Oleh: Simon Speakman Cordall
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sambut baik terhadap sikap Hamas menyetujui draft kesepakatan di Gaza. Namun, ketentuan kesepakatan pelucutan senjata yang diumumkan pada Kamis (30/7) mengharuskan Israel menarik pasukannya dari Jalur Gaza serta secara bertahap menyerahkan pemerintahan Gaza kepada administrasi Palestina. Persyaratan ini justru mendapat penolakan dingin dari para politisi dan media-media Israel.
Pemerintah Israel hingga kini belum memberikan pernyataan resmi. Namun, seorang pejabat senior Israel yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada wartawan pada Jumat bahwa, meskipun terdapat berbagai laporan mengenai “kemajuan diplomatik” di Gaza, Israel tidak akan menarik pasukannya dari posisi yang saat ini mereka kuasai sebelum apa yang mereka anggap sebagai “pelucutan senjata Hamas yang benar-benar nyata” terjadi.
Netanyahu menghadapi gejolak politik terkait rencana pelucutan senjata Gaza yang dikaitkan dengan kemungkinan penarikan Israel dari wilayah Palestina tersebut. Sementara itu, Trump menyatakan bahwa Israel “sangat senang” dengan kesepakatan tersebut.
Bunuh Diri Politik
Banyak warga Israel masih mempertahankan sikap keras terhadap warga Palestina di Gaza setelah serangan 7 Oktober 2023 yang dipimpin Hamas ke wilayah Israel. Sikap itu tetap bertahan meskipun Israel kemudian melancarkan perang yang oleh banyak pihak disebut sebagai genosida di Gaza, menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina serta menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.
Sebuah jajak pendapat pada Mei menunjukkan bahwa 82 persen responden Yahudi Israel mendukung pengusiran paksa warga Palestina dari rumah mereka di Gaza. Survei yang sama juga menemukan 56 persen responden mendukung pengusiran warga Palestina yang memiliki kewarganegaraan Israel.
Survei lain yang dilakukan sebulan kemudian menunjukkan bahwa 64 persen responden percaya bahwa “tidak ada warga Palestina yang tidak bersalah” di Gaza.
Sejumlah politisi Israel, termasuk para menteri kabinet, juga secara terbuka menyatakan keinginan membangun permukiman ilegal Yahudi di Gaza, sebagaimana yang telah dilakukan di Tepi Barat yang diduduki.
Karena itu, gagasan penarikan pasukan Israel dari Gaza serta dimulainya rekonstruksi wilayah tersebut dianggap tidak dapat diterima oleh banyak kalangan di Israel. Para politisi pun segera mengecam kesepakatan pelucutan senjata itu.
Menteri Keamanan Nasional Israel dari kubu sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir, menyebut kesepakatan tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat diterima.”
“Berkomitmen menghentikan pembunuhan terhadap para pembunuh Hamas sama saja memberi kesempatan Hamas mempersiapkan pembantaian berikutnya,” tulis Ben-Gvir di media sosial.
“Pembunuhan di Gaza harus terus berlanjut. Dorongan agar warga Palestina bermigrasi harus dilaksanakan. Israel harus menang.”
Istilah “mendorong migrasi” secara luas dipahami sebagai rujukan terhadap pembersihan etnis.
Politisi yang dianggap lebih moderat, seperti mantan Kepala Staf Militer Gadi Eisenkot, yang juga merupakan rival utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pemilu mendatang, juga bersikap skeptis. Menurutnya, setiap kesepakatan yang tidak menghasilkan penghancuran kekuatan militer dan politik Hamas adalah “kegagalan total.”
“Hampir tiga tahun telah berlalu sejak pagi 7 Oktober,” tulis Eisenkot.
“Namun Hamas telah kembali memperkuat dirinya dengan jumlah pejuang yang hampir sama seperti sebelum 7 Oktober.”
Politik Perdamaian
Netanyahu belum memberikan komentar resmi. Namun, analis politik sekaligus pakar survei Amerika-Israel, Dahlia Scheindlin, menilai bahwa taruhannya sangat besar bagi Netanyahu, mengingat pemilu hanya tinggal beberapa bulan lagi.
Peluang terbaik Netanyahu untuk menghindari hukuman penjara apabila dinyatakan bersalah dalam berbagai kasus korupsi adalah memenangkan pemilu pada Oktober mendatang.
