Sistem kesehatan Gaza di antara reruntuhan, gencatan senjata yang rapuh, dan angka korban yang terus bergerak
Pada suatu hari di Juli 2026, sebuah tim medis dari klinik swasta kecil di Kota Gaza mendatangi permukiman darurat yang tumbuh di atas puing-puing Sekolah Hassan Salama, di lingkungan Nasr — sekolah yang hancur setelah dibom bersama sekolah tetangganya, Sekolah Nasr, pada Agustus 2024, dengan sedikitnya 30 korban jiwa. Di reruntuhan itu kini berdiri tenda-tenda tempat ratusan keluarga pengungsi tinggal tanpa satu pun lembaga yang mengurus mereka. Dalam satu hari kunjungan, tim itu memeriksa sekitar 150 pasien: tekanan darah tinggi, diabetes, hepatitis, skabies, dan anak-anak Palestina dengan cacar air serta infeksi saluran pernapasan. Ini bukan potret dari masa paling intens perang, melainkan potret hari ini — nyaris tiga tahun setelah serangan besar dimulai, dan sekitar sepuluh bulan setelah gencatan senjata diberlakukan.
Cerita di atas, yang dituturkan oleh seorang perawat dan penulis asal Gaza dalam sebuah kolom opini yang terbit akhir Agustus 2026, menyingkap sesuatu yang mudah luput dari perhatian publik internasional: ketika bom berhenti jatuh dan kamera berita bergeser ke krisis lain, sistem kesehatan di Gaza tidak otomatis pulih. Ia justru terus mengalami kolaps yang lebih senyap namun tidak kalah mematikan — kolaps struktural, bukan lagi kolaps akibat serangan langsung ke rumah sakit.
Artikel ini adalah analisis, bukan laporan investigasi independen di lapangan. Tesis utamanya argumentatif: bahwa gencatan senjata Oktober 2025 telah mengubah bentuk krisis kesehatan Gaza tanpa mengubah substansinya, dan bahwa previlese untuk sembuh — bukan hak untuk sembuh — kini menjadi kenyataan bagi jutaan warga wilayah pendudukan ini. Data yang dipakai bersumber dari Kementerian Kesehatan Gaza, badan-badan PBB (OCHA, WHO, UNRWA), dan liputan media internasional per Agustus 2026. Beberapa angka, terutama jumlah korban tewas, masih bergerak dan diperdebatkan antara otoritas Gaza dan pihak Israel; artikel ini menyajikannya sebagai rentang dengan atribusi sumber, bukan angka tunggal yang final.
Kamp Pengungsian Menjadi Klinik Darurat Tanpa Nama
Di kamp-kamp informal seperti bekas Sekolah Hassan Salama, tidak ada organisasi kemanusiaan yang secara resmi bertanggung jawab. Layanan medis, jika ada, datang secara sporadis dari klinik swasta atau relawan yang berkunjung sesekali. Bagi banyak pengungsi, menjangkau dokter menjadi perjalanan yang nyaris mustahil: biaya transportasi, jarak tempuh, dan kelelahan akibat pengungsian berulang membuat banyak pasien menunda pengobatan meski kondisinya mendesak.
Salah satu contoh yang mengemuka adalah kasus seorang pria berusia 46 tahun dengan luka serpihan di kaki dan hipertensi yang tidak terkontrol. Rumah sakit terdekat, Al Rantisi, hanya berfungsi sebagian dan memprioritaskan pasien anak serta onkologi, sehingga ia tidak bisa dirawat di sana. Untuk mencapai fasilitas lain yang mampu memeriksa tekanan darahnya secara gratis, ia harus membayar sekitar delapan dolar AS untuk transportasi — jumlah yang besar bagi keluarga pengungsi yang kesulitan memenuhi kebutuhan makan harian.
Namun perlu dicatat: kunjungan klinik swasta semacam ini, betapapun berharganya bagi warga yang menerimanya, adalah solusi darurat dan tidak bisa menggantikan sistem layanan primer permanen. Ketergantungan pada kunjungan sesekali oleh relawan menunjukkan justru betapa jauhnya jarak antara kebutuhan dan kapasitas yang tersedia.
