Presiden Lebanon, Joseph Aoun, dan pemimpin Palestina, Mahmud Abbas, bertemu di Beirut pada Rabu (21/5/2025) dan sepakat bahwa seluruh senjata harus berada di bawah kendali negara, lansir AFP.
Pertemuan ini membahas upaya perlucutan senjata kelompok bersenjata di kamp-kamp pengungsi Palestina di Lebanon.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh Kepresidenan Lebanon, kedua pemimpin menyatakan keyakinan bahwa “era senjata di luar kendali negara telah berakhir.” Mereka juga mendukung prinsip bahwa hanya negara yang berhak memiliki dan mengendalikan senjata. Kunjungan Abbas selama tiga hari ini merupakan yang pertama ke Lebanon sejak tahun 2017.
Lebanon menjadi tempat tinggal bagi sekitar 222.000 pengungsi Palestina, menurut data Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Sebagian besar tinggal di kamp-kamp yang padat penduduk dan berada di luar kendali negara.
Sumber dari pemerintah Lebanon, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan bahwa kunjungan Abbas bertujuan untuk membentuk mekanisme perlucutan senjata di kamp-kamp tersebut.
Pernyataan bersama itu juga menyebutkan bahwa kedua pihak sepakat membentuk komite gabungan Lebanon-Palestina untuk menindaklanjuti situasi kamp pengungsi dan memperbaiki kondisi hidup para pengungsi, sambil tetap menghormati kedaulatan Lebanon dan menaati hukum negara tersebut.
Sesuai konvensi lama, tentara Lebanon tidak masuk ke dalam kamp-kamp Palestina, yang pengamanannya dikendalikan oleh kelompok-kelompok seperti Fatah milik Abbas, rivalnya Hamas, dan kelompok bersenjata lainnya.
Hamas diketahui pernah melancarkan serangan terhadap Israel dari wilayah Lebanon selama lebih dari setahun terakhir, bersamaan dengan keterlibatannya dengan sekutu Lebanon-nya, Hizbullah. Bentrokan ini sebagian besar mereda setelah tercapainya gencatan senjata pada bulan November 2024.
Dalam wawancara dengan saluran televisi Mesir ON TV pada Minggu (19/5), Presiden Aoun menegaskan, “Monopoli senjata harus ada di tangan negara.” Ia menambahkan bahwa militer Lebanon telah membongkar enam kamp pelatihan militer Palestina — tiga di wilayah Bekaa, satu di selatan Beirut, dan dua lainnya di utara Lebanon — serta menyita sejumlah senjata. Berdasarkan perjanjian gencatan senjata November, militer juga telah membongkar infrastruktur milik Hizbullah di Lebanon selatan.
Masa baru
Ahmad Majdalani, pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang turut mendampingi Abbas, menyatakan bahwa kunjungan ini menandai “era baru” bagi Lebanon, yang kini mendapat dukungan dari negara-negara Arab dan Amerika Serikat.
“Yang penting bagi kami dalam konteks regional yang baru ini adalah agar kami tidak terseret dalam konflik internal Lebanon,” katanya. “Kami juga tidak ingin isu Palestina dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok mana pun.”
Sementara itu, pejabat senior Hamas di Lebanon, Ali Barakeh, berharap pembicaraan Abbas dapat mencakup isu yang lebih luas, tidak hanya soal senjata dan keamanan.
“Kami menegaskan penghormatan kami terhadap kedaulatan, keamanan, dan stabilitas Lebanon. Namun pada saat yang sama, kami juga menuntut pemenuhan hak-hak sipil dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Lebanon,” ujarnya.
Pengungsi Palestina di Lebanon umumnya adalah keturunan dari warga yang mengungsi atau diusir dari tanah mereka saat berdirinya negara Israel pada 1948. Mereka hingga kini menghadapi berbagai pembatasan hukum, termasuk dalam bidang pekerjaan.