Namun, saat ini kubu oposisi memimpin dalam banyak survei dan berpeluang memperoleh cukup kursi untuk membentuk pemerintahan baru. Scheindlin mengatakan bahwa pertimbangan Netanyahu tidak berkaitan dengan trauma publik akibat serangan 7 Oktober.
“Yang menjadi pertimbangannya sepenuhnya adalah politik,” ujarnya.
“Ia terutama, bahkan mungkin hanya, akan memikirkan bagaimana reaksi para mitra koalisinya.”
Menurut Scheindlin, menarik pasukan dari Gaza hampir mustahil dilakukan. Meski demikian, Netanyahu juga harus berhati-hati agar tidak semakin membuat sekutu-sekutunya di Amerika Serikat kecewa, karena Washington tampak semakin frustrasi terhadap pemerintahannya.
“Netanyahu tidak ingin terlihat di mata Trump dan Amerika sebagai pihak yang menggagalkan implementasi kesepakatan ini. Karena itu, mungkin ia akan melakukan pemindahan pasukan Israel yang hanya bersifat simbolis di dalam Gaza,” katanya.
Scheindlin memperkirakan salah satu kemungkinan adalah Israel menarik sebagian pasukannya kembali ke posisi yang seharusnya ditempati berdasarkan perjanjian gencatan senjata Oktober 2025.
Sejak kesepakatan itu berlaku, Israel dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.200 warga Palestina serta terus memperluas wilayah yang mereka kuasai, meskipun bertentangan dengan isi perjanjian tersebut.
Menjaga Trump Tetap Puas
Memenuhi harapan Amerika Serikat terhadap Israel kemungkinan bukan hanya menjadi tantangan bagi Netanyahu, tetapi juga bagi semua politisi yang sedang bersaing memperebutkan kepemimpinan Israel.
Seorang pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya bahkan mengatakan bahwa Trump akan merasa “sangat, sangat kecewa” apabila Israel tidak mematuhi kesepakatan pelucutan senjata tersebut.
Profesor Studi Israel di Universitas California Los Angeles (UCLA), Dov Waxman, mengatakan bahwa Netanyahu sudah menghadapi tantangan besar dalam membentuk pemerintahan, dan kesepakatan ini akan membuat situasinya semakin sulit.
Sebelumnya, Netanyahu beberapa kali berhasil menghindari tekanan internasional terkait Gaza sambil tetap menjaga keutuhan koalisi sayap kanannya. Beberapa anggota koalisi bahkan berulang kali mengancam akan menjatuhkan pemerintah apabila perang berakhir tanpa kehancuran total Hamas.
Meskipun kini masih memilih diam, pada akhirnya Netanyahu harus menyampaikan sikap resminya. “Itu bisa menjadi masalah besar,” kata Waxman.
“Jika ia mengkritik kesepakatan itu, ia berisiko membuat Trump marah. Padahal Netanyahu tentu berharap Trump akan memberinya keuntungan politik menjelang pemilu, apakah berupa dorongan pengampunan hukum atau normalisasi hubungan dengan Arab Saudi, atau bahkan keduanya. Karena itu, ia harus menjaga agar Trump tetap berada di pihaknya.”
Meski sebagian publik Israel mulai meragukan apakah keamanan Israel masih menjadi prioritas utama pemerintahan Trump, mayoritas masyarakat dan elite politik Israel tetap menganggap payung keamanan Amerika Serikat sangat penting.
Presiden sekaligus pendiri lembaga kajian kebijakan luar negeri Israel Mitvim, Nimrod Goren, menilai Netanyahu memiliki pengalaman dalam mengelola situasi seperti ini.
“Ia akan memastikan Trump mendapatkan pengumuman, upacara penandatanganan, dan seluruh pencitraan yang diinginkannya. Tetapi saya tidak melihat Netanyahu benar-benar menarik pasukan dari Gaza,” ujar Goren.
“Saya rasa penolakan terhadap penarikan pasukan bukan hanya karena opini publik. Itu bertentangan dengan filosofi, ideologi, dan pandangan dunianya bahwa Israel harus hadir di luar perbatasannya dan di setiap tempat yang dianggap berpotensi menjadi ancaman. Jika ada kemungkinan yang lebih besar, saya justru melihat Netanyahu akan meningkatkan eskalasi menjelang pemilu daripada membahas penarikan pasukan dari Gaza.”