Rumah Sakit yang “Berfungsi Sebagian” Bukan Rumah Sakit yang Berfungsi
Menurut laporan situasi OCHA per akhir Februari 2026, dari 619 titik layanan kesehatan di Jalur Gaza, hanya 260 (42 persen) yang beroperasi, dan 90 persen di antaranya cuma berfungsi sebagian. Laporan Vatican News yang mengutip data WHO dan OCHA pada Mei 2026 mencatat sedikit lebih dari separuh rumah sakit Gaza masih berfungsi sebagian, tak satu pun beroperasi pada kapasitas penuh, sementara Organisasi Kesehatan Dunia mendokumentasikan 22 serangan terhadap fasilitas kesehatan sejak awal 2026 saja — meski gencatan senjata sudah berlaku sejak Oktober 2025.
Rumah sakit yang “berfungsi sebagian” adalah eufemisme birokratis untuk sistem yang nyaris tidak bisa menyelamatkan nyawa.
Sebagai pembanding, sebelum eskalasi 2023, Jalur Gaza memiliki 36 rumah sakit dengan kapasitas jauh lebih besar; Rumah Sakit Al Shifa saja dilaporkan memiliki sekitar 700 tempat tidur rawat inap sebelum perang. Kini, di seluruh Gaza, jumlah tempat tidur rawat inap yang tersedia untuk sekitar dua juta penduduk jauh di bawah kebutuhan minimal, dan layanan seperti dialisis di Al Shifa terganggu berat pada pertengahan 2026 akibat kekurangan bahan habis pakai — bukan karena serangan langsung, melainkan kekurangan pendanaan kronis yang menghambat pasokan.
Adil untuk dicatat bahwa ada perbaikan bertahap sejak gencatan senjata: sejumlah unit kesehatan primer baru dibuka kembali, termasuk rumah sakit lapangan dengan tambahan ratusan tempat tidur di Kota Gaza dan pemulihan sebagian layanan tersier di Al Shifa. Perbaikan ini nyata, tetapi skalanya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dua juta penduduk yang sebagian besar bergantung pada bantuan kemanusiaan.
Kondisi ini diperparah oleh krisis air dan sanitasi yang berjalan beriringan dengan krisis kesehatan. Menurut OCHA, sekitar 98 persen air yang tersedia di Gaza tidak layak konsumsi manusia, sementara hampir 90 persen infrastruktur air rusak atau hancur. Tanpa air bersih dan sanitasi yang memadai, sebaik apa pun rumah sakit dipulihkan, tingkat penularan penyakit seperti hepatitis dan infeksi kulit — sebagaimana ditemukan tim medis di kamp Hassan Salama — akan terus tinggi. Ini menunjukkan bahwa pemulihan kesehatan Gaza bukan proyek tunggal membangun kembali gedung rumah sakit, melainkan proyek lintas sektor yang jauh lebih kompleks dan mahal.
UNRWA yang Menyusut dari 22 Klinik Menjadi Segelintir
Sebelum perang, UNRWA mengoperasikan 22 klinik di seluruh Jalur Gaza — warisan dari upaya membangun layanan kesehatan dasar bagi pengungsi Palestina pascanakba. Pada awal Januari 2026, menurut laporan situasi UNRWA, hanya empat klinik tetap yang masih beroperasi, ditambah empat fasilitas sewaan sementara. Angka ini perlahan membaik menjadi enam klinik tetap plus empat fasilitas sementara pada Juni 2026, didukung puluhan tim medis bergerak yang melayani ribuan konsultasi per minggu.
Pemulihan bertahap ini terjadi di tengah pembatasan politik yang berat: sejak akhir Januari 2025, otoritas Israel tidak lagi memberikan visa atau izin masuk bagi staf internasional UNRWA ke wilayah pendudukan, termasuk Gaza, menyusul undang-undang parlemen Israel Oktober 2024 yang melarang operasi UNRWA di wilayah yang dianggap Israel sebagai kedaulatannya. Israel mendasarkan kebijakan ini pada tuduhan keterlibatan sejumlah kecil staf UNRWA dalam serangan 7 Oktober 2023 — tuduhan yang dibantah keras oleh UNRWA dan menjadi salah satu sengketa hukum internasional paling panas terkait Gaza. Terlepas dari siapa yang benar dalam sengketa itu, dampaknya terukur: satu lembaga yang dulu menjadi tulang punggung layanan primer bagi pengungsi kini bekerja dengan kapasitas jauh di bawah sepertiga dari sebelum perang.
