Bagaimana pemerintahan transisi Ahmed al-Sharaa mencoba bertahan di tengah tekanan Israel, Turki, dan Irak, sembari perang Amerika Serikat–Israel–Iran mengguncang seluruh kawasan Syam
Sepanjang jalan tol Tartus–Baniyas, pada 15 April 2026, konvoi panjang truk tangki bermuatan diesel asal Irak mengular menunggu giliran membongkar muatan di kilang pelabuhan Baniyas, di tepi Laut Tengah. Pemandangan itu, yang direkam kantor berita AFP, adalah potret ringkas dari posisi baru Suriah: negara yang belasan tahun identik dengan garis depan militer, kini mencoba menjual dirinya sebagai koridor energi dan jalur alternatif bagi minyak Irak yang terganggu setelah blokade Iran atas Selat Hormuz pada Maret 2026. Namun di balik gambar konvoi yang tertib itu, Suriah pasca-Bashar al-Assad sesungguhnya sedang dijepit dari banyak arah sekaligus — oleh Israel di selatan, Turki di utara, kerapuhan internal di tengah, dan sejak akhir Februari 2026, oleh perang besar antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang rambatannya menembus perbatasan Lebanon–Suriah.
Sejak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pimpinan Ahmed al-Sharaa menumbangkan rezim Assad pada Desember 2024, pemerintahan transisi di Damaskus berusaha memosisikan Suriah bukan lagi sebagai medan proksi, melainkan sebagai negara yang mencari legitimasi lewat diplomasi ekonomi dengan Teluk, Turki, dan Irak. Tesis yang ingin ditelaah artikel ini bersifat argumentatif, bukan pembenaran moral atas satu pihak: bahwa strategi keluar dari isolasi itu justru membuat Suriah baru semakin rentan disandera oleh konflik-konflik yang bukan miliknya — mulai dari agenda keamanan Israel, ambisi zona penyangga Turki, hingga perang regional Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.
Bagian mana yang faktual dan mana yang interpretatif perlu dibedakan sejak awal. Bahwa Israel berulang kali menyerang wilayah Suriah, Turki mendorong integrasi paksa faksi Kurdi, dan perang Iran 2026 menyeret front Lebanon ke perbatasan Suriah, adalah fakta terdokumentasi luas. Namun kesimpulan bahwa pemerintahan al-Sharaa “disandera” oleh dinamika itu adalah pembacaan analitis kita — dan sejumlah analis kawasan justru menilai pemerintah transisi ini menunjukkan daya tahan lebih besar dari perkiraan awal.
Diplomasi Pipa: Suriah Menjual Geografinya
Selama era Assad, posisi geografis Suriah nyaris selalu dibaca lewat lensa militer. Pemerintahan al-Sharaa membalik logika itu. Kunjungan tingkat tinggi ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Irak sejak awal 2025 menandakan niat membangun hubungan regional lewat jalur ekonomi, bukan ideologis — lengkap dengan undangan investasi Teluk untuk sektor rekonstruksi, energi, dan logistik. Hubungan dengan Irak menjadi contoh paling jelas: pejabat Irak termasuk yang pertama berkunjung ke Damaskus setelah HTS menguasai kota itu, dan ketika blokade Iran atas Hormuz mengganggu ekspor minyak Irak pada Maret 2026, Damaskus menawarkan pelabuhan-pelabuhan Mediterania sebagai jalur alternatif pengapalan minyak mentah.
Namun strategi ini punya batas jelas. Analis Middle East Council on Global Affairs mencatat keberhasilan jangka panjang koridor energi ini masih belum pasti, sementara peneliti Washington Institute menyoroti investor energi asing enggan masuk cepat selama Damaskus masih dipandang sebagai pemerintah yang otoritasnya belum jelas dan bermasalah dengan tetangga bersenjata kuat. Diplomasi pipa Suriah baru bisa berjalan penuh jika front keamanannya — terutama dengan Israel — lebih dulu stabil, dan itulah yang paling jauh dari tercapai.
