GAZA CITY — Hamas diumumkan pada Desember 1987, tetapi jaringan sosial yang kemudian menjadi basis dukungannya sudah dibangun lebih dari satu dekade sebelumnya. Dukungan itu tidak pernah bulat dan tidak pernah tetap. Ia naik dan turun menurut kinerja saingannya, kebijakan Israel, hasil proses damai, dan harga yang harus dibayar warga Gaza. Artikel ini menelusuri apa yang dilakukan Hamas hingga memperoleh dukungan akar rumput, dan batas-batas dukungan itu.
Akar sosial: Mujamma al-Islami (1973–1987)
Ahmed Yassin lahir di al-Jura, desa dekat Ashkelon yang hancur pada 1948, dan tumbuh sebagai pengungsi di Gaza. Pada September 1973 ia memimpin pendirian al-Mujamma al-Islami di sebuah masjid di Gaza, yang kemudian menjadi wajah publik Ikhwanul Muslimin di sana. Jaringan ini mencakup lembaga zakat, klinik, klub pemuda, taman kanak-kanak, dan program pembagian makanan, semuanya berpusat di masjid.
Pada 1979 Israel mengakui Mujamma secara resmi sebagai lembaga amal. Universitas Islam Gaza sendiri dibuka November 1978 sebagai universitas nirlaba. Sejumlah pejabat Israel kemudian mengakui bahwa pemerintah militer saat itu menoleransi dan mendukung jaringan ini untuk melemahkan PLO yang sekuler.
Klaim bahwa Hamas “ciptaan Israel” diperdebatkan. Satu telaah akademik di PalQuest menyatakan bahwa sejarah Gaza antara 1946 dan 1987 tidak mendukung tafsir itu. Telaah itu juga tidak mendukung tafsir sebaliknya, bahwa gerakan ini sudah militan sejak awal. Gambaran yang lebih mungkin: Mujamma tumbuh sebagai jaringan sosial, dan perlawanan bersenjata baru ditambahkan belakangan.
Rekam militansinya sebelum 1987 pun ada. Yassin dipenjara pada 1984 karena menyimpan senjata secara diam-diam dan dibebaskan pada 1985 dalam pertukaran tahanan Jibril.
Intifada dan pembentukan Hamas (1987–1989)
Intifada pecah di Gaza pada awal Desember 1987. Hamas dibentuk secara resmi pada 14 Desember. Menurut CFR, tujuannya antara lain menandingi Jihad Islam Palestina, yang komitmennya pada perlawanan bersenjata mengancam menarik dukungan dari Ikhwan. Piagam yang terbit pada 1988 menyerukan penghancuran Israel dan pembentukan masyarakat Islam di Palestina historis.
Pada 1989 Yassin ditangkap lagi dan divonis hukuman penjara sangat panjang atas tuduhan menghasut kekerasan dan memerintahkan pembunuhan seorang tentara Israel. Sumber berbeda soal vonisnya: sebagian menulis seumur hidup, sebagian 40 tahun.
Dekade 1990-an: pengusiran, bom bunuh diri, dan boikot Oslo
Tiga hal membentuk citra Hamas pada periode ini.
Pertama, Marj al-Zuhur. Pada 13 Desember 1992, militan Hamas menculik dan membunuh polisi perbatasan Israel Nissim Toledano. Pada 17 Desember, Israel mengusir 415 tokoh Hamas dan Jihad Islam ke Lebanon selatan, termasuk Ismail Haniyeh. Menurut studi Elad Ben-Dror, peristiwa itu menaikkan visibilitas dan popularitas Hamas. Juru bicaranya, Abdel Aziz al-Rantisi, menggelar sekitar 1.500 acara pers. CTC West Point mencatat bahwa pengusiran justru memusatkan para pemimpin di satu tempat dan mempererat hubungan dengan Hizbullah dan Iran.
