Pada Jumat sore tanggal 15 Mei 2026, sebuah gedung apartemen di lingkungan Rimal, sebelah barat Kota Gaza, dihantam serangkaian serangan udara presisi dari armada tempur rezim Zionis. Di salah satu lantai gedung itu, Izz al-Din al-Haddad — yang dikenal dengan julukan Abu Suhaib, dan di kalangan intelijen militer rezim Zionis sebagai “Hantu Al-Qassam” — menjadi syuhada bersama istri dan putrinya yang berusia sembilan belas tahun. Setidaknya tujuh warga sipil Palestina lain, termasuk perempuan dan anak-anak, ikut menjadi syuhada di gedung dan kendaraan di sekitarnya. Hampir lima puluh orang terluka. Keesokan harinya, ribuan pelayat mengalir ke jalan-jalan Kota Gaza dalam prosesi pemakaman, mengangkat foto wajah seorang lelaki kelahiran 1970 yang sejak 1987 telah memilih perlawanan sebagai biografi seumur hidupnya. Jenazahnya, sebagaimana terekam kamera AFP dan Reuters, dibawa dengan tubuh dibalut bendera Hamas, diiringi ululasi perempuan dan teriakan tahlil dari kerumunan.
Dari kerumunan yang berkabung, satu suara terekam dan disiarkan ke seluruh dunia melalui kamera Al Jazeera dan CNN. Suara itu sederhana, hampir berbisik di tengah ululasi dan tangis: “Tenanglah dalam damai, Abu Suhaib, dan kami akan melanjutkan perjuangan.” Itulah, dalam satu kalimat, mengapa hari ini hampir tidak ada yang berubah.
Tiga hari setelah serangan di Rimal, sembilan Warga Negara Indonesia diculik di laut bebas Mediterania oleh angkatan laut yang sama. Dua hari sebelum serangan di Rimal, di Yerusalem, utusan Board of Peace Nickolay Mladenov duduk berhadapan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membicarakan pelucutan senjata Hamas — tanpa membawa uang yang sebenarnya untuk membiayai jalan keluarnya. Tiga adegan dalam satu minggu, di tiga kota berbeda, yang sebenarnya adalah tiga kalimat dari paragraf yang sama.
Paragraf itu sedang ditulis oleh sebuah perang yang lebih besar daripada Gaza, lebih besar daripada Palestina, lebih besar bahkan daripada konflik antara Hamas dan rezim Zionis. Perang itu adalah perang antara Amerika Serikat dan Iran. Dan Gaza adalah tempat di mana perang itu menulis hasilnya dengan tinta darah penduduk sipil.
Hantu yang Akhirnya Diam
Abu Suhaib lahir di Gaza pada 1970, bergabung dengan Hamas di usia tujuh belas tahun, dan sejak itu telah lolos dari setidaknya enam upaya pembunuhan oleh negara yang sempat menempelkan harga tujuh juta dolar di kepalanya. Pada Mei 2025, setelah pendahulunya Mohammed Sinwar dibunuh dalam serangan serupa, ia mengambil alih komando tertinggi Brigade Izz ad-Din al-Qassam. Ia mewarisi sisa armada yang awalnya berjumlah dua puluh tujuh ribu pejuang, dan tanggung jawab atas infrastruktur terowongan labirin sepanjang 390 kilometer yang masih bertahan di sektor utara wilayah pendudukan. Ia mewarisi, dengan kata lain, sebuah perlawanan yang sedang terpojok.
Intelijen Israel mengidentifikasi Abu Suhaib sebagai salah satu arsitek operasional utama serangan 7 Oktober 2023, dan sosok yang mengelola mekanisme penyembunyian sandera-sandera Israel di terowongan-terowongannya. Maka ketika armada tempur menjatuhkan rudal di gedung apartemen Rimal pada 15 Mei 2026, narasi resmi Tel Aviv mengklaim kemenangan besar. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz memposting di akun X bahwa “arsitek terakhir 7 Oktober” telah dimusnahkan. Netanyahu meninggalkan sidang pengadilan korupsi yang sedang berjalan untuk hadir di konferensi pers.
