Di balik pengumuman “bersejarah” Dewan Perdamaian pimpinan Amerika Serikat, serangan di Gaza tidak berhenti — dan pertanyaan soal siapa yang benar-benar berkomitmen pada perdamaian masih menggantung
Pada Minggu malam, 2 Agustus 2026, tak sampai tiga hari setelah Presiden Donald Trump mengumumkan apa yang ia sebut “langkah monumental” menuju perdamaian di Gaza, serangan udara Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya 17 orang, termasuk anak-anak, di berbagai lokasi di Jalur Gaza. Di antara korban yang dilaporkan media internasional adalah pasangan lanjut usia, Kamal dan Huda Abu Muailiq, yang tewas ketika rumah mereka di Deir al-Balah dihantam serangan udara. Peristiwa ini terjadi persis di celah waktu antara pengumuman kesepakatan perlucutan senjata Hamas yang disebut Trump sebagai “bersejarah” pada 30 Juli, dan konfirmasi dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Israel menyampaikan “kekhawatiran keamanan serius” kepada Gedung Putih soal kesepakatan itu.
Kontras ini — pengumuman diplomatik yang dirayakan sebagai terobosan, berdampingan dengan korban sipil yang terus berjatuhan — bukan hal baru dalam sembilan bulan terakhir sejak gencatan senjata Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Pola ini sudah berulang setidaknya tiga kali sejak Oktober 2024: di Lebanon, di Gaza pada Januari 2025, dan kini berpotensi terulang pada fase kedua kesepakatan yang baru diumumkan.
Artikel ini adalah analisis argumentatif, bukan putusan moral atas satu pihak. Tesis yang diajukan: kerangka kelembagaan baru — Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), dan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) — memang berbeda secara struktural dari mekanisme gencatan senjata sebelumnya yang gagal. Namun perbedaan struktur belum tentu berarti perbedaan hasil, dan data sembilan bulan terakhir memberi alasan kuat untuk skeptis sekaligus alasan kuat untuk tetap memberi ruang bagi proses ini. Bagian mana yang bersifat fakta terverifikasi dan bagian mana yang masih spekulatif akan dibedakan secara eksplisit di sepanjang tulisan ini.
Yang pasti secara faktual: warga sipil Gaza terus menjadi korban dalam periode yang secara resmi berstatus “gencatan senjata”. Yang masih diperdebatkan: siapa yang paling bertanggung jawab atas kegagalan menegakkannya, dan apakah kerangka baru ini punya daya paksa nyata atau sekadar pengulangan pola lama dengan nama institusi baru.
Yang Disepakati di Atas Kertas
Pada 30 Juli 2026, Trump mengumumkan bahwa Board of Peace — badan pimpinan AS yang dibentuk Februari 2026 untuk mengawasi implementasi rencana damainya — telah mencapai kesepakatan dengan Hamas untuk pelucutan senjata bertahap. Dokumen yang diperoleh Al Jazeera menyebutkan peta jalan 15 poin: seluruh operasi militer IDF dan Hamas dihentikan segera, mekanisme implementasi disiapkan dalam 14 hari, lalu NCAG mulai mengambil alih layanan publik, kepolisian, perizinan senjata, dan keamanan internal dari Hamas. Sebuah Komite Verifikasi Internasional (IVC) — berisi perwakilan BoP, negara penjamin, dan ISF — bertugas memastikan setiap tahap dipenuhi kedua pihak.
Kerangka lebih rinci yang bocor ke Al Jazeera pada Maret 2026 menyebutkan proses pelucutan senjata berlangsung delapan bulan dalam beberapa fase: senjata berat lebih dulu ditarik dari area yang dikuasai Israel, kemudian dari area yang masih dikuasai Hamas sebelum hari ke-90, disusul penghancuran jaringan terowongan. Baru setelah komite pemantau menyatakan faksi-faksi Palestina telah dilucuti, pasukan Israel mundur bertahap ke perimeter Gaza.
Namun kesepakatan ini jauh dari final. Negosiator Hamas, Ghazi Hamad, menyebut peta jalan itu sebagai kerangka “yang sulit dan menyakitkan” — tapi menambahkan bahwa kelompoknya tidak akan mulai melucuti senjata sebelum Israel menghentikan operasi militer, meningkatkan bantuan kemanusiaan, dan menarik diri sepenuhnya dari Gaza. Ini pengakuan penting: bahkan pihak yang menandatangani kesepakatan tidak berkomitmen untuk memulainya tanpa syarat, sesuatu yang jarang muncul dalam narasi “kesepakatan bersejarah” yang dikutip banyak media.
