Membaca tembok pemisah rezim Zionis lewat perbandingan dengan Tembok Berlin, dari angka OCHA dan putusan Mahkamah Internasional hingga sistem izin yang menyertainya, beserta batas-batas perbandingan itu
Pada 9 November 2026, tepat 37 tahun setelah warga Jerman membuka dan mulai membongkar Tembok yang memecah Berlin selama 28 tahun, orang-orang Palestina memperingati tanggal yang sama dengan arti yang berbeda. Sejak 2003, 9 November mereka pakai sebagai hari aksi internasional melawan tembok pemisah rezim Zionis di Tepi Barat yang diduduki. Struktur itu mulai dibangun pada 2002 dan direncanakan sepanjang 712 kilometer, lebih dari empat kali panjang Tembok Berlin. Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), sekitar 456 kilometer, atau 64 persen, sudah berdiri per April tahun ini. Di Berlin, sisa beton itu kini menjadi museum dan penanda sejarah. Di Bir Nabala, seorang aktivis Palestina berkata kepada Al Jazeera bahwa tembok Palestina pun akan jatuh seperti Tembok Berlin. Kita belum tahu kapan, atau bagaimana. Yang bisa kita periksa hari ini adalah apa yang dilakukan tembok itu kepada manusia yang hidup di sekitarnya.
Perbandingan Berlin–Tepi Barat sering dipakai sebagai slogan, dan slogan jarang tahan diuji. Karena itu tulisan ini mengajukan pertanyaan yang lebih sempit: sejauh mana perbandingan itu bertahan ketika dihadapkan pada angka, dan di titik mana ia patah? Titik berangkat saya adalah penjelasan Al Jazeera yang terbit 9 November 2026. Setiap angka di dalamnya saya cek ulang ke sumber primer, yaitu OCHA, Mahkamah Internasional (ICJ), Majelis Umum PBB, dan Yayasan Tembok Berlin. Angka yang tidak berhasil saya konfirmasi saya tandai dengan jelas.
Tesis saya bersifat argumentatif, bukan fakta tunggal: kekuatan analogi Berlin terletak pada fungsi memisahkan, tetapi kelemahan terbesarnya justru pada pelajaran yang sering dipetik darinya. Tembok Berlin adalah satu garis fisik yang bisa dibuka lewat satu keputusan politik. Tembok di Tepi Barat adalah satu bagian dari sistem gerbang, izin, dan penutupan jalan yang tetap berdiri meski betonnya dirobohkan. Tulisan ini juga bukan pembenaran moral atas satu pihak mana pun. Kita akan membahas pula argumen keamanan pihak yang membangun tembok, serta hal-hal yang tidak bisa dibuktikan oleh perbandingan ini.
Dibangun dengan Logika yang Berlawanan
Jerman Timur membangun Tembok Berlin pada 1961 untuk menghentikan warganya sendiri melarikan diri ke Barat. Menurut Yayasan Tembok Berlin, struktur itu mengitari Berlin Barat sepanjang 155 kilometer, dan 140 orang tewas akibat rezim perbatasan Jerman Timur antara 1961 dan 1989, 91 di antaranya ditembak penjaga perbatasan. Ini fakta yang tidak boleh dilunakkan: tembok itu adalah alat sebuah rezim untuk mengurung rakyatnya sendiri, dan ia membunuh orang yang berusaha keluar.
Tembok di Tepi Barat berbeda secara mendasar dalam hal siapa yang dibatasi. Ia dibangun oleh kekuatan pendudukan, dan sebagian besar masuk jauh ke wilayah yang diduduki, bukan di batas negara si pembangun. Orang-orang yang geraknya ia atur bukan warga negara pembangunnya dan tidak punya suara dalam keputusan yang menentukan hidup mereka. Perbedaan ini yang membuat analogi Berlin tidak bisa dibaca mentah-mentah. Di Berlin, penguasa mengurung rakyatnya sendiri. Di Tepi Barat, menurut analisis ini, kekuatan asing mengatur akses sebuah bangsa ke tanahnya.
Tembok Berlin mengurung warganya sendiri; tembok di Tepi Barat memisahkan orang Palestina dari tanah, sekolah, dan rumah sakit mereka sendiri.
