Akhir pekan ini layar berita Timur Tengah dipenuhi satu cerita: serangan ke Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang, menurut otoritas penerbangan sipil Saudi, menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Koalisi pimpinan Saudi menuding Houthi sebagai pelakunya, sementara Houthi belum mengklaim serangan Sabtu itu. Di hari yang sama, Angkatan Laut AS menyerang sebuah kapal kargo di Teluk Oman, dan di Ramallah, Presiden Mahmoud Abbas menunda pemilu legislatif Palestina ke 2027. Kabar terakhir ini nyaris tak terdengar. Kita sedang melihat kawasan yang terbakar di banyak titik, dan Palestina terancam turun menjadi catatan kaki. Itu kekeliruan yang mahal, sebab selama rakyat Palestina belum merdeka dan berdaulat penuh, tidak ada tata kawasan yang bisa disebut stabil.
Konteks singkat
Perang AS-Israel melawan Iran, yang diberi sandi Operation Epic Fury, dimulai 28 Februari 2026. Sejak 14 Juli, AS memberlakukan kembali blokade laut terhadap Iran. Menurut CENTCOM, sejauh ini 135 kapal dialihkan dan empat “dilumpuhkan”. Pada akhir Agustus Washington menambah tekanan ekonomi dengan operasi yang bertujuan mengisolasi Iran dari perdagangan dunia. Di Yaman, bentrokan Houthi dengan pemerintah yang didukung Saudi mengeras dan kini menjalar ke bandara-bandara sipil Saudi. Sementara itu di Gaza, gencatan senjata yang diumumkan Oktober 2025 berjalan tanpa kesepakatan soal tahap kedua.
Argumen pertama: jeda tembak bukan kedaulatan
Gaza adalah bukti paling telak. Pada 6 Oktober, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan gencatan senjata memang memberi sedikit kelegaan, tetapi belum membawa keamanan, bantuan yang memadai, atau jalan menuju pemulihan dan perdamaian, lalu menyerukan agar gencatan dijadikan permanen. Data lapangan mendukung kegelisahannya. Laporan Al Jazeera pada Juni, dengan merujuk OCHA, menyebut wilayah yang dikuasai Israel di Gaza membesar dari 53 persen yang tercantum dalam kesepakatan menjadi 64 persen. UNICEF pada Agustus melaporkan sedikitnya 300 anak tewas dalam 300 hari pertama gencatan. Serangan udara Israel pun masih menewaskan warga di Kota Gaza pekan ini, sementara pejabat Palestina mengecam pembongkaran rumah di Yerusalem Timur. Pelajarannya: kesepakatan yang hanya meredakan tembakan tanpa mengakhiri pendudukan sedang membeli waktu, belum menyelesaikan apa pun.
Argumen kedua: logika paksaan menghasilkan biaya, bukan penyelesaian
Kritik terhadap blokade Iran datang dari dalam Amerika sendiri. Senator Chris Murphy mempertanyakan mengapa pembayar pajak menanggung miliaran dolar untuk menyerang kapal dagang, dan menilai tujuannya hanya membangun posisi tawar agar kembali ke keadaan sebelum perang. Terlepas dari posisi kita atas Iran, kritik itu menyentuh pola yang lebih luas: kekuatan militer, blokade, dan sanksi dipakai berkali-kali tanpa jalan politik yang jelas. Rakyat Palestina sudah puluhan tahun hidup di bawah pola itu. Dunia tidak boleh mengulang kesalahan yang sama dan berharap hasil berbeda.
Argumen ketiga: hukum humaniter hanya berwibawa bila berlaku untuk semua
Guterres menegaskan serangan ke warga sipil dan infrastruktur sipil melanggar hukum internasional dan “harus segera dihentikan”, dan utusan PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, menyebut serangan ke Riyadh sebagai eskalasi berbahaya. Pernyataan itu benar, dan siapa pun yang membela hak asasi manusia wajib setuju: korban di bandara Riyadh adalah warga sipil, termasuk satu warga AS menurut Menlu Marco Rubio. Tetapi prinsip yang sama harus berlaku di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Menurut laporan Associated Press, lebih dari satu dari sepuluh penduduk Gaza sebelum perang telah tewas atau terluka. Hukum internasional tidak bisa memakai dua timbangan.
Argumen keempat: tanpa suara rakyat, tak ada yang berbicara atas nama Palestina
Penundaan pemilu oleh Abbas, yang kini berusia 90 tahun dan memerintah lewat dekret sejak masa jabatannya habis pada 2009, memperlihatkan sisi lain. Pendudukan memang menyulitkan pemungutan suara, termasuk di Yerusalem Timur. Namun pemilu yang terus ditunda membuat Palestina tak punya perwakilan yang disepakati rakyatnya sendiri ketika meja perundingan dibuka. Kemerdekaan sejati menuntut hak memilih pemimpin, bukan hanya hak mengusir penjajah.
Sudut pandang lain
Kita perlu jujur: tidak semua kekacauan di kawasan bersumber dari Palestina. Perang dengan Iran punya pemicunya sendiri, yaitu program nuklir dan rudal serta jaringan sekutu bersenjata, dan Washington serta Tel Aviv menyebut itu sebagai alasannya. Konflik Yaman punya dinamika dalam negerinya. Kekhawatiran keamanan negara-negara Teluk setelah serangan ke bandara mereka sah dan perlu didengar. Ada pula pihak yang menjadikan nama Palestina sebagai panji untuk agenda yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat Palestina. Untuk itu pembelaan terbaik bagi Palestina adalah menolak dijadikan alat, dan menolak pula kekerasan terhadap warga sipil dari pihak mana pun. Duka keluarga korban 7 Oktober, yang menurut PBB menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya, juga patut dihormati.
Implikasi lebih luas
Dunia tengah menyaksikan apa yang terjadi bila persoalan inti dibiarkan membusuk: konflik yang satu menyulut yang lain, jalur pelayaran terganggu, ekonomi terguncang, dan kekuatan besar sibuk memadamkan api sambil menyalakan yang baru. Bagi Indonesia, yang konstitusinya menolak penjajahan di atas dunia, ini bukan perkara jauh. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina semestinya konsisten, tidak naik turun mengikuti berita paling gaduh hari ini. Media juga punya tanggung jawab: berita penundaan pemilu Palestina layak mendapat tempat yang setara dengan berita rudal dan kapal tanker.
Penutup
Gencatan senjata, blokade, sanksi, dan pernyataan keprihatinan bisa meredam bara untuk sementara. Tapi bara tidak padam selama sumbernya dibiarkan. Kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina bukan konsesi yang diberikan setelah semua urusan lain selesai. Ia adalah prasyarat bagi kawasan yang layak dihuni semua orang, termasuk warga Israel yang juga berhak atas rasa aman. Jadi ketika berita bergeser ke Riyadh, Hormuz, atau Teluk Oman, kita perlu terus bertanya: bagaimana kabar Gaza hari ini, dan siapa yang masih memperjuangkannya?
