Pada Sabtu malam, 26 September 2026, lima politisi Israel berkumpul di rumah Yair Lapid di Tel Aviv dan menandatangani pakta kerja sama menjelang pemilu: Lapid dan Naftali Bennett dari Beyachad, mantan Kepala Staf Gadi Eisenkot dari Yashar, Yair Golan dari Partai Demokrat, dan Avigdor Liberman dari Yisrael Beiteinu. Tujuan mereka satu, yakni menyingkirkan Benjamin Netanyahu pada pemilu 27 Oktober. Foto mereka berlima segera beredar, Bennett menyatakan yakin blok itu bisa meraih 63 kursi, dan Netanyahu langsung melancarkan serangan balik. Tetapi ada satu hal yang tidak dijanjikan oleh satu pun dari mereka, dan bagi kita yang menatap dari Indonesia, di situlah inti persoalannya: komitmen pada berdirinya negara Palestina. Hanya satu dari lima orang itu yang menyebutnya, itu pun sebagai tujuan yang jauh dan tanpa rincian.
Pemilu ini memang bukan pemilu biasa. Menurut Jerusalem Post dan Al Jazeera, inilah pertama kalinya sejak 1988 Knesset menuntaskan masa jabatan penuh empat tahun, dan pertama kalinya warga Israel memilih sejak 7 Oktober 2023 beserta perang di Gaza, Lebanon, dan Iran yang menyusulnya. Netanyahu sendiri menjadi subjek surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC): surat perintah atas dirinya dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant terbit pada 21 November 2024, dan rezim Zionis menolak yurisdiksi itu. Wajar bila banyak dari kita bertanya: jika ia jatuh, adakah yang berubah bagi Palestina?
Pertanyaan itulah yang ditelaah di sini, dan kami ingin jujur soal batasnya. Yang bersifat faktual adalah siapa mengatakan apa, kapan, dan berapa angka yang tercatat. Yang bersifat argumentatif adalah kesimpulan bahwa, tanpa komitmen pada isu Palestina, pergantian perdana menteri cenderung mengubah gaya lebih banyak daripada substansi. Itu penilaian, bukan ramalan, dan bukan pula pembenaran moral bagi pihak mana pun, termasuk pihak-pihak yang disinggung secara simpatik di bawah. Polling menunjukkan Israel masih buntu, sehingga yang bisa kita baca hanyalah apa yang ditawarkan para penantang lewat ucapan dan rekam jejak mereka sendiri.
Pakta Itu Dibangun untuk Menyingkirkan Satu Orang, Bukan Satu Kebijakan
Pernyataan prinsip pakta 26 September menyebut tujuan bersama berupa pemerintahan Zionis yang negarawan dan berfokus pada pemulihan serta rekonstruksi. Kerja samanya dipusatkan pada mobilisasi pemilih dan penjagaan integritas pemilu. Para penandatangan mengakui sendiri adanya perbedaan ideologis, dan retaknya sudah terlihat. Liberman menuduh Eisenkot, calon terkuat blok ini, sedang mencari kesepakatan dengan Netanyahu. Eisenkot, dalam wawancara Channel 12 pada hari pakta ditandatangani, menutup pintu bagi partai Arab mana pun, sementara Netanyahu justru mengklaim Eisenkot akan membentuk pemerintahan bersama partai-partai Arab.
Gambaran polling pun bergerak. Survei Channel 12, Kan, dan Zman Yisrael sejak Juli menempatkan Yashar di kisaran 23–26 kursi dan Likud di 19–23, dengan blok oposisi Zionis sekitar 57–60 kursi dan partai-partai Arab 10–11 kursi, sehingga tak ada blok yang menyentuh ambang 61. Namun survei Direct Polls (i24NEWS) dan Channel 14 yang terbit setelah pemilihan internal Likud pada Agustus memberi Likud 31–32 kursi dan blok koalisi 58–63 kursi. Rentang selebar itu mengingatkan kita agar tak memperlakukan angka mana pun sebagai kepastian.
Adil pula dicatat bahwa para penantang ini tidak sama dengan Netanyahu dalam segala hal. Eisenkot, Golan, dan Liberman menolak pengecualian wajib militer bagi Yahudi ultra-Ortodoks, dan Eisenkot menuntut komisi penyelidikan negara atas kegagalan sebelum 7 Oktober. Dalam survei Kan, 24 persen responden menyebut isu komisi itu sebagai penentu utama pemilu, nyaris menyamai keamanan (25 persen) dan ekonomi (22 persen). Perbedaan itu nyata, tetapi hampir seluruhnya berada di urusan dalam negeri.