Suriah baru mencoba menjual dirinya sebagai koridor energi kawasan, tetapi koridor itu hanya bernilai jika perbatasannya sendiri tidak lagi jadi ladang serangan udara.
Damaskus–Tel Aviv: Kepercayaan yang Tak Kunjung Terbangun
Titik paling rawan dalam peta hubungan Suriah dengan tetangganya ada di selatan. Ketegangan sektarian di provinsi Suwayda yang meletus pada 13 Juli 2025 — dipicu penculikan seorang pedagang Druze di jalan raya menuju Damaskus — berubah menjadi bentrokan berdarah antara milisi Druze, suku Badui, dan pasukan pemerintah. Menurut pemantauan Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), lebih dari 800 orang tewas dalam sepekan kekerasan itu; angka ini berasal dari satu lembaga pemantau independen dan belum tentu identik dengan hitungan resmi pemerintah Suriah, sehingga perlu dibaca sebagai estimasi, bukan angka final yang disepakati semua pihak.
Israel turun tangan dengan dalih melindungi minoritas Druze — kelompok yang juga memiliki basis komunitas di wilayah Israel sendiri — dan pada 16 Juli 2025 menyerang markas Kementerian Pertahanan Suriah serta lokasi di dekat istana kepresidenan di jantung Damaskus, eskalasi yang oleh Al Jazeera disebut sebagai serangan udara paling berani Israel ke ibu kota Suriah sejak jatuhnya Assad. Gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat baru tercapai pada 18–19 Juli, disusul deklarasi al-Sharaa sendiri. Presiden Suriah kala itu menyebut bahwa “entitas Israel” secara konsisten menyasar stabilitas dan memecah belah negaranya sejak keruntuhan Assad — pernyataan yang mencerminkan sudut pandang Damaskus, dan patut ditempatkan berdampingan dengan klaim Israel bahwa intervensinya semata untuk melindungi warga Druze.
Setahun kemudian, kepercayaan itu belum juga pulih. Analisis dari lembaga riset kebijakan Italia ISPI mencatat bahwa Tel Aviv tetap tidak memercayai tetangga barunya, dengan serangan udara dan insersi darat yang berlanjut memakai dalih perlindungan Druze, sementara pemerintahan Trump terus mendorong kedua pihak mencapai kesepakatan keamanan yang hingga kini masih mandek. Di sinilah letak nuansa penting: sebagian pejabat Israel, seperti Menteri Diaspora Amichai Chikli, bahkan secara terbuka menolak mengakui legitimasi al-Sharaa — sikap yang membuat proses negosiasi keamanan jauh lebih sulit dibanding jika Israel memandang Damaskus sebagai mitra yang sah, betapa pun terbatas.
Ankara dan Taruhan Besar di Suriah Utara
Jika Israel adalah ancaman dari selatan, Turki adalah kekuatan penentu di utara — namun dengan watak yang jauh berbeda: patron, bukan musuh. Turki adalah pendukung regional utama pemerintahan al-Sharaa, dan sejak awal 2026 Ankara menekan agar Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin faksi Kurdi dibubarkan sepenuhnya, karena Turki memandangnya sebagai perpanjangan tangan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah mengangkat senjata melawan negara Turki sejak 1984.
Setelah pasukan pemerintah Suriah merebut sekitar 80 persen wilayah yang sebelumnya dikuasai SDF pada pertengahan Januari 2026, kedua pihak menandatangani kesepakatan integrasi komprehensif pada 30 Januari 2026 di Damaskus. Berdasarkan kesepakatan itu, SDF menarik diri dari Raqqa dan Deir ez-Zor, personelnya diintegrasikan ke Angkatan Bersenjata Suriah secara individual, dan wilayah mayoritas Kurdi seperti Kobani serta Hasakah memperoleh “status khusus”. Utusan AS untuk Suriah, Tom Barrack, menyebutnya tonggak bersejarah bagi inklusi seluruh komunitas Suriah — istilah yang juga mencerminkan kepentingan Washington sendiri menjaga stabilitas Suriah.