Detil yang menarik dari kematian Abu Suhaib adalah cara ia akhirnya ditemukan. Menurut laporan intelijen yang dibocorkan Jerusalem Post pada hari pemakaman, sang “hantu” melanggar protokol keamanan bawah tanahnya sendiri demi memaksakan persetujuan gencatan senjata dari faksi-faksi al-Qassam yang sudah pecah menjadi sel-sel desentralisasi. Ia naik ke permukaan, ke gedung apartemen residential, untuk berkomunikasi dengan komandan-komandan lapangan yang tersisa. Dan di permukaan, di Rimal, ia ditemukan oleh sensor-sensor sinyal yang sudah lama menunggunya.
Dengan kata lain: Abu Suhaib tewas justru ketika ia sedang mencoba mengoordinasikan kemungkinan kompromi. Bukan ketika ia sedang merencanakan serangan.
Suara dari Jalanan Kota Gaza
Pada hari pemakaman, juru bicara Hamas Hazem Qassem menyebut Abu Suhaib sebagai “sosok sentral yang memimpin operasi tempur” dan “seorang pejuang besar.” Tetapi yang lebih signifikan secara politik bukan pernyataan dari corong resmi gerakan. Yang lebih signifikan adalah kalimat anonim yang terekam di kerumunan pelayat: bahwa perjuangan akan dilanjutkan.
Kalimat itu, jika didengar dengan jujur, bukan sekadar slogan duka. Ia adalah jawaban langsung atas pertanyaan yang sedang ditanyakan oleh para perancang Board of Peace di Washington, Abu Dhabi, dan Tel Aviv. Pertanyaan mereka adalah: jika kami terus memenggal kepala Hamas — Yahya Sinwar pada Oktober 2024, Mohammed Sinwar pada Mei 2025, sekarang Abu Suhaib pada Mei 2026 — berapa lama lagi sampai mereka menyerah? Jawaban dari jalanan Kota Gaza pada 16 Mei 2026 sangat jelas. Tidak ada waktu yang cukup. Tidak ada komandan yang cukup. Karena bukan komandan yang menggerakkan ini.
Ini adalah pengamatan yang harus diserap pelan-pelan oleh siapa pun yang masih mengandalkan analisis Barat tentang Gaza. Hamas, sebagai institusi militer dengan dua puluh empat batalion dan cadangan kas $700 juta yang sudah menguap, mungkin sedang sekarat. Tetapi perlawanan sebagai posisi politik di kalangan rakyat Palestina justru tetap hidup. Kedua hal ini sering dicampur oleh media internasional, tetapi mereka berbeda. Yang pertama bisa dimusnahkan oleh bom. Yang kedua tidak.
Mengapa Hamas Tidak Akan Pernah Menyerahkan Senapan Terakhirnya
Fase II dari Rencana 20 Poin Presiden Trump mensyaratkan tiga hal dari Hamas: penyerahan seluruh persenjataan, pemetaan jaringan terowongan, dan penyerahan yurisdiksi sipil Jalur Gaza. Hamas, melalui berbagai saluran negosiasi yang difasilitasi Qatar, Mesir, dan Turki, telah menyatakan posisi yang konsisten. Mereka bersedia mendemobilisasi senjata berat. Tetapi mereka secara kategoris menolak menyerahkan senjata api kecil tanpa adanya jaminan pihak ketiga internasional yang mengikat.
Dari permukaan, posisi ini terdengar tidak realistis. Hamas adalah pihak yang kalah secara militer. Mengapa mereka tidak menerima saja apa yang ditawarkan? Jawabannya membutuhkan pemahaman terhadap dua hal yang sering dilewatkan analisis Barat. Pertama: trauma historis Perjanjian Oslo 1993. Tiga puluh tahun setelah Oslo, koloni-koloni rezim Zionis di Tepi Barat justru melipatgandakan diri, otoritas yang dibentuk untuk “mempersiapkan negara Palestina” justru menjadi alat pengelolaan pendudukan, dan rakyat Gaza yang melucuti diri secara sukarela kini hidup di puing-puing apartemen mereka sendiri.
“Senjata yang diserahkan tidak akan pernah dikembalikan. Tetapi tanah yang diserahkan, juga tidak akan pernah dikembalikan.”
