Gerakan Perlawanan Islam Hamas menolak resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru yang dinilai berupaya memberlakukan mekanisme “perwalian asing” di Jalur Gaza. Dalam pernyataan resminya, Hamas menyebut langkah tersebut sebagai skema baru untuk mewujudkan agenda pendudukan, setelah Israel gagal mencapai tujuannya melalui perang genosida selama berbulan-bulan.
Hamas menegaskan, penerapan mekanisme internasional di Gaza bukan hanya tidak dapat diterima, tetapi juga berbahaya bagi masa depan perjuangan rakyat Palestina. “Resolusi ini memberlakukan mekanisme perwalian internasional atas Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, kekuatan politik, dan seluruh faksi,” tegas pernyataan tersebut.
“Ini adalah mekanisme untuk mewujudkan tujuan pendudukan yang gagal diraih melalui perang pemusnahan.”
Upaya Memisahkan Gaza dari Palestina
Hamas memperingatkan bahwa resolusi tersebut berpotensi memecah kesatuan geografis Palestina dengan cara memisahkan Gaza dari Tepi Barat dan Yerusalem.
Menurut mereka, langkah seperti ini mencoba menciptakan realitas politik baru yang bertentangan dengan prinsip perjuangan Palestina dan hak-hak nasional yang sah.
“Resolusi ini berupaya memisahkan Jalur Gaza dari keseluruhan geografi Palestina dan memaksakan fakta-fakta baru yang jauh dari prinsip-prinsip dasar bangsa kami.”
Perlawanan Adalah Hak Sah
Hamas kembali menegaskan bahwa perlawanan bersenjata terhadap pendudukan adalah hak sah berdasarkan hukum internasional. Senjata perlawanan, kata mereka, terikat langsung dengan keberadaan penjajahan Israel.
“Perlawanan terhadap pendudukan dengan segala cara adalah hak yang dijamin hukum internasional. Senjata perlawanan tidak dapat dipisahkan dari realitas pendudukan yang masih berlangsung.”
Isu Senjata Harus Jadi Urusan Internal Palestina
Organisasi tersebut menolak segala upaya pihak luar untuk mencampuri urusan persenjataan faksi-faksi perlawanan. Hamas menegaskan bahwa pembahasan mengenai isu ini hanya bisa dilakukan dalam konteks politik nasional yang menjamin berakhirnya pendudukan dan terwujudnya negara Palestina yang merdeka.
“Setiap diskusi mengenai isu senjata adalah urusan nasional internal, dan hanya dapat dibicarakan dalam jalur politik yang memastikan berakhirnya pendudukan serta terwujudnya hak menentukan nasib sendiri.”
Pasukan Internasional di Gaza Dinilai Tidak Netral
Salah satu poin yang paling ditentang Hamas adalah rencana penempatan kekuatan internasional di dalam Jalur Gaza dengan mandat yang mencakup “penanganan persenjataan kelompok perlawanan”.
Hamas menilai langkah itu otomatis menjadikan pasukan internasional sebagai pihak dalam konflik — bukan pasukan netral.
“Menugaskan kekuatan internasional dengan peran di dalam Gaza, termasuk agenda pelucutan senjata, akan menghilangkan netralitas mereka dan menjadikan mereka pihak yang memihak pendudukan.”
Hamas menegaskan akan terus menolak setiap skema yang merusak hak-hak nasional rakyat Palestina dan memaksakan solusi yang melayani agenda Israel.