Konsolidasi ini jelas menguntungkan Ankara: melemahnya SDF memperkuat posisi Erdogan di dalam negeri dan mengurangi kekhawatiran keamanan di perbatasan selatan Turki. Pada Februari 2026, Erdogan bahkan terbang ke Arab Saudi untuk merapatkan barisan dengan Riyadh dalam menstabilkan Suriah pasca-Assad — sinyal rekonsiliasi Turki-Teluk yang sebelumnya saling mendukung faksi berseberangan di kawasan. Namun integrasi SDF juga menyisakan kerawanan: laporan dari Arab Center Washington DC mencatat bahwa kendati kesepakatan umumnya berjalan, masih ada pelanggaran di lapangan, dan Turki tetap mewaspadai setiap entitas yang menyertakan unsur YPG, sehingga Erdogan terus mendesak pembubaran total kekuatan Kurdi bersenjata — bukan sekadar integrasi administratif.
Bagi Turki, pembubaran SDF bukan sekadar soal keamanan perbatasan, melainkan proyek jangka panjang untuk memastikan tidak ada lagi entitas otonom Kurdi bersenjata di sisi selatannya.
Ketika Perang Amerika–Iran Menembus Perbatasan Lebanon–Suriah
Sejak 28 Februari 2026, kawasan berubah drastis ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan gelombang serangan besar terhadap Iran menyusul kebuntuan perundingan nuklir — konflik yang kini dikenal sebagai perang Iran 2026, kelanjutan dari “Perang Dua Belas Hari” Israel-Iran pada Juni 2025. Perang ini dengan cepat melebar ke Lebanon, tempat Hizbullah kembali terlibat baku hantam dengan Israel, dan menyeret negara-negara Teluk yang wilayah udaranya turut jadi sasaran rudal balistik Iran.
Angka korban dari perang ini masih bergerak dan sumbernya saling bertentangan, sehingga perlu disajikan sebagai rentang, bukan angka tunggal. Menurut kompilasi data yang dihimpun Wikipedia dari berbagai kementerian kesehatan dan lembaga pemantau independen per gencatan senjata April 2026, total korban tewas di seluruh front diperkirakan antara 7.144 hingga lebih dari 9.676 jiwa, dengan sekitar 46.965 orang terluka. Iran mencatat sedikitnya 3.468 tewas menurut Kementerian Kesehatannya, naik menjadi 3.636 menurut lembaga pemantau HRANA, sementara perkiraan Israel dan AS menyebut angka di atas 6.000. Di Lebanon, Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 3.433 hingga lebih dari 4.000 korban tewas — jumlah yang tidak memisahkan status sipil dan kombatan. Israel mencatat 57 korban tewas dan AS 13 hingga 15 tentara tewas menurut perbandingan data Pentagon dan penghitungan independen. Wilayah Suriah sendiri tercatat mengalami korban jauh lebih kecil — dua tewas dan satu terluka per data yang sama — meski angka ini kemungkinan tak mencakup eskalasi Israel-Suriah yang terpisah di Suwayda.
Gencatan senjata dalam perang ini berulang kali retak dan disambung ulang, bukan sekali disepakati lalu bertahan. Gencatan pertama antara AS dan Iran, ditengahi Pakistan, mulai berlaku 8 April 2026 untuk masa dua pekan — namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung menegaskan jeda itu tidak berlaku untuk front Lebanon. Benar saja, sehari setelahnya Israel melancarkan serangan udara terbesarnya ke Beirut sepanjang fase konflik itu, menewaskan sedikitnya 357 orang menurut catatan yang terkonfirmasi. Gencatan senjata Israel-Lebanon yang terpisah baru menyusul pada 16 April 2026, dan bahkan status Selat Hormuz sempat dibuka kembali oleh Iran pada 17 April sebelum ditutup lagi sehari kemudian karena AS menolak mencabut blokade angkatan lautnya. Laporan Dewan Keamanan PBB untuk Juli 2026 mencatat bahwa siklus retak-sambung ini berlanjut: nota kesepahaman yang mengukuhkan gencatan senjata Iran-AS diumumkan lagi pada 14 Juni 2026, namun Hizbullah dan Israel terus saling serang di Lebanon, mempersulit upaya mengakhiri perang secara menyeluruh.
