Pada tanggal yang nyaris sama, Israel merilis laporan yang mengklaim bantuan kemanusiaan ke Gaza melampaui standar internasional — sementara enam warga Gaza tewas dalam serangan yang sama sekali tidak dihitung sebagai “perang” menurut kesepakatan yang sudah berjalan sembilan bulan. Ini analisis tentang kenapa dua realita itu bisa sama-sama benar secara data, dan salah secara substansi.
Kamis, 9 Juli 2026, dua dokumen dirilis dalam rentang waktu yang nyaris berhimpitan. Yang pertama adalah laporan resmi Coordination of Government Activities in the Territories (COGAT), badan Israel yang mengurus bantuan ke Gaza, yang mengklaim bahwa selama sembilan bulan gencatan senjata sejak 10 Oktober 2025, sekitar 1,78 juta ton bahan pangan telah masuk ke Gaza — hampir tiga kali lipat standar minimum PBB — disertai lonjakan kapasitas tempat tidur rumah sakit sebesar 55 persen dan penurunan harga pangan hingga 72 persen. Yang kedua adalah laporan Al Jazeera pada hari yang sama: enam warga Gaza tewas dalam serangan udara dan tembakan Israel dalam 24 jam terakhir, termasuk seorang pengemudi kendaraan bantuan kemanusiaan yang tewas saat mengangkut barang dari perlintasan Kerem Shalom.
Kedua laporan ini sama-sama akurat menurut sumber datanya masing-masing — dan itulah masalah yang sesungguhnya coba dibedah artikel ini. Sembilan bulan setelah Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat dan disahkan Dewan Keamanan PBB lewat Resolusi 2803, kedua belah pihak, badan-badan PBB, dan warga sipil di lapangan punya definisi yang sangat berbeda tentang apa artinya “gencatan senjata” itu sendiri.
Artikel ini mencoba memetakan tiga hal: seberapa jauh implementasi kesepakatan ini sesuai rencana awal, mengapa fase kedua yang paling krusial — perlucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel — nyaris tak bergerak selama sembilan bulan, dan apa yang realistis terjadi ke depan. Perlu ditegaskan di muka: sejumlah angka dalam artikel ini, terutama soal korban jiwa dan implementasi bantuan, berasal dari sumber yang saling bersengketa satu sama lain (pemerintah Israel versus Kementerian Kesehatan Gaza/badan PBB) — sebisa mungkin disajikan dengan atribusi jelas ke masing-masing sumber, bukan sebagai angka tunggal yang dianggap final.
Rencana di Atas Kertas: Tiga Fase yang Baru Sampai Fase Satu
Gencatan senjata yang mulai berlaku 10 Oktober 2025 merupakan bagian dari “Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza” yang disahkan Dewan Keamanan PBB lewat Resolusi 2803 pada 17 November 2025. Rencana ini dirancang dalam tiga fase: fase pertama mencakup penghentian permusuhan, pertukaran sandera dan tahanan, serta penarikan awal pasukan Israel ke garis demarkasi tertentu (dikenal sebagai “Yellow Line”). Fase kedua mencakup perlucutan senjata Hamas, pembentukan pemerintahan transisi teknokratis Palestina, dan penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Fase ketiga adalah rekonstruksi penuh dan transisi menuju pemerintahan Gaza jangka panjang.
Sembilan bulan berjalan, implementasi baru benar-benar menuntaskan sebagian fase pertama: pertukaran sandera dan tahanan telah rampung, dan permusuhan skala penuh memang berhenti. Namun menurut Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi untuk Gaza dari Board of Peace (badan yang dibentuk untuk mengawasi implementasi rencana ini), fase kedua “lumpuh” karena Hamas menolak melucuti senjatanya tanpa jaminan politik dan keamanan yang lebih luas — sementara Hamas sendiri berdalih Israel telah melanggar kewajibannya sendiri dalam kesepakatan, termasuk soal pembatasan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan.
“Sulit dikatakan bahwa kesepakatan ini membawa perdamaian dalam bentuk apa pun,” kata Amjad Iraqi, analis senior International Crisis Group, kepada CBC News — pernyataan yang konsisten dengan wawancaranya yang lebih rinci kepada Democracy Now pada 7 Juli 2026, di mana ia mencatat area kendali Israel telah membengkak dari 53 menjadi 65-70 persen wilayah Gaza, jauh melampaui batas kesepakatan awal.
