Ketika legitimasi internasionalnya runtuh akibat perang di Gaza, rezim Zionis menemukan sekutu baru: partai-partai sayap kanan Eropa dan Amerika yang bersedia menukar simpati kepada Israel dengan narasi ketakutan terhadap Islam.
Pada 26–27 Januari 2026, Pusat Konvensi Internasional di Al-Quds (Yerusalem) dipenuhi oleh wajah-wajah yang jarang berkumpul dalam satu forum resmi kenegaraan: Jordan Bardella dari Rassemblement National Prancis, tokoh-tokoh Vox dari Spanyol, pejabat Fidesz dari Hungaria, serta sejumlah politisi sayap kanan dari Amerika, Australia, dan Amerika Latin. Mereka hadir dalam Konferensi Internasional Kedua Melawan Antisemitisme yang digelar pemerintah Israel, sebuah forum yang di atas kertas ditujukan untuk memerangi kebencian terhadap Yahudi, namun di panggungnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru mengarahkan tuduhan itu ke sasaran lain: “Islam radikal” dan apa yang ia sebut sebagai aliansi sistemik dengan kalangan progresif ultra-kiri. Pidato itu, yang oleh sejumlah media Israel sendiri dijuluki pidato “World War Jew”, menjadi simbol dari sebuah strategi yang kini dibaca banyak pengamat sebagai upaya rezim Zionis menyelamatkan citranya di Barat: bukan dengan mengoreksi kebijakannya di wilayah pendudukan, melainkan dengan menyalakan ketakutan terhadap umat Islam.
Tesis yang diajukan dalam artikel ini bersifat argumentatif dan interpretatif, bukan sekadar pemaparan fakta tunggal. Ia dibangun terutama dari analisis opini jurnalis Josh Paul di Al Jazeera (20 Agustus 2026) yang menyandingkan pengamatannya sebagai mantan pejabat urusan luar negeri Amerika Serikat dengan sejumlah data publik: konferensi antisemitisme di Al-Quds, pernyataan-pernyataan Netanyahu, serta insiden kekerasan terhadap komunitas Muslim di Amerika Serikat. Sebagian dari premis itu — bahwa Israel secara sadar dan terkoordinasi “menjual” islamofobia sebagai strategi hubungan masyarakat — adalah tafsir politik yang diperdebatkan, bukan fakta yang bisa diverifikasi secara independen dengan dokumen resmi. Kami menyatakan sejak awal batas itu, sembari tetap menyajikan data-data yang dapat ditelusuri: siapa yang hadir di konferensi tersebut, apa yang dikatakan pejabat Israel secara terbuka, dan bagaimana kekerasan anti-Muslim benar-benar terjadi di lapangan.
Pertanyaan intinya sederhana namun berat konsekuensinya: mengapa pemerintah yang berulang kali dikritik oleh badan-badan hak asasi manusia internasional atas tindakannya di Gaza justru memilih merangkul partai-partai yang sejarahnya sendiri bernoda antisemitisme, alih-alih memperbaiki kebijakannya terhadap warga Palestina? Dan apakah strategi itu, seandainya benar disengaja, akan berhasil membalikkan arus opini publik Barat yang belakangan semakin skeptis terhadap rezim Zionis?
Konferensi Al-Quds: Panggung Baru bagi Aliansi yang Ganjil
Konferensi antisemitisme di Al-Quds pada akhir Januari 2026 bukan forum baru — ini edisi kedua setelah pertemuan perdana Maret 2025 — namun daftar tamunya tetap memicu kontroversi luas. Ketua Umum Diaspora Affairs dan Combating Antisemitism, Amichai Chikli, mengundang para pemimpin partai yang oleh sejarawan sendiri diasosiasikan dengan warisan antisemitisme di Eropa. Sejumlah tokoh Yahudi terkemuka justru memilih memboikot acara ini: Kepala Rabi Inggris Ephraim Mirvis menolak hadir, penasihat antisemitisme pemerintah Inggris Lord John Mann menyebut “tidak ada yang bisa dipelajari Inggris soal memerangi antisemitisme dari tokoh-tokoh semacam ini”, dan bahkan Presiden Israel Isaac Herzog sendiri memilih menggelar acara terpisah.
Fakta ini penting untuk menghindarkan generalisasi berlebihan: bukan seluruh elemen masyarakat Israel — bahkan bukan seluruh elite politiknya — mendukung strategi ini. Kritik paling tajam terhadap konferensi tersebut justru datang dari media dan cendekiawan Israel sendiri, termasuk kolom-kolom di Haaretz yang menyebutnya menyingkap “kekerabatan suram” antara sayap kanan Israel dan Eropa. Nuansa ini penting: strategi merangkul islamofobia sebagai alat diplomasi bukanlah konsensus nasional Israel, melainkan pilihan politik pemerintahan Netanyahu yang tengah terdesak, dan pilihan itu ditentang secara terbuka oleh sebagian warga Israel sendiri.