Kedua, dan ini yang lebih kritikal: Hamas telah mempelajari model Hizbullah di Lebanon pasca-gencatan senjata November 2024. Kelompok Syiah Lebanon itu tidak benar-benar melucuti diri — mereka beradaptasi. Melalui Yayasan Jihad al-Bina dan lembaga pembiayaan mikro Qard al-Hassan, Hizbullah menyalurkan bantuan pasca-perang senilai 400 juta dolar serta subsidi sewa properti 77 juta dolar. Melalui Proyek Waad, mereka mengendalikan dana 3 miliar dolar untuk membangun kembali infrastruktur dual-use — perumahan yang juga berfungsi sebagai bunker, klinik yang juga berfungsi sebagai pos komando. Mereka menyebut strategi ini dengan nama yang sangat literal: “jihad ekonomi.”
Bagi kader-kader Hamas yang masih bertahan, model ini bukan ide abstrak. Ia adalah peta jalan. Setiap hari kebuntuan rekonstruksi berlanjut adalah hari di mana mereka bisa membangun kembali apa yang dihancurkan, tetapi kali ini dengan lebih cerdas. Pelucutan senjata, dalam logika ini, bukan sekadar penyerahan diri. Ia adalah penghapusan opsi untuk pernah bangkit kembali.
Satu Persen dari Tujuh Belas Miliar, dan Dua Belas Birokrat di Kairo
Sementara Hamas mempertahankan posisi resistensinya, di sisi seberang meja, Board of Peace yang dibentuk Presiden Trump untuk mengawasi rekonstruksi Gaza menemukan dirinya beroperasi sebagai institusi yang nyaris impoten. Pada konferensi pendirian di Washington bulan Februari 2026, sembilan negara mengumumkan komitmen finansial: Amerika Serikat 10 miliar dolar, plus 7 miliar dolar dari Kazakhstan, Azerbaijan, UEA, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait. Total 17 miliar dolar.
Empat bulan kemudian, pada Mei 2026, laporan internal yang bocor ke Reuters dan The Times of Israel mengungkap kenyataan yang menyakitkan: hanya sekitar satu persen dari 17 miliar dolar yang sudah benar-benar ditransfer. Dari sembilan negara penjamin, hanya UEA dan Maroko yang mengirimkan modal secara kredibel. Paket 10 miliar dolar yang dijaminkan Presiden Trump masih terkunci di koridor birokrasi Departemen Luar Negeri AS.
“Sembilan negara berdiri di Washington pada Februari 2026 dan mengumumkan janji tujuh belas miliar dolar untuk Gaza. Tiga bulan kemudian, sekitar satu persen yang tiba. Sisanya adalah pidato yang masih bergema di ruang kosong.”
Mengapa donor tidak membayar? Pejabat Board of Peace akan menjawab dengan jargon birokratis. Tetapi jika Anda bertanya kepada diplomat senior Teluk yang berbicara di luar atribusi, jawabannya lebih jujur. Mereka tidak membayar karena uang itu akan menjadi target empuk di tengah perang yang belum selesai — perang antara Washington dan Tehran. Perang Dua Belas Hari pada Juni 2025, ketika militer AS melalui Operasi Midnight Hammer dan Epic Fury melancarkan kampanye pengeboman langsung ke wilayah Iran, mematahkan doktrin “batas aman” yang selama puluhan tahun mencegah benturan langsung. Pada Mei 2026, drone Iran menyerang perimeter reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Barakah di UEA — tidak ada korban jiwa, tetapi pesannya sampai: setiap proyek infrastruktur miliaran dolar di kawasan ini hanya akan menjadi sasaran tembak puing peperangan berikutnya.
Sementara itu, di sebuah hotel di Kairo, dua belas birokrat Palestina sedang menunggu. Mereka adalah anggota Komite Nasional untuk Administrasi Gaza — NCAG — yang menurut rencana Trump akan mengelola administrasi sipil harian Gaza. Komunitas internasional menggaji mereka rata-rata enam belas ribu dolar per bulan. Tetapi mereka tidak bisa bekerja. Tidak bisa masuk ke Gaza. IDF tidak memberikan jaminan keamanan. Sisa-sisa Hamas tidak memberikan izin lintas batas. Maka dua belas teknokrat itu duduk di kamar hotel mereka, dibayar dengan gaji yang lebih besar daripada gaji menteri di banyak negara, untuk tidak melakukan apa pun. Mereka adalah simbol paling sempurna dari kebuntuan ini: dua belas orang yang ditugaskan untuk mengisi kekosongan, yang ditahan oleh kekosongan, yang menjadi bagian dari kekosongan.
