Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan kembali posisinya yang teguh dan konsisten terkait Palestina, yaitu menolak normalisasi hubungan dengan Israel sebelum terbentuknya negara Palestina yang merdeka.
Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respon terhadap klaim Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengatakan bahwa “Arab Saudi tidak menuntut negara Palestina sebagai syarat perjanjian damai dengan Israel” dan “normalisasi dengan Arab Saudi bukan hanya mungkin, tetapi akan terwujud, dan mereka berkomitmen untuk itu.”
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan bahwa posisi Kerajaan terkait pembentukan negara Palestina adalah “kokoh dan tidak tergoyahkan”, serta tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar. Hal ini juga telah disampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat saat ini.
Pernyataan tersebut juga menekankan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, telah mengungkapkan posisi ini dengan jelas dan tanpa kemungkinan interpretasi lain. Dalam pidato pembukaan tahun pertama sesi kesembilan Dewan Syura pada 18 September 2024, Pangeran Mohammed menyatakan:
“Kerajaan tidak akan berhenti bekerja keras untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa hal tersebut.”
Pernyataan ini juga ditekankan kembali oleh Putra Mahkota dalam KTT Islam-Arab Luar Biasa di Riyadh pada 11 November 2024, yang menyatakan bahwa “kelanjutan upaya untuk mendirikan negara Palestina sesuai dengan batas-batas tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya adalah prioritas utama.”
Selain itu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menekankan bahwa “pengakhiran pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah syarat penting untuk perdamaian yang adil.”
Arab Saudi juga menegaskan komitmennya untuk menggalang dukungan internasional guna mendukung hak-hak rakyat Palestina dan mendorong negara-negara yang mencintai perdamaian untuk mengakui negara Palestina.
Hal ini sejalan dengan penolakan mutlak Arab Saudi terhadap pelanggaran hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk kebijakan permukiman Israel, aneksasi wilayah Palestina, dan upaya pengusiran rakyat Palestina dari tanah mereka.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga menegaskan bahwa sejak 25 Januari lalu, seruan Trump untuk memindahkan paksa warga Palestina ke negara-negara seperti Mesir dan Yordania telah ditolak keras oleh kedua negara tersebut.
“Kewajiban masyarakat internasional saat ini adalah untuk mengangkat penderitaan kemanusiaan rakyat Palestina, yang akan tetap berpegang pada tanah mereka dan tidak akan meninggalkannya,” tambah Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam pernyataan tersebut.
Arab Saudi menekankan bahwa posisi ini tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar. “Perdamaian yang abadi dan adil tidak dapat dicapai tanpa rakyat Palestina memperoleh hak-hak sah mereka sesuai dengan resolusi internasional,” tutup pernyataan itu. Arab Saudi juga menegaskan bahwa persetujuan pemerintah Israel untuk pembentukan negara Palestina sesuai dengan batas-batas 1967 tetap menjadi syarat utama untuk normalisasi hubungan dengan Israel.