Mengganti perdana menteri bukan berarti mengganti arah. Selama kemerdekaan Palestina nyaris tak masuk agenda, yang berganti baru juru bicaranya.
Eisenkot: Kandidat Terkuat dengan Doktrin Dahiyeh di Belakangnya
Gadi Eisenkot, 66 tahun, menjabat Kepala Staf Angkatan Darat Israel pada 2015–2019 dan kini memimpin Yashar, partai yang ia dirikan pada 2025. Ia masuk kabinet perang setelah 7 Oktober 2023 lalu keluar pada Juni 2024 bersama Benny Gantz, menuduh Netanyahu tak punya strategi mengakhiri perang. Pada awal Desember 2023, putranya Gal (25) tewas di Jabaliya, Gaza utara, dan dua keponakannya juga tewas dalam perang itu. Duka tersebut, kata para pengamat, menyambungkannya dengan pemilih yang merasa terluka oleh perang, dan kehilangan seorang ayah patut dihormati sebagai kehilangan.
Namun sosok yang tampil tenang ini juga perumus apa yang dikenal sebagai Doktrin Dahiyeh. Dalam wawancara dengan Yedioth Ahronoth pada 2008, ia menyatakan bahwa apa yang menimpa kawasan Dahiyeh di Beirut pada 2006 akan menimpa setiap desa yang menjadi asal tembakan ke arah Israel. Doktrin itu, sebagaimana dilukiskan Al Jazeera dan Majalla, bertumpu pada kekuatan tak proporsional dan penghancuran infrastruktur sipil demi efek penggentar. Reuters melaporkan pada Juni 2026 bahwa Eisenkot sendiri mengaku telah menerapkannya lewat apa yang ia sebut serangan tak proporsional.
Sikapnya atas Palestina ambigu. Ia mendukung kampanye militer, tetapi meninggalkan kabinet ketika Netanyahu menolak jalan gencatan dengan Hamas. Ia mengkritik ketergantungan pemerintah pada Amerika Serikat, bukan tujuan perangnya. Pada Juni ia bahkan menyoroti pembatasan Washington atas kebebasan bergerak Israel di Lebanon: yang dipersoalkan bukan perangnya, melainkan izin untuk melancarkannya. Sebagai catatan penyeimbang, Majalla menilai sikapnya dalam kasus prajurit Elor Azaria pada 2016, ketika ia mendahulukan disiplin militer di atas tekanan politik, ikut membentuk citranya sebagai pemimpin yang tidak sekadar mengikuti arus.
Bennett dan Lapid: Tawaran Gaya, Bukan Substansi
Beyachad diumumkan pada April 2026 sebagai daftar bersama Bennett (54) dan Lapid (62), dua mantan perdana menteri yang memerintah bergantian selama total 18 bulan pada 2021–2022. Bennett memimpin daftar. Al Jazeera mencatatnya sebagai pendukung lama permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, sementara Lapid menyebutnya berhaluan kanan tetapi jujur. Keduanya tidak memprioritaskan penyelesaian konflik Israel–Palestina dan tidak mendukung negara Palestina. Bennett juga memuji serangan Israel atas Doha pada 9 September 2025, yang menargetkan para pemimpin Hamas yang sedang membahas proposal gencatan. Serangan itu menewaskan sedikitnya lima anggota Hamas berpangkat rendah dan seorang petugas keamanan Qatar, Badr Al-Dosari, sementara pimpinan puncak Hamas selamat. Netanyahu meminta maaf kepada Qatar pada 29 September 2025 dalam panggilan yang difasilitasi Presiden Trump.
Lapid dikenal vokal soal bagaimana perang Israel dipersepsikan dunia, tetapi jarang menggugat dasar perang itu. Ketika Golan melontarkan kritik keras pada Mei 2025, Lapid menyebut ucapannya keliru dan hadiah bagi musuh Israel. Meski begitu, ada perbedaan yang layak diakui. Koalisi 2021 mereka melibatkan partai Arab Ra’am, dan Bennett kemudian mengakui bahwa langkah itu mengingkari janji kampanyenya. Kini keduanya menginginkan pemerintahan yang sepenuhnya Zionis, tanpa partai Arab.