Sebuah forum yang mengklaim melawan kebencian, namun mengundang partai-partai yang sejarahnya sendiri bernoda kebencian serupa — inilah paradoks yang oleh sebagian kalangan Yahudi sendiri dianggap tidak bisa dijustifikasi.
Dari ‘Islam is Peace’ ke ‘Sharia-Free America Caucus’
Perubahan iklim politik di Amerika Serikat menjadi latar penting argumen ini. Josh Paul, yang pernah bertahun-tahun menjabat di Departemen Luar Negeri AS dan kini menjadi pengamat kebijakan Timur Tengah, mencatat pergeseran drastis dari era pasca-11 September 2001 — ketika Presiden George W. Bush secara simbolis mengunjungi masjid dan menegaskan “Islam adalah agama damai” — menuju iklim saat ini, ketika sejumlah anggota Kongres dari Partai Republik membentuk kaukus yang menyasar hukum dan praktik Islam sebagai ancaman bagi masyarakat Amerika. Paul menuturkan pengalamannya sendiri berdiskusi dengan staf senior seorang anggota Kongres yang secara terus terang menyebut sasaran kebencian itu tidak terbatas pada umat Islam, melainkan meluas ke warga India, kelompok kulit berwarna secara umum, bahkan komunitas Yahudi — sebuah pengakuan yang, jika akurat, menunjukkan bahwa islamofobia di AS adalah bagian dari proyek politik identitas yang lebih besar, bukan semata produk pengaruh Israel.
Di sinilah letak nuansa penting yang harus digarisbawahi: islamofobia di ranah politik Amerika memiliki akar domestiknya sendiri, jauh sebelum dan independen dari kepentingan Israel — terkait dengan politik identitas yang dipromosikan sejak kampanye presiden 2015, termasuk sikap terhadap sejarah komunitas kulit hitam dan budaya Hispanik. Rezim Zionis tidak menciptakan islamofobia Amerika dari nol; ia memanfaatkan dan menumpangi arus yang sudah mengalir. Membedakan dua hal ini — penciptaan versus pemanfaatan — adalah kunci untuk menilai tesis artikel ini secara jujur, bukan sebagai teori konspirasi tunggal.
Studi Stagwell dan Strategi Hasbara yang Diklaim Bocor
Salah satu klaim paling berat dalam argumen ini adalah keberadaan sebuah kajian yang dipesan Kementerian Luar Negeri Israel dari firma hubungan masyarakat asal Amerika Serikat, Stagwell Global, yang disebut menyimpulkan bahwa taktik paling efektif untuk mengubah opini publik adalah menumbuhkan ketakutan terhadap “Islam Radikal” dan “Jihadisme”. Penting untuk dicatat: klaim ini berasal dari satu sumber pelaporan — kolom opini Al Jazeera — dan belum dapat kami verifikasi silang secara independen melalui dokumen resmi Stagwell Global atau konfirmasi terbuka dari Kementerian Luar Negeri Israel. Kami menyajikannya sebagai klaim yang beredar dan relevan untuk didiskusikan, bukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Yang lebih dapat diverifikasi adalah pola perilaku publik Netanyahu setelah periode itu: dalam pidato-pidatonya sepanjang 2026, ia berulang kali menyebut “republik Islam pertama yang memiliki senjata nuklir adalah republik Islam Britania” — sebuah pernyataan hiperbolik yang ia tujukan kepada Inggris — dan menggunakan papan reklame kampanye pemilu bertajuk “Jangan Biarkan Mereka Menang” yang menampilkan wajah tokoh Hizbullah dan Iran berdampingan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan serta Wali Kota New York, Zohran Mamdani. Menyandingkan seorang wali kota AS yang terpilih secara demokratis dengan pemimpin kelompok bersenjata adalah bentuk retorika yang oleh banyak pengamat lintas spektrum politik dinilai berlebihan dan berpotensi menyulut permusuhan, terlepas dari perdebatan kebijakan yang sah terhadap Mamdani sendiri.
Republik Islam pertama yang memiliki senjata nuklir adalah republik Islam Britania — sebuah kalimat yang lebih banyak mengungkap kecemasan politik dalam negeri Netanyahu ketimbang realitas geopolitik Inggris.
