Amerika Serikat tengah menyusun rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan membentuk pemerintahan transisi di Jalur Gaza dan pasukan internasional untuk menstabilkan wilayah itu selama dua tahun.
Dokumen rancangan yang salinannya diperoleh Reuters, Selasa (4/11), menunjukkan inisiatif baru Washington untuk mengatur masa depan Gaza pascaperang.
Menurut sejumlah diplomat, draf yang masih dalam tahap pengembangan itu telah dibagikan secara terbatas kepada beberapa negara, namun belum disirkulasikan secara resmi kepada 15 anggota Dewan Keamanan untuk dibahas.
Belum jelas pula kapan AS akan mengedarkannya secara resmi atau mengajukannya untuk pemungutan suara.
Dalam naskah setebal dua halaman tersebut, pemerintahan transisi yang disebut “Dewan Perdamaian” akan diberi mandat membentuk pasukan internasional sementara untuk menstabilkan Gaza.
Pasukan ini diberi kewenangan menggunakan “segala cara yang diperlukan” dalam menjalankan mandatnya.
Pasukan stabilisasi itu nantinya bertugas melindungi warga sipil dan operasi kemanusiaan, menjaga perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir.
Selain itu juga melatih dan mendukung “kepolisian Palestina baru yang terlatih dan telah diseleksi dengan cermat”.
Dalam rancangan resolusi juga disebutkan bahwa pasukan internasional tersebut akan berperan dalam menjaga keamanan Gaza.
Termasuk “melucuti dan menonaktifkan secara permanen persenjataan kelompok bersenjata nonpemerintah jika diperlukan.”
Draf resolusi itu turut menyerukan kepada Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lain untuk membantu proses rekonstruksi dan pembangunan Gaza.
Antara lain melalui pembentukan dana perwalian khusus yang dikelola para donor.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar mengenai “dokumen yang diklaim bocor”.
Namun membenarkan bahwa diskusi tengah berlangsung dengan anggota Dewan Keamanan dan mitra lain mengenai implementasi rencana Presiden Donald Trump untuk Gaza.
Tekanan terhadap Israel
Sementara itu, jaringan berita CNN melaporkan bahwa Israel awalnya enggan menyetujui pemberian mandat PBB untuk pasukan internasional, namun akhirnya melunak di bawah tekanan Washington.
Seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa negaranya ikut terlibat dalam penyusunan draf tersebut dan masih berusaha memengaruhi isi finalnya.
Menurutnya, rancangan yang ada saat ini tidak memuat kewajiban bagi pasukan internasional untuk melaporkan kegiatannya kepada Dewan Keamanan—ketentuan yang ingin dipertahankan Israel.
Pejabat itu memperkirakan beberapa negara akan berupaya memperkuat peran Dewan Keamanan dalam mengawasi misi tersebut, namun Israel berusaha mencegah perubahan semacam itu.
Rencana yang diajukan pemerintahan Trump itu mencakup tahapan pascagencatan senjata dan pertukaran tahanan, disusul pembentukan Dewan Perdamaian dan pasukan stabilisasi internasional.
Dalam ketentuan draf, pasukan internasional akan beroperasi di bawah satu komando terpadu yang disepakati Dewan Perdamaian.
Hal itu juga dikonsultasikan secara erat dengan Mesir dan Israel, setelah dicapai perjanjian detail tentang status misi dan penempatan pasukan.
Meskipun pemerintahan Trump menegaskan tidak akan mengirim pasukan Amerika ke Gaza, Washington dikabarkan telah menjajaki kemungkinan partisipasi dari beberapa negara.
Negara tersebut antara lain Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan Azerbaijan, untuk bergabung dalam pasukan multinasional tersebut.
Namun sejauh ini belum ada kepastian apakah negara-negara Arab maupun lainnya bersedia mengirimkan personel.
Israel sendiri secara terbuka menolak kemungkinan keterlibatan pasukan asal Turki dalam misi tersebut.
