Lusa, 15 November, genap 38 tahun sejak Dewan Nasional Palestina membacakan Deklarasi Kemerdekaan di Aljir. Hampir empat dekade kemudian, negara Palestina sudah diakui oleh sebagian besar anggota PBB, termasuk Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia yang menyusul pada September 2025. Namun di lapangan, yang terjadi justru sebaliknya. Kantor kemanusiaan PBB (OCHA) mencatat 457 serangan pemukim yang menimbulkan korban atau kerusakan di Tepi Barat sepanjang Oktober 2026. Itu angka bulanan tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2006. Di Gaza, Kementerian Kesehatan setempat melaporkan 1.613 orang tewas sejak “gencatan senjata” Oktober 2025. Menurut saya, inilah persoalan paling penting Palestina hari ini. Dunia sudah selesai berdebat soal apakah Palestina berhak merdeka. Yang belum ada adalah keberanian untuk memperlakukan hak itu sebagai kewajiban yang harus ditegakkan, bukan hadiah yang baru diberikan setelah pihak yang menduduki memberi restu.
Hukumnya sudah jelas
Secara hukum, perdebatan itu sudah tuntas. Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam pendapat nasihatnya menyatakan bahwa kehadiran Israel di wilayah Palestina yang diduduki melanggar hukum dan harus diakhiri secepat mungkin. Mahkamah juga menegaskan bahwa hak menentukan nasib sendiri termasuk norma hukum internasional yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apa pun, dan Israel wajib tidak menghalanginya. Majelis Umum PBB kemudian memberi tenggat 12 bulan untuk mengakhiri pendudukan. Tenggat itu lewat pada September 2025 tanpa konsekuensi berarti. Sekjen PBB António Guterres merangkumnya dengan singkat: bagi Palestina, kenegaraan adalah hak, bukan imbalan.
Diakui di atas kertas, dicaplok di atas tanah
Gelombang pengakuan pada 2025 sempat disambut sebagai titik balik. Setahun kemudian, peta Tepi Barat justru bergerak ke arah sebaliknya. Pada 8 Februari 2026, kabinet keamanan Israel menyetujui serangkaian langkah yang memperluas kewenangan administratif Israel dan mempermudah pengambilalihan tanah di Tepi Barat. Sejumlah analis menyebutnya perombakan administratif terbesar sejak 1967. Tahun 2025 juga mencatat rekor 54 permukiman baru yang disetujui secara resmi. PBB mencatat rata-rata enam serangan pemukim per hari sepanjang 2026, dan musim panen zaitun tahun ini menjadi yang paling banyak diwarnai serangan dalam catatan OCHA.
Pengakuan yang tidak disertai tindakan hanya memberi kesan seolah ada kemajuan. Yang dimaksud tindakan antara lain larangan impor produk permukiman, sanksi terhadap pelaku kekerasan, dan penghentian dukungan militer. Tanpa itu, tanah yang semestinya menjadi wilayah negara Palestina terus tergerus.
Jebakan syarat
Setiap kali kemerdekaan Palestina dibicarakan, ia selalu datang dengan syarat. Otoritas Palestina harus direformasi, senjata harus dilucuti, Gaza harus dibangun kembali, baru setelah itu ada “jalur yang kredibel” menuju negara. Rencana 20 poin Presiden Trump pun hanya menyebut jalur itu mungkin terbuka. Masalahnya, pihak yang memegang kunci semua syarat itu sudah menyatakan pintunya tertutup. Menjelang pemilu Israel akhir Oktober lalu, Benjamin Netanyahu dan penantangnya, Gadi Eisenkot, yang kini mendapat mandat membentuk pemerintahan, sama-sama berjanji tidak akan membiarkan negara Palestina berdiri.
Kalau persetujuan Israel dijadikan prasyarat, penjajah sama saja diberi hak veto atas kemerdekaan bangsa yang dijajahnya. Tidak ada bangsa lain yang diminta membuktikan dirinya “layak” sebelum berhak berdaulat.
Gencatan senjata tanpa kedaulatan
Gaza menunjukkan apa artinya hidup tanpa kendali atas nasib sendiri. Lebih dari setahun setelah gencatan senjata, serangan masih terjadi hampir setiap pekan. Otoritas perbatasan Gaza melaporkan bahwa pada 6 dan 7 November tidak ada satu pun truk bantuan atau barang komersial yang masuk. Sekitar 85 persen rumah rusak atau hancur. Ketika badai datang pekan lalu, puluhan ribu tenda pengungsi terendam dalam hitungan jam.
Sementara itu, masa depan Gaza dirancang di forum-forum seperti Dewan Perdamaian (Board of Peace) dan Pasukan Stabilisasi Internasional, dan justru di sana suara rakyat Palestina paling jarang terdengar. Gencatan senjata yang tidak mengembalikan kendali atas perbatasan, bantuan, dan pemerintahan kepada rakyat Palestina pada dasarnya hanyalah pendudukan yang dijalankan dengan intensitas lebih rendah.
Kekurangan di pihak Palestina tidak menghapus hak
Harus diakui, ada juga masalah di pihak Palestina. Pemilu legislatif yang dijadwalkan 28 November, yang semestinya menjadi pemilu pertama dalam 20 tahun, kembali ditunda hingga September 2027. Mandat kepemimpinan Mahmoud Abbas sudah lama habis, dan perpecahan Fatah dan Hamas belum terselesaikan. Ketakutan banyak warga Israel setelah peristiwa 7 Oktober juga nyata dan tidak bisa diabaikan.
Namun dua hal perlu dicatat. Pertama, pejabat Palestina menyebut Israel menghalangi Komisi Pemilihan Umum Palestina masuk ke Gaza dan Yerusalem Timur. Hambatan serupa juga menggagalkan pemilu 2021. Kedua, krisis legitimasi seharusnya menjadi alasan untuk membuka ruang demokrasi bagi rakyat Palestina, bukan alasan untuk terus menunda kemerdekaan mereka. Keamanan yang langgeng tidak akan lahir dari pendudukan yang dibuat permanen.
Ujian bagi Indonesia
Bagi Indonesia, ini bukan sekadar soal solidaritas moral. Pendapat ICJ juga membebani negara ketiga: mereka wajib tidak mengakui situasi ilegal itu dan tidak membantu mempertahankannya. Indonesia kini terlibat langsung melalui komitmennya pada Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa personel Indonesia tidak ikut misi tempur dan bahwa keterlibatan ini diarahkan untuk mewujudkan solusi dua negara.
Komitmen itu perlu terus dikawal. Kehadiran Indonesia di Gaza harus memperkuat kendali rakyat Palestina atas wilayahnya sendiri, bukan menjadi pengganti pendudukan dengan seragam yang berbeda. Posisi diplomatik Indonesia di PBB, OKI, dan Dewan Perdamaian sebaiknya dipakai untuk mendorong langkah nyata: tenggat yang mengikat, mekanisme penegakan, dan sanksi atas aneksasi.
Penutup
Tiga puluh delapan tahun lalu, rakyat Palestina menyatakan kemerdekaannya. Dunia sudah lama mengakui hak itu, baik di ruang sidang maupun di meja diplomasi. Yang kurang bukan pengakuan, melainkan kemauan politik untuk menegakkannya. Selama kemerdekaan Palestina diperlakukan sebagai hadiah yang menunggu persetujuan Israel, kemerdekaan itu tidak akan pernah datang. Peringatan 15 November tahun ini semestinya mengingatkan pemerintah, parlemen, media, dan masyarakat sipil untuk menagih janji pengakuan itu dalam bentuk tindakan, sebelum Palestina tinggal nama di atas kertas.
