GAZA MEDIA – Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas pada Rabu (5/8) mendesak delapan negara Arab dan Muslim yang menggelar pertemuan di Yordania untuk mengambil langkah nyata guna menekan Israel agar mematuhi kewajibannya dalam perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza.
Desakan tersebut disampaikan Hamas setelah para menteri luar negeri Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Arab Saudi, dan Mesir mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam pelanggaran Israel yang terus berlangsung di Gaza.
Dalam pernyataan tersebut, kedelapan negara memperingatkan bahwa pelanggaran dan agresi Israel dapat menghambat pelaksanaan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata sekaligus mengancam jalur politik yang telah dibangun untuk mengakhiri konflik di Gaza.
Hamas menilai pernyataan bersama tersebut menunjukkan seriusnya eskalasi yang dilakukan pemerintah Israel dan dampaknya terhadap keberlangsungan keseluruhan kesepakatan gencatan senjata.
“Eskalasi dan pelanggaran yang dilakukan pemerintah pendudukan mengancam masa depan keseluruhan kesepakatan,” kata Hamas dalam pernyataannya.
Hamas kemudian menyerukan kepada negara-negara penandatangan pernyataan tersebut, para mediator, serta pemerintah Amerika Serikat untuk segera mengambil langkah konkret dan efektif guna mencegah Israel menggagalkan kesepakatan.
Menurut Hamas, langkah tersebut diperlukan untuk menghentikan pembunuhan dan agresi yang terus berlangsung di Gaza serta memastikan Israel memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian gencatan senjata.
Hamas juga mengatakan bahwa berbagai faksi Palestina telah memberikan respons positif dan bertanggung jawab terhadap upaya-upaya yang bertujuan menyelesaikan pelaksanaan kesepakatan.
Faksi-faksi Palestina, lanjut Hamas, telah menyampaikan sikap mereka mengenai peta jalan pelaksanaan kesepakatan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Sikap tersebut dinilai telah membuka jalan bagi dimulainya pelaksanaan tahap kedua.
Karena itu, Hamas menilai tekanan terhadap Israel menjadi langkah yang mendesak agar pemerintah Israel menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan.
“Yang diperlukan saat ini adalah memaksa pihak pendudukan menghentikan pelanggarannya dan memenuhi kewajibannya, serta tidak membiarkannya terus menghambat pelaksanaan kesepakatan atau memaksakan fakta-fakta baru melalui kekuatan,” ujar Hamas.
Selain menyoroti pelaksanaan gencatan senjata di Gaza, Hamas juga menyinggung meningkatnya serangan Israel dan pemukim terhadap warga Palestina di Yerusalem serta kawasan Masjid Al-Aqsa.
Haroun Nasser Al-Din, anggota Biro Politik Hamas sekaligus kepala Kantor Urusan Al-Quds Hamas, mengatakan eskalasi yang dilakukan Israel dan para pemukimnya justru akan semakin memperkuat keteguhan rakyat Palestina.
“Eskalasi kejahatan yang dilakukan oleh pihak pendudukan dan para pemukimnya hanya akan mendorong rakyat kami untuk semakin teguh, melakukan konfrontasi, dan tetap berpegang pada jalan perlawanan,” kata Al-Din.
Ia menegaskan bahwa rakyat Palestina akan terus mempertahankan komitmen mereka untuk melindungi Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa.
Al-Din juga menyerukan persatuan di antara rakyat Palestina dalam menghadapi serangan Israel dan pemukim, serta meminta dukungan bagi warga Al-Quds yang diduduki.
Menurutnya, solidaritas tersebut diperlukan untuk memperkuat keteguhan dan ketahanan warga Al-Quds menghadapi apa yang disebutnya sebagai peningkatan serangan Israel.
Pertemuan para menteri luar negeri delapan negara Arab dan Muslim di Yordania menjadi bagian dari upaya diplomatik untuk membangun sikap bersama terkait perkembangan di Al-Quds dan pendudukan Israel atas Palestina.
Hamas berharap negara-negara tersebut, bersama para mediator dan Amerika Serikat, tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi mengambil langkah konkret untuk memastikan kesepakatan gencatan senjata tetap berjalan dan mencegah terjadinya eskalasi lebih lanjut di Gaza. (ofr)