“Kesepakatan ini kerangka yang sulit dan menyakitkan,” — Ghazi Hamad, negosiator Hamas, sehari setelah pengumuman Trump
Sembilan Bulan Gencatan Senjata yang Bukan Sepenuhnya Gencatan Senjata
Data korban sejak 10 Oktober 2025 menunjukkan tren yang konsisten: angka terus bertambah meski intensitas pertempuran skala besar memang menurun dibanding masa perang penuh. Sembilan belas hari setelah gencatan senjata mulai berlaku, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 211 korban tewas. Angka itu naik menjadi 379 pada awal Desember 2025, lalu 738 pada awal April 2026 menurut kantor HAM PBB (OHCHR). Pada pertengahan Juli 2026, Kantor Berita PBB melaporkan angka MoH telah melampaui 1.100, dan Al Jazeera pada 2 Agustus mencatat setidaknya 1.222 warga Palestina tewas dan 4.053 terluka sejak gencatan senjata.
Penting untuk membedakan sumber angka ini. Kementerian Kesehatan Gaza, yang berada di bawah otoritas de facto yang selama ini dikelola Hamas, mencatat angka kumulatif tanpa proses verifikasi independen berlapis. Sementara OHCHR, yang melakukan verifikasi silang dengan metodologi lebih ketat, hanya berhasil mengonfirmasi 685 korban tewas untuk periode Oktober 2025 hingga pertengahan April 2026 — lebih rendah dari angka MoH untuk periode yang kurang lebih sama. Selisih ini bukan berarti salah satu sumber berbohong; ia mencerminkan lambatnya proses verifikasi independen di tengah wilayah konflik yang sulit diakses jurnalis asing secara mandiri, sebuah pembatasan yang menurut Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Türk terus diberlakukan Israel.
Kantor Media Pemerintah Gaza — badan yang berafiliasi dengan otoritas de facto Hamas — mengklaim mencatat lebih dari 2.073 pelanggaran gencatan senjata antara Oktober 2025 dan Maret 2026, jauh melampaui angka yang dipublikasikan lembaga independen manapun. Angka ini perlu dibaca dengan kehati-hatian yang sama seperti angka pihak lain: ia berasal dari pihak yang punya kepentingan politik langsung dalam narasi pelanggaran. Sebaliknya, versi Israel juga tidak netral — lembaga think-tank yang dekat dengan sudut pandang Israel, FDD’s Long War Journal, mengutip versi IDF soal 32 dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh faksi Palestina hanya dalam rentang 10–31 Juli 2026 saja. Kedua pihak mempublikasikan hitungan pelanggaran versi masing-masing, dan keduanya punya kepentingan untuk membesarkan pelanggaran lawan sambil mengecilkan pelanggaran sendiri.
Israel: Kalkulasi Elektoral di Tengah Klaim Intelijen
Respons resmi Israel terhadap kesepakatan 30 Juli datang lambat dan berhati-hati. Juru bicara kantor Netanyahu, Doron Spielman, baru menyampaikan komentar publik pertama pada 2 Agustus — menyebut penilaian intelijen Israel bahwa Hamas “tetap berkomitmen membangun kembali kemampuan militernya, bukan benar-benar melucuti diri”. “Jika kami mundur sebelum Hamas benar-benar dilucuti, mereka akan cepat memperluas kehadirannya di seluruh Gaza, membangun kembali infrastruktur teroris, dan kembali mengancam komunitas Israel,” kata Spielman, menegaskan militer Israel — yang menurut laporan AP saat ini menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza — tidak akan mundur sebelum pelucutan tuntas.
Namun sulit memisahkan sikap ini dari kalender politik domestik Israel. Netanyahu menghadapi pemilu Oktober 2026 dengan tekanan dari mitra koalisi sayap kanannya yang mendesak agar tekanan militer terhadap Hamas tidak dikendurkan, sementara oposisi menuduhnya gagal mencegah serangan 7 Oktober 2023. Dalam konteks ini, sikap keras terhadap kesepakatan yang diinisiasi sekutu dekatnya sendiri, Trump, punya kalkulasi elektoral yang sulit diabaikan — sebuah nuansa yang jarang muncul dalam liputan yang murni membingkai penolakan Israel sebagai semata-mata soal keamanan.
Di sisi lain, klaim intelijen soal upaya Hamas mempersenjatai kembali diri bukan sekadar retorika kosong; kelompok itu memang diketahui menyimpan sebagian senjata dan menolak menyerahkannya tanpa jaminan penarikan Israel — sesuatu yang diakui sendiri oleh negosiator Hamas seperti disebutkan di atas. Ketegangan ini menciptakan lingkaran saling tidak percaya: Israel menolak menarik diri sebelum pelucutan tuntas, Hamas menolak melucuti sebelum penarikan tuntas — masing-masing menunggu langkah pertama pihak lain.
