Kekhawatiran semakin meningkat mengenai kemungkinan perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Pesiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (22/7) menyepakati perjanjian nuklir berdurasi 30 tahun dengan Arab Saudi yang akan membuat Washington mentransfer teknologi nuklir kepada kerajaan Teluk tersebut.
Kesepakatan ini memunculkan kekhawatiran, apabila benar-benar terwujud hal itu dapat memicu perlombaan senjata nuklir di seluruh Timur Tengah di tengah laporan Riyadh akan dapat memperkaya uraniumnya sendiri, sebuah langkah yang diperlukan untuk memperoleh senjata nuklir.
Dapatkah AS dan Iran mencapai kesepakatan jangka panjang untuk mengakhiri konflik?
Para pejabat AS menegaskan usulan kesepakatan tersebut bertujuan untuk kepentingan nuklir sipil, meskipun rincian pasti dari perjanjian tersebut belum dipublikasikan.
Kesepakatan itu kini telah diajukan ke Kongres AS untuk ditinjau, namun diperkirakan akan ada penolakan dari Partai Demokrat. Berikut alasan mengapa sebagian pihak mengkhawatirkan perjanjian tersebut:
Apakah ini dapat memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan?
Sejumlah analis memperingatkan bahwa hal ini dapat membuka jalan bagi perlombaan senjata dengan kekuatan-kekuatan lain di kawasan. Arab Saudi sejak lama menyatakan niatnya menggunakan energi nuklir untuk pembangkit listrik. Namun pada 2018, pemimpin de facto negara itu, Mohammed bin Salman, mengatakan kepada CBS bahwa Riyadh “tanpa ragu” akan mengembangkan senjata nuklir apabila Iran melakukan hal yang sama.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Kamis (23/7) menegaskan, kesepakatan tersebut tidak akan menyebabkan proliferasi nuklir karena ditangani oleh kontraktor AS, sehingga Washington dapat mengawasinya. Perancang reaktor nuklir asal AS, Westinghouse, diyakini menjadi kontraktor utama.
Mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Liberman dalam unggahannya di X pada Rabu mengatakan, Israel harus menentang kesepakatan tersebut dengan “seluruh kemampuan kita”.
“Kita semua harus memahami program nuklir sipil Arab Saudi pada akhirnya akan berujung pada senjata nuklir dan memicu perlombaan senjata yang gila di seluruh Timur Tengah,” tulisnya.
Israel, yang mengembangkan persenjataan nuklir pada dekade 1960-an, sejak lama berupaya mencegah negara-negara Arab dan negara lain di kawasan memperoleh senjata nuklir mereka sendiri.
Apakah ada risiko reaktor nuklir menjadi sasaran serangan?
Sebagian pihak juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan kebocoran nuklir di tengah ketegangan di Timur Tengah.
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr milik Iran, misalnya, mengalami kerusakan pada sebagian fasilitas luarnya dalam perang AS dan Israel terhadap Iran. Iran juga menyerang area perimeter PLTN Barakah milik Uni Emirat Arab melalui serangan pesawat nirawak.
Tidak satu pun dari serangan tersebut mengenai reaktor nuklirnya, namun para analis mengatakan membangun lebih banyak fasilitas semacam itu di Timur Tengah ketika ketegangan sedang sangat tinggi merupakan sebuah kesalahan.
Kerusakan pada inti reaktor dapat melepaskan gas yang sangat radioaktif, sehingga menyebabkan kerusakan besar secara langsung dalam radius sekitar 20 hingga 30 kilometer (12 hingga 18 mil).
Kecelakaan nuklir di PLTN Fukushima, Jepang, pada 2011 serta Chornobyl di Ukraina, bekas Uni Soviet, pada 1986 menjadi kisah peringatan mengenai risiko tersebut.
Apakah Arab Saudi dapat memperoleh akses terhadap material sensitif?
Hal itu masih belum jelas untuk saat ini. Uranium yang diperkaya hingga tingkat tinggi serta bahan bakar bekas reaktor nuklir merupakan komponen utama dalam pembuatan bom nuklir.
Menurut media AS, perjanjian tersebut mencakup klausul mengenai fasilitas pengayaan uranium berbentuk “kotak hitam” (black box) yang berlokasi di Arab Saudi namun tetap dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan AS nantinya.
Studi bersama antara kedua negara yang akan berlangsung selama dua tahun, menentukan apakah fasilitas semacam itu memang diperlukan, atau sebaiknya mengimpor uranium berpengayaan rendah untuk kebutuhan komersial.
“Itulah yang sebenarnya menjadi kekhawatiran,” kata Matthew Kroenig, peneliti di Atlantic Council, kepada Al Jazeera, seraya mengatakan belum pernah ada pengaturan seperti itu di tempat lain di dunia.
“Apa sebenarnya yang dimaksud AS dengan ‘kotak hitam’? Apakah AS menempatkan para insinyurnya di sana secara penuh waktu, selamanya? Secara realistis, pihak Saudi akan tetap terlibat, mereka akan mempelajari teknologinya, dan suatu saat nanti mereka bisa saja mengusir AS,” kata Kroenig.
Washington kemungkinan sedang berupaya meniru model perjanjian Moskow dengan Turki dan Mesir, di mana kontraktor Rusia mengelola pembangkit listrik tenaga nuklir yang masih beroperasi, termasuk penyediaan uranium yang diperlukan serta penanganan limbah bahan bakar bekas yang sangat radioaktif.
Perbedaannya menurut Kroenig, Rusia tidak melakukan pengayaan uranium dalam kasus-kasus tersebut. Di sisi lain, Uni Emirat Arab, yang menjalankan program nuklir sipil dan selama ini dipandang sebagai standar emas dalam upaya nonproliferasi, mengimpor seluruh uranium berpengayaan rendahnya dari Prancis, Inggris, Rusia, dan negara-negara lainnya.
Kroenig menyarankan AS bisa menggunakan studi dua tahun tersebut sebagai taktik negosiasi, dengan mencatat pendekatan serupa pernah digunakan untuk menunda permintaan Korea Selatan agar diizinkan memperkaya uraniumnya sendiri. “Kesepakatan ini tidak secara langsung berbicara mengenai pengayaan uranium, sehingga saya berharap ini hanyalah sebuah taktik negosiasi, dan setelah dua tahun AS akan mengatakan, ‘oh tidak, ini tidak masuk akal untuk saat ini’,” ujarnya.
