Presiden Prabowo menyatakan kesiapannya untuk mundur dari Board of Peace (BoP) jika ternyata forum perdamaian itu tidak memperjuangkan kemerdekaan atau tidak membawa kemaslahatan untuk Palestina.
Komitmen itu disampaikan langsung oleh Presiden sebagai respons terhadap keraguan Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace pada Siaturahim Presiden Prabowo dengan Pimpinan Ormas Islam, Selasa (3/2/2026) di Istana Negara, Jakarta Pusat.
“Permintaan itu dijawab oleh Pak Presiden bahwa di dalam keanggotaan BoP itu tidak harus mengikuti semuanya. Jadi kalau ada langkah atau aksi yang tidak cocok maka Indonesia akan abstain dan absen. Yang kedua, kalau memang tidak membuat maslahah dalam perkembangan waktu maka Presiden tidak segan-segan akan keluar dari BoP,” kata Wakil Ketua Umum MUI 2025-2030 yang turut hadir dalam pertemuan dan mendapat kesampatan bicara langsung di hadapan Presiden.
Sebelumnya, kata Kiai Cholil, MUI menyampaikan keraguan dan skeptis atas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Pasalnya, jejak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sebagai inisiator forum perdamaian itu terbilang tidak pernah komitmen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Tetapi, menurut penuturan Kiai Cholil, Presiden menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia adalah bentuk upaya pemerintah memperjuangkan kemerdekaan dengan pendekatan dari dalam.
“Nah, Presiden menyatakan akan memperbaiki dari dalam. Nah, kami mengatakan skeptis karena pertama, Trump jejaknya itu tidak membela terhadap Palestina dan Israel, Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui terhadap kemerdekaan Palestina,” tuturnya seusai pertemuan.
Kendati demikian, lanjutnya, Presiden sepakat bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi karena secara nyata bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945, dan ajaran-ajaran Islam.
Presiden juga sepakat akan terus memperjuangkan dan memberla kemerdekaan Palestina, termasuk keterlibatannya dalam Board of Peace.
“Tadi itu kita dengan Presiden sepakat Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena menurut keyakinan umat Islam dan konstitusi kita, undang-undang dasar itu menolak segala bentuk penjajahan. Yang kedua kita sepakat bahwa kita membela kemerdekaan Palestina,” jelas Kiai Cholil.
Dengan itu, MUI meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan perdamaian yang diperjuangkan dalam Board of Peace tidak tunduk pada perdamaiam versi Donald Trump. Pasalnya, keputusannya selalu merugikan bagi nasib kemerdekaan Palestina.
Selain itu, MUI juga meminta pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina dipastikan tidak dijadikan alat pemukul Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel.
“Kita minta pembangunan itu adalah tidak hanya damai menurut versi Trump dan Netanyahu tetapi merdeka rakyat Palestina. Itu kita minta. Yang ketiga, kita minta agar pasukan-pasukan kita ini ketika diberangkatkan ke sana jangan sampai menjadi alat pemukul orang yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina seperti Hamas dan lain-lain,” tutur Kiai Cholil.