Mengapa Iran Hanya Perlu Menunggu
Bagi rezim di Tehran, kebuntuan ini bukan masalah yang harus diselesaikan. Ia adalah kemenangan yang sedang berlangsung. Strategi keamanan nasional Iran selama lebih dari dua dekade bertumpu pada “Poros Perlawanan” — jaringan proksi dari Hizbullah di Lebanon ke Houthi di Yaman ke faksi-faksi militan di Gaza. Kampanye militer rezim Zionis dan AS pasca-Oktober 2023 telah memukul jaringan ini dengan keras. Hassan Nasrallah tewas. Rezim Bashar al-Assad runtuh pada Desember 2024. Koridor logistik darat Iran ke Mediterania putus.
Namun dari kepingan-kepingan itu, Tehran melakukan sesuatu yang lebih cerdas. Mereka merekalibrasi. Poros Perlawanan ditransformasi dari struktur komando hierarkis sentral menjadi konfederasi milisi semi-otonom yang sangat terdesentralisasi. Untuk menopang likuiditas di tengah sanksi, Iran membangun ekonomi zona abu-abu — jaringan penyelundupan minyak gelap, perusahaan cangkang di UEA, Hong Kong, dan Malaysia yang menyamarkan minyak Iran sebagai ekspor Irak ke Tiongkok. Data FinCEN per Juni 2025 memperkirakan lebih dari 10 miliar dolar setiap tahun dialirkan ke IRGC Quds Force dan jaringan proksinya. Bagi sisa kader Hamas, model ini bukan teori. Ia adalah jalan keluar.
Setiap hari kebuntuan diplomatik berlanjut adalah hari di mana Iran semakin berhasil. Setiap miliar dolar yang tidak dicairkan oleh Board of Peace adalah satu miliar lebih sedikit yang membangun otoritas pesaing di Gaza. Iran tidak perlu menang dalam perang konvensional. Ia hanya perlu menunggu Washington kelelahan.
Yang Justru Membuka Ruang untuk Bertindak
Tetapi inilah yang luput dari semua kalkulasi strategis di Washington, Abu Dhabi, dan Tehran: kebuntuan ini juga membuka ruang untuk aktor-aktor baru yang selama ini tidak diperhitungkan. Selama tujuh dekade, takdir Palestina ditentukan oleh poros sempit Washington-Tel Aviv-Riyadh. Hari ini, untuk pertama kalinya, suara dari Global South — dari Brasilia, Pretoria, Kuala Lumpur, dan Jakarta — mulai membentuk kerangka kerja alternatif yang tidak bisa lagi diabaikan.
Deklarasi New York yang disahkan PBB pada Juli 2025, yang dihadiri 101 negara, mengamanatkan transisi 15 bulan menuju pengakuan formal Negara Palestina. Sepuluh negara — termasuk Prancis, Malta, Kanada, dan Inggris Raya — telah mengumumkan pengakuan formal kedaulatan Palestina pada September 2025. Pengiriman armada Global Sumud Flotilla yang melibatkan lebih dari tujuh puluh kapal dari tujuh puluh negara membuktikan bahwa solidaritas Palestina sudah lama bukan lagi proyek Arab eksklusif; ia adalah gerakan global yang memiliki rakyat sendiri, infrastruktur sendiri, dan momentum sendiri. Setiap operasi pembunuhan komandan Hamas yang dilakukan rezim Zionis di Rimal hanya memperkuat momentum itu, bukan mematahkannya.
Inilah yang harus dilakukan oleh siapa pun yang membaca tulisan ini sampai ke titik ini.
Pertama, tolak narasi false binary “Hamas versus Otoritas Palestina.” Sebagian besar rakyat Gaza tidak memilih salah satu dari dua entitas itu — mereka adalah warga sipil yang hak-hak fundamentalnya seharusnya tidak bergantung pada politik faksi mana pun. Pelucutan senjata Hamas seharusnya bukan prasyarat untuk makanan, obat-obatan, dan beton. Itu adalah dua isu yang berbeda, yang sengaja dicampurkan agar penundaan bantuan kemanusiaan bisa dijustifikasi.
Kedua, perkuat kerangka multilateral Deklarasi New York. Inisiatif unilateral Trump dengan Board of Peace yang ditandatangani hanya oleh sembilan negara Muslim, dan ditolak oleh Inggris, Prancis, Kanada, dan Jerman, tidak boleh menjadi satu-satunya jalur. Deklarasi New York menyediakan kerangka transisi 15 bulan menuju pengakuan Negara Palestina — ini jalur yang harus diperkuat. Indonesia, sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, memiliki bobot diplomatik untuk menjadikan jalur ini agenda utama di setiap forum internasional.
