GAZA CITY — Penghalang fisik pertama yang dibangun Israel di sekeliling wilayah Palestina bukan tembok beton di Tepi Barat, melainkan pagar sepanjang sekitar 60 kilometer di sekeliling Jalur Gaza. Pagar itu mulai dibangun pada 1994, setelah Perjanjian Oslo, dan rampung pada 1996 — enam tahun sebelum pekerjaan penghalang di Tepi Barat dimulai.
Urutan ini jarang muncul dalam pemberitaan berbahasa Indonesia, yang umumnya hanya menyorot tembok di Tepi Barat. Padahal perwira Israel yang membangun ulang pagar Gaza menuliskan pengalamannya secara terbuka sebagai pelajaran untuk Tepi Barat.
Gaza, 1994: pagar yang pertama
Israel mendirikan pagar di sekeliling Gaza tidak lama setelah pelaksanaan Perjanjian Oslo dimulai. Perjanjian Israel–PLO pada periode itu menyebut pagar keamanan tersebut tetap berdiri, dan garis yang dibentuknya hanya berlaku untuk keperluan perjanjian. Artinya, pagar itu tidak dimaksudkan sebagai penetapan perbatasan.
Pagar generasi pertama ini tidak bertahan lama. Ketika Intifada Kedua pecah pada akhir September 2000, sebagian besar ruasnya dirobohkan warga Palestina.
Mayor Jenderal Doron Almog, panglima Komando Selatan Israel saat itu, mencatat pembangunan ulang berlangsung enam bulan, dari Desember 2000 sampai Juni 2001. Bersamaan dengan itu, militer Israel memberlakukan zona penyangga di sisi dalam Gaza.
Lebar zona ini tercatat berbeda di tiap sumber. Almog menyebut satu kilometer. Lembaga hak asasi Al Mezan dan Save the Children UK mencatat zona terlarang 150 meter pada awal Intifada, yang kemudian meluas dan batas pastinya tidak pernah jelas bagi warga.
Tepi Barat, 2002: dari pagar menjadi tembok
Gagasan penghalang di Tepi Barat sudah dibahas pemerintah Israel sejak 2000–2001, tetapi baru dijalankan pada puncak Intifada Kedua. Kabinet Ariel Sharon memutuskan pembangunannya pada 14 April 2002. Pekerjaan lapangan dimulai 16 Juni 2002, dan kabinet mengesahkan tahap pertama pada 23 Juni 2002 melalui Keputusan Pemerintah 2077.
Komunike kabinet hari itu menyatakan pagar tersebut adalah sarana keamanan dan tidak mencerminkan perbatasan politik. Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan tahap pertama selesai pada 31 Juli 2003.
Perdebatan sejak awal terletak pada rutenya. Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), panjang total penghalang yang direncanakan sekitar 712 kilometer, lebih dari dua kali panjang Garis Hijau 1949 yang sekitar 320 kilometer. Sekitar 85 persen rutenya berada di dalam Tepi Barat, bukan di atas Garis Hijau.
Sebutan “tembok” juga perlu diluruskan. Sebagian besar penghalang berupa pagar berlapis dengan jalan patroli dan sensor. Data B’Tselem tahun 2017 mencatat sekitar 70 kilometer berupa tembok beton, terutama di sekitar Yerusalem, Betlehem, dan Qalqilya. Israel memakai istilah “pagar keamanan”, Mahkamah Internasional memakai “tembok”, dan banyak media memilih “penghalang”.
Wilayah di antara penghalang dan Garis Hijau disebut “zona jahitan” (seam zone). OCHA mencatat, jika rute selesai sesuai rencana, sekitar 9 persen Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur akan terpisah. Sekitar 11.000 warga Palestina tinggal di zona itu dan memerlukan izin untuk tetap berada di rumahnya, sementara sekitar 150 komunitas memerlukan izin untuk mencapai lahan pertanian mereka.
Den Haag, 2004: opini Mahkamah Internasional
Pada 8 Desember 2003, Majelis Umum PBB melalui Resolusi ES-10/14 meminta opini Mahkamah Internasional (ICJ) tentang konsekuensi hukum pembangunan tembok itu.
Sebelum ICJ bersuara, Mahkamah Agung Israel lebih dulu memutus perkara Beit Sourik pada 30 Juni 2004. Putusan itu memerintahkan perubahan rute di barat laut Yerusalem karena kerugian bagi warga Palestina dinilai tidak sebanding dengan manfaat keamanannya.
Sembilan hari kemudian, pada 9 Juli 2004, ICJ menyatakan dengan 14 suara berbanding 1 bahwa pembangunan tembok di wilayah pendudukan Palestina beserta rezim pendukungnya bertentangan dengan hukum internasional. Israel dinyatakan wajib menghentikan pembangunan, membongkar ruas yang berada di wilayah pendudukan, dan memberikan ganti rugi. Satu suara menolak berasal dari hakim Thomas Buergenthal.
Opini ini bersifat nasihat dan tidak mengikat secara hukum. Majelis Umum PBB mendukungnya pada 20 Juli 2004 lewat Resolusi ES-10/15 dengan 150 suara setuju, 6 menolak, dan 10 abstain. Israel menolak opini tersebut dan melanjutkan pembangunan dengan rute yang direvisi pada Februari 2005.
Opini ICJ hanya membahas ruas yang berada di wilayah pendudukan. Pagar Gaza tidak menjadi pokok perkara.
Gaza, 2017–2021: penghalang bawah tanah
Setelah Israel menarik pemukim dan pasukannya dari Gaza pada 2005, penghalang di sekeliling wilayah itu terus dipertebal. Perang 2014, ketika terowongan dipakai untuk menyusup ke wilayah Israel, mendorong proyek baru.
Pembangunannya dimulai pada 2017. Pada 7 Desember 2021, Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan proyek itu selesai: penghalang sepanjang 65 kilometer dengan dinding bawah tanah bersensor, pagar setinggi lebih dari enam meter, penghalang laut, radar, dan ruang kendali. Kedalaman dinding bawah tanahnya tidak diumumkan.
Menteri Pertahanan saat itu, Benny Gantz, menyebutnya “tembok besi” antara Hamas dan penduduk Israel selatan.
7 Oktober 2023
Kurang dari dua tahun kemudian, penghalang itu diterobos. Pada 7 Oktober 2023, kelompok bersenjata pimpinan Hamas menembus pagar dengan bahan peledak, buldoser, dan drone yang melumpuhkan menara pengawas.
Jumlah titik terobosan dilaporkan berbeda. Militer Israel pada pekan-pekan pertama menyebut sekitar 30 titik. Hasil penyelidikan militer yang dilaporkan media Israel pada 2024 menaikkan angka itu menjadi 119.
Dua penghalang, dua status
Kedua penghalang ini kerap disamakan, padahal kedudukannya berbeda. Pagar Gaza berdiri di sepanjang garis gencatan senjata 1949. Penghalang Tepi Barat sebagian besar masuk ke dalam wilayah pendudukan, dan karena itulah ICJ menilainya melanggar hukum.
Lebih dari dua dekade setelah opini ICJ, penghalang Tepi Barat belum dibongkar dan belum selesai. Data OCHA per April 2026 mencatat 64 persen dari 712 kilometer telah terbangun, dan penghalang itu masih menjadi hambatan tunggal terbesar bagi pergerakan warga Palestina di Tepi Barat.