Bagi Suriah, pola gencatan yang rapuh ini berarti front di sebelah utaranya — perbatasan dengan Lebanon — sewaktu-waktu bisa kembali memanas tanpa peringatan. Pada 16 Juni 2026, Presiden AS Donald Trump bahkan mengusulkan agar Suriah mengambil alih tanggung jawab menghadapi Hizbullah di Lebanon, gagasan yang menurut laporan Dewan Keamanan PBB telah didorong Washington sejak Maret. Analis Devorah Margolin dari Washington Institute memperingatkan bahwa ukuran keberhasilan kerja sama AS-Suriah semestinya bukan kesediaan Damaskus memerangi proksi Iran di Lebanon atau Irak, melainkan konsistensinya mengamankan perbatasan dan membatasi arus senjata serta pejuang Iran — peringatan implisit bahwa mendorong Suriah yang masih rapuh untuk berperang di luar batasnya sendiri berisiko kontraproduktif.
Suriah yang baru saja keluar dari perang saudaranya sendiri kini didesak kekuatan besar untuk ikut menanggung front perang orang lain.
Kerapuhan di Dalam: Negara yang Belum Sepenuhnya Berdiri
Tekanan dari luar akan jauh lebih berbahaya bila institusi Suriah sendiri masih rapuh — dan berbagai indikator menunjukkan itulah kondisinya. Kajian risiko geopolitik SpecialEurasia untuk 2026 mencatat munculnya “kabinet bayangan” faksi garis keras di dalam HTS serta bentrokan etnis lokal yang menggerus kewenangan birokrasi transisi al-Sharaa, kondisi yang disebut turut memberi ruang bagi ISIS membangun basis operasi bergerak di kawasan gurun Badia dan sepanjang Sungai Efrat timur. Tantangan kemanusiaan pun belum reda: pejabat OCHA Indrika Ratwatte melaporkan ke Dewan Keamanan PBB pada 22 Juni 2026 bahwa banjir Sungai Efrat akhir Mei berdampak pada lebih dari 17.600 orang, sementara seruan kemanusiaan PBB untuk Suriah tahun 2026 senilai 2,92 miliar dolar AS baru terdanai sekitar 20 persen.
Namun ada nuansa yang sering hilang dari narasi tentang Suriah: analis Hassan Hassan, sebagaimana dikutip ISPI, mengingatkan agar kompleksitas lanskap geopolitik saat ini tidak membuat kita meremehkan daya tahan arah baru yang ditempuh Suriah. Dibandingkan Libya yang terfragmentasi secara teritorial atau Lebanon dan Irak yang terjebak institusionalisasi sektarianisme, Suriah pasca-Assad sejauh ini belum menempuh jalur serupa — pencapaian relatif yang mudah luput dari perhatian di tengah derasnya berita buruk.
Peta Kekuatan Baru: Apa Artinya bagi Kawasan?
