MAKKAH – Memberitakan dari Al- Jazeera, Arab Saudi, Pakistan dan Turki menandatangani pakta pertahanan bersama di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah akibat perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pakar menilai pakta ini akan membentuk ulang pola keamanan kawasan.
Kesepakatan yang diberi nama Perjanjian Penangkalan Bersama Makkah (Mecca Joint Deterrence Agreement) itu ditandatangani pada Jumat (7/8) di Kota Suci Makkah oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Pakta tersebut bertujuan menciptakan sistem penangkalan kolektif terhadap setiap bentuk agresi. Dalam perjanjian itu ditegaskan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap semuanya.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut kesepakatan tersebut berlandaskan hubungan sejarah yang panjang di antara ketiga negara, ikatan persaudaraan Islam, serta kepentingan strategis dan kerja sama pertahanan yang telah lama terjalin.
Menurut Islamabad, perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama memperkuat keamanan kolektif sekaligus mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan maupun dunia demi masa depan yang aman dan sejahtera.
Kesepakatan ini ditandatangani sehari setelah Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, didampingi Panglima Angkatan Darat Jenderal Asim Munir, tiba di Arab Saudi dan menunaikan ibadah umrah di Makkah. Pada hari yang sama, Presiden Erdogan juga melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk bertemu Mohammed bin Salman.
Mengapa Pakta Ini Dibentuk Sekarang?
Perundingan mengenai kerja sama pertahanan antara Ankara, Riyadh, dan Islamabad sebenarnya telah berlangsung cukup lama.
Negosiasi dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan dimulainya genosida Israel di Gaza, kemudian semakin dipercepat seiring berlanjutnya perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Walaupun Turki dan Pakistan belum terdampak langsung oleh perang tersebut, Arab Saudi—yang menjadi lokasi berbagai fasilitas dan aset militer AS—telah menjadi sasaran serangan Iran maupun sekutunya, kelompok Houthi di Yaman. Iran juga melancarkan serangan ke sejumlah negara Teluk lainnya dan Yordania yang juga menampung aset militer AS.
Ketiga negara juga mengkhawatirkan meningkatnya pengaruh serta agresi Israel di kawasan. Israel masih menduduki sekitar seperlima wilayah Lebanon dengan dalih menyerang basis Hizbullah yang didukung Iran. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang didukung Iran di Irak dituduh melancarkan serangan drone ke Arab Saudi sekaligus menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Israel.
Reporter Al Jazeera dari Ankara, Resul Serdar, mengatakan para pejabat Turki menilai eskalasi konflik regional telah memaksa ketiga negara mempererat kerja sama.
Menurutnya, situasi pasca-7 Oktober telah mengubah kawasan secara drastis akibat tindakan dan ekspansionisme Israel, ditambah krisis di Selat Hormuz, serangan terhadap Iran, serta respons Iran terhadap negara-negara kawasan.
“Berbagai faktor tersebut akhirnya mendorong tiga negara besar ini bersatu dan menandatangani perjanjian yang mengikat,” ujarnya.
Pada 19 Maret 2026, para menteri luar negeri Turki, Pakistan, dan Arab Saudi telah bertemu di Riyadh dalam sebuah forum negara-negara Islam untuk membahas bentuk kerja sama keamanan bersama.
Sebelumnya, pada September 2025, Pakistan dan Arab Saudi juga telah menandatangani perjanjian pertahanan bilateral setelah serangan Israel ke ibu kota Qatar, Doha, pada 9 September 2025.
Direktur Regional Turki di German Marshall Fund of the United States, Ozgur Unluhisarcikli, menilai kesepakatan ini mencerminkan keinginan ketiga negara untuk memiliki otonomi strategis yang lebih besar di tengah menurunnya kepercayaan terhadap tatanan keamanan yang ada.
Menurutnya, ketiga negara memiliki pandangan serupa bahwa pemerintahan pusat yang kuat, keutuhan wilayah, dan institusi negara yang berfungsi merupakan fondasi stabilitas, sedangkan konflik sipil, disintegrasi negara, dan menguatnya aktor non-negara dipandang sebagai sumber ketidakstabilan jangka panjang.
Apa Isi Pakta Ini?
Para analis menyebut perjanjian trilateral tersebut dibangun di atas kerja sama pertahanan yang telah lebih dulu terjalin antara Turki dan Pakistan.
Kesepakatan ini akan menggabungkan kekuatan militer dan finansial masing-masing negara. Turki memiliki militer terbesar kedua di NATO, Arab Saudi merupakan eksportir minyak terbesar dunia, sementara Pakistan adalah satu-satunya negara Muslim yang memiliki senjata nuklir.
Unluhisarcikli mengatakan ketiga negara memiliki keunggulan yang saling melengkapi, mulai dari kemampuan industri pertahanan Turki, kekuatan finansial dan pengaruh Arab Saudi, hingga pengalaman militer serta kemampuan penangkalan strategis Pakistan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pakta ini bukanlah aliansi pertahanan kolektif seperti NATO, melainkan kerangka kerja untuk mempererat koordinasi strategis, militer, dan industri pertahanan.