Ketika Retorika Berubah Menjadi Kekerasan Nyata
Terlepas dari perdebatan soal niat strategis di balik islamofobia, konsekuensinya di lapangan bersifat konkret dan terverifikasi. Pada 18 Mei 2026, dua remaja bersenjata menyerang Islamic Center of San Diego di California, menewaskan tiga orang — termasuk penjaga keamanan pusat Islam tersebut, Amin Abdullah, seorang ayah dari delapan anak — sebelum kedua pelaku ditemukan tewas akibat luka tembak yang diduga dilakukan sendiri di lokasi berbeda. Kepolisian San Diego menyatakan tengah menyelidiki insiden ini sebagai kejahatan kebencian, dan laporan investigatif berikutnya mengungkap bahwa salah satu pelaku memiliki jejak digital yang terafiliasi dengan kelompok ekstremis neo-Nazi serta manifesto yang merujuk pada penembakan masjid Christchurch, Selandia Baru, tahun 2019. Council on American-Islamic Relations mengecam serangan itu dan menegaskan tidak seorang pun semestinya takut saat beribadah.
Organisasi pemantau seperti Council on Social Cohesion (CSOH) mencatat lonjakan tajam unggahan bermuatan kebencian yang menyasar warga Muslim Amerika oleh sejumlah pejabat terpilih Partai Republik antara Februari 2025 hingga Maret 2026 — sebuah data yang, jika akurat, mengindikasikan korelasi antara eskalasi retorika politik dan meningkatnya kerentanan komunitas Muslim, meski korelasi semacam ini secara metodologis tidak serta-merta membuktikan hubungan sebab-akibat langsung dengan strategi hasbara Israel. Kami mencantumkan data ini sebagai konteks, bukan sebagai bukti kausal yang pasti.
Bayang-Bayang Gaza di Balik Setiap Konferensi
Mengapa rezim Zionis merasa perlu berinvestasi sebesar ini dalam kampanye citra? Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari realitas di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan korban tewas yang terus bertambah sejak Oktober 2023, dengan angka yang pada Februari 2026 dilaporkan media telah melampaui 72.000 jiwa — sebuah angka yang berasal dari otoritas kesehatan di Gaza dan belum sepenuhnya diverifikasi independen oleh lembaga internasional secara nama-per-nama, meski PBB melalui OCHA selama ini menggunakan data kementerian tersebut sebagai basis pelaporan resminya karena tidak adanya akses independen penuh ke lapangan. Perdana Menteri Netanyahu sendiri berstatus buron Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza — sebuah fakta hukum yang telah dikonfirmasi lewat surat perintah penangkapan resmi ICC pada akhir 2024 dan tidak dicabut hingga pertengahan 2026.
Ketika legitimasi moral dan hukum internasional terhadap kebijakan di wilayah pendudukan semakin sulit dipertahankan, mengalihkan wacana global ke ancaman “Islam radikal” menjadi pilihan yang, secara analitis, masuk akal sebagai strategi bertahan politik — meski ini tidak menjadikannya benar secara moral maupun akurat secara faktual. Anak-anak Palestina yang menjadi korban dalam konflik ini bukan sekadar angka statistik dalam laporan kementerian, melainkan representasi dari krisis kemanusiaan yang menjadi akar mengapa reputasi rezim Zionis di mata publik Barat, khususnya generasi muda, terus merosot — dan pergeseran opini itulah yang tampaknya coba dibendung lewat kampanye islamofobia ini.
Bukan Fenomena Tunggal: Mengapa Kita Perlu Berhati-Hati dengan Narasi Konspiratif
Sikap kritis tidak boleh berubah menjadi generalisasi yang menyederhanakan realitas politik yang kompleks. Islamofobia sebagai fenomena sosial-politik di Barat memiliki akar yang jauh lebih tua dan lebih luas daripada kepentingan diplomatik Israel — mulai dari trauma pasca-11 September, kebijakan imigrasi Eropa pascakrisis pengungsi 2015, hingga kebangkitan populisme sayap kanan yang juga menyasar migran Amerika Latin, komunitas Yahudi, dan kelompok minoritas lain secara bersamaan. Menjadikan rezim Zionis sebagai satu-satunya dalang di balik islamofobia global berisiko menyederhanakan jaringan kepentingan politik yang jauh lebih rumit, termasuk peran domestik partai-partai sayap kanan itu sendiri yang memiliki agenda dan pemilihnya masing-masing, terlepas dari hubungan mereka dengan Israel.
Perlu dicatat pula bahwa upaya ini tampak jauh dari sepenuhnya berhasil. Kemenangan sejumlah kandidat Kongres AS keturunan Muslim dalam pemilihan pendahuluan, termasuk Abdul El-Sayed, menunjukkan bahwa sebagian pemilih Amerika menolak retorika islamofobia yang coba dipromosikan. Ini adalah bukti bahwa strategi tersebut, sekalipun benar-benar disengaja, menghadapi batas efektivitasnya sendiri di lapangan demokrasi Barat yang tetap plural.