Dua Laporan, Dua Realita: Membaca Angka yang Saling Bertentangan
Laporan COGAT Juli 2026 memaparkan gambaran yang secara teknis didukung data: peningkatan kapasitas tempat tidur ICU sebesar 60 persen, lebih dari 18.000 ton obat dan perlengkapan medis yang masuk, serta klaim bahwa pihaknya secara konsisten memfasilitasi sekitar 600 truk bantuan per hari sejak Oktober — angka minimum yang disepakati dalam kesepakatan. COGAT juga berargumen bahwa hambatan kemanusiaan yang tersisa lebih disebabkan oleh kegagalan distribusi di wilayah yang dikuasai Hamas, pungutan pajak informal, dan penimbunan barang, ketimbang pembatasan dari pihak Israel.
Namun data dari lembaga independen menggambarkan kondisi yang jauh lebih suram. Menurut catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dikutip CNN, tidak ada satu pun rumah sakit di Gaza yang beroperasi secara penuh, sementara UNICEF mencatat pasokan air masih menjadi ketidakpastian harian bagi 1,1 juta anak-anak. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mencatat bahwa 91 persen kebutuhan air-sanitasi-higiene (WASH) dan 69 persen kebutuhan kesehatan yang disetujui lewat mekanisme UN2720 antara Januari-Mei 2026 tidak pernah benar-benar sampai ke titik penyeberangan — sebuah detail yang, menariknya, justru muncul dalam laporan COGAT sendiri, meski dengan interpretasi yang berbeda soal siapa yang bertanggung jawab atas kesenjangan tersebut.
Soal korban jiwa, data bergerak namun konsisten arah trennya dari waktu ke waktu — dan di sinilah sumber primer PBB memberi gambaran paling bisa diandalkan. Laporan situasi mingguan OCHA sendiri mencatat 574 tewas per 5 Februari, naik menjadi 618 tewas per 25 Februari, dan Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Türk secara resmi mengonfirmasi 738 tewas pada tanda enam bulan gencatan senjata (awal April). Tren itu berlanjut: 981 tewas per 13 Juni menurut OCHA, 1.059 tewas dan 3.429 luka per 21 Juni menurut CNN, dan 1.092 tewas serta 3.507 luka per 9 Juli menurut Al Jazeera — rata-rata mendekati satu anak terbunuh setiap hari sejak gencatan senjata dimulai, menurut tabulasi CNN atas data Kementerian Kesehatan Gaza yang sama. Israel belum merilis bantahan rinci atas rangkaian angka spesifik ini, namun secara umum menyebut narasi krisis kemanusiaan sebagai klaim bias yang dirancang untuk mendiskreditkan Israel, sebagaimana disampaikan COGAT kepada CBC News.
Kenapa Fase Kedua Macet: Perlucutan Senjata yang Tak Kunjung Terjadi
Titik buntu paling mendasar dari kesepakatan ini adalah soal perlucutan senjata Hamas. Israel dan Board of Peace menempatkan penolakan Hamas untuk melucuti senjata sebagai hambatan utama seluruh rencana — termasuk penarikan pasukan Israel dan pembentukan pemerintahan transisi Palestina yang menjadi prasyarat rekonstruksi penuh. Hamas, di sisi lain, menyatakan penolakannya bukan tanpa syarat: kelompok itu menuntut jaminan politik dan keamanan yang lebih luas sebelum melepaskan senjatanya, dan menuding Israel sendiri belum memenuhi kewajibannya soal penghentian permusuhan dan pembukaan akses bantuan secara penuh.
Kebuntuan ini berdampak langsung pada elemen kunci lain: penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang seharusnya mengambil alih keamanan dari militer Israel. Menurut laporan biannual pertama Board of Peace per Mei 2026, sejumlah negara — termasuk Albania, Indonesia, Kazakhstan, Kosovo, dan Maroko — telah menjanjikan personel, dan survei lokasi sudah rampung akhir April. Namun penempatan penuh pasukan ini masih “diantisipasi” dan digantungkan pada kemajuan perlucutan senjata Hamas yang justru belum terjadi — sebuah lingkaran setan di mana ISF menunggu perlucutan senjata, sementara Hamas menuntut jaminan keamanan yang mestinya justru datang dari kehadiran ISF. Target awal ISF adalah sekitar 20.000 personel; hingga pertengahan 2026, baru segelintir negara yang benar-benar mengonfirmasi kontribusi konkret, dengan Indonesia dilaporkan menurunkan janjinya dari sekitar 20.000 menjadi kisaran 5.000-8.000 personel — meski angka pasti ini masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut dari pernyataan resmi pemerintah Indonesia.