Liberman dan Golan: Dua Kutub di Meja yang Sama
Avigdor Liberman (68) mendirikan Yisrael Beiteinu pada 1999 untuk mewakili imigran berbahasa Rusia. Pada November 2023 ia mengulang ucapannya sejak 2018 bahwa di Gaza tak ada orang yang tak bersalah. Februari lalu ia mengkritik pemerintah karena dianggap mendanai Hamas dengan mengizinkan bantuan minimal masuk. Ia pun menolak pembatasan dalam operasi di Lebanon. Analis Shaiel Ben-Ephraim menilai motivasi utamanya adalah kebencian pada Netanyahu, tetapi mengakui ia memiliki basis loyal. Sisi lain Liberman, yang tak boleh dihilangkan, adalah penentangannya pada pengecualian wajib militer ultra-Ortodoks dan dukungannya pada sekularisasi.
Yair Golan (64) berbeda. Ia satu-satunya yang membuka diri bekerja dengan partai-partai Palestina dan satu-satunya yang menyebut negara Palestina, itu pun sebagai tujuan jauh. Pada Mei 2025 ia mengatakan sebuah negara waras tidak membunuh bayi demi hobi, kemudian menjelaskan bahwa kritiknya ditujukan kepada kebijakan pemerintah, bukan tentara. Harganya mahal: Menteri Pertahanan Israel Katz melarangnya ikut dinas cadangan dan memasuki pangkalan militer pada 23 Mei 2025. Namun ketegasan itu punya batas. Pada September, Partai Demokrat yang dipimpinnya mendukung diskualifikasi pemimpin Balad, Sami Abu Shehadeh. Pengamat Roi Zur dari University of Essex menilai tak ada koalisi pemenang tanpa Golan dan Liberman, dua orang yang berseberangan soal keamanan tetapi sepakat menolak Netanyahu.
Persatuan di blok oposisi paling mudah dibangun di atas satu hal: menyingkirkan Netanyahu. Soal Palestina, hampir semua pintu masih tertutup.
Dua Puluh Persen yang Dikeluarkan dari Hitungan
Warga Palestina membentuk sekitar 20 persen penduduk Israel. Pada 23 September, Komite Pemilu Pusat yang dikuasai koalisi memberi suara 30 atau 31 berbanding 4 (laporan media berbeda) untuk mendiskualifikasi Abu Shehadeh atas artikel yang ia tulis sehari setelah 7 Oktober 2023. Dalam tulisan itu ia menyebut serangan tersebut sebagai peristiwa bersejarah yang penting, dan ia menyangkal mendukungnya. Komite juga mendiskualifikasi dua daftar Arab, Ra’am dan Joint List. Mahkamah Agung di Al-Quds pada 2 Oktober membatalkan diskualifikasi kedua daftar itu secara bulat, tetapi Abu Shehadeh telah mundur setelah majelis memberi sinyal akan mendiskualifikasinya. Lembaga HAM Adalah, yang mewakilinya, menuduh Mahkamah secara efektif memaksanya mundur, dan mempertanyakan mengapa kandidat sayap kanan yang menyerukan kekerasan dibiarkan lolos.
Kami tidak menutup mata pada argumen sebaliknya. Jaksa Agung menilai tulisan itu mendukung perjuangan bersenjata, yang dilarang undang-undang pemilu Israel, dan serangan 7 Oktober sendiri menewaskan sekitar 1.200 orang, mayoritas warga sipil, serta menyandera 251 lainnya menurut AP. Menyebut peristiwa itu bersejarah tanpa menyebut korban sipilnya adalah celah yang tak perlu, dan celah itulah yang dimanfaatkan lawan-lawannya. Tetapi ketika Partai Demokrat, bagian dari blok yang berjanji menjaga integritas pemilu, ikut mendukung penyingkiran salah satu suara Palestina, kita berhak bertanya demokrasi untuk siapa.
Harga yang Terus Ditagih Gaza
Gencatan senjata berlaku sejak 10 Oktober 2025, tetapi korban tetap berjatuhan. Menurut AP, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 74.016 korban jiwa pada 26 September, dan 74.469 pada 17 Oktober menurut siaran kementerian yang dikutip kantor berita Palestina. Human Rights Watch pada 10 Oktober menyebut angka lebih dari 74.000, termasuk lebih dari 21.000 anak. Sejak gencatan, tercatat sedikitnya 1.400 hingga 1.511 korban jiwa. Perlu dicatat bahwa angka kementerian tidak membedakan sipil dan pejuang, dan kantor-kantor PBB menilai catatannya umumnya andal. Haaretz, sebagaimana dikutip Mediaite, sebelumnya melaporkan bahwa militer rezim Zionis menerima angka sekitar 71.000 dengan catatan warga yang tertimbun tidak termasuk di dalamnya, sementara otoritas pertahanan sipil Palestina memperkirakan lebih dari 8.000 jenazah masih tertimbun reruntuhan. Angka akhir karenanya masih bisa bergerak.