Gencatan Senjata Oktober 2025: Jeda yang Rapuh, Bukan Pemulihan
Gencatan senjata yang mulai berlaku 10 Oktober 2025 memang menghentikan gelombang pengeboman besar-besaran yang menghantam rumah sakit seperti Al Shifa pada November 2023. Tetapi data resmi menunjukkan kekerasan belum sepenuhnya berhenti: Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sekitar 1.250-an warga tewas sejak gencatan senjata diberlakukan hingga awal Agustus 2026, sementara WHO mencatat puluhan serangan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan sepanjang 2026.
Gencatan senjata menghentikan bom yang jatuh dari langit, tapi tidak serta-merta menghidupkan kembali mesin dialisis yang kehabisan suku cadang.
Krisis dialisis di Al Shifa pada pertengahan 2026 adalah contoh nyata: sekitar 45–50 persen mesin dialisis (25 dari 52 unit) tidak berfungsi akibat kelangkaan natrium bikarbonat, memaksa sekitar 240 pasien gagal ginjal tahap akhir menjalani sesi cuci darah yang dipangkas dari tiga kali menjadi dua kali seminggu. Ini bukan semata soal blokade militer, melainkan juga soal pendanaan kemanusiaan yang kronis kurang — sebuah tanggung jawab yang juga melibatkan lambannya respons donor internasional, termasuk negara-negara Arab dan Barat yang berjanji membiayai rekonstruksi pascaperang namun realisasinya tersendat.
Angka yang Belum Final: Kementerian Kesehatan, Israel, dan Studi Independen
Soal jumlah korban tewas, kita perlu berhati-hati agar tidak menyajikannya sebagai angka tunggal yang pasti. Per akhir Agustus 2026, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sekitar 73.400 orang tewas sejak 7 Oktober 2023, berdasarkan pemutakhiran harian yang dipublikasikan otoritas kesehatan setempat. Pada Januari 2026, seorang pejabat militer Israel dilaporkan mengakui angka sekitar 70.000 korban tewas — mendekati, meski lebih rendah dari, angka resmi Gaza.
Sementara itu, studi Gaza Mortality Survey yang ditinjau sejawat dan dipublikasikan di The Lancet Global Health memperkirakan sekitar 75.200 kematian akibat kekerasan hingga Januari 2025 — sekitar 34,7 persen lebih tinggi dibanding catatan resmi Kementerian Kesehatan pada periode yang sama. Para peneliti menyimpulkan data resmi Gaza cenderung bersifat konservatif, bukan berlebihan, mengingat runtuhnya infrastruktur pencatatan akibat perang. Komposisi demografis korban — mayoritas perempuan, anak-anak, dan lansia — relatif konsisten di kedua sumber.
Kita perlu jujur menyatakan: perbedaan metodologi antara pencatatan administratif dan survei rumah tangga adalah hal lazim dalam konflik bersenjata mana pun, dan tidak serta-merta berarti salah satu pihak berbohong. Yang bisa dikatakan dengan lebih pasti adalah bahwa skala kematian di Gaza — pada kisaran 70 ribu hingga lebih dari 75 ribu jiwa menurut berbagai sumber — berada pada rentang yang sangat besar untuk populasi sekitar dua juta orang, dan sebagian besar korban adalah warga sipil, termasuk banyak anak-anak Palestina yang menjadi syuhada dalam pengertian korban sipil yang gugur akibat serangan.
Diaspora, Zakat, dan Batas Kemampuan Bantuan Kemanusiaan
Di tengah keterbatasan akses politik dan logistik, lembaga kemanusiaan seperti MER-C dan Adara Foundation terus berupaya mengirim bantuan medis dan tenaga relawan ke Gaza, sementara Sahabat Al-Aqsha berfokus pada advokasi dan bantuan lintas jalur. Di dalam negeri, BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat menjadi kanal utama penyaluran zakat dan infak masyarakat Indonesia untuk Gaza.
