Sabtu, 10 Oktober 2026, adalah hari ketika tiga peristiwa yang tampak terpisah jatuh dalam rentang 24 jam. Di Riyadh, otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan sedikitnya 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka dalam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid, serangan ketiga terhadap bandara itu dalam sepekan. Di Ramallah, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menerbitkan dekrit yang menunda pemilu legislatif dari 28 November 2026 ke 11 September 2027. Di perairan Teluk Oman, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan bahwa sebuah jet tempurnya melumpuhkan kapal kargo berbendera Panama yang dituduh menerobos blokade atas Iran. Hari itu juga bertepatan dengan genap setahun sejak gencatan senjata Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Tak satu pun dari peristiwa itu menyebut yang lain. Namun bila dibaca berdampingan, ketiganya memperlihatkan pergeseran yang layak dicemaskan: pusat gravitasi krisis Timur Tengah telah berpindah, dan Palestina kini berdiri di tepinya.
Perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang pecah pada 28 Februari 2026, kini memasuki bulan kedelapan. Ia tak lagi sekadar perang antara tiga negara. Ia telah merembes ke Selat Hormuz, ke Laut Merah dan Bab el-Mandeb, ke bandara-bandara Arab Saudi, dan ke medan perang saudara Yaman. Di tengah kebisingan itu, ada pertanyaan yang pantas kita ajukan dari Jakarta, Depok, atau Yogyakarta: apa yang terjadi pada isu Palestina ketika layar dunia dipenuhi asap dari front lain?
Tesis artikel ini adalah bahwa perluasan perang regional menggerus perhatian politik, diplomatik, dan kemanusiaan yang tersedia bagi Palestina, sementara para pemegang kuasa, dari Washington sampai Ramallah, punya insentif masing-masing untuk membiarkannya begitu. Perlu dinyatakan sejak awal bahwa ini adalah tesis analitis dan argumentatif, bukan pembenaran moral atas satu pihak mana pun. Fakta yang dikutip saya batasi pada yang dapat ditelusuri, dan angka yang hanya bersumber dari satu pihak ditulis lengkap dengan nama pihaknya.
Sikap tulisan ini terhadap pendudukan dan kekerasan atas warga Palestina tegas. Terhadap aktor lain, yakni Houthi, Iran, Arab Saudi, dan Amerika Serikat, ia berusaha adil, termasuk terhadap pihak yang kerap dibela secara simpatik di ruang publik kita.
Bandara Sipil Telah Menjadi Garis Depan
Rinciannya, sejauh dapat dikonfirmasi: otoritas Saudi menyebut 12 korban tewas, terdiri dari empat warga Saudi dan delapan warga asing, termasuk seorang warga Amerika yang dikonfirmasi Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta 309 korban luka, sebagian dalam kondisi kritis. Angka ini berasal dari otoritas Saudi dan dikutip Reuters, AP/CBS, CNN, dan Al Jazeera. Belum ada verifikasi independen atas rinciannya, dan jumlah korban luka sudah beberapa kali diperbarui. Soal siapa pelakunya, kepala kantor media Houthi menyatakan kelompoknya telah menutup bandara Riyadh. Blog langsung Al Jazeera mencatat belum ada klaim tanggung jawab yang tegas atas serangan Sabtu itu, sementara Reuters dalam versi terbarunya menyebut Houthi telah mengklaimnya. Perbedaan ini sebaiknya kita catat apa adanya, bukan kita selesaikan dengan menebak.
Dua serangan sebelumnya pada Kamis, 8 Oktober, menurut otoritas penerbangan Saudi menewaskan tiga warga Saudi, termasuk seorang pilot. Reuters melaporkan empat korban tewas dari dua serangan pekan itu. Selisih tiga-empat tersebut belum dijelaskan dalam laporan yang saya periksa, sehingga saya menuliskannya sebagai rentang.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengecam serangan itu dan menegaskan bahwa serangan atas warga sipil dan infrastruktur sipil melanggar hukum internasional. Utusan PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, menyebutnya eskalasi berbahaya. Kita tak perlu menyetujui seluruh narasi Riyadh untuk mengakui bahwa menembakkan rudal ke terminal yang dipenuhi penumpang dan pekerja sulit dibela menurut hukum humaniter. Di sisi lain, Houthi menyatakan serangan mereka adalah balasan atas serangan udara Saudi dan pembatasan atas wilayah yang mereka kuasai, dan menuduh serangan udara Saudi menimbulkan korban sipil di Yaman, tuduhan yang juga belum diverifikasi secara independen. Penderitaan sipil di Yaman dan di Arab Saudi tidak saling meniadakan.