Ketiga, kawal posisi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah berjanji mengirim 8.000 prajurit ke Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza. Posisi ini harus dipastikan jelas: prajurit Indonesia hadir untuk melindungi warga sipil Palestina, bukan untuk menjadi instrumen polisi yang memaksa pelucutan senjata sebagai kepanjangan tangan agenda Washington. Diplomasi Indonesia harus secara eksplisit menyatakan bahwa tidak akan ada perdamaian di Gaza tanpa de-eskalasi nuklir di Tehran. Dua isu ini, betapapun rumitnya, adalah satu isu.
Pada Jumat sore tanggal 15 Mei 2026, di lingkungan Rimal, sebuah gedung apartemen dihantam rudal. Abu Suhaib menjadi syuhada. Hantu Al-Qassam akhirnya diam. Mesin propaganda Tel Aviv merayakan apa yang mereka sebut sebagai kemenangan.
Tetapi tiga hari sebelumnya, di Yerusalem, Mladenov sudah datang dengan tangan kosong. Tiga hari setelahnya, di laut Mediterania, sembilan WNI diculik. Dan di jalanan Kota Gaza pada 16 Mei, satu suara anonim dari kerumunan pelayat menjawab pertanyaan yang sebenarnya tidak pernah diajukan: bahwa perjuangan akan dilanjutkan.
Kalimat itu adalah kunci dari semua yang ditulis di sini. Bahwa Hamas sebagai institusi militer mungkin sedang sekarat — tetapi perlawanan sebagai posisi politik di kalangan rakyat Palestina justru tetap hidup. Bahwa setiap komandan yang dimusnahkan oleh rezim Zionis sejak Oktober 2023 tidak membuat Hamas lebih siap untuk menyerah, melainkan lebih siap untuk menunggu. Dan yang ditunggu Hamas — ini yang harus kita pahami dengan jujur — sebagian besar adalah kita sendiri.
Kita di Indonesia, di Malaysia, di Afrika Selatan, di Brasil, di lebih dari tujuh puluh negara yang ikut mengirim kapal ke armada Sumud, di 101 negara yang menandatangani Deklarasi New York. Kita adalah variabel yang tidak masuk ke dalam kalkulasi strategis Washington, tidak masuk ke dalam kalkulasi taktis Tehran, tidak masuk ke dalam neraca finansial Abu Dhabi. Tetapi kita ada. Dan setiap kali kita memilih untuk tidak melupakan — setiap kali kita menyebut nama Bambang Noroyono, Abu Suhaib, dua belas birokrat di Kairo, anak yang menyibak air kotor di Gaza, dan ribuan syuhada lain yang tidak akan masuk ke siaran pers militer rezim Zionis — kita menambah satu sentimeter pada timbangan yang sedang berat sebelah.
Sentimeter-sentimeter itu, dijumlahkan dengan cukup banyak tangan, suatu hari akan mengubah arah timbangan.
Tulisan ini adalah analisis editorial yang diturunkan pada 21 Mei 2026. Data tentang kematian Izz al-Din al-Haddad (Abu Suhaib) dan kesaksian pelayat dirujuk dari laporan CNN, IBTimes, Al Jazeera, dan Pure Wilayah, semuanya tertanggal antara 15–18 Mei 2026. Pernyataan juru bicara Hamas Hazem Qassem dirujuk dari IBTimes. Angka pendanaan Board of Peace ($17 miliar pledged, sekitar satu persen cair) dirujuk dari laporan Reuters, The Times of Israel, dan Cyprus Mail per 19–20 Mei 2026. Tulisan ini didedikasikan untuk setidaknya tujuh warga sipil Palestina — termasuk perempuan dan anak-anak — yang ikut menjadi syuhada di Rimal pada 15 Mei 2026 dan namanya tidak akan disebut dalam siaran pers militer rezim Zionis; untuk istri dan putri Abu Suhaib yang berusia sembilan belas tahun; untuk dua belas birokrat di Kairo yang masih menunggu pekerjaan; untuk 132.000 anak Gaza yang oleh OCHA diperkirakan menderita malnutrisi akut; dan untuk sembilan WNI flotilla yang saat tulisan ini sedang proses pembebasan.