Namun bantuan kemanusiaan, sebesar apa pun niatnya, tetap dibatasi oleh faktor yang berada di luar kendali lembaga donor: peralatan medis dan laboratorium yang dikategorikan sebagai barang “dual-use” masih tertahan di titik-titik penyeberangan, sementara akses staf internasional dibatasi ketat. Ini adalah kritik yang perlu disampaikan secara jujur kepada semua pihak yang berwenang atas mekanisme penyeberangan bantuan — bukan hanya kepada satu aktor tunggal — karena kelambatan birokrasi kemanusiaan turut memperpanjang penderitaan yang sebenarnya bisa dicegah.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Arahkan donasi ke layanan primer, bukan hanya darurat. Dengan hanya enam dari 22 klinik UNRWA pra-perang yang kembali beroperasi per Juni 2026, sumbangan melalui MER-C atau Adara Foundation akan lebih berdampak jika ditujukan untuk membuka kembali titik layanan kesehatan primer di kamp-kamp seperti bekas Sekolah Hassan Salama, bukan semata bantuan darurat sesaat.
- Dukung advokasi hukum atas hambatan barang dual-use. Ikuti dan sebarkan kajian dari pakar hukum internasional seperti Hikmahanto Juwana dan Heribertus Jaka Triyana (UGM), serta advokasi Amnesty Indonesia melalui Usman Hamid, yang mendorong pembukaan akses peralatan medis dan laboratorium yang saat ini tertahan di titik penyeberangan akibat klasifikasi dual-use.
- Hitung zakat dan infak secara konkret, bukan simbolis. Merujuk pada biaya transportasi sekitar delapan dolar AS yang menghalangi satu pasien di kamp pengungsian untuk berobat, sumbangan melalui BAZNAS, Dompet Dhuafa, atau Rumah Zakat dapat dihitung sebagai jumlah kelipatan biaya tersebut — misalnya, satu juta rupiah setara ongkos transportasi berobat bagi puluhan pasien yang selama ini menunda pengobatan karena alasan biaya.
Penutup: Previlese yang Seharusnya Menjadi Hak
Kisah kunjungan klinik darurat di reruntuhan Sekolah Hassan Salama bukan sekadar anekdot pilu dari satu sudut Kota Gaza. Ia adalah cermin dari pola yang berulang di seluruh wilayah pendudukan ini: perang berhenti dalam pengertian militer, tetapi krisisnya berubah bentuk menjadi kolaps administratif dan struktural yang jauh lebih lambat tersorot media, meski dampaknya sama nyatanya bagi anak-anak Palestina yang mengidap cacar air tanpa obat yang cukup, atau bagi lansia dengan hipertensi yang tak sanggup membayar delapan dolar untuk transportasi.
Kita juga perlu jujur mengakui ketidakpastian di depan: apakah gencatan senjata Oktober 2025 akan berkembang menjadi rekonstruksi sungguhan, ataukah ia akan tetap menjadi jeda rapuh yang sewaktu-waktu bisa retak — sebagaimana ditunjukkan oleh ribuan korban jiwa yang tetap jatuh bahkan setelah gencatan senjata diberlakukan? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan pasti dari Jakarta, Bandung, atau kota mana pun tempat kita membaca artikel ini. Ketidakpastian ini juga berlaku untuk angka-angka yang kita kutip di atas: laporan situasi OCHA dan UNRWA diperbarui setiap minggu, dan sangat mungkin kondisi di lapangan sudah berubah — membaik atau memburuk — pada saat artikel ini dibaca.
Yang bisa kita pastikan adalah bahwa hak atas kesehatan — sesuatu yang di banyak negara dianggap taken for granted — kini menjadi previlese yang harus diperjuangkan setiap hari oleh dua juta warga Gaza. Selama previlese itu belum kembali menjadi hak, ruang bagi kita untuk membantu, mengawasi, dan bertanya masih tetap terbuka lebar.