Menurut Amjad Iraqi dalam wawancaranya dengan Democracy Now, mediator regional sebenarnya sudah mengajukan kerangka kompromi yang memisahkan “senjata berat” (roket, RPG) dari “senjata ringan” (senjata api perorangan) sebagai jalan tengah bertahap. Namun kebuntuan tetap terjadi karena Israel — termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara pribadi — disebut menahan posisi maksimalis yang menuntut penyerahan seluruh senjata tanpa kecuali, termasuk senjata api individual seperti AK-47, sementara Hamas bersedia melucuti senjata berat namun hanya dalam kerangka rencana lebih besar yang mengakhiri kendali militer Israel di Gaza secara keseluruhan.
Garis Kuning yang Terus Bergerak
Elemen lain yang jarang mendapat sorotan proporsional dengan dampaknya adalah perluasan wilayah kendali Israel di luar “Yellow Line” yang disepakati di awal. Berdasarkan kesepakatan awal, Israel mengendalikan sekitar 53 persen wilayah Gaza pada fase pertama. Menurut laporan Security Council Report yang merujuk data IDF, wilayah kendali itu meluas menjadi sekitar 64 persen pada akhir April, dan pada 28 Mei, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk mengambil kendali hingga 70 persen wilayah Jalur Gaza — jauh melampaui batas yang disepakati dalam fase pertama kesepakatan.
Ekspansi ini punya konsekuensi kemanusiaan langsung: hampir seluruh 2,1 juta penduduk Gaza yang mengungsi kini terkompresi ke ruang yang kian menyempit. Soal skala pelanggaran, dua liputan independen — Al Jazeera dan Middle East Eye — sama-sama merujuk data dari kantor media pemerintah Gaza dengan tren yang konsisten: sekitar 2.073 pelanggaran tercatat dari Oktober 2025 hingga akhir Maret 2026 menurut Al Jazeera, naik menjadi sekitar 2.400 pelanggaran pada pertengahan April menurut Middle East Eye, termasuk kombinasi serangan udara, tembakan, dan insursi darat. Israel membenarkan sebagian tindakannya sebagai respons atas pelanggaran gencatan senjata oleh faksi Palestina, meski tidak merinci pembelaan atas setiap insiden yang dicatat pemantau independen. Perlu dicatat, sumber data pelanggaran ini — kantor media yang dikelola otoritas Gaza — secara struktural adalah pihak berkepentingan dalam konflik, sama seperti laporan COGAT dari pihak Israel; kekuatannya di sini terletak pada konsistensi angka antara dua outlet internasional independen yang mengutipnya secara terpisah pada titik waktu berbeda, bukan pada independensi sumber datanya sendiri.
“Gaza sedang disatukan oleh akal-akalan kemanusiaan dan ketahanan warga Palestina,” kata Tom Fletcher, Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, kepada Dewan Keamanan — menyebut situasi itu sebagai sesuatu yang “tidak berkelanjutan”.
Rekonstruksi yang Masih Sebatas Janji
Di luar isu keamanan, kesenjangan paling besar mungkin justru soal pembiayaan rekonstruksi. Menurut laporan bersama PBB, Uni Eropa, dan Bank Dunia, kebutuhan pemulihan Gaza pascaperang ditaksir mencapai 71,4 miliar dolar AS — namun komitmen pendanaan yang benar-benar terkumpul hingga pertengahan 2026 baru sekitar 17 miliar dolar AS, kurang dari seperempat kebutuhan riil. Sementara itu, kebutuhan kemanusiaan darurat tahun pertama saja ditaksir 3,1 miliar dolar AS, sementara Rencana Respons Kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki baru terdanai sekitar 24 persen per pertengahan Juni 2026, menurut Security Council Report.
Kesenjangan pendanaan ini bukan sekadar angka administratif — ia menentukan seberapa cepat 2 juta lebih penduduk Gaza bisa keluar dari kondisi yang oleh analis Crisis Group Amjad Iraqi disebut sebagai “purgatorium kemanusiaan”: bukan perang skala penuh, tapi juga jauh dari kondisi normal yang dijanjikan setiap kesepakatan damai.
Status Hukum yang Belum Final: Kasus Genosida di ICJ
Di luar implementasi kesepakatan di lapangan, ada proses hukum internasional yang berjalan paralel dan sering disalahpahami statusnya. Pada 29 Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948. Sejak itu, ICJ telah beberapa kali mengeluarkan “tindakan sementara” (provisional measures) — termasuk perintah Januari 2024 yang menyatakan tuduhan itu “masuk akal” (plausible) dan memerintahkan Israel mencegah tindakan genosida serta menjamin akses bantuan kemanusiaan. Yang penting digarisbawahi: tindakan sementara ini secara eksplisit BUKAN putusan final soal apakah genosida benar-benar terjadi — ICJ berulang kali menyatakan belum membuat penilaian atas pokok perkara, dan Israel secara konsisten menyebut keseluruhan gugatan sebagai “tidak berdasar” serta menegaskan tindakannya adalah pertahanan diri sesuai hukum internasional pascaserangan 7 Oktober 2023.