“Melucuti senjata berarti benar-benar menyerahkan senjata. Tidak kurang dari itu,” — Doron Spielman, juru bicara kantor PM Israel, 2 Agustus 2026
Hamas: Legitimasi yang Menyusut dari Dua Arah
Posisi tawar Hamas jauh lebih lemah dibanding awal perang. Menurut laporan PBS/AP, Hamas telah membubarkan struktur pemerintahannya di Gaza dan menyerahkan kewenangan kepada komite yang didukung PBB — langkah yang mencerminkan realitas bahwa kelompok ini tidak lagi punya kapasitas atau legitimasi penuh untuk terus memerintah Gaza secara sepihak.
Tekanan terhadap Hamas juga datang dari dalam masyarakat Palestina sendiri. Antara Maret dan Agustus 2025, gelombang protes anti-Hamas berlangsung di berbagai wilayah Gaza, dengan warga menuntut kelompok itu menyerahkan kekuasaan dan mengakhiri perang — sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa dukungan terhadap Hamas di kalangan warga sipil Gaza sendiri jauh dari monolitik, meski protes itu akhirnya meredup pada Agustus 2025 di tengah represi dan kondisi keamanan yang memburuk. Fakta ini penting sebagai penyeimbang narasi yang menyamakan begitu saja “kepentingan Hamas” dengan “kepentingan rakyat Gaza” — dua hal yang, berdasarkan bukti protes ini, tidak selalu identik.
Dengan legitimasi yang menyusut dari dua arah — tekanan militer Israel dari luar dan keletihan warga dari dalam — penolakan Hamas untuk melucuti senjata tanpa jaminan konkret bisa dibaca sebagai upaya mempertahankan satu-satunya kartu tawar yang tersisa, bukan semata-mata sikap ideologis.
Preseden yang Menghantui: Pola Gencatan Senjata yang Gagal Ditegakkan
Kekhawatiran bahwa kesepakatan 30 Juli akan bernasib sama seperti kesepakatan-kesepakatan sebelumnya bukan tanpa dasar historis. Al Jazeera mencatat bahwa pola kekerasan yang berlanjut di tengah gencatan senjata “formal” mengikuti pola serupa dengan gencatan senjata berulang di Lebanon sejak 2024 dan gencatan senjata Gaza Januari 2025 — keduanya, menurut laporan yang sama, “largely ignored” oleh Israel di lapangan meski disepakati di meja perundingan.
Pertanyaan analitisnya: apakah kerangka BoP–NCAG–ISF kali ini secara struktural berbeda? Ada argumen bahwa ya — keterlibatan negara mediator regional (Mesir, Qatar, Turki) yang lebih formal, adanya IVC sebagai badan verifikasi berlapis, dan komitmen tertulis soal sekuensing implementasi memberi kerangka hukum dan institusional yang lebih jelas dibanding kesepakatan-kesepakatan sebelumnya yang sering kali hanya berupa pernyataan politik longgar. Namun argumen sebaliknya sama kuatnya: kerangka institusional secanggih apa pun tidak akan efektif jika kedua pihak utama — Israel dan Hamas — sama-sama punya insentif politik domestik untuk menunda implementasi, seperti terlihat dari kalkulasi elektoral Netanyahu dan posisi bertahan Hamas di atas.
Kekerasan yang terus berlanjut ini mengikuti pola serupa dengan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya yang hanya ada di atas kertas, tanpa hubungan dengan realitas di lapangan — Al Jazeera, 2 Agustus 2026
Krisis Kemanusiaan yang Tidak Menunggu Diplomasi Selesai
Sementara negosiasi tingkat elite berlangsung, krisis kemanusiaan di lapangan tidak menunggu. PBB melalui OCHA meluncurkan Flash Appeal 2026 senilai lebih dari 4 miliar dolar AS untuk menjangkau 3,6 juta orang di Gaza dan Tepi Barat — angka yang mencerminkan skala kebutuhan yang jauh melampaui apa yang bisa diselesaikan lewat kesepakatan disarmament semata. Berdasarkan data OCHA per akhir 2025, lebih dari 18.500 pasien di Gaza — termasuk 4.096 anak — masih membutuhkan evakuasi medis ke luar Gaza, sementara baru 260 pasien beserta 800 pendamping yang berhasil dievakuasi sejak gencatan senjata berlaku, mendorong Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan lebih banyak negara membuka pintu evakuasi medis.
