Delegasi Partai Buruh Inggris dijadwalkan memberikan suara pada sebuah mosi darurat.
Mereka menyatakan Israel melakukan genosida di Gaza serta menyerukan embargo penuh atas penjualan senjata pada Senin (30/9/2025) dalam konferensi tahunan partai di Liverpool.
Menteri Urusan Timur Tengah Hamish Falconer sehari sebelumnya menentang mosi tersebut.
Ia berargumen, langkah itu dapat mengancam sejumlah aspek dalam proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Mosi bertajuk Peace in the Middle East 2 ini diajukan bersamaan dengan mosi lain yang dipahami secara umum mendukung garis kebijakan resmi Partai Buruh mengenai Israel.
Konferensi tahunan partai penguasa ini dibuka pada Minggu, hanya sepekan setelah Pemerintah Inggris secara resmi mengakui negara Palestina—sebuah langkah yang dinilai bersejarah.
Apabila mosi baru ini lolos, konferensi Partai Buruh secara resmi akan menerima temuan Komisi Penyelidikan PBB yang menyatakan Israel tengah melakukan genosida di Gaza.
Selain itu, konferensi juga akan mendukung penerapan sanksi menyeluruh terhadap Israel serta memberlakukan embargo senjata secara penuh.
Pernah diblokir
Selama konferensi, para delegasi dari konstituensi dan organisasi afiliasi akan memberikan suara atas berbagai mosi.
Pekan lalu terungkap bahwa pejabat partai sebelumnya telah memblokir lebih dari 30 mosi yang diajukan kelompok konstituensi dan organisasi afiliasi Buruh.
Namun, mosi darurat kali ini mendapat dukungan kuat, terutama dari serikat pekerja dan Kampanye Solidaritas Palestina (PSC).
Direktur PSC, Ben Jamal, mengatakan kepada Middle East Eye bahwa jika mosi ini disahkan pada Senin, maka hal itu “akan mewakili tuntutan dari konferensi Buruh untuk sebuah perubahan kebijakan pemerintah yang bersifat seismik.”
“Konferensi menerima temuan Komisi Penyelidikan PBB dan menyerukan kepada pemerintah Buruh untuk menggunakan semua cara yang tersedia secara wajar guna mencegah terjadinya genosida di Gaza,” demikian dalam salinan mosi yang dilihat Middle East Eye.
Mosi tersebut juga menuntut agar pemerintah “menerapkan sanksi untuk memberi tekanan kepada Pemerintah Israel agar menghormati hukum internasional”.
“Memastikan individu maupun korporasi di Inggris tidak terlibat dalam membantu atau mendukung genosida,” imbuhnya.
Keterlibatan mendalam
Anggota Parlemen dari Partai Buruh, Richard Burgon, dalam sebuah acara yang digelar Kampanye Solidaritas Palestina (PSC) di Hotel Hilton, Liverpool, Minggu (28/9/2025) malam, menyatakan bahwa partai konstituensinya di Leeds East termasuk yang mengajukan mosi pengakuan genosida Israel ke konferensi.
“Saya muak sebagai anggota parlemen backbench, mendengar para menteri dari jajaran depan hanya berkata tentang hal-hal buruk yang mereka lihat di televisi. Saya muak melihat mereka tampak sedih di ruang sidang yang kami inginkan bukanlah teater politik,” ujar Burgon.
Ia mendesak agar sanksi dijatuhkan terhadap Israel guna memaksa penghentian genosida.
Pekan lalu terungkap bahwa sebagian besar mosi terkait Palestina ditolak dengan alasan tidak “berkaitan dengan isu baru yang secara substansial tidak tercakup dalam laporan National Policy Framework (NPF).”
Laporan tahunan NPF 2025 sendiri diterbitkan pada awal Agustus.
PSC menilai banyak mosi yang ditolak justru menyoroti perkembangan setelah laporan NPF dipublikasikan.
Selain itu, mosi-mosi tersebut memuat tuntutan baru yang tidak tercantum dalam laporan, seperti penghentian total perdagangan senjata dan kerja sama militer dengan Israel, penerapan sanksi komprehensif, hingga larangan perdagangan yang dianggap membantu pelanggaran hukum internasional oleh Israel.
Menanggapi hal itu, Anggota Parlemen Buruh lainnya, Clive Lewis, menuduh partai telah melakukan “pembungkaman debat soal genosida Israel di Gaza.”
Kebijakan Inggris
Pada September 2024, Pemerintah Inggris menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel setelah sebuah tinjauan menemukan risiko jelas bahwa senjata buatan Inggris berpotensi digunakan dalam pelanggaran hukum humaniter internasional.
Namun, lisensi untuk komponen pesawat tempur F-35—yang digunakan langsung dalam operasi di Gaza—tetap dikecualikan dari embargo.
Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 72 persen pemilih Partai Buruh pada Pemilu 2024 mendukung embargo senjata penuh terhadap Israel.
Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan diplomatik Inggris dan Israel—dua sekutu lama—mengalami ketegangan.
Awal bulan ini, Pemerintah Inggris melarang pejabat Israel menghadiri pameran dagang senjata terbesar di negara itu.
Pekan lalu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengecam langkah Inggris mengakui negara Palestina sebagai “memberi hadiah kepada Hamas.”
Namun, Presiden Israel, Isaac Herzog, justru melakukan kunjungan resmi ke London dan bertemu dengan Perdana Menteri Keir Starmer di Downing Street.
Usai pertemuan, Herzog mengatakan ia “berdebat” sekaligus menemukan sejumlah titik kesepahaman dengan Starmer, yang disebutnya sebagai “sekutu Israel.”