Kedua, penolakan Oslo. Hamas memboikot pemilu 1996 sebagai penolakan atas Oslo dan memosisikan diri sebagai alternatif tanpa kompromi bagi Fatah, sambil memperluas masjid, sekolah, klinik, dan lembaga amal. Sara Roy, berdasarkan kerja lapangan di era Oslo, menyimpulkan bahwa kegiatan sektor sosial Islamis menekankan pembangunan komunitas dan melayani orang dengan pandangan politik beragam. Penilaian ini diperdebatkan. Analis Washington Institute menilai jaringan dakwah itu sekaligus alat merekrut dan memobilisasi anggota.
Ketiga, kekerasan terhadap warga sipil. Hamas pertama kali memakai bom bunuh diri pada April 1993. Ini bagian dari catatan sejarahnya, dan ikut membentuk sikap sebagian warga Palestina maupun dunia terhadap gerakan ini.
Pada Oktober 1997 Yassin dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan Israel–Yordania setelah percobaan pembunuhan Mossad terhadap Khaled Meshaal di Amman gagal. Seorang mantan pejabat keamanan Israel menilai pembebasan itu memberi dorongan moral signifikan bagi Hamas.
Intifada Kedua dan merosotnya Otoritas Palestina (2000–2005)
Sejak berdiri pada 1993, dan terutama sejak Intifada Kedua, Otoritas Palestina kehilangan kredibilitas di mata rakyatnya, dan Hamas mengisi kekosongan itu. Kegagalan proses damai melemahkan pesan utama PA bahwa pembebasan bisa dicapai lewat diplomasi.
Pada periode yang sama, Hamas menjalankan kampanye bom bunuh diri. Serangan di bus Allenby, Tel Aviv, 19 September 2002, menewaskan enam warga sipil dan diklaim Hamas. Serangan dua bus di Beersheba, 31 Agustus 2004, menewaskan 16 warga sipil dan juga diklaim Hamas. B’Tselem mencatat 741 warga sipil Israel dan 2.996 warga Palestina non-kombatan tewas dalam Intifada Kedua. Angka itu mencakup semua pihak, bukan hanya Hamas.
Israel menanggapi dengan membunuh para pemimpin Hamas. Yassin tewas dalam serangan udara Israel pada 22 Maret 2004 saat meninggalkan masjid di Gaza City. Penggantinya, Abdel Aziz al-Rantisi, dibunuh pada 17 April 2004. Ribuan orang berbaris dalam pemakaman Yassin.
2005: pemilu lokal dan penarikan sepihak Israel
Tahun 2005 sering dipandang sebagai tahun ketika dukungan Hamas terbukti secara elektoral. Pada pemilu kota pertama di Gaza, akhir Januari 2005, Hamas meraih kursi di tujuh dari sepuluh dewan, termasuk tiga dewan terbesar, dan 76 dari 118 kursi. Partisipasi pemilih melampaui 80 persen.
Israel memulai penarikan dari Gaza pada 15 Agustus 2005, dan prajurit terakhir keluar pada 12 September. Hamas menyajikan penarikan itu sebagai hasil perlawanan bersenjata. Menurut jajak pendapat Khalil Shikaki, 84 persen warga Palestina menilai penarikan itu kemenangan perlawanan bersenjata, dan 40 persen memberi kredit terbesar kepada Hamas. Karena Israel menarik diri tanpa koordinasi dengan PA, citra PA di Gaza juga melemah.
Pemilu 2006
Hamas ikut pemilu legislatif untuk pertama kalinya pada 25 Januari 2006. Kampanyenya menekankan reformasi politik dan pemberantasan korupsi, bukan agenda keagamaan. Partisipasi pemilih melampaui 77 persen.
Daftar Change and Reform meraih 44,45 persen suara dan 74 dari 132 kursi, sementara Fatah meraih 41,43 persen dan 45 kursi. Di 66 kursi distrik, Hamas memperoleh 45 kursi dan Fatah 17, sementara di 66 kursi daftar partai Hamas hanya unggul satu kursi, 29 berbanding 28. Perbedaan itu antara lain karena pencalonan Hamas lebih strategis, sehingga tidak berebut suara dengan partai lain di distrik yang sama. Mayoritas parlemen Hamas lebih besar daripada selisih suaranya.