Pakar hubungan internasional dari Universitas Hasan Kalyoncu di Gaziantep, Murat Aslan menambahkan, kerja sama ini juga akan mencakup pembangunan kapasitas industri pertahanan.
Menurutnya, Arab Saudi selama puluhan tahun bergantung pada impor persenjataan, terutama dari Amerika Serikat, sehingga kini membutuhkan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.
Aslan juga menilai ketiga negara memiliki kepentingan keamanan yang sama terkait Iran. Arab Saudi merasa ancaman dari Iran dapat memengaruhi keamanan nasionalnya, sehingga pakta ini diharapkan memperkuat sistem keamanan mereka.
Dari Doha, koresponden Al Jazeera Osama bin Javaid mengatakan kesepakatan tersebut pada dasarnya menyatukan tiga negara dengan populasi Muslim terbesar dalam sebuah peta jalan menuju perdamaian bersama.
Kerja sama ini juga akan mencakup pertukaran intelijen, penguatan koordinasi keamanan, serta kolaborasi di bidang energi, anggaran pertahanan, dan manufaktur.
Ia menilai kombinasi kekuatan ketiga negara berpotensi membentuk arsitektur keamanan baru di Timur Tengah, terutama setelah perang Iran.
Bagaimana Respons Iran?
Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran.
Namun, anggota parlemen Iran Ebrahim Rezaei mengkritik kesepakatan tersebut melalui unggahan di platform X.
Menurutnya, Arab Saudi seharusnya menyadari bahwa perjanjian di atas kertas dengan Turki dan Pakistan tidak akan menjamin keamanan, sebagaimana ketergantungan bertahun-tahun kepada Amerika Serikat juga gagal memberikan rasa aman.
Ia juga meminta Riyadh mengubah kebijakannya agar tidak perlu lagi bergantung kepada negara lain untuk memperoleh jaminan keamanan.
Apa Dampaknya bagi Israel?
Sejauh ini, Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun Kementerian Luar Negeri Israel belum memberikan tanggapan atas pakta pertahanan baru tersebut.
Seorang pejabat Turki mengatakan kepada Reuters bahwa kesepakatan ini bersifat defensif, tidak ditujukan kepada pihak tertentu, dan tetap terbuka bagi negara-negara lain di kawasan.
Meski demikian, ketiga negara diketahui memiliki kekhawatiran yang sama terhadap meningkatnya pengaruh dan agresi militer Israel di kawasan.
Pada awal Juli lalu, saat menerima kunjungan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Istanbul, Presiden Erdogan menegaskan upaya perdamaian di Timur Tengah tidak akan berhasil tanpa dukungan kawasan. Ia juga memperingatkan agar Israel tidak menggagalkan kesepakatan Amerika Serikat dan Iran.
Erdogan menyatakan, Israel yang menurutnya “kecanduan perang” tidak boleh dibiarkan kembali menenggelamkan kawasan dalam pertumpahan darah. Ia berulang kali menyebut Israel berupaya menggagalkan nota kesepahaman AS-Iran yang ditandatangani pada 17 Juni 2026 untuk menghentikan pertempuran dan membuka ruang negosiasi.
Selain itu, Erdogan juga terus mengecam serangan Israel di Gaza, Lebanon, dan Suriah.
Pakistan juga berulang kali mengutuk perang Israel di Gaza serta menolak ambisi “Israel Raya”. Namun, dalam perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, Islamabad memilih peran sebagai mediator untuk mencegah meluasnya perang regional.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump terus berupaya mendorong Arab Saudi bergabung dalam Abraham Accords yang bertujuan menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun, Riyadh tetap menegaskan normalisasi tidak akan dilakukan sebelum terdapat jalan yang jelas menuju berdirinya negara Palestina—sesuatu yang hingga kini ditolak oleh Israel.
Dalam laporan 20 Juli 2026, Yasmine Farouk dari International Crisis Group menilai semakin eratnya hubungan pertahanan antara Turki, Pakistan, Arab Saudi dan Mesir menunjukkan kesadaran bahwa keamanan kawasan tidak lagi bisa diserahkan pada rivalitas antara Amerika Serikat dan Israel di satu sisi, serta Iran di sisi lain.
Meski demikian, ia mencatat sejumlah pejabat dan pengamat di Israel maupun Amerika Serikat memandang pakta kerja sama tersebut sebagai blok negara-negara Sunni yang bersikap anti-Israel.
Pada Februari 2026, dalam sebuah konferensi di Al-Quds, mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett bahkan menyebut Turki sebagai “Iran baru” dan menuduh Ankara berupaya membangun poros Sunni yang bermusuhan dengan Israel bersama Arab Saudi dan Pakistan.
