DAMASKUS – Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa mengungkapkan Damaskus saat ini tengah mengupayakan tercapainya kesepakatan keamanan dengan Israel dengan melibatkan sejumlah negara.
Dalam wawancara eksklusif di program Al Muqabala Al Jazeera, Ahmed al-Sharaa membahas keamanan kawasan, krisis Lebanon, dan tantangan domestik Suriah. Al-Sharaa mengatakan ia berharap kesepakatan dengan Israel dapat menjadi pintu masuk menuju perdamaian yang menyeluruh.
Namun, ia menegaskan kesepakatan tersebut tidak akan mengorbankan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, wilayah yang diduduki Israel secara ilegal sejak 1973.
Al-Sharaa mengatakan Suriah berupaya menghindari bentrokan apa pun dengan Israel, dan meyakini  pengaturan keamanan dapat membuka jalan bagi penyelesaian krisis yang lebih luas dan komprehensif.
Pernyataan itu muncul setelah berulang kali terjadi serangan dan penyusupan militer Israel ke wilayah selatan Suriah sejak al-Sharaa berkuasa pada Desember 2024, menyusul runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.
Krisis Lebanon dan Kekhawatiran Kawasan
Al-Sharaa juga menegaskan  Suriah tidak memiliki niat melakukan intervensi militer ke Lebanon, meskipun isu tersebut berulang kali menjadi rumor.
Sebaliknya, pemerintah Suriah saat ini tengah membahas berbagai cara untuk membantu otoritas Lebanon mengatasi krisis yang sedang dihadapi dan membawa negara itu menuju stabilitas.
Wilayah Lebanon selatan hingga kini masih diduduki Israel setelah berbulan-bulan pertempuran antara Hizbullah dan pasukan Israel. Pemerintah Lebanon berupaya merebut kembali wilayah-wilayah yang diduduki tersebut sekaligus memastikan monopoli kepemilikan senjata berada di tangan negara.
Selain itu, al-Sharaa menyatakan dukungan penuh Damaskus terhadap upaya membatasi kepemilikan senjata dan memastikan keputusan mengenai perang maupun perdamaian hanya berada di tangan negara Lebanon.
Ia menegaskan  penyelesaian krisis Lebanon tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi membutuhkan solusi menyeluruh yang mencakup berbagai persoalan.
Al-Sharaa juga memperingatkan  jika Lebanon kembali terjerumus ke dalam kekacauan, dampaknya akan langsung dirasakan Suriah. Ia menambahkan, meluasnya perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran di kawasan akan memicu konsekuensi regional yang sangat serius.
Sanksi, SDF, dan Orang Hilang
Di bidang ekonomi dan dalam negeri, al-Sharaa menilai  pencabutan sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan sejumlah negara terhadap Suriah tidak akan efektif apabila Suriah tetap dimasukkan dalam daftar negara pendukung terorisme.
Terkait kesepakatan internal dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), aliansi kelompok bersenjata Kurdi dan Arab yang menguasai sebagian wilayah utara dan timur Suriah, al-Sharaa mengakui  implementasi perjanjian tersebut mengalami keterlambatan.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen penuh menjalankan kesepakatan tersebut dan optimistis implementasinya pada akhirnya akan berhasil.
Al-Sharaa juga mengumumkan  pemerintah Suriah telah membentuk komite khusus untuk menangani persoalan orang-orang yang hilang selama perang Suriah yang berlangsung antara 2011 hingga 2024.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sekitar 100.000 orang menjadi korban penghilangan paksa selama konflik. Sementara itu, Komisi Nasional Suriah untuk Orang Hilang meyakini jumlah warga Suriah yang hilang bisa mencapai 300.000 orang.
Al-Sharaa menjelaskan  komite tersebut akan bekerja sepenuhnya sesuai standar internasional serta bekerja sama secara erat dengan negara-negara yang memiliki keahlian khusus dalam penanganan kasus orang hilang.