Angka yang Tak Bisa Dibantah: 155 dan 712 Kilometer
Perbandingan panjangnya mudah dihitung. Tembok Berlin 155 kilometer; rencana tembok Tepi Barat 712 kilometer, sekitar 4,6 kali lipat. Bagian yang sudah dibangun saja, 456 kilometer menurut OCHA per April 2026, hampir tiga kali panjang seluruh Tembok Berlin. Al Jazeera juga mencatat bahwa tembok ini masih dibangun; fotonya dari Salem, dekat Nablus, menunjukkan pekerja memasang segmen baru pada Juni 2022.
Perbandingan tinggi perlu kehati-hatian. Al Jazeera menyebut beton di kawasan perkotaan menjulang sekitar 9 meter, lebih dari dua kali tinggi Tembok Berlin. Namun, seperti diakui penjelasan yang sama, di banyak tempat struktur ini berupa pagar, jalan patroli, parit, dan infrastruktur keamanan lain, bukan beton. Saya tidak menemukan angka porsi beton terhadap total rute dari sumber yang bisa saya verifikasi. Jadi citra tembok beton setinggi sembilan meter yang membentang ratusan kilometer lebih mencerminkan potret segmen perkotaan, seperti di Bethlehem dan Al-Quds, ketimbang rata-rata rutenya. Kalau argumen kita hanya berpijak pada citra itu, kita memberi lawan bicara celah yang mudah dipakai.
Rute yang Tidak Mengikuti Garis Hijau
Fakta paling penting tentang tembok ini adalah letaknya. Menurut OCHA, sekitar 85 persen rutenya berada di dalam Tepi Barat, bukan di sepanjang Garis Hijau, garis gencatan senjata 1949 yang memisahkan wilayah Israel dari Tepi Barat. Letak itulah yang menentukan komunitas, jalan, dan lahan mana yang terputus dari sekitarnya.
Dampaknya terlihat di berbagai titik. Di Al-Quds yang diduduki, tembok berdiri di antara permukiman Pisgat Zeev dan kamp pengungsi Shu’fat. Di Qalqiliya, tembok membungkus sebagian besar kota dan memisahkannya dari komunitas dan lahan di sekitarnya; perjalanan yang dulu singkat kini berarti melewati pos pemeriksaan atau mengambil jalan memutar. Lebih dari 14.000 warga Palestina berpemegang KTP Tepi Barat tinggal di antara tembok dan Garis Hijau, di kawasan yang disebut Seam Zone. Mereka harus melewati pos pemeriksaan untuk mencapai layanan dasar, pasar, dan kerabat di sisi lain, menurut OCHA.
Pintu yang Dibuka Sesekali: Nasib Para Petani
Pukulan terberat jatuh pada petani. Al Jazeera, mengutip OCHA, menyebut sekitar 150 komunitas Palestina memiliki lahan di Seam Zone. Angka ini tidak saya temukan di lembar fakta OCHA April 2026, sehingga saya sajikan sebagai atribusi, bukan fakta yang saya verifikasi sendiri. Yang terverifikasi: akses ke lahan itu bergantung pada izin, koordinasi dengan otoritas Israel, dan gerbang pertanian. Ada sekitar 62 gerbang semacam itu di sepanjang tembok, dan menurut OCHA sebagian besar tertutup sepanjang tahun. Pada musim panen zaitun 2025, 74 persen gerbang hanya dibuka pada sejumlah hari yang terbatas.
Di sinilah analogi Berlin mulai terasa kurang kuat. Tembok Berlin melarang orang lewat. Tembok Tepi Barat mengizinkan lewat pada jam, hari, dan syarat yang ditentukan pihak lain. Pohon zaitun tidak bisa menunggu izin, dan panen yang terlewat tidak datang lagi tahun ini. Pola administratif ini sulit difoto, tetapi dampaknya pada ekonomi keluarga petani sangat nyata.
Beton bisa dirobohkan; sistem izin hanya runtuh jika ada keputusan politik untuk membongkarnya.