Menggabungkan seluruh front ini, gambaran yang muncul adalah negara transisi yang mencoba merengkuh peran sebagai penghubung ekonomi kawasan, sambil terus-menerus diseret ke agenda keamanan pihak lain: agenda perlindungan minoritas versi Israel yang berujung serangan udara berulang, agenda anti-Kurdi versi Turki yang membentuk ulang peta militer utara Suriah, dan agenda kontraterorisme versi AS dalam bayang-bayang perangnya dengan Iran. Ketiganya punya logika sendiri yang sah dari sudut pandang pengusungnya, namun sama-sama memperlakukan Suriah lebih sebagai medan kepentingan ketimbang mitra setara — dan itu bukan berarti pemerintahan al-Sharaa sendiri tanpa cela. Tuduhan pelanggaran terhadap warga Druze di Suwayda, lambannya penanganan faksi garis keras internal HTS, dan ketergantungan berat pada Turki serta Teluk untuk legitimasi eksternal, adalah kelemahan struktural yang nyata — bukan semata akibat tekanan luar.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Kawal advokasi diplomatik lewat jalur resmi. Kesenjangan pendanaan kemanusiaan PBB untuk Suriah — baru 20 persen dari target 2,92 miliar dolar AS — adalah celah nyata yang bisa didorong lewat desakan publik kepada Kementerian Luar Negeri RI agar turut mendukung mobilisasi dana kemanusiaan multilateral. Prinsip yang relevan di sini adalah yang secara umum ditekankan akademisi hukum internasional Indonesia seperti Hikmahanto Juwana dan Heribertus Jaka Triyana (UGM): penghormatan kedaulatan negara dari tindakan militer sepihak lintas batas tanpa mandat Dewan Keamanan PBB — prinsip umum, bukan pernyataan spesifik mereka soal Suriah.
- Salurkan bantuan lewat lembaga yang sudah punya jejak di lapangan. Banjir Efrat akhir Mei 2026 berdampak pada lebih dari 17.600 warga di tengah krisis kemanusiaan yang belum tertangani penuh; lembaga seperti INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, dan Adara Foundation memiliki jalur distribusi zakat-infak dan bantuan medis yang bisa diarahkan langsung ke provinsi terdampak seperti Suwayda, Quneitra, dan wilayah bantaran Efrat.
- Ikuti dan dukung pemantauan independen. Karena angka korban dan pelanggaran di Suwayda maupun front perang Iran-Israel-AS masih bersumber dari klaim yang saling bertentangan, dukungan publik terhadap kerja pemantauan independen — termasuk laporan Amnesty Indonesia di bawah Usman Hamid — membantu memastikan narasi yang sampai ke publik Indonesia tidak bertumpu pada satu sumber berkepentingan saja.
Penutup: Suriah yang Belum Selesai Ditulis
Konvoi diesel di Baniyas dan kesepakatan integrasi SDF di Damaskus sama-sama menunjukkan bahwa Suriah pasca-Assad punya kapasitas membangun sesuatu yang baru — sebuah negara yang mencoba merajut kembali hubungan dengan tetangganya lewat jalur yang lebih tenang daripada era Assad. Namun di provinsi Suwayda, di langit Damaskus yang pernah dua kali dihantam rudal Israel dalam setahun terakhir, dan di perbatasan utara yang masih menunggu kepastian nasib faksi Kurdi, kerapuhan itu tetap terlihat jelas.
Perang Amerika-Israel-Iran sejak akhir Februari 2026 memperumit semua ini. Suriah bukan pihak yang berperang langsung, namun geografinya — berbatasan dengan Lebanon, salah satu front paling berdarah, dan dengan Israel yang terus mencurigai pemerintahan barunya — membuat negara ini nyaris mustahil sepenuhnya lepas tangan, betapa pun keras Damaskus menjaga jarak.
Apakah Suriah akan berhasil menjadi koridor stabilitas yang dicita-citakan al-Sharaa, atau justru kembali terseret jadi ajang pertarungan kepentingan asing seperti pada dekade-dekade sebelumnya, masih terlalu dini untuk dipastikan. Yang bisa kita katakan dengan jujur hanyalah: taruhannya sangat tinggi, waktu yang tersedia bagi pemerintahan transisi ini untuk membuktikan diri kian sempit, dan seperti kata analis yang dikutip di atas, meremehkan daya tahannya sama kelirunya dengan terlalu optimistis akan masa depannya.
