Aktivis Amerika Hazami Barmada memasuki hari ketiga aksi mogok makan dekat Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih pada Rabu, menyerukan penghentian segera blokade pangan oleh Israel terhadap Palestina di Gaza.
Dalam wawancaranya dengan Anadolu, Barmada mengkritik pemerintahan Presiden Joe Biden, khususnya Menteri Luar Negeri Antony Blinken, yang dianggap mendukung krisis kemanusiaan di Gaza dengan mengirimkan senjata AS ke Israel, yang melanggar hukum AS dan internasional.
“Departemen Luar Negeri seharusnya memperjuangkan hak asasi manusia, hak perempuan, kesetaraan gender, kesejahteraan anak, pendidikan, namun semua itu terancam di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, dengan dukungan penuh dari Menteri Luar Negeri AS,” ujarnya.
“Menteri Luar Negeri AS terus melanggar hukum Amerika, terus menyediakan senjata yang digunakan untuk membunuh massal warga sipil tak bersalah dan memaksa kelaparan anak-anak di Gaza.”
Aksi mogok makan Barmada ini juga berlangsung di tengah meningkatnya seruan agar pemerintahan Biden menghentikan pengiriman senjata ke Israel, terkait kegagalannya dalam melaksanakan langkah-langkah yang diuraikan dalam surat Washington pada 13 Oktober untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.
Barmada menegaskan pemerintahan Biden masih memiliki waktu 56 hari sebelum tim Presiden terpilih Donald Trump mengambil alih. “Masih banyak waktu untuk bertindak,” ujarnya, merasa frustrasi dengan ketidakpedulian pemerintahan saat ini.
“Menyerahkan masalah ini kepada Trump setelah 417 hari membiarkan dan bahkan mendanai pembunuhan massal ini, itu sudah cukup. Tidak ada lagi yang harus ditunggu,” tambahnya.
Sejak memulai mogok makan, Barmada mengaku telah kehilangan 12 pon berat badan dan kondisinya semakin memburuk.
“Saat kelaparan, organ tubuh mulai menurun,” jelas dia.
Barmada menuntut agar AS mengenakan sanksi kepada Israel atas pelanggaran hukum internasional, termasuk penargetan pekerja bantuan kemanusiaan, perawat, dan ambulans. Ia juga mendesak agar pengiriman senjata buatan AS ke Israel dihentikan.
Pada 13 Oktober, Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengirimkan surat kepada pejabat Israel yang berisi tuntutan agar Israel mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza dalam 30 hari atau pengiriman senjata AS terancam terpengaruh.
Namun, menurut laporan terbaru dari delapan organisasi kemanusiaan, termasuk Oxfam dan Anera, Israel belum memenuhi kriteria AS untuk mendukung upaya kemanusiaan di Gaza dan malah memperburuk krisis, terutama di Gaza utara.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa Israel tidak melanggar hukum AS dan belum mengumumkan perubahan kebijakan terkait bantuan militer AS ke Israel.
Mereka mengatakan Israel telah membuat “kemajuan” dalam memungkinkan bantuan tambahan masuk ke Gaza yang terkepung, namun AS ingin “melihat perubahan lebih lanjut.”
Menurut Undang-Undang Bantuan Asing AS, bantuan militer harus dibatasi jika suatu negara, seperti Israel, menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan AS atau melanggar hukum internasional, kecuali ada pengecualian untuk alasan keamanan nasional.