Tembok Hanyalah Satu Bagian dari Sistem
OCHA mencatat 925 hambatan pergerakan di Tepi Barat dan Al-Quds Timur per Desember 2025 yang membatasi sekitar 3,4 juta warga Palestina. Jumlah itu 43 persen di atas rata-rata tahunan 647 pada dua puluh tahun sebelumnya. Rinciannya: 89 pos pemeriksaan berjaga penuh, 218 pos sebagian, 232 gerbang jalan, 167 gundukan tanah, 114 penutupan linear, dan 105 penghalang jalan. Pos pemeriksaan dan gerbang kini hampir 60 persen dari seluruh hambatan, naik dari sekitar 15 persen dua dekade lalu menurut Al Jazeera. OCHA menyebut pergeseran ini mencerminkan rezim akses permanen yang makin mengakar, bukan penutupan sementara.
Melintasi tembok itu sendiri memerlukan izin. Dari 13 pos pemeriksaannya, hanya tiga yang bisa dipakai pemegang KTP Tepi Barat dengan izin Israel untuk masuk ke Al-Quds Timur dan wilayah Israel. OCHA mencatat sebagian besar izin lintas tembok dicabut atau ditangguhkan sejak 7 Oktober 2023, dan pada 2025, 36 persen dari 87.427 permohonan izin pasien ke fasilitas kesehatan di Al-Quds Timur dan Israel ditolak atau masih menggantung, naik dari 18 persen pada 2022. Inilah yang tidak ada pada analogi Berlin: kita bisa menghitung kilometer tembok, tetapi hidup orang ditentukan oleh angka lain, yaitu hari gerbang dibuka dan permohonan yang ditolak.
Kesimpulan argumentatif saya: pada 1989 cukup satu keputusan politik untuk membuka satu garis. Di Tepi Barat, meruntuhkan beton saja tidak akan cukup, karena sistem yang menyertainya, mulai dari gerbang, izin, dan penutupan jalan, bisa terus berjalan. Siapa pun yang membayangkan “jatuhnya tembok” sebagai satu peristiwa dramatis sedang membayangkan pekerjaan yang jauh lebih kecil dari pekerjaan yang sebenarnya.
Batas Analogi dan Argumen Pihak yang Membangun
Tulisan yang adil harus mencatat argumen pihak lain. Rezim Zionis membangun tembok ini pada 2002, di puncak Intifada Kedua, ketika serangan terhadap warga sipil Israel berlangsung berulang. Korban-korban itu nyata dan tidak boleh dihapus dari catatan. Banyak pendukung tembok menilai tembok membantu menekan serangan, dan pandangan itu luas di Israel. Pandangan sebaliknya juga ada: JNS, media yang cenderung pro-Israel, melaporkan bahwa sekelompok pakar menyangkal tembok sebagai penyebab utama menurunnya serangan dan menyebutnya alat politik pemecah tanah. Saya tidak menemukan data serangan sebelum dan sesudah tembok yang bisa saya verifikasi untuk tulisan ini, sehingga saya tidak menyatakan salah satu klaim itu benar.
Yang bisa kita simpulkan tanpa memihak pada klaim itu: kebutuhan keamanan, kalaupun diterima, tidak otomatis mengesahkan rute. Pertanyaannya bukan apakah sebuah negara boleh melindungi warganya, tetapi apakah perlindungan itu perlu dibangun 85 persen di wilayah orang lain.
Ada pula kehati-hatian bagi pihak yang bersimpati kepada Palestina. Berlin runtuh karena rezim Jerman Timur kehilangan penopang politiknya dan perbatasan dibuka, bukan karena kerasnya protes di luar tembok. Harapan aktivis di Bir Nabala adalah harapan, bukan ramalan, dan sejarah Berlin tidak menjanjikan bahwa tembok lain akan mengikuti jalan yang sama. Kepemimpinan Palestina yang terbelah juga memperlemah daya tawar dalam setiap perundingan tentang rute dan gerbang. Selain itu, Al Jazeera adalah media dengan sudut pandang editorial yang jelas, sehingga saya mencocokkan setiap angka pentingnya ke OCHA atau lembaga PBB lain.