Kebenaran sebuah perang jarang datang sebagai satu angka. Ia datang sebagai rentang, lengkap dengan nama pihak yang menyebutnya.
Front yang Pernah Berbicara atas Nama Gaza Kini Sibuk dengan Agendanya Sendiri
Pada Mei 2025, Houthi menembakkan rudal ke Bandara Ben Gurion dan menyatakan tindakan itu sebagai penolakan atas apa yang mereka sebut genosida di Gaza. Satu setengah tahun kemudian, bandara yang mereka serang bukan di wilayah pendudukan, melainkan di Riyadh. Menurut analisis Britannica dan Arab Center Washington DC, eskalasi Houthi–Saudi sejak Juli 2026 berakar pada hitungan lain: sengketa penerbangan Iran ke Sanaa, blokade jalur Laut Merah, dan kerentanan Saudi di tengah perang Iran.
Kronologinya, menurut rangkaian laporan Juli: sebuah pesawat Iran mengangkut delegasi Houthi ke Teheran untuk pemakaman Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Saat pesawat itu kembali, Sanaa diserang. Pemerintah Yaman yang diakui internasional menyatakan bertanggung jawab atas serangan itu, sementara Houthi menudingnya serangan Saudi. Houthi membalas ke Bandara Abha, lalu pada 20 Juli mengumumkan blokade atas Arab Saudi. Gencatan senjata Saudi–Houthi yang sudah bertahan sekitar empat tahun pun runtuh.
Poinnya bukan menuduh Houthi meninggalkan Palestina. Motif sebuah gerakan bersenjata jarang tunggal, dan klaim solidaritas pada 2025 pun tak pernah kita periksa seteliti klaim hari ini. Poinnya adalah bahwa simbol Palestina mudah dipinjam ketika berguna dan mudah disimpan ketika tidak. Bagi pembaca Indonesia, ini pengingat agar solidaritas kita tidak bergantung pada siapa pun yang sedang memegang rudal.
Blokade, Tanker, dan Klaim yang Saling Menyangkal
CENTCOM menyatakan telah mengalihkan 135 kapal komersial dan melumpuhkan empat kapal sejak blokade atas Iran dilanjutkan pada 14 Juli, serta menghancurkan 10 tanker yang disebutnya terkait jaringan bayangan Garda Revolusi (IRGC). Semua angka ini berasal dari CENTCOM sendiri. Pada Sabtu itu, menurut CENTCOM, jet tempur menghantam buritan kapal M/V Ocean Molica dengan munisi presisi tanpa melukai awak. Pada hari yang sama, IRGC menyatakan sebuah supertanker menabrak ranjau di jalur yang disebutnya ilegal di Selat Hormuz, sementara badan maritim Inggris UKMTO melaporkan sebuah tanker terkena proyektil tak dikenal dan terbakar. Pada insiden-insiden serupa sebelumnya, CENTCOM menyebut klaim ranjau IRGC palsu. Untuk insiden 10 Oktober, saya belum menemukan konfirmasi independen atas penyebabnya.
Ongkos ekonominya nyata, tetapi angkanya berbeda-beda. Dana Moneter Internasional (IMF) pada April memproyeksikan ekonomi Iran menyusut 6,1 persen pada 2026, dengan asumsi dampak perang mulai mereda; proyeksi itu bukan skenario terburuk. Al Jazeera pada 21 September melaporkan kontraksi PDB Iran sebesar 10 persen, dengan sektor minyak dan gas terpukul paling parah. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengklaim Iran tidak memuat satu barel pun minyak mentah ke tanker pada September, klaim pejabat AS yang belum saya temukan konfirmasi independennya. Al Jazeera juga melaporkan impor gandum dan biji-bijian Iran menurun serta kekhawatiran kelangkaan obat akibat gangguan penerbangan.
Kritik layak diarahkan ke dua sisi. Senator Demokrat Chris Murphy mempertanyakan mengapa dana pembayar pajak dipakai untuk menghantam kapal komersial demi memperkuat posisi tawar yang menurutnya berujung pada kembalinya keadaan seperti sebelum perang. Di sisi Teheran, penutupan efektif Hormuz dan klaim-klaim IRGC yang dibantah Washington membebani perdagangan dunia, termasuk negara-negara Teluk dan negara Muslim pengimpor energi, sementara beban harga di dalam negeri jatuh pada rakyat Iran sendiri.
Dalam perang ekonomi, yang pertama membayar biasanya bukan jenderal, melainkan ibu rumah tangga di pasar.