Menjadikan Israel sebagai satu-satunya dalang islamofobia Barat sama menyesatkannya dengan mengabaikan perannya sama sekali — kebenarannya ada di antara kedua ekstrem itu.
Ironi yang Tak Terelakkan
Ada ironi mendalam dalam strategi ini yang layak direnungkan bersama. Israel, negara yang lahir dari trauma genosida terhadap warga Yahudi Eropa, kini merangkul partai-partai yang sebagian di antaranya lahir dari, atau setidaknya berakar historis pada, gerakan-gerakan yang pernah memusuhi leluhur pendiri negara itu sendiri. Sejumlah cendekiawan Yahudi Eropa dan Amerika sendiri — bukan pihak luar — yang paling keras menyuarakan kekhawatiran ini, dengan alasan bahwa aliansi jangka pendek melawan “musuh bersama” tidak menghapus riwayat antisemitisme struktural partai-partai tersebut. Ironi ini menjadi pengingat bahwa instrumentalisasi ketakutan terhadap satu kelompok minoritas, betapapun tampak menguntungkan secara taktis jangka pendek, jarang menghasilkan keamanan jangka panjang bagi kelompok minoritas lain — termasuk bagi komunitas Yahudi diaspora yang justru merasa posisinya semakin rentan dijadikan alat politik semacam ini.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Dorong verifikasi independen data korban Gaza
Dengan angka Kementerian Kesehatan Gaza yang telah melampaui 72.000 jiwa namun belum seluruhnya diverifikasi nama-per-nama oleh lembaga independen, dukung kerja lembaga seperti INH, Sahabat Al-Aqsha, MER-C, dan Adara Foundation dalam mendokumentasikan kesaksian lapangan, sembari mendesak akses penuh bagi pemantau independen PBB ke Gaza.
- Manfaatkan jalur akademik dan hukum internasional
Ikuti dan dukung kerja akademisi hukum internasional Indonesia seperti Hikmahanto Juwana dan Heribertus Jaka Triyana (UGM) dalam mengawal implementasi surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu, termasuk mendorong pemerintah Indonesia menyuarakan dukungan yurisdiksi ICC di forum multilateral.
- Bangun literasi media terhadap narasi islamofobia
Sebelum membagikan klaim tentang “konspirasi” di balik islamofobia Barat — termasuk klaim tentang studi Stagwell Global yang masih berstatus belum terverifikasi penuh — biasakan menelusuri sumber primer, sebagaimana dianjurkan oleh lembaga pemantau independen seperti Amnesty Indonesia (Usman Hamid) dalam kerja-kerja advokasinya.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Kita menyaksikan sebuah negara yang, di satu sisi, terus mengalami isolasi diplomatik akibat perang di Gaza dan status hukum internasional pemimpinnya, namun di sisi lain menemukan kehangatan baru di ruang-ruang konferensi bersama tokoh-tokoh yang dahulu dianggap tabu untuk didekati. Sebagian dari kita mungkin melihat ini sebagai bukti kelicikan strategis rezim Zionis; sebagian lain mungkin melihatnya sebagai tanda keputusasaan sebuah pemerintahan yang kehabisan argumen moral untuk mempertahankan kebijakannya.
Keduanya bisa benar sekaligus. Sebuah pemerintahan bisa licik dan putus asa dalam waktu bersamaan, dan justru kombinasi itulah yang membuat strategi islamofobia ini berbahaya: ia tidak memerlukan rencana induk yang sempurna untuk menimbulkan korban nyata, sebagaimana yang dialami keluarga Amin Abdullah, Nadir Awad, dan Mansour Kaziha di San Diego.
Bagi kita di Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia yang secara historis konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, pertanyaannya bukan lagi sekadar memihak atau tidak — sikap itu telah lama menjadi konsensus lintas generasi bangsa ini. Pertanyaan yang lebih sulit adalah bagaimana memastikan solidaritas itu diterjemahkan menjadi tekanan diplomatik yang efektif, bukan sekadar kemarahan di ruang digital yang mudah padam begitu berita berganti kepala.
Akankah tekanan hukum internasional terhadap Netanyahu benar-benar berujung pada akuntabilitas, ataukah aliansi baru dengan sayap kanan Barat akan cukup untuk menahan derasnya isolasi itu beberapa tahun lagi? Kita belum tahu jawabannya — dan kejujuran mengakui ketidaktahuan ini, alih-alih meramalkan kepastian yang tidak kita miliki, barangkali adalah bentuk penghormatan paling jujur yang bisa kita berikan kepada mereka yang masih menunggu keadilan di reruntuhan Gaza.