Pengadilan Sudah Bicara, Dunia Belum Bertindak
Pada 9 Juli 2004, Mahkamah Internasional mengeluarkan pendapat penasihat bahwa pembangunan tembok dan rezim yang menyertainya bertentangan dengan hukum internasional, dengan suara 14 berbanding 1. Mahkamah juga menyatakan Israel wajib menghentikan pelanggaran, membongkar tembok, dan memberikan reparasi (masing-masing 14 banding 1), dan semua negara wajib tidak mengakui situasi yang diciptakan tembok serta tidak membantu mempertahankannya (13 banding 2). Mahkamah menilai Pasal 51 Piagam PBB tentang pembelaan diri tidak relevan dalam perkara ini, dan bahwa pembangunan tembok bukan satu-satunya cara melindungi kepentingan Israel, sehingga syarat keadaan darurat tidak terpenuhi. Pada 20 Juli 2004, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi ES-10/15 yang menerima pendapat itu dengan 150 suara setuju, 6 menolak, dan 10 abstain.
Catatan hukum yang jujur: pendapat penasihat pada dasarnya tidak mengikat sebagaimana putusan sengketa. Tetapi kenyataan 22 tahun kemudian tetap perlu kita catat. Mahkamah menyatakan tembok itu melanggar hukum, dan menurut OCHA 64 persennya kini sudah dibangun.
Pengadilan Dunia sudah menyatakan tembok itu melanggar hukum internasional. Dua puluh dua tahun kemudian, 64 persennya sudah berdiri.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Arahkan bantuan ke petani, bukan hanya ke Gaza. Angka 62 gerbang pertanian dan 74 persen gerbang yang hanya dibuka pada hari-hari terbatas selama panen zaitun 2025 menunjukkan kebutuhan yang spesifik. Sebelum berdonasi lewat lembaga seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, Adara Foundation, INH, atau Sahabat Al-Aqsha, tanyakan apakah mereka punya program di Tepi Barat, bukan hanya Gaza, dan minta laporan penyalurannya.
- Minta pemerintah mengutip putusan ICJ 2004. Kirim surat atau ajukan audiensi ke Kementerian Luar Negeri dan Komisi I DPR agar Indonesia menegaskan kewajiban non-pengakuan dan non-bantuan (13 banding 2) dan merujuk resolusi ES-10/15 (150 suara) dalam forum internasional, dengan data OCHA tentang 925 hambatan dan 3 dari 13 pos pemeriksaan tembok sebagai lampiran.
- Jadikan 9 November agenda kajian tahunan. Ajak fakultas hukum dan komunitas mahasiswa membahas pendapat penasihat ICJ 2004, dan buat ringkasan satu halaman yang menyebut lembaga, tanggal, dan batas hitungan setiap angka: 712 kilometer (OCHA), 925 hambatan (OCHA, Desember 2025), dan 36 persen permohonan izin pasien yang ditolak atau tertunda (OCHA, 2025). Angka yang disebut lengkap dengan penghitungnya sulit dituduh propaganda.
Setelah Gerbang
Pada 9 November 1989, orang-orang di Berlin naik ke atas tembok dan mulai membongkarnya setelah Jerman Timur membuka perbatasan. Foto-foto hari itu dikenal seluruh dunia karena menunjukkan satu hal yang sederhana: sebuah garis yang dulu tak bisa dilewati kini bisa dilewati.
Di Tepi Barat, gambarnya berbeda. Para petani menunggu di depan gerbang yang dijaga tentara, dalam hitungan hari dan jam yang ditentukan pihak lain. Sebuah keluarga di Qalqiliya menimbang apakah perjalanan ke kota sebelah layak ditempuh lewat pos pemeriksaan. Pasien menunggu jawaban permohonan izin yang di tahun 2025 ditolak atau menggantung pada lebih dari sepertiga kasus.
Kita ingin percaya bahwa tembok ini akan runtuh seperti Berlin. Tetapi kita belum punya bukti bahwa ia akan runtuh dengan cara yang sama, dan analisis ini sudah menunjukkan mengapa jalannya bisa jauh lebih sulit. Yang kita ketahui hanyalah bahwa tembok itu masih dibangun, dan bahwa pendapat hukum tertinggi dunia sudah menilainya melanggar hukum.
Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah tembok itu akan jatuh. Pertanyaan yang lebih jujur: akan runtuh lewat keputusan siapa, dengan tekanan apa, dan berapa generasi lagi yang harus menunggu gerbang itu dibuka?