Washington di Antara Janji dan Kapasitas
Sikap Washington terhadap Riyadh berayun. Pada Juli, dua pejabat AS menyebut Presiden Donald Trump merestui aksi Saudi terhadap Houthi. Pada September, Reuters mencatat Trump menolak permintaan Saudi untuk intervensi militer langsung. Pada 10 Oktober, Trump menyebut serangan bandara itu tidak dapat diterima, mengatakan akan menelepon Putra Mahkota Mohammed bin Salman, dan akan mempertimbangkan bergabung menyerang Houthi, sambil membuka kemungkinan menyerang Iran. Arab Center Washington DC membaca penolakan sebelumnya sebagai tanda keengganan AS membuka kampanye panjang di Yaman saat terikat di tempat lain; CFR menyoroti pertanyaan kapasitas setelah tujuh bulan perang.
Bagi Palestina, implikasinya tidak langsung tetapi nyata. Modal diplomatik Amerika Serikat dan negara-negara Teluk, yang pada September 2025 sempat diarahkan untuk reformasi Otoritas Palestina dan pengakuan negara Palestina, kini terserap oleh urusan Hormuz dan Yaman. Daftar pernyataan solidaritas pekan ini, dari Dewan Kerja Sama Teluk, Qatar, hingga pemerintah Yaman yang didukung Saudi, memperlihatkan ke mana energi diplomatik kawasan mengalir hari-hari ini.
Keadilan analitis menuntut kita mencatat sisi Saudi juga. Koalisi pimpinan Saudi menyebut serangan bandara sebagai kejahatan perang penuh, dan sebutan itu masuk akal bila fakta korbannya benar. Namun koalisi yang sama berperang di Yaman sejak 2015 dan dituduh Houthi melakukan serangan udara terhadap warga sipil. Kewajiban akuntabilitas berlaku pada semua pihak yang mengangkat senjata, bukan hanya yang sedang menjadi korban hari ini.
Gaza Setahun Setelah Gencatan Senjata: Angka yang Tak Lagi Jadi Berita
Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pada 10 Oktober 2026 bahwa korban jiwa sejak 7 Oktober 2023 mencapai 74.370 orang dengan 175.371 terluka, dan 1.481 orang di antaranya tewas sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025. Angka kementerian tidak membedakan sipil dan kombatan. Harian Haaretz melaporkan sekitar Maret 2026 bahwa militer Israel menerima estimasi kementerian sekitar 71.000 korban tewas saat itu. Angka ini terus bergerak, dan sebagian korban masih tertimbun reruntuhan, jadi saya menyajikannya sebagai klaim kementerian dengan tanggalnya.
UNICEF melaporkan pada Agustus 2026 bahwa sedikitnya 300 anak Palestina tewas dalam 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan. Lima organisasi kemanusiaan, termasuk Refugees International dan Save the Children, pada April menilai gencatan senjata itu gagal melindungi sipil. Juru bicara OCHA Olga Cherevko pada April menyebut ketegangan di Timur Tengah menurunkan fokus komunitas internasional pada Gaza, penurunan yang menurutnya sudah mulai sejak gencatan senjata berlaku. Dengan kata lain, lembaga yang bertugas menghitung korban sendiri mengakui bahwa perhatian dunia sedang bergeser.
Rezim Zionis lazim membingkai serangan-serangan di Gaza sebagai respons atas ancaman keamanan. Bingkai itu layak disebut, tetapi tidak menjelaskan mengapa warga sipil Palestina terus tewas, rata-rata sekitar empat orang per hari, di bawah gencatan senjata yang statusnya secara resmi masih berlaku.
Seribu empat ratus delapan puluh satu jiwa sejak gencatan senjata bukan statistik latar. Itu rata-rata sekitar empat orang setiap hari, selama setahun.
Pemilu yang Kembali Tertunda: Ujian Legitimasi di Tengah Kebisingan
Dekrit Abbas pada 10 Oktober menunda pemilu legislatif ke 11 September 2027 dan menetapkan pemilu presiden pada hari yang sama. Padahal pada Juni ia menjanjikan pemilu presiden awal 2027, sehingga jadwalnya mundur sekitar enam hingga delapan bulan dari janji itu. Dekrit menyebut serangan militer rezim Zionis, perluasan permukiman, kekerasan pemukim, pembatasan gerak di Tepi Barat termasuk Al-Quds, dan penahanan pendapatan pajak Palestina sebagai hambatan penyelenggaraan. Rezim Zionis menolak alasan itu; Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyebutnya kebohongan lain untuk menghindari tanggung jawab.