Hamas sendiri terkejut dengan skala kemenangannya.
Setelah kemenangan: sanksi, Mekkah, dan perebutan Gaza (2006–2007)
Kuartet (AS, Uni Eropa, Rusia, PBB) menangguhkan bantuan langsung ke pemerintah PA pimpinan Hamas dan mensyaratkan pengakuan Israel, penolakan kekerasan, dan penghormatan pada kesepakatan yang ada. Hamas menolak syarat itu, dan komunitas internasional menjatuhkan boikot politik serta sanksi ekonomi.
Pada 8 Februari 2007, Hamas dan Fatah menyepakati pemerintah persatuan di Mekkah, dan pemerintah itu mulai bekerja pada 17 Maret. Arab Saudi menjanjikan 1 miliar dolar AS untuk pemerintah baru. Tetapi boikot AS dan Israel tetap berlaku.
Bentrokan Fatah–Hamas meletus di Gaza pada Mei 2007. Pada pertengahan Juni 2007, Hamas menguasai Gaza. Kedua pihak saling menuduh. Hamas menyebut peristiwa itu upaya kudeta yang dirancang elemen Fatah. International Crisis Group menilai Fatah ikut bertanggung jawab karena sejumlah pejabatnya melemahkan kesepakatan Mekkah sejak awal. Sejak itu Hamas memerintah Gaza tanpa pemilu baru.
Memerintah Gaza: dukungan yang tidak linear
Setelah 2007, dukungan terhadap Hamas bergerak mengikuti keadaan. Dalam jajak pendapat Reuters/PSR pascaperang yang menewaskan lebih dari 2.100 warga Palestina, dukungan di Gaza naik dari 32 ke 39 persen. Namun 63 persen responden menilai pencapaian perang itu tidak sebanding dengan kerugian manusia dan materi. Dari konteks korban, kemungkinan itu perang 2014, tetapi tahun spesifiknya tidak tercantum di sumber.
Kritik di dalam Gaza juga tercatat. Pada Maret 2019, protes “Kami Ingin Hidup” menentang biaya hidup tinggi dan pajak baru Hamas, dan aparat Hamas menanggapinya dengan kekerasan serta penahanan. Pada Maret–Agustus 2025, warga berunjuk rasa di Beit Lahia dan kota lain menyerukan akhir perang, sebagian dengan seruan agar Hamas keluar. Amnesty International mendokumentasikan ancaman dan intimidasi aparat Hamas terhadap sebagian pengunjuk rasa. Banyak pengunjuk rasa juga memprotes perang dan pengungsian oleh Israel. Protes itu tidak dapat dibaca sebagai referendum atas Hamas.
Dukungan hari ini
Jajak pendapat PSR pada akhir 2023 mencatat dukungan untuk Hamas di Gaza 42 persen dan di Tepi Barat 44 persen, meski mayoritas di kedua wilayah tetap tidak mendukungnya.
Jajak pendapat PSR pada 5–8 Agustus 2026 menunjukkan dukungan turun menjadi 24 persen secara keseluruhan dari 35 persen sepuluh bulan sebelumnya. Di Gaza angkanya 33 persen dan di Tepi Barat 18 persen. Dukungan untuk Fatah stabil di 24 persen. Kondisi lapangan membatasi akses surveyor, jadi angka ini lebih tepat dibaca sebagai tren daripada hitungan presisi.
Faktor yang dikemukakan para peneliti
Dari sumber-sumber di atas, empat hal muncul berulang sebagai penjelas dukungan Hamas: jaringan layanan sosial yang berakar di masjid sejak 1970-an; posisi menolak Oslo di saat proses damai gagal; citra bersih dibanding PA yang dinilai korup; serta persepsi bahwa perlawanan bersenjata membuahkan hasil, terutama setelah penarikan 2005. Di sisi lain, ada keterbatasan yang sama jelasnya: Hamas tidak pernah meraih mayoritas suara dalam pemilu terakhir, kekerasan terhadap warga sipil membebani citranya, dan pemerintahannya di Gaza menuai kritik serta dukungan yang sensitif terhadap biaya perang.
