukiman di Gaza, penghormatan terhadap status quo Masjid Al Aqsa, serta peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Trump direncanakan membahas rencana itu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pertemuan di Gedung Putih, Senin pekan depan.
Laporan menyebut Netanyahu telah mengetahui prinsip-prinsip dasar rencana tersebut. Menteri Strategi Israel, Ron Dermer—orang dekat Netanyahu—baru-baru ini juga membicarakan hal itu dengan Kushner dan Blair.