Hambatan yang disebut dekrit itu nyata, dan sejarah 2021 memperlihatkan bahwa jaminan pemungutan suara di Al-Quds Timur memang tidak pernah diberikan. Namun kritik terhadap Ramallah tak kalah relevan. Abbas, 90 tahun, memerintah dengan dekrit sejak masa jabatannya habis pada 2009. Ia mengulang komitmen jadwal November di Majelis Umum PBB pada 24 September, hanya sekitar dua pekan sebelum membatalkannya. Ia juga sebelumnya berkomitmen tertulis kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Mohammed bin Salman soal pemilu sebagai bagian dari pengakuan Prancis atas negara Palestina pada September 2025.
Penundaan ini juga bukan semata kehendak Ramallah. Dua pejabat Palestina mengatakan kepada Reuters bahwa pimpinan Fatah dan Hamas sepakat di Kairo pada Rabu, 7 Oktober, untuk menundanya. Artinya, dua kekuatan politik utama Palestina sama-sama memilih menunda. Ini argumen saya, bukan fakta yang terbukti: ketika kamera dunia terarah ke Hormuz dan Riyadh, penundaan semacam ini memang lebih murah secara politik, karena tagihan dari luar cenderung mengendur. Padahal Prancis menyatakan pemilu itu esensial dan Uni Eropa telah meluncurkan misi pengamat pemilu.
Yang Tersisa untuk Kita Lakukan
- Jaga ritme bantuan, jangan ikut arus berita. Gaza kehilangan sekitar empat nyawa per hari di bawah gencatan senjata, dan 300 anak tewas dalam 300 hari menurut UNICEF. Zakat dan infak yang rutin lebih berguna daripada lonjakan sesaat. Salurkan lewat lembaga yang menerbitkan laporan penyaluran, seperti INH, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, MER-C, Sahabat Al-Aqsha, atau Adara Foundation, dan periksa sendiri laporan terbarunya sebelum berdonasi.
- Tagih agenda Palestina dalam diplomasi Indonesia, dengan tanggal sebagai pegangan. Pemilu Palestina kini bertanggal 11 September 2027. Kirim aspirasi tertulis kepada anggota DPR di komisi luar negeri dan Kementerian Luar Negeri agar Indonesia, di forum PBB dan OKI, mendesak jaminan pemilu di Al-Quds, penghentian kekerasan pemukim, dan pelepasan pendapatan pajak Palestina yang ditahan. Jadikan 11 September 2027 sebagai penanda untuk menagih.
- Sebarkan klaim perang dengan atribusi. Sebelum membagikan angka dari Riyadh, Hormuz, atau Gaza, tulis siapa yang menyebutnya. Contohnya: 12 tewas dan 309 luka menurut otoritas penerbangan Saudi; klaim ranjau menurut IRGC, dibantah CENTCOM pada insiden serupa; 74.370 korban jiwa menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Kebiasaan kecil ini menolak propaganda dari pihak mana pun.
Pertanyaan yang Menggantung
Di Riyadh, penumpang yang menunggu penerbangan menjadi korban perang yang bukan buatan mereka. Di Teluk Oman, awak sebuah kapal kargo berlayar di bawah ancaman dua kekuatan yang saling menyalahkan. Di Ramallah, sebuah dekrit menggeser tanggal yang telah dijanjikan kepada dunia. Di Gaza, sekitar empat orang per hari terus gugur di bawah gencatan senjata yang katanya berlaku.
Keempatnya berbeda dalam sebab dan tanggung jawab, dan menyamakannya akan tidak adil. Tetapi keempatnya sama dalam satu hal: korbannya adalah manusia yang tidak ikut menentukan jalannya perang. Pada hari yang sama, dunia punya cukup perhatian untuk menghitung korban bandara dan kapal, dan perhatian itu sah. Tantangan kita adalah memastikan perhatian itu tidak menghapus anak-anak Palestina dari hitungan.
Kita tak tahu ke mana arah perang yang melebar ini: apakah ke perundingan yang menutup blokade, atau ke eskalasi yang lebih luas dengan Riyadh, Teheran, dan Washington sebagai pelaku utamanya. Kita juga tak tahu apakah 11 September 2027 akan menjadi tanggal pemilu Palestina yang nyata, atau sekadar tanggal berikutnya yang bergeser.
Yang bisa kita ketahui sekarang adalah ini: ketika dunia menoleh ke tempat lain, siapakah yang masih menghitung korban Palestina, dan sampai kapan kita bersedia menjadi salah satu dari mereka?
