Sejumlah pegiat hak asasi manusia di Maroko, Rabu (8/10), menyerukan pembebasan 2 warga negaranya yang masih ditahan Israel.
Mereka ditahan setelah ikut serta dalam Armada Keteguhan—konvoi internasional yang berlayar menuju Gaza dengan tujuan menembus blokade dan mengantarkan bantuan kemanusiaan ke wilayah itu.
Israel sebelumnya telah mendeportasi sejumlah aktivis dari berbagai negara setelah merebut kapal-kapal armada tersebut dan menggagalkan misinya.
Namun, dua aktivis asal Maroko masih ditahan, yakni Aziz Ghali, mantan Ketua Asosiasi Maroko untuk Hak Asasi Manusia (AMDH), salah satu lembaga HAM terbesar di negara itu, serta Abdelazim Ben Deraaoui, aktivis hak asasi lainnya.
Ketua AMDH saat ini, Khadija Ryadi, menyebut tindakan Israel terhadap kapal armada dan para aktivis sebagai “aksi perompakan” serta “pelanggaran terang terhadap hukum internasional”.
“Para aktivis yang diculik itu mengalami penyiksaan, penghinaan, tekanan psikologis, dan perlakuan yang merendahkan martabat mereka,” ujar Ryadi dalam keterangan kepada media.
Kini, lanjutnya, setelah banyak aktivis lain dibebaskan, masih ada dua warga Maroko yang belum dilepaskan.
“Kami khawatir keselamatan fisik mereka terancam, dan itu sebabnya pembebasan mereka tertunda,” tambahnya.
Ryadi juga menuntut pemerintah Maroko untuk ikut bertanggung jawab atas keselamatan kedua warganya tersebut.
Tekanan terhadap pemerintah
Sejumlah aktivis pada Selasa (7/10) menggelar aksi di depan kantor Kementerian Luar Negeri Maroko di Rabat untuk menuntut pembebasan kedua aktivis itu.
Namun, para pengunjuk rasa mengaku tidak mendapat tanggapan dan bahkan perwakilan mereka ditolak masuk untuk bertemu pejabat kementerian.
Badan Maroko untuk Solidaritas dengan Tahanan Politik, yang menaungi sejumlah organisasi pembela hak asasi, juga menyerukan pembebasan segera kedua warga itu.
Dalam pernyataannya, badan tersebut menegaskan bahwa Israel memikul tanggung jawab penuh atas keselamatan Aziz Ghali dan Abdelazim Ben Deraaoui.
Pernyataan itu menilai bahwa penahanan berkelanjutan terhadap 2 warga Maroko ini merupakan bentuk serangan langsung terhadap sikap rakyat Maroko.
Sikap Maroko mendukung perjuangan Palestina dan menolak normalisasi dengan Israel, serta merupakan pelecehan terhadap martabat rakyat dan kedaulatan nasional.
Koalisi Maroko untuk Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia, yang beranggotakan 20 organisasi, sebelumnya juga telah mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri Nasser Bourita.
Mereka menuntut agar pemerintah segera bertindak dan mengambil tanggung jawab untuk membebaskan kedua aktivis tersebut dari penahanan Israel, serta keluar dari sikap diam yang memalukan.
Sementara itu, Partai Progres dan Sosialisme (PPS)—salah satu partai oposisi di parlemen Maroko—ikut menyuarakan seruan serupa.
“Kami mengikuti dengan keprihatinan mendalam penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap dua pejuang asal Maroko yang ikut dalam Armada Keteguhan Dunia menuju Gaza,” demikian bunyi pernyataan resmi partai tersebut.
Partai itu menegaskan bahwa Israel bertanggung jawab penuh atas keselamatan fisik dan mental kedua aktivis.
Selain itu juga mendesak pemerintah Maroko mengambil langkah diplomatik nyata untuk memastikan keduanya segera dibebaskan dan kembali ke tanah air dengan selamat.