Israel baru menyerahkan counter-memorial atau tanggapan resminya pada Maret 2026, setelah beberapa kali perpanjangan tenggat yang disetujui ICJ — sesuatu yang dikritik pengacara internasional seperti Tal Becker dari Trinity College Dublin sebagai perlambatan proses, meski dari sisi Israel dianggap perlu untuk memastikan tanggapan yang komprehensif. Menurut proyeksi pakar hukum yang dikutip Middle East Eye, putusan final ICJ atas pokok perkara ini kemungkinan baru akan keluar akhir 2027 atau awal 2028 — jauh setelah periode gencatan senjata yang dibahas artikel ini. Sementara itu, sejumlah negara (Jerman, Inggris di bawah pemerintahan sebelumnya) secara terbuka menyebut gugatan ini tidak berdasar, sementara negara lain (Belanda, Irlandia, Spanyol, Brasil, dan lebih dari selusin negara lain) mengajukan intervensi mendukung posisi Afrika Selatan — mencerminkan bagaimana karakterisasi “genosida” tetap menjadi salah satu isu paling terpolarisasi secara hukum dan diplomatik dari keseluruhan konflik ini, jauh dari konsensus universal di komunitas internasional.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
Pahami bahwa “gencatan senjata” bukan berarti tanpa korban — Rata-rata satu anak terbunuh setiap hari sejak Oktober 2025 menurut tabulasi CNN. Saat membaca berita “situasi membaik”, penting memeriksa apakah itu merujuk pada volume bantuan atau pada penghentian kekerasan — dua hal yang, berdasarkan data di atas, ternyata tidak selalu berjalan beriringan.
Dukung mekanisme yang bisa diaudit, bukan sekadar donasi umum — Dengan kesenjangan pendanaan rekonstruksi yang masih di atas 75 persen dari kebutuhan riil, salurkan dukungan lewat lembaga yang punya laporan distribusi terverifikasi seperti INH, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, atau Dompet Dhuafa, dan pantau progres komitmen ISF Indonesia sebagai bagian dari kontribusi nasional.
Ikuti laporan Dewan Keamanan PBB, bukan hanya tajuk berita — Untuk memantau implementasi Resolusi 2803 secara berkala, rujuk briefing bulanan Security Council Report dan laporan OCHA — keduanya mempublikasikan data terverifikasi dari berbagai sumber, termasuk posisi resmi Israel dan Palestina secara berdampingan.
Penutup: Kesepakatan yang Belum Menjadi Perdamaian
Sembilan bulan setelah penandatanganan, gencatan senjata Gaza berhasil menghentikan perang skala penuh — sebuah pencapaian nyata yang tak boleh diremehkan mengingat lebih dari 73.000 warga Palestina dilaporkan tewas sepanjang perang sejak Oktober 2023 menurut berbagai tabulasi, sebuah angka yang menjadi salah satu dasar gugatan genosida yang masih bergulir di ICJ sebagaimana dibahas di atas. Namun kesepakatan ini juga gagal menghadirkan apa yang paling dijanjikan setiap perjanjian damai: rasa aman yang konsisten bagi warga sipil, dan kepastian bahwa esok hari akan lebih baik dari hari ini.
Bagi Karam, remaja 14 tahun di Deir al-Balah yang bermimpi jadi pesepakbola, seperti dituturkannya kepada CNN, kehidupan sebelum perang “indah”, sementara sekarang “tidak ada kehidupan” — sebuah kalimat sederhana yang mungkin menangkap kesenjangan antara statistik di atas kertas dan realita di lapangan lebih baik dari laporan resmi mana pun.
Pertanyaan yang tersisa, dan jujur belum bisa dijawab pasti: apakah kebuntuan fase kedua ini akan terus berlanjut hingga kesepakatan ini secara perlahan kehilangan makna aslinya — ataukah tekanan internasional dan kelelahan kedua belah pihak akhirnya cukup untuk mendorong perlucutan senjata dan penempatan ISF yang sudah delapan bulan tertunda? Sejarah panjang kegagalan gencatan senjata sebelumnya di Gaza — 2023 dan Januari 2025 — memberi terlalu banyak alasan untuk tidak berasumsi optimistis begitu saja. (IW)