Eskalasi juga meluas ke Tepi Barat, wilayah yang sering luput dari sorotan dibanding Gaza. Menurut OCHA, kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat pada 2026 telah melampaui total sepanjang 2025 hanya dalam tujuh bulan pertama — 18 warga Palestina tewas akibat serangan pemukim per 20 Juli 2026, dibanding 17 sepanjang tahun 2025. OCHA turut mencatat 1.111 warga Palestina, termasuk sedikitnya 243 anak, tewas di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak 7 Oktober 2023 hingga 13 Juli 2026. Eskalasi paralel ini menunjukkan bahwa fokus diplomatik yang sepenuhnya tertuju pada pelucutan senjata Hamas di Gaza berisiko mengabaikan front kekerasan lain yang juga sedang memburuk secara independen dari proses BoP.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Dukung transparansi verifikasi independen. Selisih antara angka MoH Gaza (1.222 korban sejak gencatan senjata) dan angka terverifikasi OHCHR (685 untuk periode Oktober 2025–April 2026) menunjukkan kebutuhan mendesak akan akses jurnalis dan lembaga independen yang lebih luas ke Gaza. Dukung organisasi seperti Amnesty International (termasuk Amnesty Indonesia di bawah Usman Hamid) dan pakar hukum internasional seperti Hikmahanto Juwana yang secara konsisten mendorong akuntabilitas berbasis data terverifikasi, bukan angka sepihak dari mana pun asalnya.
- Dorong percepatan evakuasi medis. Dengan 18.500 pasien Gaza — termasuk lebih dari 4.000 anak — masih menunggu evakuasi medis menurut data OCHA, dukungan konkret bisa disalurkan lewat lembaga kemanusiaan yang punya jalur akses terverifikasi ke Gaza seperti MER-C, Sahabat Al-Aqsha, atau Adara Foundation, alih-alih donasi lewat kanal yang tidak jelas akuntabilitasnya.
- Salurkan bantuan lewat lembaga zakat yang transparan dan menjangkau kebutuhan riil. Merujuk pada seruan Flash Appeal PBB senilai 4 miliar dolar AS untuk 3,6 juta jiwa di Gaza dan Tepi Barat, lembaga seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat memiliki jalur penyaluran zakat-infak yang dapat diarahkan spesifik untuk kebutuhan pangan, shelter, dan layanan kesehatan yang menurut OCHA masih jauh dari mencukupi kebutuhan lapangan.
Penutup: Perdamaian yang Belum Teruji
Sembilan bulan setelah gencatan senjata Oktober 2025 diteken dengan optimisme besar, warga Gaza kini menghadapi apa yang oleh Al Jazeera disebut kondisi “bukan perang, juga bukan damai”. Kesepakatan pelucutan senjata 30 Juli 2026 adalah babak baru dalam proses yang sama — dengan kerangka institusional yang secara teori lebih kuat, tapi diuji oleh dinamika politik yang sama persis: pemilu Israel yang mendekat, legitimasi Hamas yang terus menyusut, dan saling curiga yang belum terpecahkan soal siapa yang harus melangkah lebih dulu.
Data yang tersedia hari ini tidak memungkinkan kesimpulan pasti soal ke arah mana proses ini akan bermuara. Yang bisa dikatakan dengan yakin: pola sembilan bulan terakhir — pengumuman diplomatik yang disambut optimisme, diikuti kekerasan yang berlanjut di lapangan — belum terputus meski kesepakatan baru sudah diumumkan. Apakah kerangka BoP–NCAG–ISF akan menjadi pengecualian dari pola itu, atau hanya nama baru untuk siklus lama, adalah pertanyaan yang jawabannya akan ditentukan dalam bulan-bulan mendatang, bukan dalam pernyataan pers hari pengumuman.
Bagi warga sipil di Deir al-Balah, Jabalia, atau Khan Younis, jawaban atas pertanyaan itu bukan soal akademis. Ia menentukan apakah malam berikutnya akan seperti malam-malam sebelumnya sejak Oktober 2025 — di mana “gencatan senjata” dan serangan udara sama-sama menjadi bagian dari kenyataan sehari-hari. Pertanyaan yang jujur untuk ditutup di sini bukan “apakah kesepakatan ini akan berhasil”, melainkan: berapa lama lagi jarak antara kesepakatan di atas kertas dan kenyataan di lapangan ini akan dibiarkan terus melebar, sebelum ada mekanisme yang benar-benar memaksa israel menepati kata-kata mereka sendiri?
S
