GAZA CITY — Pada 9 Juli 2005, lebih dari 170 organisasi masyarakat sipil Palestina menerbitkan seruan bersama untuk memboikot, menarik investasi dari, dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel. Seruan itu dikenal dengan singkatan BDS: Boycott, Divestment and Sanctions.
Tanggal itu dipilih bertepatan dengan setahun opini nasihat Mahkamah Internasional (ICJ) 9 Juli 2004, yang menyatakan tembok pemisah Israel di Tepi Barat melanggar hukum internasional. Daftar penanda tangan seruan mencakup lembaga dari Jalur Gaza, di antaranya Gaza Community Mental Health Programme.
Dua dekade kemudian, BDS lebih sering dibahas sebagai gerakan solidaritas di kampus dan kota-kota Barat. Sisi yang lebih jarang diangkat adalah peran Gaza: perang 2008–2009 di wilayah ini menjadi salah satu titik balik pertumbuhan gerakan tersebut.
Boikot Sebelum BDS
Boikot bukan taktik baru dalam sejarah Palestina. Pada 1936, Komite Tinggi Arab menyerukan pemogokan umum yang berlangsung dari Mei hingga Oktober, menentang kebijakan Mandat Inggris. Pemogokan itu menjadi pembuka Pemberontakan Arab 1936–1939.
Pada 2 Desember 1945, Liga Arab, yang saat itu beranggotakan enam negara, mengumumkan boikot ekonomi terhadap komunitas Yahudi di Palestina. Setelah 1948, boikot itu berlanjut sebagai boikot negara-negara Arab terhadap Israel. Menurut kajian Habtoor Research Centre, Liga Arab menangguhkan boikot sekunder pada 1994, setahun setelah Kesepakatan Oslo.
Pada masa Intifada Pertama, warga Beit Sahour di dekat Betlehem menolak membayar pajak kepada otoritas pendudukan pada 1989. Perbedaan mendasarnya dengan BDS: boikot-boikot sebelumnya digerakkan oleh negara atau kepemimpinan politik, sedangkan BDS lahir dari masyarakat sipil dan ditujukan kepada publik internasional.
Dari PACBI ke Seruan 2005
Cikal bakal BDS terbentuk pada 2004, ketika sekelompok akademisi dan intelektual Palestina mendirikan Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI). Salah satu pendirinya, Omar Barghouti, kemudian menjadi juru bicara BDS yang paling dikenal.
Konteksnya adalah Intifada Kedua dan pembangunan tembok pemisah. Barghouti menyebut serbuan ulang militer Israel ke kota-kota Tepi Barat dan kamp pengungsi Jenin pada 2002 sebagai momen terpenting yang mendorong lahirnya gerakan ini. Dalam kajiannya untuk Al-Shabaka, ia juga menulis bahwa seruan BDS dibangun di atas berbagai inisiatif boikot sejak Konferensi PBB Melawan Rasisme di Durban pada 2001.
Seruan 2005 memuat tiga tuntutan. Pertama, mengakhiri pendudukan dan kolonisasi atas tanah Arab yang diduduki sejak Juni 1967 serta membongkar tembok. Kedua, mengakui hak kesetaraan penuh warga Palestina berkewarganegaraan Israel. Ketiga, menghormati hak pengungsi Palestina untuk kembali sebagaimana diatur Resolusi Majelis Umum PBB 194.
Tiga tuntutan itu mewakili tiga kelompok rakyat Palestina: penduduk wilayah pendudukan, warga Palestina di Israel, dan pengungsi. BNC, menurut Middle East Eye, tidak mengambil posisi resmi soal bentuk negara, meski Barghouti secara pribadi mendukung satu negara demokratis.
Pada 22 November 2007, Konferensi BDS Palestina pertama digelar di Al-Bireh, Ramallah. Dari konferensi ini lahir Palestinian BDS National Committee (BNC), badan yang mengoordinasikan gerakan hingga kini.
Gaza 2008–2009: Titik Balik
Serangan Israel ke Gaza dengan sandi Operasi Cast Lead, 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009, oleh banyak pengamat disebut sebagai pemicu percepatan BDS. Kajian Abigail Bakan dan Yasmeen Abu-Laban di jurnal Race & Class (2009) menyimpulkan perang itu membuka jalan bagi dukungan yang lebih luas terhadap gerakan BDS lintas negara.
Seruan juga datang dari dalam Gaza. Pada 15 Januari 2009, Asosiasi Pengajar Universitas Palestina (UTA) di Gaza bersama sejumlah organisasi sipil setempat menerbitkan “Seruan dari Gaza” untuk BDS. Sehari kemudian, kantor pusat UTA di kawasan Tel al-Hawa, Kota Gaza, hancur dalam serangan Israel, menurut kampanye Right to Education Universitas Birzeit dan PACBI.