HRW menyebut 94 persen penduduk Gaza tak memiliki tempat berlindung yang memadai menjelang musim dingin. WHO mencatat 56 serangan terhadap layanan kesehatan sepanjang Januari–Agustus 2026, dan hanya 35 dari 57 rumah sakit yang berfungsi sebagian. Pasukan rezim Zionis menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza, dan Netanyahu menyatakan tak akan mundur sebelum Hamas dilucuti. Tetapi Hamas memang belum dilucuti, pemerintahan Palestina baru belum terbentuk, dan rekonstruksi belum dimulai. Kebuntuan ini tak bisa dilimpahkan pada satu pihak saja. Di titik inilah argumen asal bukan Netanyahu menunjukkan kelemahannya: menurut Al Jazeera, tak satu pun dari lima pemimpin oposisi menerima bahwa Israel melakukan kejahatan perang di Gaza, dan hanya Golan yang mempertanyakan tujuan perang.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Salurkan bantuan lewat jalur yang bisa diaudit. Dengan 94 persen penduduk Gaza tanpa tempat berlindung layak dan musim dingin mendekat, bantuan musim dingin adalah kebutuhan terukur. Pilih lembaga yang melaporkan penyaluran secara rinci, seperti INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, MER-C, Rumah Zakat, atau lembaga lain yang rekam jejaknya bisa Anda periksa sendiri. Sebagai tolok ukur, MER-C pada November 2025 menyiapkan 500 jaket anak, 500 jaket dewasa, 500 selimut, dan 100 tenda. Mintalah laporan setara dari lembaga mana pun yang Anda pilih.
- Baca pemilu 27 Oktober lewat tiga angka, bukan lewat sosok. Pertama, ambang 61 kursi. Kedua, apakah blok oposisi Zionis, yang dalam survei arus utama berada di 57–60 kursi, mampu mencapainya tanpa Ra’am dan Joint List. Ketiga, apakah pakta Eisenkot–Liberman bertahan. Bawa tiga angka itu ke diskusi kampus atau komunitas Anda, dengan sumber primer seperti HRW, WHO, dan laporan PBB, dan jangan biarkan sorotan beralih ke siapa yang menang.
- Tuntut konsistensi dari Jakarta. Kirim surat resmi ke Komisi I DPR RI dan Kementerian Luar Negeri. Ingatkan bahwa Pembukaan UUD 1945 menyatakan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, lalu minta Indonesia mendukung mekanisme hukum internasional, mencatat setidaknya 1.400 korban jiwa sejak gencatan, dan menekan siapa pun yang memerintah Israel agar membuka akses bantuan.
Mungkin Netanyahu memang jatuh pada 27 Oktober. Mungkin Eisenkot yang memimpin. Mungkin Bennett. Mungkin pemilu berakhir buntu dan Israel mengulang pemilu berikutnya. Kita tak bisa memastikan satu pun.
Yang bisa kita pastikan adalah apa yang sudah dikatakan dan dilakukan. Eisenkot merumuskan doktrin kekuatan tak proporsional dan mengakui menerapkannya. Bennett memuji serangan atas ibu kota negara yang ikut menengahi gencatan. Liberman menyatakan tak ada orang tak bersalah di Gaza. Lapid jarang menggugat dasar perang. Golan, satu-satunya yang membuka pintu, ikut mendukung penyingkiran Abu Shehadeh.
Dan yang bisa kita pastikan adalah apa yang masih ada di wilayah pendudukan itu: keluarga-keluarga tanpa tempat berlindung yang layak, rumah sakit yang berfungsi sebagian, anak-anak Palestina yang menghadapi musim dingin berikutnya, dan ribuan jenazah yang belum ditemukan. Semua itu tidak ikut diputuskan dalam pemilu mana pun.
Jika yang berganti hanya nama di pintu kantor perdana menteri, sementara pertanyaan tentang Palestina tetap tak dijawab, apakah kita akan menyebutnya perubahan, atau sekadar jeda sebelum pertanyaan yang sama diajukan lagi?
