Sejumlah senator Partai Demokrat menuduh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan yang tidak benar terkait klaim adanya negosiasi dengan Iran.
Senator Chris Van Hollen dan Chris Murphy secara terbuka mengkritik kebijakan Trump, termasuk ancamannya untuk menyerang infrastruktur energi sipil Iran yang dinilai berpotensi melanggar hukum internasional.
Dalam wawancara dengan CNN, Van Hollen menegaskan bahwa pernyataan Trump mengenai adanya pembicaraan dengan Iran tidak sesuai dengan fakta.
“Kita tahu dia berbohong,” ujar Van Hollen.
Melalui akun X, ia juga menulis bahwa setelah tiga pekan perang yang disebutnya sebagai “perang pilihan Trump” di Iran, presiden AS itu terus menyampaikan informasi yang menyesatkan.
“Ia berbohong untuk membawa kita ke dalam perang ini, dan sekarang berbohong tentang cara mengakhirinya. Sudah saatnya perang ini dihentikan sekarang,” tulisnya.
Van Hollen juga menyoroti ancaman Trump untuk menargetkan infrastruktur energi Iran. Menurut dia, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
“Menargetkan infrastruktur sipil adalah kejahatan perang menurut hukum internasional. Dunia telah mengkritik Rusia atas tindakan serupa di Ukraina. Jika Trump mengikuti pola itu, maka harus dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.
Kritik soal kendali perang
Senada, Senator Murphy menilai Trump telah kehilangan kendali atas konflik yang berlangsung.
Ia menyebut keputusan menunda serangan selama lima hari bukanlah sinyal diplomatik, melainkan upaya meredam kepanikan pasar.
“Ini bukan pesan untuk Iran, melainkan pesan panik untuk pasar: tidak ada eskalasi hingga pasar tutup pada Jumat,” tulis Murphy di X.
Dalam pernyataan terpisah, Murphy mengatakan situasi yang terjadi saat ini sebenarnya dapat diprediksi.
“Trump telah kehilangan kendali atas perang ini. Selat Hormuz masih tertutup, harga minyak melonjak, konflik meluas hingga Israel dan Lebanon, dan Iran terus menyerang sekutu kita. Ini kekacauan besar yang merugikan rakyat Amerika,” ujarnya.
Analisis dan pernyataan berbeda
Mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, Joel Rubin, menilai klaim Trump tentang adanya pembicaraan dengan Iran kemungkinan bertujuan meredakan tekanan pasar di tengah lonjakan harga energi.
Ia tidak menutup kemungkinan adanya kontak tidak langsung, tetapi juga menyebut bisa saja tidak ada komunikasi yang benar-benar terjadi.
“Presiden memahami harga bahan bakar meningkat dan tekanan di Selat Hormuz makin besar. Ia perlu melakukan sesuatu untuk meredam situasi,” kata Rubin.
Klaim dan bantahan
Sebelumnya, Trump menyatakan telah menunda serangan terhadap fasilitas energi Iran selama lima hari, dengan alasan adanya pembicaraan yang “sangat baik dan produktif” dengan Teheran.
Ia menyebut diskusi tersebut berlangsung intensif dan akan terus berlanjut.
Namun, pernyataan ini dibantah oleh pejabat Iran, termasuk Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baqaei, yang menegaskan tidak ada negosiasi yang berlangsung.
Seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Iran kepada CBS News menyatakan bahwa Teheran memang menerima sejumlah poin dari Amerika Serikat melalui perantara, namun belum mengonfirmasi adanya perundingan resmi.
Konflik terus berlanjut
Ketegangan di kawasan terus meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari, yang dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.
Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke Israel, serta negara-negara seperti Yordania, Irak, dan kawasan Teluk yang menjadi lokasi pangkalan militer AS.
Hingga kini, belum ada tanda-tanda deeskalasi yang signifikan di tengah saling klaim dan bantahan terkait jalur diplomasi.
