Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan pelonggaran segera terhadap berbagai sanksi yang selama ini dikenakan pada Suriah.
Langkah ini menyusul penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Desember 2024 dan pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa, tokoh yang sebelumnya masuk dalam daftar pengawasan teroris AS karena keterkaitannya dengan kelompok al-Qaeda.
Sharaa baru-baru ini bertemu dengan Presiden AS Donald Trump dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi di Arab Saudi pada awal Mei 2025. Pertemuan ini dianggap sebagai titik balik penting dalam mengubah sikap AS terhadap Suriah.
Pada 23 Mei, Departemen Keuangan AS mengeluarkan General License 25 yang memberikan izin untuk melakukan transaksi dengan pemerintah transisi Suriah, Bank Sentral Suriah, serta sejumlah badan milik negara.
Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan penangguhan sementara selama 180 hari terhadap Caesar Syria Civilian Protection Act, membuka jalan bagi investasi baru dan proyek kemanusiaan di sektor infrastruktur vital seperti air, listrik, dan sanitasi.
Penangguhan Caesar Act
Caesar Act yang disahkan pada 2019 ini dinamai berdasarkan seorang pembelot militer Suriah yang berhasil menyelundupkan ribuan foto yang mendokumentasikan pembunuhan massal, penyiksaan, dan pelanggaran HAM di penjara Assad, lansir The New Arab.
UU ini dirancang untuk menghukum individu dan entitas yang mendukung rezim Assad, serta mencegah investasi asing yang berpotensi memperkuat cengkeraman rezim tersebut pasca-perang.
Penangguhan selama 180 hari bukan berarti penghapusan UU Caesar, melainkan hanya menunda pelaksanaannya sehingga memungkinkan pemerintah dan perusahaan asing terlibat dalam upaya rekonstruksi tanpa risiko terkena sanksi AS.
Rubio menyebut langkah ini sebagai “langkah awal,” dan menekankan bahwa pemerintah transisi Suriah harus segera bertindak untuk menjaga stabilitas dan mencegah kembalinya konflik. Ia juga memperingatkan bahwa tanpa dukungan internasional, Suriah berisiko mengalami keruntuhan total dan perang saudara skala besar.
Siapa yang tidak lagi disanksi?
Lisensi umum ini mencakup 28 individu dan entitas Suriah yang dilepas dari daftar sanksi, termasuk institusi penting seperti Bank Sentral Suriah, Syrian Arab Airlines, Cham Wings Airlines, General Petroleum Corporation, serta Komisi Radio dan Televisi Suriah.
Sejumlah lembaga ini selama ini terputus dari sistem keuangan internasional, dan penghapusan sanksi dianggap penting oleh Departemen Keuangan AS untuk memungkinkan transaksi keuangan, mengaktifkan kembali layanan perbankan, serta mendorong pemulihan ekonomi.
Selain itu, FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) yang merupakan bagian dari Departemen Keuangan memberikan pengecualian khusus agar bank-bank AS dapat memelihara akun koresponden dengan Bank Sentral Suriah—langkah yang belum pernah terjadi sejak konflik Suriah berlangsung.
Dampak ekonomi
Bertahun-tahun perang dan sanksi internasional telah menghancurkan ekonomi Suriah. Hiperinflasi, pengangguran massal, dan runtuhnya nilai pound Suriah membuat layanan dasar menjadi tidak dapat diandalkan.
Menanggapi kebijakan baru AS, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan kesiapannya memberikan bantuan teknis. Juru bicara IMF Julie Kozack mengatakan, “Staf kami sedang mempersiapkan dukungan bagi komunitas internasional dalam membantu rehabilitasi ekonomi Suriah, segera setelah kondisi memungkinkan.”
IMF belum melakukan evaluasi formal terhadap ekonomi Suriah sejak 2009.
Di dalam negeri, pemerintah transisi yang dipimpin Sharaa menjanjikan pendekatan inklusif dengan melibatkan berbagai kelompok etnis dan agama dalam kabinetnya. Para pejabat juga berkomitmen melakukan reformasi untuk menstabilkan mata uang, memulihkan layanan publik, dan membuka kembali jalur perdagangan.
Prospek pembukaan kembali layanan perbankan dan akses ke kredit internasional sudah menimbulkan optimisme hati-hati di kalangan pelaku usaha di Damaskus dan Aleppo.
Syarat AS dan dinamika regional
Pelonggaran sanksi ini disertai dengan syarat tegas. Pemerintah AS menegaskan bahwa keringanan hanya diberikan jika Suriah menyingkirkan militan asing dari pemerintahan dan berkooperasi dalam inisiatif kontra-terorisme internasional.
Departemen Keuangan AS menekankan bahwa keringanan sanksi tidak berlaku bagi individu atau jaringan yang masih terkait dengan rezim Assad, kelompok teroris, atau pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung.
Rubio menegaskan, “Kami tidak memberikan cek kosong kepada Suriah,” dan jika ada kemunduran dalam reformasi atau kerjasama keamanan, sanksi akan diberlakukan kembali. Sejumlah pengamat menyatakan, latar belakang Sharaa yang pernah dikaitkan dengan pendanaan ekstremis dapat menjadi tantangan dalam proses normalisasi hubungan Suriah dengan dunia internasional.
Respons Pemerintah Suriah dan dunia
Kementerian Luar Negeri Suriah menyambut baik keputusan AS tersebut sebagai “langkah positif untuk meringankan penderitaan kemanusiaan dan ekonomi.” Mereka menegaskan kesiapannya memperkuat hubungan dengan mitra internasional serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
Reaksi internasional cenderung berhati-hati mendukung. Uni Eropa dan Inggris menyatakan akan mencabut sebagian sanksi mereka untuk menyesuaikan dengan langkah AS.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas menyampaikan, “Kami ingin membantu rakyat Suriah membangun sebuah Suriah baru yang inklusif dan damai,” namun memperingatkan bahwa “ketidakstabilan atau penindasan yang berkelanjutan tidak akan ditoleransi.”