Gelombang di luar negeri menyusul. Pada Februari 2009, Hampshire College di Massachusetts menjadi kampus pertama di AS yang melepas investasi dari enam perusahaan terkait pendudukan, termasuk Caterpillar. Dewan pengawas kampus belakangan menegaskan keputusan itu tidak diambil untuk mendukung kelompok mahasiswa pro-Palestina.
Di Gaza, mahasiswa membentuk Palestinian Students’ Campaign for the Academic Boycott of Israel (PSCABI) pada 2009. Kampanye ini bersama 16 organisasi Gaza lain mengirim surat terbuka kepada penyanyi folk AS Pete Seeger pada September 2010. Haidar Eid, pengajar sastra di Universitas Al-Aqsa yang menurut pengakuannya pernah duduk di komite pengarah PACBI, menjadi salah satu suara BDS paling konsisten dari Gaza.
Kampanye Korporasi dan Perlawanan Balik
Pada 2010-an, BDS menyasar perusahaan multinasional. Kampanye terhadap Veolia dimulai di Bilbao, Spanyol, pada November 2008, dan berakhir ketika perusahaan Prancis itu melepas sisa sahamnya di proyek kereta ringan Yerusalem pada 2015. BDS mengklaim Veolia kehilangan tender senilai lebih dari 20 miliar dolar AS; angka ini berasal dari gerakan itu sendiri.
Pada Maret 2016, perusahaan keamanan G4S mengumumkan akan menjual anak usahanya di Israel. G4S menyatakan langkah itu bagian dari peninjauan portofolio dan menolak klaim BDS. Namun Menteri Keamanan Publik dan Urusan Strategis Israel saat itu, Gilad Erdan, menyebut BDS sebagai salah satu faktor keputusan tersebut.
Israel merespons dengan legislasi. Undang-Undang Boikot 2011 membuka jalan gugatan perdata terhadap pihak yang menyerukan boikot, termasuk boikot produk permukiman. Pada 6 Maret 2017, Knesset mengesahkan amandemen yang melarang masuk warga asing pendukung boikot, dengan suara 46 berbanding 28.
Bundestag Jerman pada 17 Mei 2019 mengesahkan resolusi tidak mengikat yang menyebut pola argumentasi dan metode BDS antisemit. BDS menolak tuduhan itu dan menyatakan kampanyenya menyasar perusahaan dan institusi, bukan individu berdasarkan kebangsaan atau agama. Di Amerika Serikat, lebih dari 30 negara bagian telah memberlakukan aturan anti-BDS hingga 2021, menurut Foundation for Defense of Democracies.
Kembali ke Gaza
Pada 12 Februari 2020, Kantor HAM PBB merilis basis data 112 entitas bisnis yang terlibat aktivitas terkait permukiman Israel; 94 di antaranya berdomisili di Israel. Pada 19 Juli 2024, ICJ menyatakan kehadiran Israel di wilayah Palestina yang diduduki melanggar hukum, dan semua negara wajib tidak membantu mempertahankan situasi tersebut.
Perang Gaza sejak Oktober 2023 kembali mengubah skala perdebatan. Pada Agustus 2025, dana kekayaan negara Norwegia, yang terbesar di dunia, mengeluarkan Caterpillar dan lima kelompok bank Israel dari portofolionya. Dewan Etik Norwegia menilai buldoser Caterpillar digunakan untuk menghancurkan properti Palestina di Gaza dan Tepi Barat secara melanggar hukum.
Keputusan itu diambil lembaga negara Norwegia, bukan atas nama BDS. Namun Caterpillar termasuk perusahaan yang sudah disasar kampanye divestasi sejak 2009. Pemerintah AS menyatakan “sangat terganggu” oleh langkah tersebut.
Kritik terhadap BDS juga tidak surut. Penentangnya menunjuk normalisasi hubungan sejumlah negara Arab dengan Israel sebagai bukti terbatasnya dampak gerakan ini. Sebaliknya, pada peringatan 20 tahun, 9 Juli 2025, BNC menyatakan terlalu berduka untuk merayakan karena perang di Gaza.
Haidar Eid meninggalkan Gaza bersama keluarganya pada Desember 2023 dan kini tinggal di Afrika Selatan. Gerakan yang menjadikan Gaza salah satu titik baliknya pada 2009 kini kembali menempatkan Gaza di pusat argumennya.
